MULAKHKHAS FIQHI

Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan

Islamic Online University 1

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, sholawat semoga senantiasa tercurah

kepada Nabi Muhammad ﷺ, Penutup Nabi, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya,

dan kepada para pengikutnya yang meneladani mereka dengan amal kebajikan sampai Hari

Pembalasan.

Sebagai pendahuluan, ini adalah rangkuman singkat dari berbagai persoalan hukum

perundang-undangan, yang di dalamnya terdapat sejumlah pendapat disertai dalil dari

Sunnah danAl-Qur’an. Sebelumnya saya telah menyajikan isi dari buku ini dalam bentuk

siaran ceramah di radio, dan saya pun berulang kali diminta oleh para pemirsa untuk

menyampaikan kembali dan menerbitkannya dalam bentuk risalah, untuk memberikan

manfaat yang berkelanjutan, jika Allah menghendaki. Sebenarnya, saya tidak pernah berniat

menerbitkan buku ini ketika masih dalam proses persiapan, namun, sebagai tanggapan atas

harapan dari banyak orang, kemudian saya mengulasnya dan menyusun isinya, dan

diserahkan untuk kemudian diterbitkan. Sekarang, buku ini hadir, di hadapan kalian, para

pembaca yang budiman; setiap kebenaran dan manfaat yang ada di dalamnya adalah taufiq

dari Allah, dan kesalahan yang kalian temukan dalam buku ini, semata-mata berasal dari

saya, saya mohon ampunan untuk kesalahan saya tersebut.

Risalah ini adalah ringkasan dari buku yang berjudul Ar-Rawdul Murbi’ fi Sharh Zadul

Mustaqni termasuk catatan kakinya yang ditulis oleh Syaikh Abdur Rahman Ibn Muhammad

Ibn Qasim rahimahullah, dengan tambahan keterangan, jika diperlukan.

Saya memohon kepada Allah agar membimbing kita pada semua ilmu yang yang

bermanfaat dan amal sholeh. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada nabi

Muhammad ﷺ, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Keutamaan Mempelajari Ilmu Agama

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, sholawat dan salam semoga

senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya, para

sahabatnya dan para pengikut setianya yang mengikuti keteladanan mereka sampai akhir

zaman.

Sebagai pendahuluan, mempelajari ilmu agama dianggap sebagai salah satu amal

ibadah yang terbaik dan tanda kebaikan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“Barangsiapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, akan dipahamkan

masalah agamanya”

Islamic Online University 2

Hal ini karena memahami agama mengarahkan kita pada ilmu-ilmu yang bermanfaat,

yang menjadi dasar bagi amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah:

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk” (Q.S: Al-Fath:

28)

Kata “petunjuk” dalam ayat ini merujuk pada ilmu, dan “agama yang benar” yang

mengarahkan kita pada amal kebaikan. Di samping itu, Allah memerintahkan Muhammad ﷺ

untuk berdoa diberikan lebih banyak ilmu, sebagaimana firman Allah:

“...dan katakanlah. ‘Ya Tuhanku tambahkanlah padaku ilmu pengetahuan’.”

(Q.S: Thoha: 114)

Al-Hafidz Ibn Hajar menjelaskan bahwa ayat Al-Qur’an di atas “... dan katakanlah.

‘Ya Tuhanku tambahkanlah padaku ilmu pengetahuan” adalah indikasi yan jelas dari

keutamaan dan keunggulan menuntut ilmu pengetahuan, karena Allah tidak akan

memerintahkan nabi Muhammad ﷺ untuk memohon kepada-Nya agar ditambahkan ilmu

pengetahuan.

Rasulullah ﷺ menyebut majelis ilmu sebagai “Taman-Taman Surga” dan

menyebut orang-orang yang berilmu sebagai “generasi penerus para Nabi”.

Tidak diragukan lagi sebelum seseorang memulai suatu amal perbuatan, maka dia

harus mengetahui cara melaksanakannya dengan cara yang terbaik, yang sama artinya

menuai buah yang diinginkan. Sama halnya dengan tidak mungkin jika seorang manusia

ingin beribadah ke Tuhannya dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari api neraka dan

memperjuangkan diri untuk layak masuk surga, tanpa dibekali ilmu.

Dengan demikian, manusia terdiri dari tiga kategori dalam hal ilmu dan amal

perbuatan mereka:

Kategori yang pertama adalah mereka yang menggabungkan ilmu yang

bermanfaat dengan amal sholeh. Mereka adalah golongan manusia yang diberi petuntuk

oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang telah Allah limpahkan nikmat kepada para Nabi,

para penegak kebenaran agama Allah yang tabah, para syuhada, dan alim ulama, dan

tentunya para sahabat.

Kategori yang kedua adalah mereka belajar ilmu pengetahuan yang bermanfaat

namun tidak mengamalkannya. Merekalah orang-orang yang menyulut kemurkaan Allah,

seperti halnya Yahudi dan siapa saja yang mengikuti jalan ini.

Kategori yang ketiga adalah mereka yang beramal tanpa disertai ilmu, seperti yang

disebutkan dalam Surah Al-Fatihah (Surah Pembuka dalamAl-Qur’an), yang kita bacakan di

setiap rakaat sholat lima waktu kita.

Islamic Online University 3

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau

beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai Allah bukan pula

(jalan) mereka yang sesat.” (Q.S: Surah Al-Fatihah: 6-7)

Dalam penafsirannya untuk ayat-ayat dari Surah Al-Fatihah di atas, Sheikh

Muhammad Ibn Abdul Wahad (rahmatullah) menyatakan bahwa:

““Yang dimaksud para ulama dengan penggalan ayat ‘mereka yang dimurkai

Allah’ adalah mereka yang beramal tidak sesuai dengan ilmu yang mereka peroleh,

dan ‘mereka yang sesat’ adalah mereka yang beramal tanpa ilmu. Sifat yang

pertama adalah wataknya kaum Yahudi, sedangkan sifat yang kedua adalah

wataknya kaum Nasrani. Sebagian golongan Jahiliyah telah salah menafsirkannya

dengan meyakini bahwa kedua watak yang disebutkan tadi, hanya terbatas pada

kaum Yahudi dan Nasrani, mereka melupakan bahwa Allah memerintahkan mereka

untuk membaca doa yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut untuk memohon

perlindungan pada-Nya agar tidak menjadi salah satu dari kedua kaum yang

memiliki dua watak tersebut. Maha Suci Allah, bagaimana bisa orang-orang ini

berpikir jika mereka selamat dari kedua sifat yang buruk tersebut, meskipun mereka

diajarkan dan diperintahkan oleh Allah untuk terus berdoa kepada-Nya (dengan

ayat-ayat yang disebutkan di atas) memohon pada-Nya untuk melawan mereka?

Apakah mereka sadar, bahwa mereka berbuat durhaka kepada Allah?”

Ini menunjukkan hikmah di balik kewajiban membaca Surah yang penting ini dalam

setiap rakaat sholat kita (misalnya Surah Al-Fatihah), baik itu sholat wajib maupun sholat

sunnah. Hal ini karena Surah yang hebat tersebut mengandung banyak rahasia besar, salah

satunya adalah doa dari ayatAl-Qur’an yang “Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu)

jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka

yang dimurkai Allah bukan pula (jalan) mereka yang sesat.” Q.S. Surah Al-Fatihah: 6-7).

Melalui doa ini, kita memohon kepada Allah untuk membimbing kita mengikuti amal ibadah

dan jalannya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan yang

melaksanakan amal sholeh, yaitu jalan untuk menuju keselamatan baik di dunia dan akhirat.

Kami pun memohon kepada-Nya untuk menjaga kita dari dua jalan yang sesat tersebut,

yaitu mereka yang tidak mengabaikan amal ibadah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Agar kalian bisa melaksanakan amal ibadah dengan sempurna, maka hendaklah

saudara muslim sekalian belajarlah semua ilmu yang mengarahkan kita pada

kesempurnaan berbagai amal ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Kalian juga

harus mengetahui aturan yang benar tentang zakat

sekaligus aturan yang berkaitan

tentang diri kalian, agar kalian semua paham apa yang dihalalkan untuk kalian dan

Islamic Online University 4

melaksanakannya dan paham apa yang diharamkan Allah pada kalian serta menjauhinya.

Kalian harus menjalankan semua ini untuk memastikan jika uang yang kalian peroleh dan

makanan yang kalian makan diperoleh dengan cara yang halal, agar menjadi salah satu dari

mereka yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Faktanya, tentu saja kalian mengetahui

semua ini, dan jika Allah berkehendak, maka upaya ini akan dimudahkan, asalkan kalian

yakin dan mempunyai niat yang ikhlas. Jadi, harap membaca buku-buku yang relevan

dengan seksama dan teruslah berhubungan dengan para alim ulama untuk terus bertanya

pada mereka tentang segala peraturan yang masih kamu ragukan dan untuk mengenal

aturan-aturan dari agama kalian.

Sebagai tambahan, kalian juga harus berminat dalam menghadiri simposium dan

kuliah-kuliah keagamaan Islam yang disampaikan di masjid dan tempat-tempat lainnya,

mendengarkan siaran rohani Islam, dan membaca majalah dan surat kabar religius. Jika

kalian memperhatikan amal ibadah kalian dengan menyibukan diri dalam kegiatan-kegiatan

yang bagus tersebut, maka ilmu keagamaan kalian pun akan bertambah, begitu pula

dengan wawasan berpikir kalian akan semakian tercerahkan.

Selain itu, jangan lupa, para saudara muslim, ilmu itu akan bertambah dan tumbuh

jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian jika amal perbuatan kalian

berdasarkan ilmu, maka Allah akan menambah ilmu kalian. Dengan ilmulah, hati kita tetap

hidup, dan amal perbuatan kita tetap suci.

Allah Yang Maha Besar dan Maha Suci memuji para ulama yang beramal sesuai

ilmu mereka, serta menyatakan bahwa mereka memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana

firman-Nya dalamAl-Qur’an:

“Katakanlah. “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?” (Q.S: Az-Zumar: 9)

Allah Yang Maha Besar pun berfirman

“...Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa

yang kamu kerjakan.” (Q.S: Al-Mujadilah: 11)

Dengan demikian, Allah Yang Maha Besar menunjukkan keutamaan kepada mereka

yang memiliki ilmu dan iman dan menerangkan kepada kita bahwa Dia Maha teliti dan Maha

Melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga Allah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya

menggabungkan ilmu dan amal, dan menegaskan kepada kita bahwa keduanya harus

berasal dari keimanan yang tulus dan ketakwaan kepada-Nya.

Islamic Online University 5

Sesuai dengan kewajiban yang tertera dalamAl-Qur’an untuk menggabungkan

kebajikan dan kealiman, atas izin Allah, kami akan menyediakan sejumlah informasi

mengenai hukum perundang-undangan Islam, melalui buku ini kepada para pembaca yang

budiman yang telah diintisarikan oleh para ulama kami dan telah dituliskan dalam buku

mereka. Kami akan menyajikan materi yang kami pahami, agar bisa memberikan manfaat

pada kalian semua dan membantu kalian dalam mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat.

Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk melimpahkan ilmu yang bermanfaat pada

kita semua, dan membimbing kita pada kebajikan. Kami pun memohon kepada-Nya, Yang

Maha Kuasa dan Maha Suci, agar kami bisa melihat kebenaran sebagaimana adanya, dan

membimbing kita untuk mengikuti jalan kebenaran, dan agar kita bisa melihat kebathilan

sebagaimana adanya, dan menganugerahkan kita kemampuan untuk menjauhinya, Dia

Maha Mendengar dan Maha Teliti.

Al-Bukhari (71), Muslim (2386).

Lihat Fathul Bari (1/187).

Lihat Tarikh Najd oleh Ibn Ghannam.

Zakat adalah pengeluaran tahunan untuk kepentingan umat muslim, terutama untuk membantu orang

miskin, diwajibkan bagi orang-orang muslim yang memiliki kekayaan berlebih. Membayar zakat adalah satu

dari lima pilar utama islam (untuk penjelasan lebih lanjut, lihat bab tentang zakat).

FIQH 102

I. JUAL BELI

BAB

HUKUM JUAL-BELI

Allah dalam kitab suci-Nya, Qur’an dan Rasulullah ﷺ melalui sunnahnya,

menerangkan hukum jual-beli mengingat besarnya kebutuhan manusia terhadapnya;

manusia memerlukan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan kebutuhan hidup lainnya,

selain itu kebutuhan tersier pun diperoleh melalui jual-beli.

Perdagangan diperbolehkan menurut Qur’an dan sunnah, ijma’ dan qiyas.

Allah berfirman:

“... Allah telah menghalalkan jual beli...” (Q.S: Al-Baqarah: 275)

Dan:

“ Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (selama ibadah

haji)...” (Q.S: Al-Baqarah: 198)

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

Orang yang berjual dan beli bebas menentukan pilihan selama keduanya belum

berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang, maka jual beli tersebut akan

diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, dicabutlah berkah

dari jual beli mereka.

Secara umum para ulama, juga telah sepakat (ijma’) dibolehkannya jual beli.

Adapun menurut qiyas, hal itu dibolehkan karena hajat manusia yang mengharuskan

adanya jual-beli. Sebab hajat seseorang seringkali terikat dengan apa yang dimiliki orang

lain, baik itu uang ataupun barang. Sedangkan orang lain biasanya tidak akan

merelakannya kecuali dengan imbalan. Hal inilah yang menjadi landasan dibolehkannya jual

beli.

Transaksi jual beli dianggap sah melalui pengucapan akad secara lisan atau

tindakan. Akad lisan mengungkapkan persetujuan dari penjual atas penjualan barang, ketika

dia mengucapkan kepada pembeli: “Saya jual barang ini pada kamu”. Dan pembeli

mengucapkan penerimaan secara lisan, dengan mengatakan: “Saya membelinya dari

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 7

kamu”. Akad tindakan berarti proses tukar barang dengan alat tukar itu sendiri, yaitu ketika

penjual menyerahkan barang kepada pembeli lalu pembeli membayarnya dengan harga

yang sesuai, tanpa pengucapan akad lisan.

Terkadang transaksi jual beli juga sah dengan dua akad sekaligus baik lisan maupun

tindakan. Syaikhul Islam Taqiyyud-Din (rahimahullah) menyatakan:

“Ada beberapa cara pertukaran. Pertama, penjual mengucapkan ijab (ucapan

penerimaan) secara lafadz dan pembeli mengambil barang tersebut (tanpa

mengucapkan apapun). Sebagai contoh, penjual bisa saja berkata kepada pembeli.

“Silakan ambil pakaian ini seharga satu dinar”

Dan pembeli mengambilnya (tanpa

berkata apa-apa). Aturan yang sama diterapkan jika harga itu adalah harga kontan;

misalnya penjual berkata pada pembeli. “Silakan ambil pakaian ini untuk kamu”,

kemudian pembeli mengambilnya. Yang kedua, jika pembeli mengucapkan qabul

(penerimaannya) dan penjual hanya memberikan barang, baik harganya kontan

maupun kredit (dan pembeli dipercaya akan membayarnya). Yang ketiga, penjual

dan pembeli tidak mengucapkan apa-apa, melainkan mengikuti kebiasaan yang

yang sudah ada.”

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi (sebagian terkait dengan kedua belah

pihak, sebagian lagi terkait dengan barang) agar jual-beli itu sah, dengan mencegah

munculnya hal yang membatalkan transaksi.

Syarat-Syarat Jual Beli yang Terkait dengan Penjual dan

Pembeli

Pertama. Ridho dan sukarela. Jual-beli menjadi tidak sah jika baik penjual ataupun

pembeli dipaksa untuk melaksanakannya. Allah Maha Kuasa berfirman:

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara

kalian…” (Q.S:An-Nisa: 29).

Selain itu Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“…Jual beli itu tidak lain atas dasar saling meridhai” (Hadis Riwayat Ibn Hibban, Ibn

Majjah dan para penyusun hadits lainnya)

Namun, jika pihak yang memaksa itu melakukannya dengan benar maka jual-beli

dianggap sah, seperti dalam kasus pemimpin (atau pihak yang berwenang) memaksa orang

yang bangkrut untuk menjual properti yang tersisa untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kedua. Merdeka, mencapai akil baligh, dan secara keuangan bisa

bertanggungjawab, dan berakal sehat. Jual-beli menjadi tidak sah, jika baik penjual ataupun

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 8

pembeli masih kecil, orang yang tidak becus menggunakan harta, orang gila, atau budak

yang tidak mendapat izin dari tuannya (untuk mengadakan transaksi).

Ketiga. Pemilik sah (dari barang atau uang) atau perwakilan dari pemilik sah.

Rasulullah ﷺ berkata kepada Hakim Ibn Hizam.

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (H.R Ibn Majah dan

Tirmidzi yang menshahihkannya.)

Ibn Wazid pun berpendapat.

“Para ulama sepakat dengan diharamkannya seorang muslim menjual sesuatu yang

tidak ada padanya atau apapun yang tidak dia miliki, lalu ada orang lain yang

membeli barang tersebut sebagai barangnya, jual-beli macam ini adalah bathil.”

Syarat-Syarat Jual Beli yang Terkait dengan Barang

Pertama. Sepenuhnya halal untuk digunakan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk

menjual apapun yang tidak boleh dimanfaatkan oleh seorang muslim, sebagai contoh

minuman keras, daging babi, alat musik, atau daging bangkai. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr (minuman

keras), daging bangkai, babi dan patung berhala (arca)” (HR Bukhori Muslim)

Beliau juga bersabda:

“Allah mengharamkan khamr (minuman keras) dan uang hasil penjualannya, daging

bangkai dan uang hasil penjualannya, babi dan uang hasil penjualannya” (HR Abu

Dawud)

Selain itu, diharamkan juga menjual lemak yang najis (atau lemak yang telah terkena

najis), karena Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan

pula uang hasil penjualannya”

Selain itu dalam Bukhori Muslim yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ pernah ditanya:

“Ya Rasulullah. Bagaimana menurut engkau tentang lemak yang diambil dari

bangkai lalu digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan

lampu minyak?” Beliau (ﷺ) menjawab. “Tidak boleh, itu haram”.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 9

Kedua. Harga dan barang harus tersedia (bisa diserahterimakan, pen) (ketika jual-

beli itu diadakan), karena barang yang tidak tersedia dianggap tidak ada dan tidak halal

untuk dijual. Sebagai contoh, diharamkan menjual budak yang kabur, unta yang lepas, atau

burung yang sedang terbang di udara. Begitu pula menjual barang yang dirampas kepada

perampasnya atau ke selain orang yang mampu mengambilnya dari perampas juga tidak

boleh (misalnya polisi, hakim, atau yang semacamnya, untuk menjamin pengiriman barang

pada pembelinya).

Ketiga. Harga dan barang harus diketahui oleh penjual, karena mennyembunyikan

keduanya sama artinya dengan penipuan, yang tentu saja dilarang dalam Islam. Oleh sebab

itu, tidak sah bagi pembeli untuk membeli barang yang tidak dia ketahui atau tidak dia lihat.

Sedangkan bagi penjual, dia juga dilarang menjual embrio hewan yang masih dalam

kandungan ibunya atau susu dalam kambing, secara terpisah. Selain itu, sistem penjualan

yang disebut mulasamah dan munabadhah pun dilarang. Abu Hurairah (radhiallahu anhu)

meriwayatkan bahwa:

Rasululllah (ﷺ) melarang jual beli secara mulasamah

dan munabadhah

(H.R

Bukhori Muslim)

Begitu pula, menjual dengan hasah (melemparkan batu kerikil) juga dilarang. Ini

adalah suatu jenis penjualan dimana pembeli melemparkan batu kerikil pada barang yang

dijajarkan untuk dijual, lalu dia harus membelinya dengan harga yang ditentukan oleh

penjual.

Al-Bukhari (2076) [4/391] dan Muslim (3836) [5/416].

Dinar: Sebuah koin Arab tua yang setara dengan 4,25 gram emas.

Lihat: Majmu Fatawa [29/7-8].

Ibnu Majah (2185) [3/29] dan Ibn Hibban (4967) [11/340].

Hadits Sahih (asli) adalah hadits yang rantai periwayatannya diriwayatkan oleh orang-orang yang benar-benar

saleh yang telah dikenal karena kejujuran dan ketepatannya; Hadits semacam itu terbebas dari eksentrisitas

dan cela.

Abu Dawud (3505) [3/495], di-Tirmidzi (1235) [3/534], an-Nasa'i (4627) [4/334] dan Ibn Majah (2187) [3/30].

Al-Bukhari (2236) [4/535] dan Muslim (4024) [6/8].

Abu Dawud (3485) [3/487].

Abu Dawud (3488) [3/488].

Mulasamah: Cara menjual yang biasa dipraktikkan sebelum islam; Artinya saat pembeli menyentuh pajangan

untuk dijual, ia harus membelinya dengan harga yang diputuskan oleh penjual.

Munabadhah: Cara menjual yang biasa dipraktikkan sebelum islam; Artinya ketika pembeli melempar

sesuatu ke penjual, pembeli harus membelinya dengan harga yang diputuskan oleh penjual.

Al-Bukhari (2146) [4/453] dan Muslim (3780) [5/393].

FIQH 102

BAB

Jual Beli Yang Dilarang

Allah telah menghalalkan perniagaan bagi hamba-hamba-Nya selama tidak

menyebabkan terlewatkannya hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Seperti

menyibukkan seseorang dari ibadah wajib. Perdagangan juga dihalalkan asalkan tidak

menimbulkan kemudharatan pada orang lain.

Tidak diperkenankan bagi seorang Muslim yang terkena kewajiban sholat Jumu’ah,

untuk melakukan transaksi jual beli setelah adzan yang kedua dikumandangkan, karena

Allah Yang Maha Besar berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan

sholat di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan

jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S: Al-

Jumu’ah: 9)

Dengan demikian Allah subhanahu wata’ala telah melarang jual beli jika adzan sholat

Jum’at berjamaah sudah dikumandangkan, agar jangan sampai perniagaan melalaikan

seseorang dari menghadiri sholat jumat. Padahal perniagaan itu adalah sarana terpenting

bagi penghidupan manusia sehingga Allah menyebutkan perdagangan secara khusus

(dalam ayat ini, pen), Tentunya, larangan ini memberi konsekuensi keharaman dan tidak

sahnya jual beli tersebut. Kemudian Allah pun menyebutkan “yang demikian itu” yang

mengacu pada meninggalkan perdagangan “lebih baik bagimu” daripada menyibukan diri

dengan jual beli “jika kamu mengetahui” untuk kebaikan dan kepentingan diri kalian. Begitu

pula, seorang Muslim dilarang menyibukkan diri dalam kegiatan duniawi apapun, bukan

hanya dalam jual beli, ketika sudah masuk waktu sholat Jum’at.

Juga tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk membiarkan jual beli atau

kegiatan duniawi lainnya mengalihkan mereka dari kewajiban sholat lima waktu setelah

mendengar adzan, sebagaimana firman Allah:

(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk

memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-

Nya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh

perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat,

menunaikan zakat.

Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 11

menjadi guncang (kiamat). (mereka melakukan itu) agar Allah memberi

balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah

mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan

Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.(Q. S:

An-Nur: 36-38)

Selain itu, dilarang menjual barang apapun yang bisa digunakan untuk mendurhakai

Allah dan berbuat dosa. Sebagai gambaran, dilarang menjual buah-buahan kepada siapa

saja yang berniat untuk membuat minuman keras dari buah tersebut, karena dianggap

sebagai tolong-menolong dalam berbuat dosa, sebagaimana firman Allah:

“...dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

(Q.S: Al-Maidah: 2)

Jual beli semacai ini dianggap suatu bentuk kerjasama dalam maksiat. Begitu pula

dengan menjual senjata, alat-alat perang, peluru, ketika terjadi pertikaian di kalangan umat

Muslim, demi menghindari dipergunakannya senjata tersebut untuk membunuh Orang Islam,

Nabi Muhammad ﷺ melarang Muslim berbuat demikian, dan Allah Yang Maha Agung pun

berfirman:

“...dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”

(Q.S: Al-Maidah: 2)

Sejalan dengan dalil ini, Ibnul Qayyim pun menyatakan:

“Dalil-dalil syar’i yang ada jelas menunjukkan bahwa ‘tujuan’ dari setiap transaksi

sangat berarti dan berpengaruh terhadap sah-tidaknya atau halal-haramnya

transaksi tersebut. Menjual senjata pada seseorang yang diketahui akan

menggunakannya untuk membunuh Muslim hukumnya haram dan batil. Karena hal

ini mengandung unsur tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Namun

menjualnya kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk

berjihad fi sabilillah adalah sebuah ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Begitu juga

boleh menjual senjata kepada orang yang memerangi umat Muslim atau merampok,

juga diharamkan karena termasuk bentuk tolong-menolong dalam maksiat.”

Kaum Muslimin juga diharamkan melakukan transaksi penjualan di atas transaksi

saudaranya sesama muslim. Sebagai contoh, seorang penjual Muslim mungkin berkata

kepada seorang pembeli yang telah membayar 10 pound untuk suatu barang dari penjual

lain: “Saya bisa menjual barang serupa hanya seharga 9 pound” atau “Saya bisa menjual

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 12

barang yang lebih baik dengan harga yang sama”. Tindakan ini dilarang sebagaimana

sabda Rasulullah ﷺ

“Janganlah sebagian dari kalian melakukan transaksi penjualan di atas transaksi

sebagian lainnya” (HR. Bukhori Muslim)

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan di atas transaksi saudaranya”

(HR. Bukhori Muslim)

Begitu pula, seorang Muslim diharamkan melakukan transaksi pembelian di atas

transaksi muslim lain. Sebagai contoh, seorang pembeli mungkin berkata kepada penjual

yang telah menjual barang kepada pembeli lain seharga 9 pound: “Aku bisa membeli barang

tersebut dari kamu seharga 10 pound” atau dengan pernyataan yang serupa. Sekarang ini,

banyak transaksi jual beli seperti tersebut di atas yang terjadi di pasar Muslim. Sehingga,

Muslim sejati, harus menghindari pelanggaran semacam itu, melarangnya, dan mengingkari

pelakunya.

Salah satu transaksi jual beli yang dilarang yaitu penduduk kota menjual untuk orang

pedalaman, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ

“Janganlah orang kota menjual untuk orang pedalaman”

Ibn Abbas menjelaskan hadits ini, dengan menyatakan:

“Maksudnya jangan menjadi makelar bagi orang pedalaman”

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Biarlah orang-orang (bebas berjual beli), Allah akan memberi rezeki sebagian dari

mereka lewat sebagian lainnya”

Dengan demikian, penduduk kota tidak boleh melakukan jual beli untuk orang

pedalaman. Sebenarnya, yang dilarang adalah seorang penduduk kota mendatangi orang

pedalaman dan menawarkan jasa untuk menjual atau membeli suatu barang atas nama

dirinya. Namun, tindakan itu menjadi diperbolehkan, jika orang pedalaman itu sendiri yang

mendatangi penduduk kota dan memintanya untuk menjadi agen bagi dirinya, dan

melakukan jual beli atas nama dirinya.

Jenis transaksi jual beli yang dilarang lainnya adalah ‘iinah, yaitu bila seseorang

menjual barangnya kepada pembeli secara kredit, kemudian membeli kembali barang

tersebut darinya secara kontan dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh, seorang

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 13

penjual menjual sebuah mobil seharga dua puluh ribu pound secara kredit, kemudian dia

membeli dari orang yang sama (yang baru saja membelinya) seharga lima belas ribu pound

secara kontan. Yang artinya, pembeli tersebut malah berhutang dua puluh ribu pound

kepada penjual tadi yang harus dilunasi saat jatuh tempo. Penjualan seperti ini dilarang

dalam Islam, karena dinilai sebagai penipuan dan salah satu bentuk riba

. Dengan cara ini,

intinya penjual meminjamkan uang secara kredit kepada pembeli dan menggunakan barang

tersebut sebagai objek penipuan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Bila kalian berjual beli secara ‘iinah, menguntit ekor sapi, ridha terhadap pertanian

dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian

dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali pada agama kalian.”

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Akan datang suatu masanya, dimana orang-orang menghalalkan riba lewat jual

beli.”

Zakat adalah pengeluaran tahunan untuk kepentingan komunitas muslim, terutama untuk membantu orang

miskin, yang wajib bagi orang-orang muslim yang memiliki kekayaan berlebih. Membayar zakat adalah satu

dari lima pilar utama islam (untuk penjelasan lebih lanjut, lihat bab tentang zakat).

Lihat catatan kaki di Kitab Ibn Qasim yang berjudul "Ar-Rawdah Al-Murbi" [4/374].

Al-Bukhari (2136) [4/446] dan Muslim (3440) [5/200].

Al-Bukhari (5142) [9/249] dan Muslim (3441) [5/201].

Al-Bukhari (2140) [4/446] dan Muslim (3803) [5/202].

Al-Bukhari (2158) [4/467] dan Muslim (3804) [5/404].

Muslim(3805) [5/404].

Riba: Sebuah istilah yang mencakup bunga dan tambahan pokok pinjaman.

Abu Dawud (3462) [3/477].

FIQH 102

BAB

Syarat-Syarat Jual Beli

Seringkali syarat-syarat ditetapkan oleh penjual maupun pembeli ketika menyepakati

transaksi jual beli. Oleh karena itu, menjadi keharusan untuk mempelajari dan memahami

berbagai jenis syarat-syarat tersebut, membedakan yang halal dan yang haram darinya.

Para Faqih

(semoga Allah merahmati mereka semua) mendefinisikan syarat jual beli

sebagai berikut: “Suatu bentuk permohonan yang mengharuskan salah satu pihak untuk

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak lainnya yang memohon sebagai akibat dari

transaksi.” Menurut para faqih, syarat jual beli itu tidak sah kecuali disebutkan di tengah

transaksi serta tercantum dalam perjanjian jual beli. Yang artinya, syarat transaksi menjadi

tidak sah, jika ditetapkan sebelum atau sesudah membuat perjanjian.

Secara umum, syarat transaksi terbagi menjadi dua, syarat yang sah dan syarat

yang tidak sah:

Pertama: Syarat yang Sah

Syarat-syarat yang sah yaitu syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan

akad jual beli.

Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

Syarat-syarat seperti itu harus dipenuhi, hal ini karena semua syarat dalam transaksi

jual beli pada asalnya sah, kecuali yang dilarang dan dibatalkan oleh sumber hukum

Syarat-syarat yang sah terdiri dari dua jenis:

1. Jenis pertama adalah syarat demi kemaslahatan transaksi. Sebagai contoh, syarat-

syarat yang dibuat oleh penjual dalam menetapkan pemberian jaminan yang harus

diberikan pembeli atau menetapkan penanggungan; tentunya syarat ini

menghindarkan penjual dari kekhawatiran. Ada juga syarat-syarat serupa yang

menguntungkan pembeli, yaitu pembeli boleh menetapkan penundaan pembayaran

atau sebagian dari pembayaran tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalnya

melunasi pembayaran pada tanggal tertentu. Selama pembeli mentaati syarat yang

satu ini, penjualan tetap sah. Pembeli juga boleh menetapkan spesifikasi pada suatu

barang yang ingin dia beli, misalnya saja, dia membutuhkan suatu merek dagang

atau produk tertentu, karena setiap orang tentunya punya pilihan masing-masing

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 15

sesuai selera mereka. Dalam kasus seperti itu, penjualan tetap sah asalkan barang

yang dipesan memenuhi spesifikasi yang dia inginkan; jika tidak sesuai, maka

pembeli berhak untuk membatalkan akad atau setidaknya mendapatkan kompensasi

atas tidak terpenuhinya spesifikasi barang yang telah dia tetapkan. Kompensasi ini

ditetapkan dengan membandingkan nilai dari barang yang memenuhi spesifikasi

yang diinginkan dengan barang yang kurang memenuhi, dan selisih dari kedua nilai

tersebut bisa dibayarkan jika pembeli memintanya dari penjual.

2. Jenis syarat yang kedua yaitu syarat yang kedua belah pihak menetapkan syarat

untuk sama-sama memanfaatkan barang tersebut sesuai ketentuan hukum. Sebagai

contoh, penjual rumah boleh masih tinggal di rumah yang dijualnya dalam kurun

waktu tertentu, atau penjual mobil atau binatang tunggangan boleh mengendarainya

sampai suatu tempat. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Jabir (radhiallahu

anhu) bahwa Rasulullah ﷺ menjual seekor unta dengan persyaratan masih boleh

menungganginya sampai Madinah.

Hadis ini mengindikasikan diperbolehkannya menjual seekor binatang tunggangan

dan tetap menungganginya sampai ke suatu tempat; aturan yang sama berlaku pada

transaksi jual beli serupa. Contoh lainnya yaitu, jika pembeli menetapkan suatu pekerjaan

yang harus dilakukan pada barang tersebut, misalnya pembeli membeli kayu bakar dan

menuntut syarat kepada penjual untuk mengirimkan kayu itu, atau pembeli membeli kain

dan menuntut syarat kepada penjual untuk menjahitnya.

Kedua: Syarat yang Tidak Sah

Ada dua jenis syarat yang tidak sah:

1. Jenis yang pertama yaitu syarat yang membatalkan transaksi akad penjualan,

sebagai contoh jika salah satu dari kedua belah pihak (baik penjual atau pembeli)

menetapkan satu akad lain dalam akad utama. Sebagai contoh, merupakan syarat

yang tidak sah jika sang penjual menuntut syarat bahwa pembeli harus

menjadikannya rekan dalam bisnis, baik dengan meminjamkannya sejumlah uang,

atau membolehkannya berbagi rumah dan sebagainya, atau misalnya dia berkata:

“Saya menjual barang ini dengan syarat kamu harus menyewakan rumahmu pada

saya”. Syarat seperti itu secara hukum tidak sah, sehingga bisa membatalkan akad

yang asli. Hal ini karena Rasulullah ﷺ telah melarang menetapkan suatu akad di atas

akad lainnya yang dijadikan syarat.

Larangan tersebut ditafsirkan oleh Imam Ahmad

Ibn Hambali (semoga Allah merahmatinya) sebagaimana yang kami paparkan di

atas.

2. Jenis syarat tidak sah kedua adalah suatu syarat yang dianggap rusak, namun tidak

membatalkan perjanjian. Sebagai contoh seorang pembeli mungkin menetapkan

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 16

suatu syarat bahwa dia akan mengembalikannya jika ternyata dia menderita

kerugian, atau penjual yang menuntut syarat agar pembeli tidak boleh menjual

kembali barang yang sudah dia beli darinya. Syarat yang demikian secara hukum

tidak sah karena ia melanggar prinsip-prinsip akad jual beli yang sepenuhnya

mengizinkan pembeli untuk menggunakan barang yang sudah dia beli dengan cara

yang dia sukai. Rasulullah ﷺ telah bersabda mengenai hal ini:

“Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah,

maka syarat tersebut bathil, walaupun seratus syarat.” (HR. Bukhori Muslim)

Frase “dalam Kitab Allah” seperti yang disebutkan pada hadits di atas merujuk pada

Syari’ah (hukum Islam) termasuk Qur’an dan Sunnah. Namun, tetap saja syarat yang tidak

sah tersebut tidak membatalkan akad. Sebagai gambaran, dalam peristiwa yang terkenal

tentang Barirah

, orang yang menjual dia menetapkan syarat bahwa Barirah tetap berwala

(menasabkan diri kepada majikan) kepadanya setelah dibebaskan. Rasulullah ﷺ

menyatakan bahwa syarat itu batal, namun beliau tidak menganggap akad itu batal,

kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

“Wala itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan”

Seorang Muslim yang terlibat dalam bisnis, jual beli, harus mempelajari aturan-

aturan hukum untuk transaksi jual beli sekaligus mengetahui syarat-syarat transaksi yang

sah dan tidak sah dari setiap perjanjian bisnis agar dia berhati-hati dalam setiap situasi

hukum seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian, Muslim bisa menemukan solusi

hukum atas persoalan yang muncul dalam transaksi jual beli, yang sebagian besar

merupakan akibat dari kelalaian sang penjual, pembeli, atau kedua belah pihak yang kurang

paham dengan aturan-aturan tersebut sekaligus mereka pun tidak mengetahui syarat-syarat

yang tidak sah dalam bertransaksi.

Faqih: Seorang ahli hukum Islam.

Abu Dawud (3594) [4/16]. Lihat juga At-Tirmidzi (1352) [3/634].

Sumber hukum adalah Allah, Istilah ini juga bisa merujuk kepada nabi karena dia tidak pernah ditahbiskan

tapi apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah.

Al-Bukhari (2718) [5/385] dan (4074) [6/32].

At-Tirmidzi (1234) [3/533] dan an-Nasa'i (4646) [4/340].

Al-Bukhari (2155) [4/467] dan Muslim (3756) [5/380].

budak wanita Muslim Aisyah.

Wala': loyalitas seorang budak yang dibebaskan berdasarkan kesetaraan.

Al-Bukhari (2155) [4/467] dan Muslim (3756) [5/380].

FIQH 102

BAB

Khiyar (Hak Pilih) Dalam Jual Beli

Islam adalah agama yang toleran dan sempurna yang memperhatikan umat Muslim

dan mengurangi berbagai kesulitan demi mempermudah segala urusan mereka. Hal ini

tampak dalam syariat transaksi jual beli sebagai anugerah yang diberikan Islam kepada

penjual dan pembeli berupa pilihan untuk mempertimbangkan kepentingannya sehingga dia

bisa memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa serta membatalkan apa yang

tampaknya tidak sesuai dalam transaksi penjualan tersebut. Pilihan-pilihan dalam penjualan

artinya mencari yang lebih baik, baik menyepakati maupun membatalkan penjualan barang.

Terdapat delapan Khiyar (Hak Pilih) dalam transaksi jual beli

Pertama: Khiyar Majlis (Hak Pilih selama transaksi)

Baik penjual dan pembeli memiliki pilhan baik untuk menyepakati atau membatalkan

kesepakatan selama kedua belah pihak belum berpisah dari tempat transaksi tersebut,

sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ

“Jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing memiliki khiyar selama

keduanya belum berpisah dan masih berada di tempat.”

Ulama terkemuka, Ibnul Qayim (rahimahullah) berpendapat:

“Ada sebuah hikmah dan nasehat yang terkandung di balik penetapan khiyar majlis

bagi penjual dan pembeli. Hal ini demi terwujudnya syarat saling meridhai secara

sempurna sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firmanNya: “...dengan saling

tolong-menolong...” (Q. S: An-Nisa: 29). Mengingat transaksi jual beli biasanya

berlangsung mendadak dan tanpa memperhatikan nilai barang dengan cermat.

Oleh sebab itu, Syariah Islam yang demikian sempurna dan indah mengharuskan

adanya batasan dalam transaksi yang memberi kesempatan bagi kedua belah pihak

untuk lebih tenang, meninjau kembali, dan meralat secara pribadi masing-masing

dalam berjual beli. Karenanya, konteks hadits ini menunjukkan bahwa baik penjual

maupun pembeli memiliki kebebasan dalam melanjutkan atau membatalkan

transaksi, selama keduanya belum berpisah secara fisik dari tempat transaksi. Bila

salah satu atau keduanya menggugurkan Khiyar (Hak Pilih) tersebut, dengan

berjual beli tanpa khiyar maka gugurlah khiyar tersebut. Sedangkan jual belinya

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 18

tetap sah dan mengikat, baik bagi kedua belah pihak atau yang menggugurkan

haknya saja. Sebab Khiyar (Hak Pilih) adalah hak bagi siapa saja yang bertransaksi,

yang bias gugur jika ia menggugurkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

Selama keduanya belum berpisah, atau salah satunya memberikan pilihan (khiyar)

bagi yang lain” Meskipun demikian, Haram hukumnya jika salah satu pihak sengaja

meninggalkan saudaranya dengan niat menggugurkan khiyar. Sebagaimana yang

tersebut dalam hadits Abdullah bin Amr Ibn Al-Ash: “Tidak halal baginya untuk

meninggalkan saudaranya karena takut saudaranya membatalkan transaksi.”

Kedua: Khiyar Syarat

Kedua pihak dapat mensyaratkan, baik selama atau setelah akad, bahwa suatu

periode Khiyar (untuk menerima atau menolak kesepakatan) ditentukan. Jika keduanya

setuju, maka mereka punya Khiyar (Hak Pilih) baik untuk menerima maupun menolak

kesepakatan dalam kurun waktu yang ditetapkan tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“ Kaum Muslimin terikat dengan persyaratan mereka”

Terlebih lagi, keabsahan khiyar syarat juga diindikasikan dalam makna umum ayat

berikut:

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S. Al-Maidah: 1)

Akan tetapi, masing-masing pihak boleh menetapkan syarat khusus demi

kepentingannya, bahkan meskipun pihak lainnya tidak menetapkan satupun syarat khusus,

asalkan pihak lain menyetujuinya. Dengan kata lain, Khiyar syarat adalah sesuatu yang

berkaitan dengan penjual dan pembeli, dan mereka boleh menggunakannya sesuai

keinginan mereka asalkan kedua pihak menyepakatinya.

Yang ketiga: Khiyar Ghabn (Akibat rugi besar)

Jika penjual atau pembeli merasa dirugikan secara tidak wajar dalam berjual beli,

maka dia berhak mendapatkan hak khiyar untuk menerima atau membatalkan transaksi.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Tidak boleh menimbulkan mudharat dan tidak pula membalas mudharat dengan

mudharat.”

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Harta seorang muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.”

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 19

Siapapun tidak ingin ditipu dalam jual beli, namun jika kerugian yang ditimbulkan

penipuan itu tidak signifikan, dan lumrah terjadi di kalangan masyarakat, maka pembeli yang

tertipu itu tidak memiliki Khiyar untuk membatalkan kesepakatan.

Khiyar dalam kasus penipuan dan salah penilaian, bisa diterapkan dalam tiga kasus:

Kasus pertama yaitu jika menipu pedagang asing dengan menemuinya sebelum ia

tiba di pasar. Jika seorang Muslim bertransaksi jual beli tersebut dengan pedagang asing,

kemudian pedagang asing itu mengetahui bahwa harga yang diperolehnya lebih rendah dari

harga pasaran, maka secara hukum dia berhak untuk menerima atau membatalkan akad

jual beli tersebut. Imam Muslim meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“ Janganlah kalian mencegat pembawa barang dari luar kota. Barangsiapa

mencegatnya lalu membeli barangnya (sebelum dia tiba di pasar), maka setibanya

di pasar dia memiliki Khiyar.”

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ melarang seorang Muslim mencegat padagang

asing sebelum dia sampai di pasar. Rasulullah ﷺ mengajarkan kita bahwa jika pedagang

tersebut sesampainya di pasar mengetahui dia telah diberi harga di bawah harga pasaran,

maka dia berhak untuk menerapkan Khiyar untuk menerima atau membatalkan transaksi

tersebut.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) berpendapat:

“Rasulullah ﷺ telah menetapkan khiyar bagi kafilah dagang yang dicegat sebelum

masuk pasar sebab hal ini mengandung unsur penipuan dan manipulasi.”

Ibnul Qayyim (rahimahullah) menyatakan:

“Nabi melarang hal tersebut karena penjual seakan-akan dikelabui tersebab

ketidaktahuannya pada harga pasaran. Akibatnya pembeli bias mendapatkan

barangnya dengan harga di bawah harga pasar. Dari sinilah kemudian Nabi

menetapkan khiyar bagi penjual setelah ia masuk pasar. Selain itu para ulama juga

tidak ada berselisih bahwa ia memiliki hak khiyar bila merasa dirugikan. Karena bila

pembawa barang tidak tahu harga pasaran berarti dia tidak tahu harga yang layak

untuk barangnya. Dan ini berarti bahwa pembeli telah mengelabuinya. Demikian

pula bila penjual menjual sesuatu kepada para pendatang tersebut, mereka juga

memiliki khiyar setelah tiba di pasar dan tahu bahwa mereka telah dirugikan secara

tidak wajar.”

Kasus kedua, yaitu Khiyar dalam penipuan jika ada najasy,

ketika sang pembeli ditipu dan dijebak oleh penawaran pura-pura dengan harga

tinggi oleh pembeli palsu. Ini adalah tindakan ilegal karena melibatkan penipuan untuk

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 20

menjebak pembeli membayar barang tersebut; penjualan seperti itu, najasy dilarang oleh

Rasulullah ﷺ yang bersabda: “Janganlah kalian saling melakukan najasy”

. Penjualan yang

menipu yang serupa dengan ini yaitu ketika pemilik barang berbohong kepada pembeli

bahwa barangnya telah ditawar dengan suatu harga atau dia mengaku telah bersusah

payah membeli barang tersebut. Yang demikian itu juga dinilai sebagai najasy yaitu ketika

penjual secara terang-terangan memaksakan suatu harga untuk barangnya, yang harga

sebenarnya jauh lebih rendah (dari ini), sehingga pembeli membeli dengan harga yang

setinggi mungkin. Sebagai contoh, seorang penjual menaikan harga menjadi 10 pounds

untuk barang dagangan yang sebenarnya hanya senilai 5 pound agar pembeli membayar

sedikit lebih rendah dari 10 pound.

Kasus yang ketiga (yang bisa diterapkan Khiyar dalam kasus penipuan) yaitu

ghabn mustarsil (untuk pembeli yang lugu). Berkaitan dengan hal ini, Ibnul Qayyim

berpendapat.

Dalam hadits disebutkan bahwa: “Menipu pembeli yang lugu (adalah sejenis)

riba

1011

. Pembeli yang lugu adalah pembeli yang tidak mengetahui nilai barang dan

tidak pandai menawar harga. Ia hanya bersandar pada kejujuran penjual karena

hatinya yang polos. Bila orang ini dirugikan secara keterlaluan, ia berhak

mendapatkan hak Khiyar (baik untuk membatalkan akad maupun tidak)

Secara umum, penjualan berdasarkan penipuan dilarang karena ini merupakan

suatu cara untuk mencurangi pembeli. Di beberapa pasar Muslim, ketika beberapa

pedagang baru menawarkan barang mereka kepada pembeli, sebagian oknum pedagang

lama kemudian berkonspirasi dengan mengirimkan seseorang untuk menawar harga

dengan maksud menjatuhkan harga barang mereka. Sehingga, penjual baru tersebut

terpaksa menjual barangnya dengan harga yang sangat murah (karena tidak ada orang lain

yang menawar lebih mahal). Setelah itu, pembeli palsu kembali kepada penjual lama yang

menyuruhnya tadi untuk membagi barang dagangan yang sudah dibelinya itu di antara

mereka sendiri. Ini adalah penjualan yang dilarang karena ini suatu bentuk penipuan dan

kebathilan. Dalam kasus seperti ini, penjual tersebut memiliki Khiyar (Hak Pilih) untuk

membatalkan kesepakatan dan mengembalikan barang-barangnya setelah dia mengetahui

tipu daya mereka. Barangsiapa yang melakukan transaksi menipu semacam itu, segeralah

berhenti dan kembalilah kepada Allah dan bertaubat. Serta, barangsiapa yang sudah

mengetahui aturan-aturan yang benar dan sah dalam jual beli, maka mereka harus

menunjukkan penolakan terhadap pelaku penipuan dalam jual beli, dan laporkan mereka

kepada pihak yang berwenang untuk ditindak tegas.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 21

Khiyar keempat: Khiyar Tadlis

Tadlis di sini maksudnya yaitu menampakkan barang yang cacat dengan rupa yang

baik. Dalam transaksi tersebut, penjual seakan-akan menggelapkan pandangan pembeli

hingga pengamatannya terhadap barang yang dibeli tidak sempurna. Ada dua jenis tadlis

(kecurangan) transaksi seperti ini:

1. Menyembunyikan cacat barang dagangannya

2. Memperindah dan memoles barang dagangan hingga harganya naik

Semua jenis kecurangan dilarang dalam Islam, dan hukum Islam (Syariah)

mengizinkan pembeli yang merasa dicurangi oleh penjual untuk membatalkan

pembeliannya, karena dia telah membayar kepada penjual untuk kualitas barang yang

ditonjol-tonjolkan penjual. Selain itu, jika pembeli mengetahui kebenarannya, maka dia tidak

akan membayar semahal itu. Salah satu kecurangan dalam transaksi sepeti ini yaitu

menahan air susu (tashriyah) unta, sapi atau domba tanpa diperah, sebelum dibawa ke

pasar agar pembeli mengira bahwa hewan-hewan tersebut selalu menghasilkan susu yang

banyak sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Janganlah kalian melakukan tashriyah terhadap unta dan kambing. Barangsiapa

yang terlanjur membeli hewan yang ditahsriyah, maka ia berhak memiliki satu dari

dua hal setelah memerah susunya: dia boleh tetap memilikinya kalau mau, atau

boleh juga mengembalikannya dengan memberikan satu sha’

kurma”

Kecuarangan lainnya dalam transaksi yaitu dengan menyembunyikan cacat dari

sebuah rumah atau mobil bekas yang akan dijual untuk mengelabui pembeli.

Seorang pedagang Muslim harus berkata jujur atas kerusakan barang dagangannya,

sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Orang yang berjual dan beli bebas menentukan pilihan selama keduanya belum

berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang, maka jual beli tersebut akan

diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, dicabutlah berkah

dari jual beli mereka.”

Dengan demikian Rasululllah ﷺ bersabda bahwa menerangkan secara jujur (ketika

jual beli) adalah suatu cara untuk mendapatkan barakah dari Allah sedangkan berdusta

menghapuskan barakah dalam jual beli. Yang artinya, keuntungan sedikit yang didapatkan

dari jual beli akan diberkahi oleh Allah, namun laba dengan cara yang curang meskipun

banyak tidak memiliki barakah sama sekali.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 22

Khiyar yang kelima: Khiyar Aib (Hak Pilih dalam Kasus Cacat)

Ini adalah Khiyar yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau

membatalkan pembeliannya karena ada cacat pada barang tersebut. Dalam kasus ini,

terdapat cacat dalam barang tersebut sebelum penjualan dan penjual tidak

menyebutkannya atau penjual tersebut sama sekali tidak mengetahuinya. Prinsip hukum

yang memberikan pembeli hak untuk khiyar aib yaitu cacat yang dianggap bisa mengurangi

nilai barang atau mengurangi barang itu sendiri. Untuk menilai cacat seperti itu, pembeli

harus berkonsultasi kepada pedagang yang berpengalaman dan bisa dipercaya terlebih

dahulu; jika menurut penilaian pedagang tersebut itu adalah suatu cacat, maka pembeli

secara hukum berhak untuk membatalkan pembeliannya, dan jika penilaian mereka

menyimpulkan tidak ada cacat yang bisa mengurangi nilai barang atau mengurangi barang

itu sendiri, maka pembeli secara hukum tidak berhak untuk membatalkan pembeliannya.

Oleh sebab itu, ketika pembeli menemukan dan memastikan cacat setelah menyepakati

pembelian, dia diperbolehkan menetapkan pembelian, mengambil ganti rugi (yaitu selisih

harga karena adanya cacat pada barang tersebut), atau membatalkan pembeliannya,

mengembalikan barang itu kepada penjual dan mengambil kembali uangnya.

Khiyar yang keenam: Khiyar Takhbir Bitstsaman (Hak Pilih dalam Kasus Harga

Palsu)

Hak Khiyar (Hak Pilih) ini berlaku dalam empat kasus berikut ini:

1. Ketika penjual mengklaim bahwa dia menjual barang tersebut dengan harga yang

sama dengan harga pokok atau dengan kata lain tidak mengambil untung, akan

tetapi pembeli kemudian menemukan fakta bahwa harga yang sebenarnya lebih

mahal atau lebih murah dari klaim penjual tersebut.

2. Ketika seseorang mengklaim bahwa dia akan menjadikan orang lain sebagai mitra

dagangnya, kemudian orang lain itu mengetahui bahwa modal yang ditanamkan oleh

orang pertama lebih rendah dari klaimnya.

3. Jika penjual mengklaim bahwa dia hanya mendapat sedikit laba dari harga pokok

barang tersebut, kemudian pembeli mengetahui bahwa harga pokok barang tersebut

lebih rendah dari klaim penjual.

4. Jika penjual mengklaim bahwa dia akan menjual barang itu dengan harga yang jauh

di bawah harga pokok, lalu pembeli menemukan bahwa harga pokoknya kurang dari

harga yang diklaim penjual.

Dalam keempat kasus di atas, jika pembeli menemukan bahwa harga pokok barang

berbeda dengan yang disebutkan penjual, maka pembeli punya hak pilih baik untuk

membatalkan pembeliannya atau melanjutkannya, menurut salah satu pendapat dari ulama

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 23

Mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, (dari Mazhab Hambali) yaitu pembeli tidak punya

hak Khiyar (Hak Pilih) untuk membatalkan pembeliannya, namun pembelian akan dibuat

berdasarkan harga pokok sebenarnya, bukan harga palsu yang diklaim penjual, Allah Maha

Mengetahui.

Khiyar ketujuh: Khiyar dalam Kasus Perselisihan

Jika penjual dan pembeli berselisih dalam harga, barang, maupun jumlah atau

kualitas barang, namun mereka tidak punya bukti, maka masing-masing dari mereka harus

bersumpah demi Allah bahwa dia mengatakan yang sejujurnya. Setelah itu, masing-masing

berhak untuk membatalkan kesepakatan jika dia tidak puas dengan sumpah yang diikrarkan

oleh pihak lainnya.

Khiyar kedelapan: Khiyar dalam Kasus Perubahan Kualitas

Terkadang pembeli membeli suatu barang yang telah dia lihat sebelum dia membuat

kesepakatan jual beli, kemudian dia baru menyadari bahwa kualitas barang itu sudah

berubah. Dalam kasus ini, pembeli memiliki hak Khiyar baik untuk membatalkan ataupun

tetap membeli barang tersebut, dan Allah Maha Mengetahui.

Al-Bukhari (2112) [4/420] dan Muslim (3833) [5/415].

Abu Dawud (3456) [3/474], di-Tirmidzi (1250) [3/550] dan An-Nasa'i (4995) [4/288].

Lihat: "I'lamul-Muwaqqi'in" (2/307, 376), (30/301).

Abu Dawud (3594) [4/16]. Lihat juga At-Tirmidzi (1352) [3/634].

Ahmad (2867) [1/313] dan Ibn Majah (2340) [3/106] dan (2341).

Abu Ya'la (1570) [3/140].

Muslim (3802) [5/403].

Lihat catatan kaki "Ar-Rawdah Al-Murbi'" [4/434].

Muslim (3445) [5/302].

Riba: Sebuah istilah yang mencakup bunga dan tambahan pokok pinjaman.

Al-Bayhaqi (10924), (10925) dan (10926) [5/571].

Lihat catatan kaki "Ar-Rawdah Al-Murbi'" [4 / 435-436].

Sa': Ukuran standar yang sama dengan 2172 gram.

Al-Bukhari (2148) [4/456] dan Muslim (3812) [5/406].

Al-Bukhari (2079) [4/391] dan Muslim (3836) [5/416].

FIQH 102

BAB

Transaksi Terhadap Barang Yang Sudah Dibeli

Sebelum Diserahterimakan Dan Hukum Iqaalah

(Membatalkan Penawaran)

Dalam Bab ini, Insya Allah kita akan membahas hukum-hukum transaksi barang

yang sudah dibeli sebelum pembeli menerima barang tersebut. Kami pun akan

menggambarkan bagaimana transaksi tersebut secara hukum sah dilaksanakan dan

bagaimana ia menjadi tidak sah secara hukum.

Kita harus mengetahui bahwa tidaklah sah menjual barang yang sudah dibeli

sebelum menerimanya, baik barang itu dibeli berdasarkan takaran, timbangan, dengan

satuan cubit (43cm-53cm atau setara dengan panjang dari pundak sampai ujung jari tengah;

pen), sebagaimana yang disepakati oleh para imam. Aturan yang sama juga berlaku untuk

ukuran lainnya menurut pendapat sebagian besar ulama Muslim (semoga Allah merahmati

mereka semua), sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah dijual hingga ia

mendapatkannya secara utuh” (H.R Bukhori Muslim)

Dalam riwayat lain, disebutkan ... hingga ia menerimanya.

Dalam riwayat Muslim

disebutkan ... hingga ia menimbangnya.

Ibn Abbas (radhiallahu anh) menyatakan: ”Menurutku selain makanan hukumnya pun

seperti itu.”

Aturan ini secara langsung dinyatakan dalam Sunnah; Imam Ahmad

meriwayatkan bahwa Rasululllah ﷺ bersabda:

“Jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum kamu

menerimanya”

Terlebih lagi Abu Dawud meriwayatkan bahwa

“Rasululllah (ﷺ) melarang menjual barang-barang di tempat pembeliannya hingga

para pedagang memasukkannya ke kantong-kantong mereka.”

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 25

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim (semoga Allah

merahmati mereka berdua) menyatakan:

“Alasan dilarangnya pembeli menjual barang sebelum berada di tangan ialah karena

pembeli tidak bisa menerima barang tersebut. Sebab penjual aslinya (penjual yang

pertama) bisa saja tidak mengirimkan barang itu. Terutama jika penjual tersebut

sudah melihat kemungkinan laba yang besar dari barang tersebut pada pihak lain.

Dalam kasus ini, penjual aslinya bisa mengupayakan segala cara untuk

membatalkan kesepakatan jual beli baik dengan mengingkari penjualan atau

menggunakan trik-trik agar jual beli dibatalkan. Aturan ini dikuatkan oleh larangan

Rasululllah (ﷺ) atas mengambil untung dari barang yang belum dimiliki.”

Di samping itu, kaum Muslimin harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum dalam

bertransaksi yang disebutkan di atas. Jika seorang Muslim membeli suatu barang, dia tidak

boleh menjualnya sampai benar-benar menerimanya. Akan tetapi, banyak orang yang

mengabaikan faktor ini, karena mereka terbiasa membeli dan menjual barang yang belum

mereka terima sama sekali, atau saat mereka baru menerima sebagian diantaranya dan ini

bukan serah terima barang yang sah. Sebagai contoh, penjual bisa menghitung barang

dengan satuan karung, paket atau dus di toko penjual, lalu menjualnya langsung pada orang

lain, yang dianggap bukan serah terima barang yang sah yang memungkinkan pembeli

menjual kembali barangnya.

Beberapa orang mungkin bertanya, “Lalu seperti apa serah terima barang yang sah

yang memperbolehkan pembeli menjual kembali barang yang sudah dia beli?” Jawabannya

adalah serah terima barang yang sah berbeda menurut jenis barang itu sendiri. Setiap jenis

barang memiliki serah terima sahnya tersendiri. Jika barang itu masing-masing bisa ditakar,

ditimbang, dihitung dengan satuan cubit , maka serah terima barang yang sah bisa setelah

ditakar, ditimbang atau dihitung dengan satuan cubit, asalkan barang itu dibawa ke tempat

milik pembeli. Jika barang itu adalah pakaian, hewan, mobil atau yang sejenisnya, maka

serah terima yang sah dari semua barang tadi adalah jika dibawa ke tempat milik pembeli.

Jika barang tersebut bisa dikirimkan dengan tangan, misalnya perhiasan, buku dan barang

yang sejenisnya, maka serah terima yang sah untuk barang-barang tersebut yaitu jika

mereka sudah dalam genggaman tangan pembeli. Lalu, bagaimana dengan barang-barang

yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, tanah, atau buah-buahan yang masih dalam

pohonnya, maka serah terima yang sah terpenuhi dengan memindahkan kepemilikan semua

barang tersebut ke pembeli yang baru. Yang artinya serah terima yang sah untuk barang

seperti rumah (atau yang sejenis itu) bisa dipenuhi dengan menyerahkan kunci rumah

tersebut dan memindahkan kepemilikan pada pembeli sebagai pemilik baru.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 26

Kami sudah menyebutkan beberapa hadis yang melarang seorang Muslim menjual

barang, jika dia belum menerima secara sah dan sepenuhnya menerima barang tersebut

dari penjualnya. Aturan ini memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, baik penjual

maupun pembeli serta mencegah perbedaan dan perselisihan yang mungkin terjadi akibat

kecerobohan pembeli dan penjual saat pembeli menerima barang dari penjual, atau jika

pembeli tidak memeriksa barang tersebut terlebih dahulu serta tidak memastikan kualitas

dan spesifikasi barang tersebut sebelum membebaskan penjual dari pertanggungjawaban.

Seorang Muslim harus patuh dan menjalankan aturan-aturan yang disebutkan tadi dalam

menyepakati jual beli.

Sayangnya, sekarang ini, banyak orang yang ceroboh dalam memperhatikan serta

memenuhi serah terima barang yang sah dari pembelian mereka, dan malah melakukan apa

yang telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ, oleh karena itu mereka mengalami perselisihan dan

percekcokan. Terkadang, pembeli menyesal setelah mengetahui spesifikasi sebenarnya dari

barang yang dibeli (setelah membuat kesepakatan jual beli) lalu dia tidak bisa membatalkan

pembeliannya kecuali setelah melewati perdebatan dan perselisihan yang panjang;

barangsiapa melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ pada akhirnya

akan menyesal dan harus menanggung akibat.

Di antara hal-hal yang telah dianjurkan Rasulullah ﷺ adalah iqaalah, yaitu

permintaan salah satu pihak yang berjual beli kepada pihak lainnya agar membatalkan jual-

beli karena menyesali akad tersebut, atau karena dia tidak lagi membutuhkan barang yang

dibelinya, atau tidak mampu membayar harganya. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Siapa yang menerima iqaalah (permintaan pembatalan jual-beli) seorang Muslim,

maka Allah akan memaafkan kesalahannya di Hari Kiamat.”

Membatalkan jual beli artinya membatalkan memberikan hak masing-masing penjual

maupun pembeli. Salah satu kewajiban seorang Muslim terhadap saudara Muslimnya

adalah menyetujui iqaalah jika yang meminta iqaalah sangat membutuhkannya; ini adalah

tanda kemurahan hati dan perilaku yang baik, sekaligus yang disyaratkan dari persaudaraan

dan kesatuan dalam Islam.

Al-Bukhari (2126) [4/435] dan Muslim (3819) [5/409].

Al-Bukhari (2136) [4/441] dan Muslim (3823) [5/410].

Muslim (3818) dan (3826) dan Muslim (3823) [5/410].

Al-Bukhari (2135) [4/441] dan Muslim (3815) [5/408].

Ahmad (15253) [3/402] dan An-Nasa'i (4610) [7/329].

Abu Dawud (3499) [3/492].

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 27

Abu Dawud (3504) [3/495], di-Tirmidzi (1237) [3/535], An-Nasa'i (4643) [4/340] dan Ibn Majah (2188) [3/31].

Lihat: "Al-Akhbar Al-'Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" [hal.187].

Ibnu Majah (2199) [3/36].

FIQH 102

BAB

Riba

Tidak diragukan lagi, riba adalah salah satu persoalan serius yang harus ditangani.

Dalam hal ini, semua wahyu dalam kitab suci Al-Qur’an telah melarang berurusan dengan

riba, dan Allah telah memperingatkan hamba-hamba-Nya dengan azab yang pedih,

sebagaimana firman Allah:

“Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila…” (Q.S: Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat ini, Allah telah menetapkan aturan untuk orang yang berurusan dengan

riba dan menerima bunganya “dia tidak akan berdiri” dari kuburnya “melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila”. Yang artinya pemakai riba hanya

akan berdiri dari kuburnya seperti orang yang sakit ayan yang sedang mengalami kejang-

kejang hebat. Secara figuratif bisa digambarkan demikian, karena orang yang biasa

menerima bunga pada uangnya sepanjang hidupnya dan karena itu perutnya menjadi

dipenuhi dengannya.

Terlebih lagi Allah mengancam orang-orang yang kembali berurusan dengan riba

setelah mengetahui bahwa Allah telah melarangnya, bahwa orang-orang itu akan menjadi

penghuni neraka dan menjadi kekal di dalamnya, sebagaimana firman Allah:

“…orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S: Al-Baqarah: 275)

Selain itu Allah berfirman:

“... Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah... ” (Q.S: Al-Baqarah:

275)

Ayat ini maksudnya adalah Allah menghapuskan barakah pada uang yang

bercampur dengan bunga yang diperoleh dari riba. Meski pada kenyataannya, pemakan riba

bisa menjadi kaya dan semakin kaya, namun Allah akan memusnahkan barakah pada

uangnya dan tidak akan ada kebaikan dalam uangnya itu. Sebaliknya, uangnya itu akan

memberikan akibat buruk pada pemiliknya; dia akan menderita sepanjang hidup di dunia ini,

lalu akan diazab di akhirat dan hartanya itu tak sedikitpun bermanfaat baginya.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 29

Sebagai tambahan, Allah menggambarkan orang kafir yang terus berbuat dosa,

sebagaiman firman Allah:

..Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”

(Q.S: Al-Baqarah: 275)

Dengan demikian, Allah menerangkan (kepada kita) bahwa Dia tidak menyukai

orang-orang yang memakan riba . Di samping itu, akan kehilangan cinta ilahi yang artinya

dibenci dan dimurkai Allah. Oleh sebab itu, Allah Yang Maha Agung menyebut orang-orang

yang memakan riba sebagai kafir. Kata “kafir” di sini bisa ditafsirkan dalam dua makna.

Makna yang pertama adalah orang yang secara terbuka kufur terhadap nikmat Allah.

Namun, kekafirannya bukan berarti dia bukan lagi seorang Muslim. Dengan kata lain, orang

yang memakan riba menunjukkan kekufurannya terhadap pertolongan Allah, namun dia

masih percaya kepada Allah. Hal ini disebabkan fakta, orang yang memakan riba atau

rentenir tidak menunjukkan belas kasih kepada orang yang tidak mampu, serta tidak

memberikan kelapangan kepada orang yang sedang ditimpa kesulitan, sampai orang

tersebut mampu melunasi hutangnya (pada saat jatuh tempo). Sedangkan makna yang

kedua, kata “kafir” bisa merujuk pada kafir yang sesungguhnya yang bukan lagi seorang

Muslim. Orang semacam ini adalah orang yang sudah terbiasa memakan riba dan

menganggapnya halal. Sehingga Allah Yang Maha Kuasa menyebutnya dalam ayat itu

sebagai orang yang selalu berbuat dosa, karena dia sudah tenggelam dalam perbuatan

dosa dan hidup bergelimangan dengan menikmati keuntungan secara haram dari riba, dan

pada saat yang sama merugikan orang lain.

Terlebih lagi, Allah dan Rasulullah ﷺ telah menyatakan perang terhadap pemakan

riba, karena pemakan riba adalah musuh Allah dan Rasul-Nya, kecuali dia berhenti

mengambil riba, sehingga Allah menggambarkan pemakan riba sebagai orang zalim,

sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.Jika kamu tidak

melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi

jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak

berbuat zalim dan tidak dizalimi.” (Q.S: Al-Baqarah: 278-279)

Sebagai tambahan pada semua larangan keras dalam ayat-ayat Qur’an terhadap

memakan riba dan menerima bunga, banyak sekali hadits-hadits larangan yang dinyatakan

dalam Sunnah Rasul. Salah satunya Rasulullah ﷺ menganggap riba sebagai salah satu

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 30

dosa yang membinasakan.

Rasulullah ﷺ pun melaknat pemakan riba, pemberi riba,

pencatat transaksi riba, dan saksi-saksinya

. Terlebih lagi, Rasulullah ﷺ pun bersabda

bahwa satu Dirham

uang riba lebih berat daripada 33

perzinaan dalam Islam. Dalam

riwayat lainnya Rasulullah ﷺ bersabda:

“Riba sama dengan 36 kali perzinahan dalam Islam”

Beliau, ﷺ pun bersabda:

“Riba memiliki 72 pintu, yang paling bawah ialah seperti anak laki-laki yang berzina

dengan ibunya.”

Dalam menanggapi hadits larangan ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah

(rahimahullah) menjelaskan:

“Pengharaman riba lebih keras daripada judi. Sebab pemakan riba pasti akan

mendapatkan lebih dari orang yang membutuhkan. Sedangkan penjudi mungkin

mendapatkan lebih dan mungkin tidak.”

Kemudian Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa riba, tidak diragukan lagi, adalah suatu

bentuk kezaliman. Hal ini karena, ketika seseorang memakan riba, sebab orang kaya

menindas orang miskin, selaku peminjam, sedangkan dalam berjudi, orang miskin bisa

memperoleh uang dari orang kaya, atau mungkin kedua penjudi sama-sama kaya maupun

sama-sama miskin. Lebih lanjut, dia menambahkan:

“...jadi judi merupakan perbuatan mencari uang dengan cara batil yang diharamkan

Allah. Hanya saja ia tidak mengandung unsur kedzaliman terhadap orang yang

membutuhkan seperti yang terjadi pada riba. Kita semua juga tahu bahwa

mendzalimi orang yang membutuhkan lebih besar dosanya daripada mendzalimi

orang yang tidak membutuhkan”

Selain itu, mengambil bunga (dari transksi riba) adalah salah satu karakteristik umat

Yahudi yang karena itulah mereka pantas mendapatkan laknat yang abadi dari Allah,

sebagaimana firman-Nya:

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan bagi mereka

makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka

seringkali menghalang-halangi (orang lain) dari jalan Allah. dan karena

mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya,

dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 31

Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”

(Q.S: An-Nisa: 160-161)

Hikmah di balik alasan pelarangan menggunakan riba:

 Berurusan dengan riba merampas harta orang lain secara bathil. Dalam arti,

pemakan riba atau rentenir mengabil riba dari orang-orang tanpa memberikan suatu

manfaat sebagai gantinya.

 Memakan riba merugikan orang lain yang membutuhkan dan yang meminjam uang

dengan menambah (bunga) pada pinjaman mereka, ketika mereka tidak mampu

membayar hutang mereka.

 Riba mencegah pertolongan dan perlakuan baik di antara sesama manusia,

menghalangi pinjaman yang baik (yaitu pinjaman tanpa bunga), membuka pintu yang

lebar untuk memberikan pinjaman dengan bunga, yang terlalu membebani peminjam

yang membutuhkan.

 Riba juga membuat orang malas bekerja, berdagang, membuat kerajinan dan

sebagainya. Padahal kemaslahatan dunia tidak mungkin tercapai tanpanya. Hal ini

disebabkan, ketika pemakan riba menambah uangnya melalui riba, tanpa harus

bersusah payah, lalu mengapa dia harus susah payah mencari cara lain untuk

penghidupannya? Dalam hal ini, Allah Yang Maha Agung telah menetapkan

transaksi di antara manusia berdasarkan asas saling menguntungkan untuk imbalan

kerja keras atau materi. Sebaliknya, memakan riba sama sekali tidak ada kaitannya

dengan semua ini, karena riba sederhananya hanya menggandakan uang dari satu

pihak ke pihak lainnya, tanpa melibatkan kerja keras.

Secara lingistik, kata riba dalam bahasa Arab artinya menambah, sedangkan dalam

pengertian syariat artinya tambahan atas barang-barang tertentu, yang terbagi menjadi dua

jenis. Yang pertama yaitu riba an-nasi’ah (tambahan bunga untuk penundaan pembayaran)

dan yang satu lagi yaitu riba fadl (menjual suatu jenis barang untuk barang lain yang sejenis,

namun dengan tambahan bunga).

Riba An-Nasi’ah (Riba karena penundaan)

Kata nasi’ah dalam bahasa Arab artinya penundaan. Riban-nasi’ah terdiri dari dua

jenis:

Pertama: Menambahkan hutang dari orang yang sedang kesulitan (dengan

menambahkan suku bunga). Ini adalah jenis riba yang biasa dilakukan sebelum Islam dating

atau masa jahiliyah. Artinya, seseorang berhutang sejumlah uang pada orang lain yang

harus dilunasi pada kurun waktu tertentu. Sehingga ketika tiba waktu pelunasan, kreditor

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 32

memberi pilihan kepada debitor untuk melunasi hutangnya atau diberikan perpanjangan

waktu namun dengan syarat ada penambahan bunga pada jumlah pinjamannya. Dengan

demikian, jika debitor memilih untuk tidak melunasi hutangnya, kreditor akan

memperpanjang periode pelunasan dengan penambahan bunga, yang akan menambah

hutangnya. Inilah alasan mengapa Allah melarang transaksi riba jenis ini dengan berfirman:

“… dan jika (orang berhutang) itu sedang dalam kesulitan, maka berilah

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan... ” (Q.S: Al-Baqarah:

280)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa jika pembayaran jatuh tempo, penghutang

tidak mampu melunasinya, kreditor tidak boleh menambah hutangnya. Seharusnya, kreditor

bermurah hati memberikan perpanjangan waktu. Di sisi lain, jika debitor orang yang mampu,

dia harus melunasi hutangnya dengan segera. Dengan demikian, tidak boleh ada

penambahan dalam hutang (dengan membebankan bunga) baik untuk debitor yang mampu

maupun yang tidak.

Yang kedua: Merujuk pada riba yang diambil dengan cara menjual barang yang

sama namun dengan penambahan harga (dalam kasus riba fadhl biasanya berupa properti),

dengan menunda pengirimannya, baik untuk kedua barang tersebut atau salah satunya.

Banyak sekali contoh riba jenis ini, misalnya menjual emas dengan emas, perak dengan

perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam

dengan garam dan sejenisnya. Di samping itu, jenis riba yang satu ini juga termasuk

menjual semua jenis barang tersebut dengan jenis barang yang sama secara kredit. Aturan

yang sama pun berlaku untuk barang yang serupa sifatnya dengan yang telah disebutkan

(riba al-fadl), seperti yang akan dipaparkan berikut ini:

Riba Fadl (riba tambahan harga)

Jenis riba ini adalah menjual suatu barang atau menukar dengan barang lain yang

sejenis namun dengan memberi tambahan. Berkenaan dengan hal ini, Rasululllah ﷺ

menerangkan jenis riba ini terlarang untuk enam kategori barang yaitu, emas, perak,

gandum, barley atau syi’ir (sejenis gandum), kurma dan garam. Dengan demikian jika salah

satu dari barang tersebut ditukarkan dengan jenis barang yang sama, maka tidak boleh

memberikan tambahan kepada salah satunya (baik dalam berat maupun ukuran). Hal ini

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah Ibnu Samit (radhiallahu anhu) sebagai

hadits yang marfu’

(yang bisa dilacak sanadnya) bahwa Rasululllah ﷺ bersabda:

“Bila Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, burr (biji gandum)

ditukar dengan biji gandum, syi’ir ditukar dengan syi’ir, kurma dengan kurma, garam

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 33

dengan garam; maka keduanya harus sama persis dan langsung diserahterimakan.”

(H.R Imam Ahmad dan Imam Muslim)

Hadits di atas menyatakan larangan menjual emas untuk emas, semua jenis emas;

baik itu koin ataupun bukan, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syi’ir dengan

syi’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali yang sejenis dengan yang

sejenis, ukurannya setara dan pembayarannya harus dilakukan di tempat. Di samping itu,

mayoritas ulama sepenuhnya setuju dengan larangan menjual barang yang sama sebagai

pembayaran kecuali keduanya sama dalam takaran atau timbangan. Akan tetapi, para

ulama berbeda pendapat dalam hal menentukan sebab-sebab penilaian. Untuk hal ini,

pendapat yang paling kuat dan dipaling benar yaitu menggunakan alat tukar yang umum

yaitu uang (baik dalam bentuk koin maupun kertas) adalah nilai barang tersebut. Yang

artinya jenis barang yang serupa seharusnya dinilai berdasarkan nilai uang, seperti uang

kertas yang digunakan di zaman sekarang. Dengan demikian, tetap saja menjual barang

dibayar dengan barang yang sama dilarang, jika dilaksanakan di negara yang sama.

Sedangkan mengenai faktor penilaian untuk jenis-jenis barang dari ke-enam barang

lainnya -yang disebutkan dalam hadits di atas, yaitu gandum, syi’ir, kurma dan garam- maka

diukur atau ditimbang, selain itu, barang-barang tersebut bisa dimakan. Dengan demikian

aturan yang sama pun berlaku pada barang yang memiliki sifat yang serupa dengan yang

disebutkan di atas, yaitu dalam hal takaran, timbangan dan bisa dimakan. Yang intinya, jenis

transaksi ini (riba al-fadl) dilarang, kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama.

Dalam hal ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah (rahimahullah) berpendapat:

“..Kriteria yang menyebabkan dilarangnya transaksi riba al-fadl adalah karena

barang tersebut termasuk makanan yang bisa ditakar atau timbang (suatu barang

yang dibarter dengan barang lain). Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad.”

Sejalan dengan itu, barang manapun yang memiliki sifat yang sama dengan keenam

barang yang disebutkan dalam hadits di atas (yaitu bisa dimakan dan bisa ditakar, atau bisa

dmakan dan bisa ditimbang, atau dibayarkan sebagai pengganti uang), maka termasuk

dalam transaksi jual beli yang dilaknat yaitu riba. Begitu pula, aturan untuk barang yang

semacam itu yang memiliki kriteria penilaian sama sekaligus jenis barangnya pun sama,

maka tidak boleh, misalnya saja, menjual gandum dengan gandum, dengan penambahan

salah satunya atau dengan penundaan pengiriman. Hal ini berdasarkan hadits, dimana

Rasululllah ﷺ bersabda:

“(Bila) Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, burr (biji gandum)

ditukar dengan burr, syi’ir ditukar dengan syi’ir, kurma ditukar dengan kurma, atau

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 34

garam ditukar dengan garam; maka keduanya harus sama persis dan langsung

diserahterimakan.”

Lebih jelasnya lagi, jika ada barang yang kriteria penilaiannya sama namun beda

jenisnya, sebagai contoh menjual gandum dengan syi’ir, maka tidak boleh menunda

pembayaran dalam transaksi seperti ini; yang artinya pembayarannya harus dilaksanakan

seketika itu juga. Sedangkan dalam kasus ini, karena berbeda jenis barangnya, maka boleh

menambahkan pada salah satu jenis barang yang ditukar atau diperjual-belikan. Hal ini

berdasarkan hadits, dimana Rasululllah ﷺ bersabda:

“jika jenis barang-barang tadi berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan

langsung serah terima” (H.R Muslim dan Abu Dawud)

Frase “langsung serah terima” dalam hadits ini maksudnya adalah dilakukan pada

waktu itu juga, di tempat yang sama sebelum kedua pihak berpisah. Di sisi lain, jika kedua

barangnya berbeda dalam hal kriteria penilaian dan jenisnya, maka tetap diperbolehkan

untuk menambahkan salah satu dari kedua barang tersebut, dan boleh menunda

pembayaran, misalnya menjual emas dengan gandum atau gandum dengan syi’ir.

Harap diketahui dengan baik, para pembaca Muslim yang budiman, tidak boleh

menjual satu barang untuk barang lainnya yang sejenis, kecuali dengan timbangan yang

sama. Begitu pula, dilarang menjual suatu barang yang bisa ditakar dengan barang lainnya

yang sejenis, kecuali dengan takaran yang sama. Hal ini berdasarkan hadits yang

Rasululllah ﷺ bersabda:

“Emas ditukar dengan emas dalam timbangan yang sama, perak ditukar dengan

perak dalam timbangan yang sama, sedangkan gandum ditukar dengan gandum

dalam takaran yang sama, dan syi’ir ditukar dengan syi’ir dalam takaran yang

sama”

Di samping itu, karena barang menjadi tidak sama ketika kriteria hukumnya (takaran

atau timbangannya) tidak sama, tidak boleh menjual barang yang bisa ditakar atau

ditimbang dengan berat atau ukuran secara sembarangan untuk barang lain yang jenisnya

sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada jaminan kedua barang tersebut akan sama;

dengan demikian mengabaikan kesamaan sama halnya dengan mengetahui penambahan

(dari satu barang atas barang lainnya).

Sedangkan mengenai masalah pertukaran uang, baik jenisnya sama ataupun tidak,

baik berupa uang perak, emas maupun kertas, yang umum di masa sekarang, aturan yang

sama yang berlaku untuk penjualan emas dan perak pun bisa diberlakukan untuk pertukaran

uang. Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa semuanya memiliki sifat yang sama; yaitu

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 35

nilainya bisa diukur. Dengan demikian, jika sejumlah uang ditukar dengan uang lain pada

jenis yang sama, misalnya koin emas dengan koin emas, koin perak dengan koin perak,

atau uang kertas dalam pecahan berapapun untuk uang lain dari jenis mata uang yang

sama (misalnya dollar dengan dollar, dirham Saudi dengan yang sama), maka dua barang

yang ditukarkan itu harus memiliki nilai yang sama. Di samping itu, pembayaran harus

dilaksanakan di tempat. Jika satu jenis mata uang ditukarkan untuk jenis mata uang lainnya,

misalnya saja menukarkan Riyal Arab Saudi dengan Dollar Amerika, atau menukarkan koin

emas dengan uang koin perak, maka kedua belah pihak (penjual maupun pembeli) harus

hadir di tempat pertukaran, dan pembayaran harus dilakukan pada saat itu juga. Dalam

kasus ini, boleh menambahkan nilai salah satu uang di antara kedua uang itu, berdasarkan

kursnya. Sama halnya, jika ingin menukarkan perhiasan emas dengan dirham perak atau

uang kertas, maka baik penjual dan pembeli harus hadir di tempat transaksi, serta

pembayaran harus dilaksanakan di tempat itu juga. Aturan yang sama pun berlaku untuk

penjualan perhiasan perak untuk koin emas.

Di lain pihak, jika hendak menjual perhiasan emas atau perhiasan perak atau uang

dalam jenis yang sama, misal menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, maka

ada dua hal yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, timbangan keduanya harus sama.

Syarat yang kedua, baik penjual maupun pembeli harus hadir di tempat tersebut saat

transaksi dan pembayaran harus dilaksanakan pada saat itu juga.

Berkenaan dengan hal ini, bertransaksi dalam riba melibatkan bahaya besar yang

tidak bisa dihindari siapa pun, kecuali dia paham betul dengan peraturan-peraturannya.

Oleh sebab itu, orang yang belum bisa memahami sendiri aturan-aturannya dapat bertanya

pada ulama. Hal ini karena diharamkan bagi siapa pun untuk melaksanakan transaksi

apapun, kecuali dia sudah yakin ransaksi itu tidak melibatkan riba, sehingga agamanya

aman dan dia bisa selamat dari hukuman Allah, yang telah dijanjikan-Nya kepada para

rentenir. Selain itu, kita pun tidak boleh meniru orang lain dalam transaksi apapun, tanpa

mempertimbangkannya dengan seksama; terutama di masa sekarang, ketika banyak orang

tidak lagi mempedulikan cara mereka memperoleh harta dan penghasilan; tidak peduli

haram atau halalnya, sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Akan datang suatu masa dimana orang-orang pun (berlomba-lomba) memakan

riba, dan orang yang tidak memakannya, maka dia akan terkena debunya.”

Penting untuk disebutkan, bahwa di masa sekarang banyak sekali transaksi yang

mengandung riba. Salah satunya adalah menambahkan hutang pada debitor (dengan

menambahkan bunga) yang tidak mampu, ketika jatuh tempo dan dia tidak bisa melunasi

tepat waktu. Yaitu kreditor memberikan tenggat waktu pembayaran bagi debitor, tapi dia

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 36

menambahkan hutangnya dengan prosentase tertentu bergantung pada lamanya

penundaan pembayaran. Ini adalah transaksi riba yang dilakukan di zaman Jahiliyah yang

dilarang secara ijma oleh para ulama. Sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak

melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi

jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak

berbuat zalim dan tidak dizalimi. Dan jika orang yang (berhutang) dalam

kesulitan, maka berikanlah tenggat waktu sampai dia mendapatkan

kelapangan” (Q.S: Al-Baqarah: 278-280)

Dalam ayat-ayat suci ini Allah mengancam berbagai pihak yang mengambil riba dan

yang terlibat dalam riba. Ancaman-ancaman itu ditujukan Allah kepada hamba-hamba-Nya

yang mencakup:

Pertama: Allah Maha Kuasa memanggil hamba-hamba-Nya: Wahai orang-orang

beriman dan “jika kamu orang beriman” yang mengindikasikan tidak pantas bagi seorang

mu’min berurusan dengan riba.

Kedua: Allah pun berfirman ..”bertakwalah kepada Allah” yang artinya berbagai

pihak yang terlibat dalam riba tidak taat kepada Allah dan tidak pula takut kepada-Nya.

Ketiga: Allah pun berfirman “..dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) ..”

Ini adalah bagian dari ayat yang dianggap sebagai larangan Tuhan yang mewajibkan kita

untuk menjauhi riba. Dengan demikian larangan ini mengindikasikan bahwa barangsiapa

terlibat riba berarti mereka melanggar perintah Allah.

Keempat: Allah Maha Kuasa pun telah menyatakan perang terhadap mereka yang

tidak berhenti berurusan dengan riba, sebagaimana firman-Nya “...dan jika kamu tidak

berhenti..” yang artinya jika mereka yang terlibat dalam riba tidak berhenti “...maka

umumkan pada mereka perang dari Allah dan Rasul-Nya..” Yang artinya, mereka yang

terlibat dalam riba, harus menyadari bahwa mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Kelima: Allah menyebut pemakan riba sebagai orang zalim, dengan mengatakan.

“..Tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu

tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi.”

Ada pula transaksi ribawi lainnya, yaitu meminjamkan uang dengan bunga tertentu.

Ini dilakukan dengan meminjamkan sesuatu pada seseorang, misalnya sejumlah uang,

dengan syarat saat dia melunasinya harus disertai bunga. Bisa juga dilaksanakan dengan

mengkreditkan sejumlah uang dengan syarat sang peminjam harus mengembalikannya

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 37

melebihi nilai aslinya menurut prosentase yang telah disepakati. Semua ini adalah transaksi

ribawi yang nyata yang dilaksanakan di bank dan lembaga keuangan lainnya, karena

mereka melaksanakan transaksi melalui pemberian pinjaman bagi mereka yang

membutuhkan pinjaman, misalnya pedagang, pemilik pabrik dan lain sebagainya. Mereka

meminjamkan semua kategori ini dengan menetapkan bunga yang telah dihitung menurut

prosentase yang telah disepakati. Kemudian porsentase bunga itu akan terus bertambah,

jika peminjam gagal membayar pada temponya. Dengan demikian, pemberian pinjaman itu

melibatkan kedua jenis riba yang disebutkan di atas yaitu ribal-fadl (bunga tambahan) dan

riban-nasi’ah (riba karena penundaan).

Sama halnya dengan menyimpang uang di lembaga perbankan untuk jangka waktu

tertentu dan mendapatkan tambahan bunga dengan besaran prosentase yang telah

ditentukan, transaksi ini pun dianggap transaksi ribawi. Selama periode ini, bank bebas

menggunakan uang yang disimpan nasabah sampai batas periode. Sehingga para depositor

diberi bunga tetap (oleh pihak bank) menurut prosentase bunga atas jumlah deposito,

misalnya saja 5 atau 10%.

Sama halnya transaksi ‘inah

dianggap salah satu transaksi ribawi. Transaksi ‘inah

mengacu pada transaksi dimana seseorang membeli suatu barang secara kredit kemudian

menjualnya kembali secara kontan kepada orang yang sama, namun dengan harga yang

lebih murah. Dalam jenis transaksi seperti ini, pembeli mendapatkan sejumlah uang tunai

atas penjualan kembali barangnya, yang awalnya dia beli secara kredit, sebenarnya,

transaksi barang ini hanya sebagai alat untuk menggunakan riba. Banyak sekali hadits dan

tradisi sunnah yang melarang transaksi dengan ‘inah, sebagai contoh dalam hadits dari Abu

Dawud, dimana Rasululllah ﷺ bersabda:

“Jika kalian berjual beli secara ‘iinah, menguntit ekor sapi, ridha terhadap

peternakan, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan

atas kalian dan Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali pada ajaran

agama”

Rasululllah ﷺ pun bersabda:

“Akan datang suatu masa dimana orang-orang menghalalkan riba lewat jual-beli.”

Oleh sebab itu, setiap Muslim, harus berhati-hati dan waspada jika riba bercampur

dengan transaksi jual beli dan uang kita. Hal ini karena mengambil riba dan bertransaksi riba

adalah salah satu dosa besar. Selain itu, tidak ada orang yang berurusan dengan riba dan

melakukan perzinaan, melainkan Allah akan menimpakan kemiskinan, penyakit yang tidak

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 38

kunjung sembuh, dan didzhalimi penguasa. Terlebih, riba akan merusak harta seseorang

dan menghapuskan barakahnya.

Tidak hanya itu, Allah memperingatkan dengan keras dan mengancam kaum

Muslimin untuk tidak memakan riba menjadikannya sebagai salah satu dosa yang

menjijikkan dan salah satu dosa besar paling buruk. Allah pun menunjukan pedihnya

hukuman untuk pemakan riba baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak, seperti yang

Dia firmankan dalam Kitab Suci-Nya, Qur’an bahwa pemakan riba menyulut perang

terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian Allah menghukum pemakan riba di

kehidupan dunia dengan menghancurkan barakah harta mereka, menjadikannya penyebab

kehancuran dan kesengsaraan. Betapa sering kita mendengar tentang berita hancurnya

harta kekayaan seseorang karena kebakaran atau banjir, yang menjadikan pemiliknya

miskin. Akan tetapi, jika para pemakan riba masih menyimpan harta yang mereka peroleh

melalui riba, maka harta kekayaannya itu tidak akan bermanfaat baginya karena Allah akan

menghapuskan barakah dari harta bendanya itu. Selain itu, orang-orang itu hanya akan

menderita saat dikumpulkan di Padang Mahsyar, menanggung azab yang ditimpakan (di

hari pembangkitan) serta disiksa di api neraka.

Sebagai tambahan, pemakan riba akan dibenci Allah dan sesama manusia, karena

dia merampas uang orang lain tanpa memberikan manfaat, mengumpulkan harta dan

menahannya dari orang lain, lalu membelanjakannya namun tidak untuk sedekah. Yang

lebih parah lagi, dia adalah orang kikir yang mengumpulkan uang dan tidak

mengeluarkannya dalam kebaikan. Akibatnya, hati manusia dan masyarakat menjadi

membenci orang itu. Bahkan, ini dinilai sebagai siksaan duniawi untuk orang tersebut,

sedangkan siksaan di akhirat jauh lebih pedih dan menyiksa dari siksaan duniawi, seperti

yang digambarkan dalam Kitab Suci Qur’an. Hal ini karena riba adalah penghasilan yang

dilarang yang menyebabkan kemelaratan dan dianggap mimpi buruk yang menakutkan yang

dialami semua masyarakat.

Al-Bukhari (2766) [5/481] dan Muslim (258) [1/273].

Hadits 8 Marfu (terlacak) adalah kata, akta, persetujuan atau atribut apa pun, yang dapat ditelusuri kembali

kepada nabi (SAW) dengan rantai periwayatan yang terhubung atau terputus.

Muslim (4039) [6/16] dan Ahmad (9605) [2/438].

Lihat: "Majmu'ul Fatawa".

Muslim (4069) [6/28] dan (4068).

Satu dirham perak sama dengan 2.975 gram perak.

Ahmad (21855) [5/225] dan Ad-Daraqutni (2820) [3/313].

Ahmad (21854) [5/225], Ad-Daraqutni (2821) [3/13] dan At-Tabarani dalam Kitabnya "Al-Awsat" (7151)

[7/158].

Ibnu Majah (2274) [3/72] dan (2275).

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 39

Lihat: "Majmu'ul Fatawa" (20/341, 347).

Muslim (4039) [6/16] dan Ahmad (9605) [2/438].

Muslim (4039) [6/16] dan Abu Dawud (3350) [3/419].

Muslim (4540) [6/17].

Abu Dawud (3331) [3/407], An-Nasa'i (4467) [4/279] dan Ibn Majah (2278) [3/74].

'Inah: Jenis transaksi riba di mana penjual menjual komoditas secara kredit kepada pembeli dan kemudian

membelinya dari dia pada saat bersamaan dengan harga yang lebih rendah. Sebagai contoh, seorang pedagang

menjual mobil seharga dua puluh ribu pound secara kredit kemudian membelinya dari orang yang sama (yang

baru membelinya) dengan harga lima belas ribu pound. Dengan demikian, pembeli asli berutang pada penjual

dua puluh ribu pound untuk dilunasi pada waktunya.

Abu Dawud (3462) [3/477].

FIQH 102

BAB

Jual Beli Properti

Properti disini maksudnya adalah rumah, tanah, pohon dan segala sesuatu yang

berkaitan dengan aset-aset tersebut; bila dijual, maka menjadi milik pembelinya. Sedangkan

segala sesuatu yang tidak berkaitan tetap menjadi milik penjual. Jika penjual dan pembeli

sudah memahami aturan-aturan ini, maka mereka akan mampu menyelesaikan perselisihan

yang terjadi di antara mereka. Mereka pun akan memahami serta menyadari kewajiban

mereka masing-masing. Hal ini karena Islam tidak pernah meninggalkan satu pun persoalan

yang di dalamnya ada unsur manfaat dan madarat bagi umat Muslim, melainkan telah

menjelaskannya. Di samping itu, jika peraturan Islam benar-benar diterapkan, maka setiap

perselisihan pasti akan selesai dengan damai. Salah satunya yaitu mengenai menjual aset

ketika masih ada sejumlah barang yang terkait dengannya; baik berupa tambahan,

pelengkap atau instalasi yang masih melekat atau terpisah dari barang yang dijual tersebut.

Bisa jadi, barang yang dijual adalah barang yang terus menerus menghasilkan (misalnya

menjual tanah yang berisi tanaman tertentu yang bisa dipanen berkali-kali, jadi ada hasil

berkelanjutan darinya) dan bisa juga tidak seperti itu. Semua hal ini bisa menimbulkan

perselisihan antara penjual dan pembeli, untuk menentukan kepada siapa semua

pelengkap, sarana atau instalasi yang masih melekat pada aset tersebut diserahkan. Untuk

memberikan penilaian dalam perselisihan semacam itu, faqih (para ulama fiqih) telah

mendedikasikan sebuah bab pada fiqih dan diberi judul “Menjual Aset dan Buah-Buahan”

untuk memaparkan semua aturan yang terkait dengan perkara ini.

Jika seseorang menjual rumahnya, maka penjualan itu mencakup bangunan dan

atapnya, karena keduanya termasuk dalam defnisi penyebutan rumah. Penjualan inipun

mencakup semua benda yang melekat pada rumah dan dianggap sebagai bagian penting

dari rumah itu, misalnya saja, tangga, pintu, kusen, atau mesin-mesin yang terpasang pada

rumah tersebut. Mesin-mesin itu mencakup peralatan listrik, alat-alat berat, lampu, tanki air

yang ditempatkan di bawah rumah atau di atas atap rumah, pipa-pipa yang mengalirkan air

ke dalam rumah, pendingin ruangan dan sebagianya. Jenis penjualan ini pun mencakup

pohon yang ada di pekarangan rumah, tanaman atau saung yang ada di sekitar pekarangan

rumah. Penjualan ini pun mencakup apapun yang ada di dalam tanah bangunan rumah itu

yang terbuat dari baja yang kokoh.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 41

Sedangkan untuk objek-objek yang dipasang tidak permanen dan terpisah dari

rumah, maka penjualan rumah itu tidak termasuk semua objek itu. Objek-objek yang

terpisah itu mencakup kayu, tali, perabotan, perkakas rumah, dan benda apapun yang

dikubur di tanah untuk penyimpanan, misalnya batu, harta benda yang dikubur dan yang

sejenisnya. Semua benda tadi tidak termasuk dalam penjualan tersebut, karena semua

benda itu terpisah dari rumah dan tidak masuk dalam definisi kesatuan rumah, serta benda-

benda yang tanpanya seseorang tidak bisa memanfaatkan rumah itu, misalnya kunci,

bahkan jika benda tersebut terpisah dari rumah.

Jika seseorang menjual tanah, maka penjualan ini mencakup semua yang terdapat

di tanah itu dan yang bertahan dalam satu periode, misalnya tanaman dan bangunan.

Dalam kasus penjualan kebun, maka penjualan itu termasuk tanah, pohon, dinding dan

bangunan yang terdapat di kebun itu. Jika seseorang menjual tanah yang ditanami tanaman

yang hanya bisa dipanen satu kali, seperti gandum atau syi’ir, maka tanaman tersebut tetap

milik penjual dan tidak boleh dimasukkan dalam akad penjualan. Akan tetapi, jika tanah itu

dijual beserta tanaman yang sering dipangkas (seperti rumput), atau dipetik (seperti

menimun), maka tanaman itu menjadi milik pembeli, karena tanaman itu menyatu dengan

tanah yang dijual tersebut. Pada saat penjualan, jika ada tanaman yang harus dipanen

panen, maka menjadi milik penjual.

Semua penjelasan yang terperinci ini beserta aturan-aturannya bisa diterapkan baik

kepada penjual maupun pembeli, ketika menjual properti, dalam kasus kedua belah pihak

tidak menyepakati syarat-syarat lain. Dengan demikian, jika satu pihak mempersyaratkan

suatu objek dimiliki oleh salah satu pihak, maka kedua pihak harus tunduk pada syarat

tersebut. Hal ini karena Rasululllah ﷺ bersabda:

“Kaum Musliminin itu terikat dengan syarat-syarat mereka”

Jika seseorang menjual kurma yang dikawinkan, maka pohon kurma itu menjadi milik

penjual. Hal ini berdasarkan hadits Rasululllah ﷺ:

“Barangsiapa membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya menjadi

milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya.” (H.R. Bukhori Muslim)

Aturan yang sama berlaku untuk tanaman lainnya, misalnya anggur, mullberry dan

delima, yang jika dijual setelah muncul buah, maka buah-buah itu menjadi milik penjual.

Oleh sebab itu apapun yang dijual sebelum mengkawinkan pohon kurma atau sebelum

kemunculan buah, untuk buah anggur dan sejenisnya, maka buah-buahan dan tanaman

tersebut menjadi milik pembeli. Hal ini berdasarkan makna umum yang terkandung dalam

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 42

hadits di atas. Di samping itu, aturan yang berlaku pada pohon kurma tersebut juga bisa

diterapkan pada tanaman lainnya melalui qiyas.

Dengan demikian, kita menyadari betapa lengkap dan sempurnanya Syariah yang

menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, memberikan hak kepada mereka yang

memang berhak dengan perlakukan yang baik tanpa merugikan orang lain. Tidak ada satu

masalah pun yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum Islam (Syariah), yang adil dan

bijaksana. Hal ini karena Syariah adalah hukum dari Tuhan kita, Yang Maha Bijaksana dan

Adil, Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya, dan apa yang bisa

menyebabkan bahaya bagi mereka, di semua tempat dan semua waktu.

Sebagaimana firman Allah, dalam Kitab Suci-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri

di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)

Sesungguhnya, tidak ada penilaian selain penilaian Allah dan Rasul-Nya ﷺ yang bisa

menyelesaikan perselisihan di antara manusia, dan memberikan mereka manfaat dan

menguatkan keimanan orang-orang beriman.

Sedangkan sistem perundang-undangan buatan manusia tidaklah sempurna dan

tidak lengkap seperti halnya manusia itu sendiri. Di samping itu, hukum manusia sangat

terpengaruh oleh hawa nafsu dan keberpihakan, sebagaimana firman Allah:

“Andaikata kebenaran itu (yaitu Allah) menuruti hawa nafsu mereka, maka

pasti binasalah langit dan bumi ini…” (Q.S: Al-Mu’minun: 71)

Oleh sebab itu, menjauhlah dari mereka yang telah menggantikan hukum Allah dan

Rasul-Nya dengan hukum manusia. Maka celakalah mereka, sebagaimana firman Allah:

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih

baik hukumnya daripada Allah, bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-

Maidah: 50)

Kita berdoa kepada Allah untuk memenangkan agama-Nya terhadap kebathilan,

mengagungkan firman-Nya, dan melindungi kaum Muslimin dari setiap tipu muslihat musuh-

musuh Islam, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 43

Abu Dawud (3594) [4/16]. Lihat juga At-Tirmidzi (1352) [3/634].

Al-Bukhari (2379) [5/62] dan Muslim (3882) [5/432].

FIQH 102

BAB

Jual Beli Hasil Tanaman

Yang termasuk dalam hasil tanaman yaitu kurma ataupun jenis buah-buahan lainnya

yang bisa dimakan setelah matang. Salah satu aturan dalam penjualan buah yaitu tidak

boleh menjual buah yang masih di atas pohonnya, sebelum terlihat ciri-ciri kematangan. Hal

ini karena Rasululllah ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum mereka matang (dan

bebas dari hama buah). Beliau melarang penjualan seperti itu

baik untuk penjual maupun

pembeli. Rasul melarang penjual menjual buah-buahannya sebelum terlihat matang dan

bebas dari hama buah, karena dikhawatirkan penjual akan memakan uang pembeli secara

bathil. Rasululllah ﷺ juga melarang pembeli dari transaksi semacam itu, karena dengan

demikian sama artinya dia membantu penjual memakan uang orang lain secara bathil.

Selain itu, dinyatakan juga dalam dua Riwayat Shahih

bahwa Rasululllah ﷺ melarang

penjualan buah-buahan sebelum mereka terlihat hampir matang. Ketika Rasululllah ﷺ

ditanya tentang tanda-tanda kematangan, beliau menjawab: “Bila telah memerah atau

menguning”

. Kedua larangan dalam hadits di atas menunjukkan tidak sah transaksi yang

dilakukan sebelum tanda-tanda kematangan muncul.

Selain itu, dilarang pula menjual tanaman sampai mereka sudah tumbuh sempurna

(bebas dari hama). Ini sesuai dengan hadits Riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar yang

menyatakan:

Rasululllah (ﷺ) melarang menjual pohon kurma hingga tampak buahnya kelihatan

baik, dan (melarang menjual) tanaman berbulir hingga memutih dan aman dari

gangguan hama. Beliau melarang penjual dan pembelinya.

Hadits ini membuktikan bahwa dilarang menjual tanaman sampai terlihat matang,

yaitu sampai memutih (tongkol jagungnya) dan terbebas dari hama tanaman. Hikmah di

balik larangan menjual buah-buahan hingga tampak kematangannya dan tumbuh

sepenuhnya, adalah karena tanaman sangat rentan terkena hama dan kerusakan.

Rasululllah ﷺ menjelaskannya dengan mengatakan:

“Bagaimana menurut kalian jika ternyata Allah menahan hasil panennya; atas dasar

apakah kalian mengambil uang saudara kalian?”

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 45

Beliau juga melarang kita menjual jagung “hingga terlihat memutih dan bebas dari

hama tanaman”. Hama di sini maksudnya setiap hama tanaman yang bisa mempengaruhi

tanaman dan menyebabkan kerusakan. Perintah Rasul ini merupakan rahmat bagi manusia

dan sebuah sarana untuk menjaga hartanya serta mencegah perselisihan di antara mereka

yang akan menyebabkan dendam dan kebencian.

Dengan cara demikian, jelas terlihat betapa Islam sangat memperhatikan betapa

sucinya harta umat Muslim, sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Bagaimana menurut kalian jika ternyata Allah menahan hasil panennya; atas dasar

apakah kalian menghalalkan harta saudara kalian?”

Dalam hadits ini, terdapat peringatan keras bagi siapa saja yang berupaya

mencurangi saudara Muslimnya untuk mengambil uang orang lain dengan cara haram.

Hadits ini juga mensyaratkan Muslim untuk memastikan pemeliharaan uangnya dengan baik

dan tidak menghambur-hamburkannya, sebagaimana sabda Rasululllah (ﷺ) yang

menyatakan larangannya kepada pembeli untuk membeli buah hingga tampak hampir

matang dan bebas dari hama buah. Hal ini karena buah-buahan itu rusak sehingga uang

yang dibayarkan oleh pembeli tersebut akan hilang begitu saja atau akan sulit

mengembalikannya.

Menjadi jelas berdasarkan hadits di atas bahwa larangan Rasul tentang jual beli

buah-buahan hingga tampak hampir matang dan bebas dari hama buah mengandung

pemahaman bahwa hokum masalah ini didasarkan pada asumsi atau kebiasaan. Sebab

hasil tanaman yang belum kelihatan baik biasanya akan rusak, oleh sebab itu menjadi

dilarang untuk menjualnya. Sedangkan kondisi yang paling mungkin adalah buah-buahan

selamat dari hama tanaman setelah kematangannya, dan karena itu diperbolehkan

menjualnya jika sudah terlihat matang. Dari hadits yang sama pun bisa dipahami bahwa

siapa saja tidak boleh mengambil resiko kehilangan uangnya atau menghambur-

hamburkannya, meskipun kedua belah pihak setuju bahwa akan ada ganti rugi untuk buah

yang rusak, yang dianggap sebagai prosedur yang tidak aman.

Disebabkan berbagai pertimbangan di atas, hasil tanaman tidak boleh dijual sebelum

kelihatan baik, yang dimaksud di sini ialah apabila hasil tanaman itu dijual terpisah tidak

beserta tanamannya dengan syarat buahnya/bulirnya tetap ada di pohon/ tanaman hingga

waktu panen. Namun jika hasil tanaman tersebut mengikuti tanamannya, atau tidak

disyaratkan tetap berada pada tanaman hingga waktu panen, maka hal ini dibolehkan.

berdasarkan tiga kasus yang disebutkan dan dipaparkan oleh para faqih (semoga Allah

merahmati mereka semua).

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 46

Pertama. Jika hasil tanaman dijual sebelum kelihatan baik beserta tanamannya.

Dalam kasus ini, buah menjadi bagian dari barang yang dijual (yaitu pohon). Aturan yang

sama pun berlaku bagi penjualan tanaman yang belum matang dengan tanahnya, karena

dalam kasus ini, tanaman itu dianggap mengikuti tanah tersebut.

Kedua: Dibolehkan menjual buah atau tanaman yang belum matang sebelum

menjadi matang atau masih hijau kepada pemilik lahan atau pemilik pohon. Hal ini karena

jika buah-buahan itu dijual kepada pemilik asal-usulnya berarti terjadi serah terima secara

sempurna kepada pembelinya. Mengingat bahwa pembeli adalah pemilik asul-usul beserta

hasilnya. Bentuk penjualan ini dianggap sah, namun masih diperselisihkan. Karena

sebagian ulama berpendapat bahwa cara ini termasuk dalam pemaknaan umum hadits

Rasulullah yang melarang menjual hasil tanaman sebelum kelihatan baik.

Ketiga. Boleh menjual tanaman atau buah (misalnya jagung) sebelum matang atau

bulirnya berisi dengan syarat hasil tanaman dipanen atau diambil segera setelah penjualan,

dan pembeli dapat memanfaatkan saat itu juga. Hal ini karena Rasululllah ﷺ melarang

penjualan buah (dan yang sejenisnya) sampai mereka hampir matang karena ada

kekhawatiran terkena hama atau rusak, akan tetapi, ini tidak akan menjadi persoalan jika

buah atau tanaman tersebut segera ditebang setelah penjualan dilaksanakan. Sebaliknya,

jika buah atau tanaman tidak berguna jika mereka ditebang segera setelah penjualan, maka

menjualnya menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini karena tindakan ini menyebabkan

kerusakan dan membuang-buang uang, padahal Rasululllah ﷺ melarang menyia-nyiakan

harta benda.

Namun, berdasarkan pendapat yang paling shahih, dibolehkan menjual tanaman

yang seringkali harus dipetik atau harus dipangkas seperti tanaman rumput-rumputan atau

tanaman kacang-kacangan, mentimun, terung, dan tanaman sejenisnya. Demikian juga,

boleh menjual hasil panen yang sekarang maupun yang akan datang. Berkenaan dengan

hal ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) berpendapat:

“Pendapat yang paling shahih tentang hal ini adalah bahwa ia tidak termasuk dalam

larangan Rasulullah. Akad jual-beli ini sah untuk diterapkan pada hasil panen yang

sekarang maupun yang akan datang, sampai ladangnya menjadi kering, karena

kebutuhan pasar mengharuskan seperti itu. Jadi, boleh hukumnya menjual hasil

lading [seperti semangka, melon, timun, terong, dan sejenisnya] tanpa menjual

tanamannya.”

Terlebih lagi, ulama besar Ibnul Qayyim (rahimahullah) berpendapat:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 47

“Rasululllah (ﷺ) hanya melarang menjual buah-buahan yang bias ditunda

penjualannya hingga kelihatan baik. Karenanya hasil ladang [seperti semangka,

mentimun, terong, dan sejenisnya) tidak termasuk dalam larangan ini.”

Al-Bukhari (2194) [4/497] dan Muslim (3840) [5/418].

Dua Sahih: Dua Kitab asli Al-Bukhari dan Muslim.

Al-Bukhari (2195) [4/498] dan Muslim (3954) [5/460].

Muslim (3842) [5/419] dan Al-Bukhari (2197) [4/502].

Al-Bukhari (2208) [4/510] dan Muslim (3954) [5/460].

Al-Bukhari (6473) [11/371] dan Muslim (4459) [6/238].

Lihat: "Majmu'ul Fatawa" (37/205).

Lihat catatan kaki "Ar-Rawdah Al-Murbi'" [4/546].

FIQH 102

BAB

Gagal Panen Karena Pandemi: Hukum-Hukumnya

Pandemi adalah faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya hasil panen, seperti

serangan hama, bencana alam, puso, dan semisalnya. Dalam hal ini, buah-buahan mungkin

dijual ketika hampir matang, dan dibolehkan untuk menjualnya, dan setelahnya, mungkin

terkena hama tanaman. Fenomena alam adalah hal yang berada di luar kendali manusia,

misalnya angin, panas, kekeringan, hujan, cuaca dingin, belalang dan sebagainya. Jika

pembeli tidak bisa memanen sebelum terkena, maka pembeli tersebut berhak mengambil

kembali berapapun uang yang telah diberikannya kepada penjual untuk membayar buah-

buahan yang terkena hama tersebut. Ini berdasarkan hadits yang dikisahkan oleh Jabir Ibn

Abdillah (radhiallahu anhu) dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa

Rasululllah ﷺ telah memerintahkan untuk mengembalikan pembayaran buah-buahan yang

sudah terkena hama.

Hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa buah-buahan yang terkena

hama adalah milik penjual dan pembeli berhak mengambil kembali berapapun uang yang

telah dibayarkannya. Dengan demikian, jika semua buah (yang telah dijual) terkena hama,

dia berhak mengambil kembali seluruh uang yang telah dia bayarkan kepada penjual, akan

tetapi jika hanya sebagian buah yang terkena hama, maka dia berhak mengambil kembali

uang yang setara dengan nilai buah yang terkena. Hal ini berdasarkan makna umum dari

hadits yang disebutkan tadi. Aturan ini pun berlaku baik transaksi disepakati sebelum terlihat

tanda-tanda kematangan atau setelahnya, menurut makna umum dari hadits ini dan

menurut hadits lainnya dimana Rasululllah ﷺ bersabda:

“Atas dasar apa engkau hendak mengambil harta saudaramu dengan cara yang

tidak benar?”

Akan tetapi jika buah yang terkena hama tersebut hanya sedikit dan tidak bisa

ditentukan secara tepat, maka pembeli dan bukan penjual, harus menanggung kerugian

tersebut, karena hal ini lumrah dalam jual beli buah. Terlebih lagi buah yang rusak ini

dianggap bukan hama dan tidak bisa dihindari, misalnya, mungkin terjadi ketika seekor

burung makan dari buah atau ada buah yang jatuh ke tanah dan yang serupa dengannya.

Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa jumlah buah yang rusak ini tidak dinilai

sebagai terkena hama asalkan jumlah buah yang rusak tidak mencapai sepertiga dari

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 49

jumlah keseluruhan. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat yaitu jumlahnya tidak

ditentukan dengan cara ini, namun ditentukan berdasarkan kebiasaan setempat. Sebab

pembatasan jumlah memerlukan dalil.

Para ulama berpendapat bahwa penjual harus menanggung kerugian atas buah

yang terkena hama karena ketika mereka menjual buah yang masih di atas pohonnya

sebenarnya buah-buahan yang belum dipanen belum diserahterimakan sepenuhnya.

Dengan kata lain, seolah-olah dia belum menyerahkan buah-buahan tersebut sejak awal.

Aturan ini pun berlaku untuk gagal panen karena fenomena alam.

Akan tetapi, jika buah itu rusak karena faktor manusia, misalnya kebakaran (yang di

sengaja), maka pembeli diberikan dua pilihan. Yang pertama membatalkan transaksi dan

meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Penjual kemudian meminta kepada

penyebab kerusakan untuk menanggung kerusakan yang telah dia sebabkan. Pilihan yang

kedua yaitu tetap melaksanakan jual beli dan meminta orang yang berbuat kerusakan itu

untuk memberikan ganti rugi.

Rasululllah ﷺ telah menetapkan aturan bahwa buah tidak boleh dijual hingga terlihat

tanda-tanda kematangan. Sebenarnya, tanda-tanda kematangan buah selain kurma

berbeda-beda tergantung jenis buah itu sendiri. Sedangkan untuk buah anggur, tanda

kematangannya yaitu ketika rasa buah menjadi manis. Hal ini berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasululllah ﷺ melarang jual beli anggur hingga warnanya

(matang)

. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan para perawinya tsiqah).

Sedangkan tanda-tanda kematangan buah-buahan lain (misalnya apel, semangka,

delima, apricot, plum, walnut dan sebagainya), yaitu jika buah-buahan ini kelihatan masak

dan bisa dimakan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim

bahwasanya Rasululllah ﷺ melarang menjual buah-buahan (yang masih di pohon) hingga ia

kelihatan baik.”

Dalam lafazh lain disebutkan “…hingga kelihatan baik untuk dimakan” .

Sedangkan untuk mentimuan dan sejenisnya, maka tanda kematangan mereka yaitu bila

bias dimakan. Sedangkan untuk jenis biji-bijian maka tanda kematangannya ialah bila sudah

mulai mengeras dan memutih, karena Rasululllah ﷺ menjadikan tanda tersebut sebagai

batasan yang menyebabkan sahnya jual beli.

Muslim (3957) [5/462].

Muslim (3952) [5/460]. Lihat juga Al-Bukhari (2208) [4/510] dan Muslim (3954) [5/460].

Abu Dawud (3371) [3/432], At-Tirmidzi (1231) [3/530] dan Ibnu Majah (2217) [3/45].

Al-Bukhari (2196) [4/498] dan Muslim (3849) [5/421].

diriwayatkan oleh kelima kompiler hadits kecuali An-Nasa'i.

FIQH 102

BAB

Hukum Salam (Membayar di Muka)

Salam atau salaf adalah menyegerakan pembayaran dan menunda penyerahan

barang. Para fuqaha mendefinisikan salam sebagai berikut ini:

“Transaksi atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan

penjual dan diberikan di kemudian hari namun dengan harga yang tunai yang

diterima di tempat transaksi.”

Jenis transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Qur’an dan Sunnah dan berdasarkan

ijma para ulama. Dalil untuk masalah ini yaitu firman Allah dalam Kitab Suci Qur’an:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai

untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” (Q.S:

Al-Baqarah: 282)

Selain itu, Ibn Abbas (Radhiyallahu anhu) menyatakan:

“Aku bersaksi bahwa salaf yang terjamin hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan

diizinkan oleh Alla. Kemudian dia membacakan ayat yang disebutkan di atas.”

Ketika Rasululllah ﷺ tiba di Madinah dan mendapati masyarakat Madinah terbiasa

membayar di muka untuk pemesanan buah yang akan dikirimkan setelah satu, dua atau tiga

tahun kemudian, beliau berkata:

“Barangsiapa melakukan salaf atas sesuatu (dalam lafadz lain: atas kurma), maka

hendaklah ia melakukan salaf dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan

hingga waktu yang jelas.” (H.R Bukhori dan Muslim)

Hadits ini membuktikan bahwa salam diperbolehkan asalkan memenuhi segala

persyaratan. Di samping itu, Ibnul Mundhir dan sejumlah ulama lainnya meriwayatkan

bahwa para ulama sepakat bahwa salam diperbolehkan.

Terlebih lagi, masyarakat memang

membutuhkan salam, karena salah satu pihak dalam jual beli mungkin membutuhkan

pembayaran di muka sedangkan pihak lain mungkin membutuhkan barang dengan harga

yang lebih murah.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 51

Sebagai tambahan dari syarat-syarat penjualan, ada sejumlah syarat agar salam

menjadi sah:

 Pertama. Barang yang dijual harus memiliki sifat-sifat yang jelas dan tetap. Hal ini

karena barang yang kriterianya tidak bisa ditetapkan akan mengalami perubahan,

yang bisa menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak tentang penjualan

tersebut (ketika menerima barang tersebut). Oleh sebab itu, salam tidak sah untuk

barang yang sifatnya dapat berubah misalnya saja kulit, perabotan rumah tangga

dan batu permata.

 Kedua. Menyebutkan jenis dan klasifikasi barang secara jelas. Misalnya saja, jika

barang yang hendak dijual adalah gandum, maka jenisnya harus jelas, contohnya

gandum, sedangkan varietasnya yang dimaksud, misalnya As-salamuuni.

 Ketiga. Menyebutkan kadar barang yang dijual dalam hal bentuk timbangan dan

takarannya. Hal ini berdasarkan hadits dimana Rasululllah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa melakukan salaf atas sesuatu (dalam lafadz lain: atas kurma), maka

hendaklah ia melakukan salaf dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan

hingga waktu yang jelas.” (H.R Bukhori dan Muslim)

Di samping itu jika jumlah barang yang dijual tidak jelas, maka akan sulit untuk

menentukan harga jual yang pasti.

 Keempat. Tempo penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas. Hal ini

berdasarkan hadits yang disebutkan di atas ’’ ..dalam tempo yang jelas” dan

berdasarkan firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai

untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” (Q.S:

Al-Baqarah: 282)

Berkenaan dengan persoalan ini, baik hadits dan ayat suci Qur’an menyatakan

bahwa dalam salam, kedua belah pihak menyepakati persyaratan yang menyatakan

bahwa barang yang dijual harus dikirimkan kemudian berdasarkan tempo yang

diketahui oleh kedua belah pihak.

 Kelima. Barang yang dijual harus ada menjelang jatuh tempo, agar bisa dikirimkan

pada waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, jika barang belum tersedia pada saat

akan jatuh tempo penyerahan, salam menjadi tidak sah, sebagai contoh pembayaran

untuk kurma yang matang dan anggur di muka, dan menetapkan bahwa barang

harus dikirimkan di musim dingin, (padahal buah-buahan ini tidak tersedia di musim

dingin).

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 52

 Keenam. Harga barang yang dipesan harus dibayar penuh di muka saat akad salam

dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hadits dimana Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa melakukan salaf atas sesuatu (dalam lafadz lain: atas kurma), maka

hendaklah ia melakukan salaf dalam takaran yang jelas...”

Dalam hal ini, Imam Syafi’i (rahimahullah) berpendapat:

“Istilah salaf tidak akan berlaku hingga harga barang yang di-salaf-kan dibayar

secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf. Sebab bila harganya

tidak diterima di tempat transaksi, maka transaksi ini menjadi jual beli utang dengan

utang yang dilarang”

 Ketujuh. Barang yang dijual dengan cara salam bukan termasuk benda yang sudah

nyata (misalnya saja suatu rumah atau suatu pohon). Melainkan, hutang yang

ditanggung oleh penjual. Oleh sebab itu, transaksi secara salam tidaklah sah untuk

rumah tertentu atau pohon tertentu, karena bisa jadi rumah atau pohon ini rusak

sebelum dikirimkan kepada pembeli. Dalam kasus seperti ini, tujuan yang

dikehendaki dari salam yang sudah ditentukan tidak akan terpenuhi.

Di samping itu, penyerahan barang pesanan harus dilaksanakan di tempat yang

sama dimana salam disepakati, jika memungkinkan. Jika tempat ini tidak sesuai untuk

penyerahan barang (misalnya saja karena pelaksanaan akad transaksi di suatu lahan

terpencil atau d tengah laut), maka tempat penyerahan barang harus disebutkan dalam

kontrak. Jika kedua belah pihak sepakat dengan tempat penyerahan barang, maka salam

tersebut menjadi sah. Jika tidak, mereka harus menyerahterimakan barang di tempat

dilaksanakannya akad, karena sejak awal tempat itu sudah sesuai untuk akad, seperti yang

disebutkan sebelumnya.

Salah satu aturan salam adalah tidak boleh menjual kembali barang yang dibeli

dengan salam sebelum menerimanya. Hal ini karena Rasulullah ﷺ melarang menjual bahan

makanan hingga menerimanya terlebih dahulu

. Dalam kasus ini hawalah

tidaklah sah,

karena hawalah hanya boleh ditujukan kepada hutang yang telah tetap. Padahal salam

masih berisiko dibatalkan.

Aturan lainnya yang berlaku untuk salam yaitu jika barang tidak tersedia pada jatuh

tempo penyerahan, misalnya saja karena pohon belum berbuah pada tahun pengirimannya,

maka orang yang sudah membayar barang di muka berhak memilih baik untuk menunggu

barang tersedia atau meminta pembatalan akad dan meminta kembali uang yang sudah

dibayarkan. Hal ini karena dalam pembatalan akad, penjual wajib mengembalikan uang

yang sudah dibayarkan di muka. Jika pembayaran yang diberikan pembeli atas barang

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 53

pesanan tersebut ternyata rusak, maka harus dibayarkan ganti rugi. Dan Allah Maha Kuasa

Maha Mengetahui.

Pada kenyataannya, membolehkan transaksi semacam ini merupakan tanda

pemberian kemudahan dan toleransi yang diberikan oleh Syari’ah Islam. Hal ini karena

salam memudahkan banyak hal bagi manusia dan membantu mereka melakukan hal yang

bermanfaat bagi mereka. Di samping itu, salam tidak melibatkan riba atau hal-hal sejenisnya

yang tidak dibolehkan dalam transaksi. Segala puji bagi Allah atas segala kemudahan yang

telah dianugerahkan-Nya pada kita.

Al-Hakim (3189) [2/342], Al-Bayhaqi (11081) [6/30] dan Abdur-Razzaq (14064) [8/5].

Al-Bukhari (2239) [4/540] dan Muslim (4094) [6/42]. Lihat juga Al-Bukhari (2253) [4/457].

Lihat: "Al-Ijma'" [hal.54].

Ahmad (15253) [3/402] dan An-Nasa'i (4610) [7/329].

Hawalah: Perpindahan hutang dari kewajiban debitur ke kewajiban orang lain.

FIQH 102

BAB

Hukum Qardh (Pinjaman)

Pinjaman artinya memberikan harta atau uang pada orang yang ingin

memanfaatkannya dan dilunasi atau dikembalikan kemudian. Ini dianggap sebagai salah

satu bentuk tolong-menolong, sehingga Rasulullah ﷺ menyebutnya sebagai manihah

(anugerah), karena peminjam mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya.

Memberikan pinjaman hukumnya sunnah dan pahalanya besar, Nabi ﷺ ber sabda:

“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada sesama Muslim dua kali,

melainkan seperti ia bersedekah sekali kepadanya.” (H.R Ibnu Majah)

Dalam hadits ini disebutkan bahwa memberikan pinjaman secara Syar’i lebih baik

daripada memberi sedekah, karena tidak ada yang akan meminjam jika tidak benar-benar

membutuhkannya. Dalam hadits yang otentik (shahih), Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari kesulitan yang menimpanya

ketika di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan yang akan

dihadapinya Hari Kiamat nanti.”

Sehigga memberikan pinjaman dinilai sebagai suatu amal ibadah yang melapangkan

kesulitan seorang Muslim dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Dengan demikian,

meminjam bukanlah perbuatan yang dibenci, karena suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah

meminjam. Hal ini diriwayatkan dalam banyak hadits tentang Rasulullah ﷺ.

Terlebih lagi, pinjaman harus berasal dari seseorang yang boleh meminjamkannya

sebagai contoh, wali anak yatim tidak boleh mengambil uang anak yatim yang dia asuh

untuk dipinjamkan kepada orang lain. Jumlah dan kualitas pinjaman pun harus diketahui

dan dijelaskan untuk memudahkan peminjam melunasinya. Sebuah pinjaman dianggap

hutang sebagai pertanggungan penerimanya, kemudian harus dia kembalikan, tanpa

penundaan, begitu ia mampu.

Selain itu, pemberi pinjaman tidak boleh menentukan tambahan apapun pada

pinjamannya. Para ulama sepakat jika pemberi pinjaman menetapkan tambahan pada

pinjamannya dan mengambilnya dianggap sebagai riba. Sekarang ini, bank-bank

memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menambahkan bunga pada uang pinjaman

yang jelas-jelas riba, baik pinjaman itu disebut-sebut pinjaman pembangunan maupun

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 55

pinjaman nasabah. Pemberi pinjaman (bank, perseorangan ataupun perusahaan) tidak

boleh menetapkan tambahan atas pinjamannya apapun namanya (profit, bunga maupun

hadiah), atau menggunakan fasilitas pinjaman misalnya menempati sebuah rumah atau

menggunakan sebuah mobil. Selama profit, bunga atau hadiah ini ditentukan, semua ini

tidak diperbolehkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Setiap pinjaman (qardh) yang menarik manfaat berarti riba”

Anas (Radhiyallahu anhu) mengisahkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Apabila salah seorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu ia diberi hadiah atau

diberi tumpangan di atas kendaraan (oleh peminjam), maka janganlah ia

menungganginya dan menerima hadiah tersebut. Kecuali bila keduanya biasa

melakukan hal itu sebelumnya.” (H.R Ibnu Majah, dinilai sebagai hadits marfu’)

Terdapat banyak hadits lain yang serupa dengan hadits ini.

Terlebih lagi, diriwayatkan bahwa Abdullah Ibn Salam (Radhiyallahu anhu)

menyatakan:

“Jika orang yang berhutang padamu memberikan hadiah berupa seikat jerami,

jangan menerimanya, karena ini adalah riba.”

Riwayat ini oleh para ulama dipandang sebagai hadits yang diriwayatkan mengenai

Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, pemberi pinjaman tidak boleh menerima hadiah atau suatu

manfaat dari peminjam. Tambahan tersebut tidak dibolehkan karena memberikan pinjaman

seharusnya adalah suatu kemurahan hati kepada saudaranya yang sedang membutuhkan,

serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, jika pemberi pinjaman

menngharapkan keuntungan, maka dia telah melanggar tujuan dari meminjamkan; yaitu

semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui melapangkan kesulitan saudara Muslimnya

dan bukan mencari keuntungan darinya, yang demikian itu tidak dianggap sebagai pinjaman

yang baik.

Oleh sebab itu, Muslim harus menghindari transaksi yang melibatkan riba. Terlebih

lagi, mereka harus berniat baik, dalam hal memberikan pinjaman dan melakukan amal

kebaikan lainnya. Yaitu, tujuan memberikan pinjaman tidak ditujukan untuk mendapatkan

keuntungan duniawi, melainkan, lebih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan moral yaitu

semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan ini hanya bisa diraih dengan melapangkan

kesulitan orang yang membutuhkan tanpa menarik untung sama sekali. Jika seorang Muslim

pemberi pinjaman berniat untuk memberikan kelapangan pada saudaranya yang

membutuhkan, maka Allah akan memberkahi uangnya.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 56

Penting untuk disebutkan bahwa manfaat yang tidak dibolehkan adalah tambahan

manfaat yang ditentukan. Sebagai contoh, pemberi pinjaman menetapkan bahwa dia harus

mendapatkan kembali uangnya dengan jumlah tambahan sekian sebagai bunga, baik

dengan cara menggunakan rumahnya atau mobilnya atau tokonya atau mendapatkan

hadiah dari peminjam. Selain itu, pemberi pinjaman juga tidak dibolehkan berniat atau

mengharapkan tambahan pada pinjamannya meskipun dia sendiri tidak secara eksplisit

menetapkannya. Akan tetapi, jika ada tambahan yang diberikan kepada pemberi pinjaman

oleh peminjam sebagai bentuk suatu ungkapan terima kasih atas kebaikannya dan bukan

melalui penetapan tambahan oleh pemberi pinjaman, maka tidak ada madarat dalam hal ini,

karena ini dianggap sebagai cara yang lebih baik dalam melunasi pinjaman. Suatu ketika

Rasululllah ﷺ pernah memberikan unta yang lebih besar sebagai pelunasan atas unta yang

lebih kecil yang dulu beliau pinjam. Beliau ﷺ berkata:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar pinjaman.”

Berdasarkan Syari’ah dan konvensi umum, mengembalikan hak orang lain dengan

cara yang baik adalah salah satu akhlah yang baik dan ini tidak termasuk dalam

pengembalian hutang yang tidak dibolehkan yaitu mendapatkan keuntungan asalkan

tambahan tersebut tidak ditetapkan sebelumnya atau sengaja ditambahkan oleh pemberi

pinjaman, namun semata-mata sebuah hadiah dari peminjam. Sama halnya, seorang

pemberi pinjaman boleh menerima keuntungan yang biasa diberikan peminjam kepadanya

sebelum dia mendapatkan pinjaman, karena manfaat itu bukan diberikan karena adanya

pinjaman.

Peminjam harus mengembalikan pinjaman tanpa keengganan atau penundaan,

segera setelah dia mampu membayarnya, sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” (Q.S: Ar-Rahman: 60)

Akan tetapi, sebagian orang enggan mengembalikan hak orang lain terutama

hutang. Ini adalah perilaku buruk yang menyebabkan banyak orang ragu dan takut

memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan melapangkan kesulitan

mereka. Sehingga Muslim yang membutuhkan menjadi terpaksa meminjam dari bank ribawi

dan melakukan yang dilanggar oleh Allah karena dia tidak menemukan orang yang bersedia

memberikannya pinjaman yang baik dan pemberi pinjaman tidak menemukan peminjam

yang bisa dipercaya untuk melunasi hutangnya tepat waktu. Inilah yang menyebabkan

terkikisnya kebaikan di tengah masyarakat.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 57

Kata manihah dalam bahasa arab menunjukkan sesuatu yang telah diberikan untuk dimanfaatkan kemudian

dikembalikan kepada pemiliknya

Muslim (3938) [5/452].

Ibnu Majah (2430) [3/153].

Al-Bukhari (2442) [5/121] dan Muslim (6793) [9/23].

Al-Bukhari (2305) [4/608] dan Muslim (4086) [6/38].

Al-Bayhaqi (10933) [5/573].

Ibnu Majah (2432) [3/154].

Al-Bukhari (2305) [4/608] dan Muslim (4088) [6/39].

FIQH 102

BAB

Hukum Rahn (Gadai)

Gadai atau penggadaian mengacu pada pemberian jaminan atas hutang untuk suatu

barang yang nilainya bisa mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Penggadaian diperbolehkan menurut Kitab Suci Qur’an dan Sunnah dan ijma para

ulama Muslim, sebagaimana firman Allah:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak

bisa menemukan juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

diberikan...” (Q.S: Al-Baqarah: 283)

Ketika Rasululllah ﷺ wafat, perisainya telah digadaikan.

Para ulama sepakat bahwa

penggadaian diperbolehkan pada saat dalam perjalanan, dan mayoritasnya sepakat bahwa

penggadaian pun diperbolehkan bagi para penduduk yang bermukim. Hikmah di balik

dibolehkannya gadai ini adalah untuk menjaga harta benda dan mencegah kehilangan harta

benda tersebut.

Selain itu Allah Yang Maha Agung pun memerintahkan Muslim untuk mencatat

hutangnya, sebagaimana firman-Nya.

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang

untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah menuliskannya...” (Q.S: Al-

Baqarah: 282)

Dan Allah pun berfirman:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak

bisa menemukan juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

diberikan...” (Q.S: Al-Baqarah: 283)

Diperbolehkannya gadai ini merupakan wujud rahmat dari Allah terhadap hamba-Nya

karena Allah membimbing mereka pada segala hal yang bermanfaat.

Jumlah, kualitas dan deskripsi barang jaminan harus diketahui dengan jelas. Sang

peminjam haruslah seseorang yang secara hukum dibolehkan untuk melaksanakan

perjanjian; dia juga harus memiliki barang jaminan dan izin untuk bisa menjaminkannya.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 59

Barang jaminan haruslah berupa harta benda yang sah dengan maksud memberikan

kepastian dan keamanan bagi kreditor, jika suatu waktu pinjamannya itu tidak bisa dilunasi.

Diperbolehkan untuk menentukan barang jaminan dalam atau setelah pelaksanaan

akad, sebagaimana firman Allah.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak

bisa menemukan juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

diberikan...” (Q.S: Al-Baqarah:283)

Dengan demikian, Allah telah menjadikan penentuan barang jaminan sebagai

pengganti penulisan hutang piutang, yang dituliskan setelah hutang terjadi dan wajib

dilunasi oleh peminjam.

Barang jaminan itu wajib diserahkan oleh debitor, karena dia berhutang kepada

kreditor yang tidak diwajibkan menerima barang jaminan dan boleh membatalkan perjanjian

gadai sebagaimana dia juga berhak untuk menyetujuinya. Debitor juga boleh menggadaikan

bagiannya atas suatu kepemilikan harta benda yang dimiliki bersama orang lain karena dia

sendiri berhak untuk menjual bagiannya itu untuk melunasi hutangnya.

Dibolehkan menggadaikan barang yang dijual untuk harga barang tersebut, karena

harga ini merupakan tanggungjawab pembeli, yaitu penggadai, serta barang itu adalah

miliknya, sehingga dia bebas menggadaikannya. Sebagai contoh, jika seseorang membeli

rumah atau mobil dengan kredit atau kontan namun pembayarannya belum juga dia terima,

dia boleh menggadaikannya untuk membayar harga barang itu kepada penjual. Akan tetapi,

baik debitor maupun kreditor tidak boleh menjual barang jaminan kecuali setelah

mendapatkan izin dari pihak lainnya. Jika salah satu dari mereka menjual kembali barang

gadai itu, maka dia menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Yaitu jika debitor menjual

barang gadai tanpa seizin kreditor, maka tindakan itu menghalanginya mengamankan

kesepakatan. Sama halnya jika kreditor menjual kembali barang gadai (tanpa seizin debitor),

artinya dia menjual kembali barang yang sebenarnya bukan milik dia.

Mengenai penggunaan barang gadai, maka harus sesuai dengan kesepakatan

antara kedua belah pihak (kreditor dan debitor). Jadi, jika mereka sepakat untuk

menyewakan atau menetapkan transaksi lain atas barang gadai tersebut, hal ini

diperbolehkan. Akan tetapi, jika mereka (kreditor dan debitor) tidak sepakat dalam

penggunaan barang gadai, maka barang gadai itu tetap ditahan sampai akhirnya bisa

ditebus. Debitor harus diperbolehkan untuk merawat barang gadai, misalnya saja tetap

mengairi lahan, pembenihan ataupun pemeliharaan pohon, karena ini dilakukan untuk

kemanfaatan barang gadai tersebut.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 60

Hasil yang diperoleh dari barang gadai, baik dengan sendirinya (misalnya binatang

yang semakin gemuk atau bisa diberdayakan) atau melalui produknya (misalnya

menghasilkan anak, wool dan apapun yang dihasilkannya) dianggap sebagai bagian dari

barang gadai dan bisa dijual bersama barang gadai untuk melunasi hutang. Aturan yang

sama juga berlaku pada tanaman yang ada di lahan yang digadaikan. Di samping itu, jika

barang gadai mengalami kerusakan, maka ganti rugi yang didapat ikut tergadai pula, sebab

ganti rugi tersebut merupakan badal (pengganti) untuk bagian darinya.

Debitor harus menanggung segala pengeluaran untuk barang gadainya itu. Hal ini

karena Sayid Ibnul Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah (Radhiyallahu anhu) bahwa

Rasululllah ﷺ bersabda:

“Barang gadaian tidak boleh dikunci dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia

berhak mendapat keuntungan darinya sekaligus menanggung kerugiannya.”

(Diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dan Ad-Daruqutni, yang mengatakan bahwa

sanadnya hasan shahih)

Hal ini karena barang gadai adalah milik debitor sehingga menjadi

tanggungjawabnya untuk menyediakan apapun yang diperlukan dalam pemeliharaan

barang gadai tersebut. Serta merupakan kewajiban debitor untuk membayar uang sewa

bangunan atau toko, tempat menyimpan barang gadai tersebut, serta membayar penjaga

yang menjaganya atau membayar upah menggembalakan ternak yang digadaikan.

Jika barang gadai mengalami kerusakan, maka yang tersisa otomatis tergadai

dengan seluruh hutangnya. Sebab hutang itu seluruhnya tergadai dengan seluruh barang

dagangan. Maka jika ada yang rusak sebagian dan tersisa sebagian lainnya, otomatis yang

tersisa tergadai dengan seluruh hutang tersebut.

Jika debitor melunasi sebagian dari hutangnya, tidak ada bagian dari barang

gadainya yang boleh ditebus sampai debitor bisa melunasi seluruh hutangnya.

Jika hutang jatuh tempo, maka debitor harus melunasi seluruh hutangnya untuk

memenuhi perjanjian, baik dia telah memberikan barang gadai ataupun tidak. Sebagaimana

firman Allah:

“...maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabbnya...” (Q.S: Al-Baqarah: 283)

Dan Allah pun berfirman:

“...janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya...” (Q.S: Al-Baqarah:

282)

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 61

Jika debitor mangkir dari kewajibannya melunasi hutang kepada kreditor, maka dia

dianggap sebagai orang yang suka menunda, maka hakim harus memaksanya untuk

melunasi hutangnya. Akan tetapi, jika debitor masih menolak melunasi hutangnya, hakim

harus memenjarakannya lalu menetapkan hukuman padanya hingga dia melunasi

hutangnya. Lalu, jika dia tidak melunasi hutangnya, maka hakim harus menjual barang gadai

dan melunasi hutang tersebut. Hakim harus bertindak atas nama debitor jika debitor

menolak melunasi hutangnya, karena hutang merupakan kewajiban debitor dan barang

gadai hanyalah jaminan agar hutang dilunasi tepat waktu. Jika masih ada sisa uang setelah

pelunasan hutang tersebut, maka sisa penjualan itu harus diserahkan kepada debitor

karena memang miliknya. Akan tetapi, jika hasil penjualan barang gadai itu tidak bisa

menutupi hutangnya, maka sisa hutang itu masih menjadi kewajiban debitor dan dia tetap

harus melunasinya.

Jika barang gadai berupa binatang yang butuh biaya perawatan dan berada di

tangan pemberi hutang, maka kebijakan syariat memberi kelonggaran bagi pemegang rahn

tersebut untuk menungganginya dengan tetap merawatnya, jika itu adalah binatang

tunggangan. Ia juga boleh memerahnya jika memang bias diperah, asalkan dia tetap

menyediakan biaya perawatan, sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Punggung hewan gadaian boleh ditunggangi selama biaya perawatan ditanggung

dan susunya boleh diminum selama biaya perawatan ditanggung. Biaya perawatan

ini ditanggung oleh orang yang menunggangi dan meminum susunya.” (H.R

Bukhori)

Dengan demikian, barangsiapa yang menungganginya dan meminum susunya harus

menyediakan segala bentuk perawatan dan biayanya sebagai imbalan atas

pemanfaatannya. Manfaat lain yang diperoleh dari binatang tersebut adalah milik pemilik

aslinya, yaitu debitor.

Ibnul Qayyim (Rahimahullah) berpendapat:

Hadits ini beserta sejumlah kaidah dan dalil syar’I menunjukkan, bahwa hewan yang

digadaikan harus dihargai fisiknya karena ini merupakan hak Allah. Adapun pemilik

hewan tersebut mempunyai hak untuk memiliki. Sedangkan pemegang gadai

berhak atasnya sebagai jaminan. Jika hewan tersebut ada padanya lalu ia tidak

menungganginya dan tidak pula memerahnya, maka manfaatnya akan hilang sia-

sia. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang adil, logis, dan menguntungkan baik bagi

orang yang menggadaikan, penggadai dan binatang yang digadaikan, bila

pemegang gadaian mengambil manfaat dari binatang tersebut dengan membayar

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 62

ongkos perawatannya, sebab dengan begitu ia akan mendapatkan dua

kemasalahatan dan menunaikan dua kewajiban.

Sebagian faqih

berpendapat bahwa ada dua kategori barang jaminan; yang

pertama yaitu yang membutuhkan biaya perawatan dan yang kedua tidak. Kategori barang

jaminan yang pertama terbagi lagi menjadi dua sub-kategori. Sub-kategori yang pertama

yaitu binatang yang bisa ditunggangi dan diperah yang aturannya sudah dijelaskan di atas.

Sub-kategori yang kedua yaitu yang tidak bisa ditunggangi dan tidak bisa diperah, yaitu

hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan barang

gadai kecuali atas seizin orang yang menggadaikan. Jadi, jika pemilik hamba sahaya

mengizinkan pemegang untuk memanfaatkan budaknya selama pemegang menanggung

semua biaya perawatan binatang gadai tersebut, maka ini diperbolehkan, karena ini

dianggap sebagai suatu bentuk kompensasi. Kategori barang jaminan yang kedua yaitu

yang tidak memerlukan biaya perawatan, misalnya rumah, harta benda dan sejenisnya.

Pemegang boleh menggunakan barang gadai tersebut atas seizin orang yang

menggadaikan kecuali jika barang jaminan ini dia gunakan untuk menjamin suatu pinjaman,

karena tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman karena ia dianggap sebagai riba.

Al-Bukhari (2915) [6/121]. Lihat juga Al-Bukhari (2068) [4/382] dan Muslim (4090) [6/40].

Ad-Daraqutni (2897) [3/29] dan Al-Bayhaqi (11211) [6/65]. Lihat juga Ibnu Majah (2441) [3/161].

Al-Bukhari (2512) [5/177].

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/91].

Faqih: Seorang ahli hukum Islam

FIQH 102

BAB

Hukum Dhamaan (Jaminan)

Dhamaan (Jaminan) adalah salah satu cara yang sah untuk mengukuhkan hutang.

Dalam terminologi Islam, Dhamaan adalah menjamin apa yang telah wajib bagi orang lain

dengan catatan orang tersebut tetap memikulnya dan menjamin apa yang mungkin

diwajibkan juga. Sebagai contoh, penjamin bisa menyatakan kepada kreditor: “Saya

menjamin hutang fulan” Jaminan diperbolehkan menurut Qur’an dan Sunnah dan ijma para

ulama, sebagaimana firman Allah:

“… dan siapa yang dapat mengembalikannya dan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S: Yusuf:

72)

Kata “menjamin” dalam ayat ini berarti orang tersebut adalah penjamin.

Imam Tirmidzi pun meriwayatkan hadits marfu, bahwa Rasululllah ﷺ bersabda:

“Orang yang menjamin berarti memikul hutang”

Para ulama sepakat bahwa pemberian jaminan diperbolehkan dalam Islam.

Kepentingan dan kebutuhan manusia mengharuskan dibolehkannya pemberian jaminan ini,

karena ini adalah suatu sarana untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan amal

sholeh dan untuk melapangkan kesulitan sesama Muslim.

Untuk menjaga keabsahan pemberian jaminan, penjamin secara hukum harus

tergolong orang yang boleh bertransaksi sebab dia akan menanggung hutang. Sehingga,

anak kecil maupun orang gila yang tidak memiliki kebebasan bertindak tidak diperbolehkan

menjadi penjamin. Terlebih lagi, penjamin harus (dengan ikhlas) menanggung kewajiban

melunasi hutang orang yang dia jamin, jika dia dipaksa melakukannya, maka jaminan

menjadi cacat. Karena pertanggungjawaban adalah suatu pernyataan sukarela untuk

memenuhi sebuah kewajiban, persetujuan penjamin adalah wajib karena ini adalah suatu

bentuk donasi harta.

Selain itu, jaminan adalah suatu bentuk kemurahan hati dan bantuan kepada orang

yang dijamin, jadi tidak dibolehkan untuk mengambil kompensasi darinya. Yaitu kompensasi

yang dihasilkan dari pemberian jaminan sama dilarangnya dengan keuntungan yang didapat

dari pinjaman. Penjamin harus melunasi hutang atas nama orang yang dijamin ketika

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 64

pinjaman jatuh tempo. Ketika penjamin melunasi hutang itu, setelahnya dia boleh

mengambil kembali jumlah yang sama dari orang yang telah dijaminnya tanpa tambahan

bunga, karena secara syariat pemberian jaminan bertujuan untuk menunjukkan kemurahan

hati dan menolong orang yang membutuhkan, bukan untuk mengekploitasi atau

membebaninya.

Jaminan menjadi sah ketika penjamin memberikan persetujuannya dengan

ungkapan apapun, seperti: “Saya bertanggungjawab untuk hutang ini” atau “Saya menjamin

hutang ini” atau bisa juga “Hutang ini dalam pertanggungjawaban saya” dan sejenisnya

karena Pembuat Hukum

tidak mengharuskan kalimat atau frase tertentu untuk diucapkan,

namun semua tergantung kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Kreditor berhak untuk menagih hutang kepada penjamin maupun kepada debitor

untuk mendapatkan uangnya kembali, karena tanggungjawab hutang itu ada pada kedua

orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Orang yang menjamin berarti memikul hutang” (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi dan

beliau menghasankannya)

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat

bahwa kreditor tidak berhak untuk menagih hutang tersebut kecuali jika ada kesulitan

menagih hutang pada orang yang dijamin. Hal ini karena penjamin dianggap secara hukum

sebagai pengganti debitor aslinya, dan dia tidak akan ditagih kecuali memang sudah tidak

mungkin menagih dari debitor aslinya. Jaminan, seperti halnya gadai, yaitu suatu cara untuk

menjamin hak kreditor; barang gadai tidak boleh diambil oleh penggadai kecuali orang yang

menggadaikan tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu. Tidak boleh menagih kepada

penjamin debitor selama orang yang dijamin masih bisa ditemui dan mampu melunasi

hutangnya. Menurut kebiasaan, kreditor menagih hutang kepada penjamin hanya jika orang

yang dijamin tidak ditemukan atau jika dia tidak mampu melunasi sendiri hutangnya. Ini

adalah makna yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim yang menyimpulkan “pendapat ini adalah

kuat sebagaimana yang bisa dilihat”.

Tanggungjawab penjamin tidak akan gugur hingga tanggungjawab orang yang

dijamin tersebut dicabut baik dengan melunasi hutangnya kepada kreditor atau dibebaskan

hutangnya oleh kreditor.

Selain itu, tidak dibolehkan bagi debitor untuk memiliki sejumlah penjamin baik setiap

penjamin bertanggungjawab untuk seluruh hutangnya atau hanya sebagian. Akan tetapi,

tanggungan tiap penjamin tidak gugur hingga tanggungjawab semuanya dicabut atau

tanggungjawab debitor digugurkan. Penjamin tidak harus mengenal orang yang dijamin agar

jaminan tersebut sah. Penjamin bisa dengan mudah berkata kepada kreditor “Saya jamin

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 65

orang yang berhutang padamu.” Sama halnya, penjamin pun tidak perlu mengenal kreditor

karena ijin atau mengetahui tentang kreditor atau orang yang dijamin tidak diperlukan untuk

menjadikan jaminan itu sah. Sebagai tambahan, diperbolehkan untuk menjamin hutang

yang jumlahnya diketahui ataupun tidak diketahui, jika jumlahnya bisa diketahui setelahnya,

sebagaimana firman Allah:

“… dan siapa yang dapat mengembalikannya dan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S: Yusuf:

72)

Beban unta di sini pada awalnya tidak diketahui, akan tetapi ia pasti diketahui lain

waktu. Ayat ini menyiratkan diperbolehkannya menjamin suatu barang yang diketahui

jumlahnya atau yang awalnya tidak diketahui namun pada akhirnya diketahui.

Seorang penjamin diperbolehkan menjamin tanggungjawab penjual jika barang

tersebut kemudian diketahui milik orang lain. Selain itu, diperbolehkan juga bagi seorang

Muslim untuk menjamin kewajiban orang lain, seperti melunasi hutangnya dan sebagainya.

Ahmad (22195) [5/267], Abu Dawud (3565) [3/527], At-Tirmidzi (2125) [3/433] Ibn Majah (2405) [3/141].

Pembuat hukum syariah (hukum islam) adalah Allah, Istilah ini juga bisa merujuk kepada nabi Muhammad

karena dia tidak pernah ditahbiskan tapi apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah.

Hadits Hasan adalah hadits yang rantai periwayatannya dari perawi yang lemah, namun hadits terbebas dari

keanehan atau cacat.

Lihat: "I'lam Al-Muwaqqi'in" [3/411].

FIQH 102

BAB

Kafalah (Jaminan atas Orang)

Kafalah adalah jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang kepada kreditor.

Sehingga, akad yang terjadi dalam kafalah berkenaan dengan orang yang dijamin itu sendiri

dan sah bagi siapa saja yang berhutang. Tidak boleh ada kafalah bagi orang yang sudah

ditetapkan hukumannya karena kafalah berdasarkan kepastian, sedangkan vonis hukuman

tidak diterapkan jika digabung dengan bukti-bukti yang meragukan. Sebagai tambahan,

kafalah tidak diterapkan pada qisash karena qishas hanya boleh diterapkan kepada

pelanggar. Tidak boleh menjalankan qishas pada kafil (penanggung kafalah) jika orang yang

dijamin itu tidak bisa ditemukan.

Penanggung harus memberikan ijinnya agar kafalah menjadi sah, karena dia tidak

berkewajiban untuk menanggung kafalah. Kewajiban dari penanggung secara hukum

dicabut jika orang yang dijamin telah wafat. Sama halnya jika orang yang dijamin sudah

ditemukan atau menyerahkan diri kepada kreditor pada saat jatuh tempo karena dia telah

memenuhi kewajiban penanggung. Akan tetapi, jika penanggung tidak bisa menghadirkan

orang yang dijamin pada saat jatuh tempo atau jika orang yang dijamin menghilang dalam

waktu yang cukup lama pada periode yang seharusnya dia bisa dihadirkan, maka

penanggung harus menjamin hutang tersebut. Hal ini berdasarkan makna umum yang

terkandung dalam hadits yang Rasululllah ﷺ bersabda:

“Orang yang menjamin berarti memikul hutangnya”

Diperbolehkan untuk menjamin pengenalan jati diri seseorang. Sebagai contoh, ada

orang yang datang untuk meminjam uang dari orang lain dan orang lain ini berkata: “Saya

tidak mengenalmu, maka saya tidak akan memberikan pinjaman”, lalu orang ketiga berkata

“Saya menjamin pengenalan jati dirinya” yang artinya “Saya tahu siapa dia dan di mana dia

tinggal”. Dalam kasus seperti ini, penanggung (yang menanggung jati diri orang yang

dijamin) tidak hanya harus menyebutkan nama dan alamat orang yang dijamin, namun dia

juga harus menghadirkannya kepada kreditor. Jika orang yang dijamin masih hidup, namun

penanggung tidak bisa menghadirkannya kepada kreditor, maka penanggung harus

menjamin hutang tersebut (melunasinya) karena dialah yang telah menjamin jati diri orang

yang dijamin (debitor) dan yang telah membujuk kreditor untuk memberinya pinjaman.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 67

Penjamin tersebut seakan-akan berkata “Saya menjaminmu untuk menghadirkannya

kapanpun kamu inginkan”.

Ahmad (22195) [5/267], Abu Dawud (3565) [3/527], At-Tirmidzi (2125) [3/433] dan Ibn Majah (2405) [3/141].

FIQH 102

BAB

Hawalah (Pengalihan Hutang)

Para fuqaha mendefinisikan hawalah sebagai pengalihan hutang dari debitor kepada

orang yang menanggung hutang tersebut. Pengalihan hutang diperbolehkan dan disetujui

oleh Sunnah dan ijma para ulama. Rasululllah ﷺ bersabda:

“Jika salah satu dari kalian (piutangnya) dialihkan kepada orang yang mampu

membayar, maka hendaklah ia beralih (dengan menagih) kepadanya.”

Hadits yang sama diriwayatkan dengan sedikit perbedaan lafadz:

“Siapa yang haknya dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya ia

terima hawalah itu.”

Sejumlah ulama menukil adanya ijma tentang dibolehkannya hawalah. Hawalah

adalah suatu bentuk kemurahan hati yang dimaksudkan untuk memfasilitasi transaksi

masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan mereka, melunasi hutang mereka serta

memberikan kenyamanan.

Sebagian orang berpikir bahwa dibolehkannya hawalah tidak sesuai dengan qiyas.

Mereka berpendapat ini seperti menjual hutang dengan hutang yang lain yang tidak

dibolehkan. Akan tetapi, ulama besar, Ibnul Qayyim membantah pendapat ini dan

menegaskan bahwa pengalihan hawalah bukanlah suatu pengecualian karena ini adalah

suatu cara untuk melunasi hutang dan bukan menjual hutang, dengan menyatakan:

“Kalau hal itu termasuk jual-beli hutang dengan hutang, tetap saja syariat tidak

melarangnya. Bahkan kaidah-kaidah syar’I mengarah kepada dibolehkannya hal

tersebut. Sebab konsekuensi dari hawalah adalah pemindahan dan pengalihan

hutang dari muhil (debitor asli) ke muhal alaih (debitor pengganti)”

Ada beberapa syarat sah pengalihan penagihan hutang yang harus dipenuhi, yaitu

sebagai berikut:

Pertama: Hutang harus menjadi tanggungjawab debitor yang baru karena hawalah

mengharuskan debitor pengganti melunasi hutang tersebut. Jika hutang tersebut belum

ditentukan berada di bawah tanggungjawab debitor aslinya, maka pengalihan tidak sah,

karena masih bisa dibatalkan. Sebagai contoh, tidak boleh mengalihkan nilai jual suatu

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 69

barang selama masih dalam tempo khiyar. Selain itu, seorang putera tidak bisa mengalihkan

penagihan hutang kepada ayahnya kecuali ayahnya sudah memberikan izin.

Kedua: Hutang pengganti harus sama dengan hutang yang dialihkan dalam hal

jenisnya, misalnya dirham untuk dirham. Demikian pula deskripsi hutang yang asli dengan

hutang pengganti haruslah sama, misalnya mata uang Arab Saudi harus dengan mata Uang

Arab Saudi lagi. Di samping itu kedua hutang tersebut harus memiliki jatuh tempo

pembayaran yang sama serta jenis pembayaran yang sama baik sama-sama dengan kredit

atau kontan. Yaitu pengalihan hutang tidak sah, jika satu hutang dibayar kontan dan yang

lain secara kredit, atau jika salah satu hutang jatuh tempo pembayarannya satu bulan

sedang yang lain setelah dua bulan. Di samping itu, jumlah kedua hutang tersebut haruslah

sama, sebagai contoh, tidak dibolehkan mengalihkan hutang senilai 100 Riyal dengan

hutang seniai 90 Riyal. Hal ini karena pengalihan hutang sama halnya dengan memberikan

pinjaman uang, yaitu bertujuan untuk memudahkan dan bukan untuk mendapatkan

keuntungan. Dengan demikian, jika ada perbedaan nilai antara kedua hutang tersebut, hal

ini akan melanggar tujuan dari pengalihan penagihan hutang, yaitu kemurahan hati, dan

justru menambahkan bunga yang tentunya tidak dibolehkan dalam pengalihan hutang dan

pemberian pinjaman. Akan tetapi, penghutang asli boleh mengalihkan hanya sebagian

hutangnya terhadap kredit milik debitor pengganti atau mengalihkannya kepada orang lain

yang berhutang padanya lebih dari jumlah hutangnya yang asli, dan hutang yang tersisa

dalam tiap kasus tersebut masih menjadi hak kreditor.

Ketiga: Kerelaan debitor asli sangat diperlukan dalam hal ini, karena dia tidak wajib

melunasi hutangnya lewat hawalah. Akan tetapi, kerelaan kreditor tidak diperlukan. Kerelaan

kreditor dalam hawalah kepada juga tidak diperlukan untuk mengalihkan hutang orang

mampu yang menunda pembayaran. Melainkan, kreditor tersebut harus dipaksa untuk

menerima pengalihan hutang lalu dia punya hak untuk mengklaim hutang tersebut dari

penghutang pengganti. Sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Menunda-menunda pembayaran hutang oleh orang kaya adalah suatu kedzaliman.

Jika seseorang dari kalian (piutangnya) dialihkan kepada orang yang mampu, maka

hendaklah ia beralih (dengan menagih) kepadanya.”

Dalam hadits lainnya, lafadzhnya:

“Siapa yang haknya dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya ia

menerima hawalah itu.”

Yang artinya, kreditor harus setuju terhadap pengalihan hutangnya. Jika debitor

pengganti tidak mampu melunasi hutang debitor aslinya atau menunda-nunda bahkan

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 70

mangkir maka kreditor tidak harus menyetujui pengalihan kepada orang tersebut karena ini

akan merusak kepentingannya.

Dalam hal ini, debitor yang mampu melunasi hutangnya harus menyegerakan

pelunasan dengan melunasi hutang mereka kepada kreditor aslinya atau kreditor pengganti

yang mana pelunasan hutang menjadi haknya melalui hawalah. Debitor tidak boleh merusak

reputasi mereka melalui penundaan pelunasan. Seringkali kita mendengar keluhan dari

kreditor mengenai kerugian mereka karena penundaan yang tidak sah dan keengganan

debitor dalam melunasi hutangnya. Kita pun sering mendengar kreditor mengeluhkan

penundaan pelunasan dari debitor pengganti yang kaya untuk hutang yang telah jatuh

tempo, karena menimbulkan banyak kesulitan kepada kreditor. Hal ini menjadikan

pengalihan hutang dibenci banyak orang karena kedzaliman yang dilakukan oleh debitor

pengganti.

Ketika pengalihan hutang memenuhi syarat-syarat sah yang disebutkan di atas,

maka hutang dialihkan dari debitor asli kepada debitor pengganti, dan debitor asli menjadi

dibebaskan. Hal ini karena pengalihan hutang berarti pengalihan dari pertanggungan jawab

satu kepada pertanggungan jawab lainnya. Sehingga kreditor tidak boleh mengklaim haknya

dari debitor asli, melainkan harus menagih kepada debitor pengganti untuk mendapatkan

kembali semua uang yang telah dia pinjamkan atau membuat kesepakatan dengannya.

Oleh sebab itu pengalihan hutang yang sah secara hukum adalah cara yang diperbolehkan

untuk melunasi hutang, karena cara ini memudahkan masyarakat jika mereka

menggunakannya dengan cara yang benar tanpa penipuan dan mangkir dari kewajiban.

Al-Bukhari (2287) [4/585] dan Muslim (3978) [5/471].

Disebutkan dalam Kitab berjudul "Al-Fath" [5/587].

Lihat: "I'lam Al-Muwaqqi'in" [1/380].

FIQH 102

BAB

Wakalah (Perwakilan)

Dalam terminologi Islam, Wakalah (Perwakilan) perwakilan dari seseorang yang

boleh bertransaksi terhadap semisalnya, dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. Pemberian

kuasa atau wewenang diperbolehkan dalam Islam, baik menurut Kitab Suci Qur’an maupun

Sunnah dan ijma para ulama, sebagaimana firman Allah:

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa

uang perak ini...” (Q.S: Al-Kafh: 19)

Dan Allah pun berfirman:

Dia (Yusuf) berkata: “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir) ini…” (Q.

S: Yusuf: 55)

Dan Allah pun berfirman:

“..dan bagi mereka yang mengumpulkan zakat (amil zakat) (Q.S: Taubah: 60)

Terlebih lagi, Rasululllah ﷺ pernah menunjuk Urwah Ibnul Ja’ad untuk membeli seekor

kambing betina

, serta mewakilkan kepada Abu Rafi’ ketika beliau menikahi Maymunah,

dan biasa mengirimkan para sahabah untuk mengumpulkan zakat. Selain itu, Al-Muwaffaq

dan ulama lain berpendapat adanya ijma mengenai diperbolehkannya wakalah. Hikmah di

balik dibolehkannya wakalah adalah kebutuhan masyarakat mengharuskan legalitas

wakalah ini karena tidak semua orang bisa melakukan segala hal yang mereka butuhkan.

Syarat Sah Wakalah.

Penerimaan wakalah sah dilakukan secara langsung maupun kemudian dengan

setiap ucapan atau tindakan yang menunjukkan sikap menerima (sebagai contoh: “Saya

wakilkan” atau “Saya serahkan kuasa kepada orang ini untuk melakukan ini”). Kita

diperbolehkan menerima perwakilan langsung saat itu juga atau berpikir terlebih dahulu. Hal

ini berdasarkan fakta bahwa perwakilan Rasul menunda penerimaan mereka ketika beliau ﷺ

menunjuk mereka. Terlebih lagi pemberian kuasa bisa ditentukan waktu dan syaratnya.

Sebagai contoh pemberi kuasa bisa mengatakan hal ini kepada delegasinya: ”Kamu akan

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 72

menjadi wakil saya selama satu bulan” atau “Jika periode penyewaan rumahku sudah

selesai, maka kamu bisa menjualnya”

Pemberi kuasa harus menunjuk satu orang secara khusus, sehingga pemberian

kuasa menjadi cacat jika pemberi kuasa mengatakan: “Saya menunjuk salah satu dari

kedua orang ini untuk menjadi wakil saya”. Di samping itu pemberian kuasa pun tidak sah,

jika menunjuk seseorang yang tidak dia kenal.

Hal-hal Yang Sah Untuk Diwakilkan

Wakalah sah dilakukan atas apa saja yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan

kebebasan manusia untuk melakukan sejumlah transaksi maupun membatalkan semua

jenis perjanjian. Untuk memperjelas, menjual, membeli, menyewa, memberikan pinjaman,

dan mudharabah adalah contoh-contoh menyepakati transaksi. Sedangkan perceraian, khul

(menjatuhkan talak dengan tebusan yang dibayarkan pihak istri), membebaskan budak, dan

iqaalah (membatalkan penawaran) adalah contoh membatalkan transaksi.

Wakalah juga diperbolehkan dalam berbagai persoalan yang menyangkut hak Allah

(beberapa ibadah) dimana perwakilan atas nama seseorang diperbolehkan. Misalnya saja

dalam pendistribusian zakat dan sedekah, pemenuhan sumpah, kafarat, dan melaksanakan

ibadah Haji dan Umrah, berdasarkan dalil tekait tentang hal ini. Akan tetapi, penunjukkan

wakil tidak diperbolehkan dalam persoalan yang menyangkut amal ibadah pribadi, yang

tidak boleh dilakukan oleh orang lain, seperti sholat, puasa, serta bersuci dari hadas kecil

dan hadas besar, karena semua amal ibadah ini harus dilaksanakan oleh orang yang telah

diwajibkan itu sendiri.

Sebagai tambahan, pemberian kuasa diperbolehkan dalam menginvestigasi dan

menjalankan hukuman yang sudah ditetapkan, sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Pergilah hai Unais, kepada istri lelaki ini, dan jika ia mengaku berzina, maka

rajamlah dia” (H.R Bukhori dan Muslim)

Orang yang sudah diberi kuasa tidak berhak menunjuk orang lain untuk melakukan

tugas yang dibebankan kepadanya, kecuali dalam sejumlah persoalan berikut ini:

Pertama: Jika ia diizinkan oelh yang mewakilkan. Misalnya yang mewakilkan

berkata: “wakilkan kepada siapa saja yang kau sukai” atau “berbuatlah sesukamu”.

Kedua: Jika tugas tersebut tidak layak dilakukan oleh orang sepertinya karena dia

orang terpandang yang tidak layak melakukannya.

Ketiga: Jika orang yang telah ditunjuk tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Keempat: Jika orang yang telah ditunjuk tidak mampu melaksanakan tugasnya

dengan benar.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 73

Dalam ke-empat kasus yang disebutkan di atas, orang yang telah ditunjuk tidak

boleh menunjuk orang lain, kecuali menunjuk orang yang bisa dipercaya.

Pemberian kuasa diperbolehkan baik bagi yang mewakilkan maupun orang yang

menjadi wakil, karena ini dinilai sebagai izin yang diberikan oleh yang mewakilkan dan yang

mewakili sifatnya memberi manfaat, namun keduanya tidak wajib; masing-masing pihak

(yang mewakilkan dan yang mewakili) boleh membatalkan wakalah kapan saja mereka

inginkan.

Hal-hal yang Membatalkan Wakalah

Wakalah menjadi batal karena adanya pembatalan, kematian, atau gila permanen

pada salah satu pihak. Hal ini karena wakalah bergantung pada kehidupan (nyawa) dan akal

sehat dari kedua belah pihak, jadi jika salah satu pihak tidak melilikinya, maka wakalah

menjadi batal. Wakalah juga menjadi tidak sah jika yang mewakilkan memberhentikan

wakilnya, atau jika salah satu pihak tidak layak secara hukum karena masih terlalu muda

atau kurang kapasitasnya.

Kapan Wakalah menjadi Diperbolehkan

Siapa saja yang memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu maka dia bisa

mewakilkan atau menjadi wakil dalam hal itu. Akan tetapi, siapapun yang tidak memiliki

wewenang hukum untuk melakukan sesuatu, wakilnya lebih-lebih tidak punya wewenang

untuk melakukan hal yang sama. Seorang wakil yang ditugaskan untuk jual beli tidak boleh

menjual atau membeli untuk dirinya sendiri tradisi yang berlaku adalah seseorang menjual

kepada orang lain. Begitu pula, dia tidak boleh melakukan jual beli dengan puteranya,

ayahnya, istrinya atau siapa saja yang bila bersaksi untuk meringankannya ditolak karena

wakil tersebut tertuduh akan menguntungkan mereka, sebagaimana ia tertuduh

menguntungkan dirinya sendiri karena hubungan keluarga.

Hal-hal yang Terkait dengan Wakil dan Yang Mewakilkan

Yang mewakilkan harus memenuhi komitmen hukum terkait dengan transaksi,

misalnya membayar harga barang, menerima barang, mengembalikan barang yang rusak,

meminta haknya dan menjamin hak pihak lain. Sedangkan bagi wakil yang ditugasi menjual

barang, dia boleh mengirimkan barang tanpa menerima pembayaran barang tersebut

kecuali atas seizin yang mewakilkan atau alasan yang mengarah pada izinnya. Sebagai

contoh, wakil itu boleh menerima pembayaran jika ia menjual barang di toko yang uang

pembayaran bisa hilang jika tidak diterimanya. Wakil yang ditugasi membeli barang boleh

melakukan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi pembelian tersebut. Akan tetapi

orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan pertikaian tidak boleh menerima pembayaran,

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 74

sedangkan orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran boleh menyelesaikan

pertikaian karena inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan pembayaran barang.

Komitmen Wakil

Wakil adalah orang yang dianggap amanah. Namun, dia tidak bertanggungjawab

atas segala hal yang hilang atau rusak, selama kerusakan atau kehilangan itu bukan karena

kecerobohannya atau melampaui batas dalam pengelolaan barang tersebut. Akan tetapi,

jika dia ceroboh atau melanggar batasan atau menolak, tanpa alasan syar’i, untuk

membayar ganti rugi kepada yang mewakilkan, dia bertanggung jawab atas barang yang

hilang atau rusak dan harus membayar harganya kepada yang mewakilkan. Wakil harus

dipercaya dalam melaksanakan tugasnya baik itu penjualan, penyewaan dan sejenisnya.

Dengan kata lain, apapun yang dia katakan mengenai pembayaran harga barang,

penyewaan atau barang yang rusak harus dipercaya. Allah Maha Mengetahui.

Al-Bukhari (3642) [6/722].

At-Tirmidzi (841) [3/200].

Al-Bukhari (2314) [4/619] dan Muslim (4410) [6/204].

FIQH 102

BAB

Hajr (Larangan Bertransaksi)

Islam telah menetapkan aturan untuk menjaga harta benda dan hak manusia; oleh

sebab itu hajr telah disyariatkan bagi berbagai pihak yang harus dicegah dari mengelola

harta benda mereka.

Secara syar’i, hajr berarti mencegah seseorang dari mengelola harta bendanya

sendiri. Dalil yang membuktikan bahwa hajr ini diperbolehkan dalam Islam adalah firman

Allah dalam Kitab Suci-Nya:

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu).

Dan ujilah anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),

maka serahkanlah kepada mereka, harta-harta itu...” (Q.S. An-Nisa: 5-6)

Kedua ayat ini membuktikan bahwa Allah, Yang Maha Kuasa, telah menetapkan hajr

bagi orang-orang lemah pikirannya dan anak yatim agar mereka tidak merusak atau menyia-

nyiakan harta mereka. Terlebih lagi harta mereka tidak boleh dikembalikan setelah mereka

benar-benar dianggap bijak menggunakannya. Rasululllah ﷺ pun pernah melakukan hajr

untuk para sahabahnya (dan telah menjual sebagian dari harta mereka) untuk melunasi

hutang mereka.

Hajr Terdiri dari Dua Jenis

Jenis hajr yang pertama yaitu hajr yang diberlakukan untuk menjaga kemaslahatan

orang lain, seperti hajr untuk orang yang bangkrut demi kemaslahatan orang-orang yang

memiliki piutang padanya. Untuk menjaga bagian harta bagi ahli waris, hajr juga

diberlakukan terhadap orang yang sakit untuk mencegahnya mewasiatkan lebih dari

sepertiga harta bendanya.

Jenis hajr yang kedua yaitu hajr yang diberlakukan pada seseorang untuk

kemaslahatan dirinya sendiri agar dia tidak menyia-nyiakan atau merusak harta bendanya

itu. Hajr dalam kasus ini diberlakukan pada anak kecil, orang yang belum sempurna akalnya

dan orang gila, sebagaimana firman Allah:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 76

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

akalnya,..” (Q.S: An-Nisa: 5)

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini

adalah anak-anak dan wanita. Karenanya mereka tidak boleh diberi uang, sehingga tidak

menghamburkan uang. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa orang-orang yang

dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang tidak pandai membelanjakan hartanya,

anak-anak dan orang gila; hak pengelolaan harta mereka harus ditolak karena dikhawatirkan

mereka akan merusak atau menghambur-hamburkan harta benda mereka. Pada ayat yang

disebutkan di atas, Allah menjadikan kata harta mereka disandarkan pada pihak yang

diajak bicara (yaitu wali-wali mereka), karena mereka ditunjuk sebagai wali untuk

mengawasi dan menjaga harta tersebut.

Jenis Hajr yang Pertama: Hajr untuk Kemaslahatan Orang lain

Hajr jenis ini diberlakukan untuk orang yang bangkrut, yang sisa hartanya tidak

mencukupi (jika harta itu djiual) untuk melunasi semua hutangnya,. Oleh sebab itu, hak

pengelolaan hartanya ditolak karena dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi

kreditor. Sedangkan bagi debitor yang kesulitan dan tidak mampu melunasi satupun

hutangnya yang jatuh tempo, maka kreditor tidak boleh menagih hutang darinya, melainkan

dia harus diberi tenggat waktu sampai dia mampu melunasi hutangnya, sebagaiman firman

Allah:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh

sampai dia berkelapangan...” (Q.S Al-Baqarah: 280)

Tentang keutamaan orang yang memberi tempo kepada yang kesulitan melunasi

hutangnya, Rasululllah ﷺ bersabda:

“Siapa yang ingin dinaungi Allah dalam naunganNya, hendaklah ia memudahkan

orang yang kesulitan membayar hutangnya”

Akan tetapi, membebaskan hutang orang yang pailit lebih baik daripada

memberikannya tenggat waktu, sebagaimana firman Allah:

“..dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu), lebih baik

bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Sedangkan bagi debitor yang mampu melunasi hutangnya, maka tidak boleh di-hajr,

karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Akan tetapi, jika kreditor menagihnya, maka secara

hukum dia harus melunasinya, sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 77

“Menunda pelunasan utang oleh orang kaya adalah kezhaliman”

Hadits di atas mengindikasikan bahwa jika debitor yang mampu yang menunda

pelunasan hutangnya, sama artinya dia merugikan kreditor, karena dia enggan untuk

membayar hutangnya. Jika orang yang mampu enggan melunasi hutangnya, maka dia

harus dipenjara. Syekh Taqiyyud-Din Ibn Taymiyyah berpendapat mengenai hal ini:

“Siapa pun yang mampu melunasi hutangnya namun tidak mau melakukannya, ia

boleh dipaksa melunasinya dengan pukulan dan penjara. Hal ini ditegaskan oleh

para ulama dari madzhab Maliki, Syafi’i, Ahmad dan ulama lainnya”

Kemudian dia pun menambahkan:

“…Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini”

Sebagai tambahan, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan para periwayat hadits lainnya

menyatakan bahwa Rasululllah ﷺ bersabda:

“Mengelaknya orang yang mampu (membayar hutang), menjadikannya boleh

dituntut dan dihukum”

Frase “dituntut” artinya boleh ditagih (oleh kreditor) dan dihukum di sini maksudnya

dipenjarakan. Orang yang menunda-nunda pelunasan boleh dihukum dengan hukuman

yang berat dan dipenjarakan. Dia harus dihukum berulang kali dengan cara yang sama,

sampai akhirnya dia melunasi hutang-hutangnya. Dalam kasus debitor tetap menunda

pelunasan hutangnya, maka pihak berwenang harus turun tangan dan menjual semua harta

bendanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal ini karena pihak berwenang dapat

menggantikan posisi orang yang menolak membayar hutang, guna mencegah kerugian

yang lebih besar kepada kreditor. Ini berdasarkan hadits dimana Rasululllah ﷺ bersabda:

“Tidak boleh seseorang menimpakan mudharat atau membalas mudharat dengan

mudharat”

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa ada dua keadaan debitor:

Keadaan yang pertama, yaitu hutangnya belum jatuh tempo. Bila demikian, dia

tidak ditagih sampai jatuh tempo, dan tidak diwajibkan untuk melunasi hutangnya sampai

jatuh tempo. Seandainya harta benda debitor tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya,

maka dia tidak perlu di-hajr dan tidak perlu ditolak haknya dalam mengatur hartanya.

Keadaan yang kedua, yaitu ketika hutangnya jatuh tempo. Dalam keadaan ini ada

dua kasus debitor:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 78

Yang pertama, jika nilai harta bendanya lebih besar dari hutangnya, dalam kasus ini

debitor tidak memerlukan hajr, melainkan dia harus diminta untuk melunasi

hutangnya ketika kreditor menagih hutangnya. Jika debitor enggan membayar

(padahal sudah ditagih kreditor), maka dia harus dihukum dengan tegas serta

dipenjarakan hingga dia melunasi hutangnya. Jika debitor sudah dihukum namun

tetap enggan membayar, maka pihak berwenang harus turun tangan dengan

menjual harta benda orang itu, secukupnya untuk melunasi hutangnya.

Yang kedua, jika nilai hartanya kurang dari hutang yang jatuh tempo; dalam kasus

ini debitor harus di-hajr jika kreditor menagih uangnya agar tidak membahayakan

uang yang masih dipinjamnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh

Ka’ab bin Malik (Radhiyallahu anhu) bahwa:

Rasululllah (ﷺ) pernah meng-hajr Mu’adh dan menjual kekayaannya

. (Diriwayatkan

oleh Daruqutni dan Al-Hakim yang kemudian menetapkan bahwa ini adalah hadits

yang shahih)

Ibnus Salah berkata bahwa hadits ini shahih. Dalam kasus ini, debitor di-hajr dan

harus diumumkan kepada publik agar masyarakat tidak tertipu olehnya (dalam

transaksi keuangan), yang akan menyebabkan harta benda mereka tersia-siakan.

Empat Aturan Terkait dengan Orang yang di-Hajr

Aturan pertama, hutang-hutangnya harus dilunasi dari harta bendanya, sebelum di-

hajr, dan dari perolehan harta apapun setelahnya, seperti uang yang dia dapatkan

dari warisan, kompensasi kecelakaan, hadiah, atau bagian dari wasiat dan

sebagainya. Orang yang di-hajr, ditolak haknya untuk mengelola hartanya sendiri

yang dia miliki sebelum maupun setelah hajr. Dengan demikian, semua bentuk

transaksi yang dilakukan terhadap hartanya menjadi tidak sah. Dengan demikian,

debitor tidak berhak untuk memberikan apapun dari hartanya kepada siapa pun

dengan cara apapun. Bahkan sebelum di-hajr, orang yang di-hajr tidak boleh

bertransaksi dalam cara apapun yang bisa merugikan kreditornya.

Imam Ibnul Qayyim (Rahimahullah) berpendapat mengenai hal ini:

Jika harta seseorang habis untuk membayar hutangnya, maka ia tidak dibenarkan

melakukan pengeluaran yang merugikan orang yang berpiutang. Baik dia telah di-

hajr oleh pemerintah atau belum. Inilah madzhab Imam Malik dan pendapat yang

dipilih oleh guru kami (Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah). Terlebih lagi,

ini adalah pendapat yang benar yang paling selaras dengan kaidah-kaidah Mazhab

Hambali. Bahkan inilah konsekuensi dari kaidah-kaidah dan pokok ajaran Islam.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 79

Sebab hak mereka yang berpiutang telah terkait dengan hartanya, dan itulah sebab

pemerintah meng-hajr-nya. Kalaulah bukan karena harta orang yang berpiutang

terkait dengan hartanya, maka pemerintah tidak dibenarkan meng-hajr-nya. Dalam

hal ini, ia laksana orang sakit yang menunggu ajal. Sebab bila orang tersebut

dibebaskan membelanjakan hartanya, maka akan hilanglah hak orang yang

berpiutang. Tentunya, syariat tidak mungkin mengajarkan hal yang semacam itu.

Karena ia dating membawa ajaran yang menjaga hak-hak orang dengan jalan

apapun dan menutup semua jalan yang menuju tersia-siakannya hak tersebut.

Aturan yang kedua, yaitu ketika kreditor mendapati suatu barang dagangan yang

telah dijualnya pada orang yang pailit atau telah diberikan sebagai pinjaman atau disewakan

padanya sebelum hajr, maka dalam kasus ini, kreditor boleh mengambilnya kembali. Karena

rasulullah bersabda:

“Siapa yang mendapati barangnya seperti sedia kala pada orang yang telah

bangkrut, maka dialah yang paling berhak terhadap barang itu” (H.R Bukhori

Muslim)

Terlebih lagi, para fuqaha telah menetapkan enam syarat untuk mengambil kembali

uang (barang) yang diberikan kepada orang pailit sebelum dia di-hajr.

Syarat yang pertama; yaitu orang yang pailit masih hidup sampai pemilik asli

mengambil kembali barang darinya, seperti hadits Riwayat Abu Dawud yang

menyatakan bahwa Rasululllah ﷺ bersabda;

“Jika orang yang bangkrut itu mati, maka pemilik barang (statusnya) mengikuti

mereka yang berpiutang.”

Syarat yang kedua; jika orang bangkrut tersebut masih berhutang seluruh harga

barang. Maka jika pemilik barang telah dibayar sebagian dari harganya, tidak sah

baginya untuk mengambil kembali (barang itu).

Syarat yang ketiga; jika pembeli yang bangkrut itu masih memiliki barang tersebut

(yang diambilnya dari pemiliknya). Jika pemilik harta tersebut hanya mendapati

sebagian dari barangnya, maka dia tidak bisa mengambilnya kembali, karena dia

hanya menemukan sebagian dari barangnya dan bukan seluruhnya.

Syarat yang keempat; yaitu barang harus dalam keadaan utuh dan tidak ada

satupun bagian dari sifat barang itu yang berubah.

Syarat yang kelima; yaitu tidak ada satupun yang berhak mengklaim barang

tersebut, karena ada kemungkinan orang bangkrut itu sudah menggadaikannya atau

menggunakannya dalam transaksi lain.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 80

Syarat yang keenam; yaitu barang yang dimaksud tidak boleh suatu barang yang

terus mengalami pertambahan, sebagai contoh binatang yang menggemuk dan

beratnya bertambah.

Jika semua syarat yang disebutkan di atas terpenuhi, maka pemilik barang tersebut

boleh mengambil kembali barangnya dari orang yang berhutang ketika ia telah

dinyatakan bangkrut secara hukum. Prinsip ini sesuai dengan hadits yang

disebutkan di awal dimana Rasululllah ﷺ bersabda:

“Siapa yang mendapati barangnya seperti sedia kala pada orang yang telah

bangkrut, maka dialah yang paling berhak terhadap barang itu”” (H.R Bukhori

Muslim)

Aturan yang Ketiga; yang berlaku pada orang yang di-hajr yaitu kreditor tidak boleh

menagihnya sampai hajr selesai. Selama periode hajr tersebut, jika ada orang yang menjual

barang kepada orang yang sedang di-hajr atau meminjamkan dia uang, maka dia hanya

boleh menagihnya setelah hajr selesai.

Aturan yang Keempat; yaitu pihak yang berwenang harus menjual harta benda

orang yang bangkrut tersebut dan membagi-bagi hasil penjualannya di antara para kreditor,

untuk melunasi hutang-hutangnya yang jatuh tempo, menurut jumlah hutang yang dia

pinjam dari masing-masing kreditor. Karena tujuan inilah orang tersebut di-hajr. Dengan

demikian tidak akan ada penundaan dan kezaliman pada kreditor yang disebabkan

tertundanya pelunasan hutang.

Pihak yang berwenang boleh mengizinkan orang yang bangkrut tersebut untuk

menyisakan apa-apa yang benar-benar dibutuhkannya; sebagai contoh rumahnya, sumber

mata pencahariannya dan yang semacamnya. Sedangkan hutang yang belum jatuh tempo,

tidak menjadi jatuh tempo jika dia dinyatakan bangkrut. Di samping itu hutang yang belum

jatuh tempo tidak menjadi bagian hutang yang wajib dibayarkan saat itu juga; karena orang

yang bangkrut berhak menunda pembayaran untuk hutang yang belum jatuh tempo sampai

ia jatuh tempo; namun dia tetap berkewajiban melunasinya. Terlebih lagi, hak untuk

menunda pembayaran untuk hutang yang belum jatuh tempo ini tidak boleh dilanggar, tidak

seperti haknya yang lain untuk bertrabsaksi dengan hartanya yang tersisa.

Setelah membagi harta orang yang bangkrut tersebut untuk melunasi hutangnya

yang jatuh tempo, maka hajr berakhir tanpa putusan hukum dari mereka yang berwenang

jika semua hartanya bisa melunasi semua hutangnya. Dalam kasus harta orang yang

bangkrut tidak bisa melunasi semua hutangnya yang jatuh tempo, maka hajr tidak berakhir

kecuali dengan putusan hukum pihak yang berwenang yang telah meng-hajr-nya, dengan

demikian mereka sendiri bisa mengakhiri hajr tersebut secara sah.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 81

Jenis Hajr Kedua

Jenis hajr ini sudah ditetapkan dalam Syari’ah (hukum Islam) untuk kemaslahatan orang

yang di-hajr guna menjaga harta mereka. Hal ini karena Islam adalah agama yang penuh

rahmat dan tidak akan membiarkan satu pun perkara yang bermanfaat melainkan

memerintahkan manusia melakukannya, dan tidak membiarkan satu pun perkara yang

menimbulkan madarat kecuali melarangnya. Di antara bentuk rahmat tersebut adalah Islam

memberi kelonggaran kepada orang yang pandai menggunakan hartanya untuk berdagang

dan mencari penghasilan dalam batas-batas yang diperbolehkan. Sebab hal itu

mengandung maslahat bagi pribadinya maupun masyarakat. Akan tetapi, jika orang tersebut

tidak pandai mencari penghasilan dan berdagang, baik karena usianya belum dewasa,

akalnya lemah, atau bahkan gila, maka Islam melarangnya untuk menggunakan harta

(bertransaksi). Sebagai gantinya Islam menunjuk seorang pengawas yang bertugas

menjaga hartanya dan mengaturnya. Hajr ini terus berlangsung hingga larangan

bertransaksi untuknya hilang; hanya pada saat itulah, dia menerima hartanya secara utuh,

sebagaimana firman Allah dalam Kitab Suci-Nya:

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

sebagai pokok kehidupan...” (QS. An-Nisa: 5)

Serta

Dan ujilah anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),

maka serahkanlah kepada mereka, harta-harta itu...” (QS. An-Nisa: 6)

Kedua ayat ini mengacu pada hajr demi kemaslahatan orang itu sendiri, karena hajr

ini bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri.

Hajr semacam ini meliputi seluruh harta, baik yang ada maupun yang dalam

tanggungannya. Dengan demikian, orang yang di-hajr tidak boleh bertransaksi atas harta

yang ada padanya, seperti memperjualbelikannya, menyumbangkannya, atau lainnya. Oleh

sebab itu, tidak sah baginya untuk bertanggungjawab atas melunasi hutang, memberikan

jaminan dan menjadi sponsor dan sebagainya, karena dikhawatirkan dia akan menimbulkan

kerugian pada harta orang lain.

Tidak sah untuk terlibat dalam transaksi keuangan dengan orang yang pikirannya

belum sempurna, seperti membeli, meminjamkan (uang atau barang), atau deposito. Jika

seseorang melakukannya, maka ia boleh mengambil kembali barangnya jika masih utuh.

Jika ternyata barang itu rusak baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 82

berhak atas kompensasi, karena orang yang belum sempurna akalnya tidak

bertanggungjawab atas hal semacam ini. Dalam kasus ini, orang tersebut dianggap ceroboh

karena secara sengaja dan sukarela melakukan transaksi dengan orang yang di-hajr .

Namun jika orang yang di-hajr tersebut (baik anak kecil atau yang pikirannya lemah)

menyebabkan kerugian pada harta benda orang lain atau membahayakan orang lain, maka

dia harus menanggung segala akibat perbuatannya dan membayar denda, karena orang

yang dirugikan tersebut tidak memberikan izin pada orang yang di-hajr dan tidak ceroboh.

Di samping itu, kaidah fiqih pun mengatakan, dalam bertanggungjawab atas kerusakan yang

diperbuat, mereka yang legal bertindak maupun tidak, setara di hadapan hukum. Mengenai

hal ini, ulama besar Ibnul Qayyim berpendapat:

“Anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur diwajibkan mengganti rugi

kerusakan yang mereka sebabkan terhadap harta orang lain. Ini adalah salah satu

aturan umum, yang membuat kemaslahatan menjadi sempurna. Jika mereka tidak

diwajibkan menanggung kerusakan yang mereka perbuat, niscaya mereka akan

saling berbuat kerusakan satu sama lain, lalu mengklaim bahwa itu terjadi karena

kekeliruan dan ketidaksengajaan.”

Hajr Terhadap Anak Kecil Berakhir dalam Dua Kasus:

Kasus yang pertama yaitu jika dia sudah akil baligh, yang biasanya ditandai

dengan ciri-ciri berikut ini:

Tanda yang pertama. Bagi pria yaitu ditandai dengan keluarnya air mani baik

sedang terjaga ataupun sedang tidur, sebagaimana firman Allah:

“Dan apabila anak-anakmu telah mencapai akil baligh, maka hendaklah

mereka meminta izin...” (QS. An-Nur: 59)

Tanda umur baligh berlaku pada pria setelah mimpi basah yang pertama.

Tanda yang kedua. Tumbuhnya rambut di area pribadi.

Tanda yang ketiga. Berumur 15 tahun. Dalil yang membuktikan hal ini adalah

riwayat dari Abdullah bin Umar (Radhiyallahu anhu) yang menyatakan:

“Pada hari Uhud aku dibawa menghadap Nabi sedangkan usiaku baru 14 tahun,

maka beliau tidak mengizinkanku. Kemudian aku dibawa lagi menghadap beliau

pada hari Khandak dan umurku 15 tahun, maka beliau pun mengijinkanku.”

Hadits ini membutikan bahwa anak menjadi baligh pada usia 15 tahun. Dalam

riwayat lainnya, Abdullah Ibn Umar menjelaskan alasan mengapa dia tidak

dibolehkan ikut perang Uhud, dengan mengatakan

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 83

“..Karena Nabi menganggapku belum baligh”

Tanda yang keempat, yaitu anak perempuan diketahui sudah mencapai umur baligh

jika sudah mengalami menstruasi yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang telah haidh, kecuali bila

mengenakan kerudung” (H.R Tirmidzi, dinyatakan sebagai hadits hasan)

Yang kedua selain baligh ia juga harus rasyid, yang artinya pandai mengelola

hartanya, sebagaimana firman Allah:

Dan ujilah anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),

maka serahkanlah kepada mereka, harta-harta itu...” (QS. An-Nisa: 6)

Penilaian yang cerdas bisa diketahui dengan menguji kemampuan seseorang

melalui transaksi keuangan (mengelola hartanya). Untuk membuktikan penilaian cerdas

seseorang, yaitu dengan membiarkannya melakukan transaksi bisnis berulang kali. Jika dia

bias melakukannya berulangkali tanpa mengalami rugi besar, tidak menyia-nyiakan uangnya

dalam perkara yang tidak bermanfaat atau yang diharamkan, berarti dia telah rasyid.

Sedangkan hajr atas orang yang akalnya kurang sehat berakhir dalam dua kasus;

yang pertama yaitu jika dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan yang kedua jika dia

bisa membuat keputusan dengan baik, seperti yang ditetapkan untuk anak yang masih kecil.

Hajr untuk orang yang pikirannya kurang sempurna berakhir jika dia bisa kembali normal

dan mampu melakukan transaksi keuangan. Hajr dalam transaksi keuangan untuk tiga

orang yang disebutkan tadi (anak kecil, orang gila dan orang yang akalnya lemah)

dilaksanakan oleh ayah mereka, jika ayah mereka jujur dan bisa membuat keputusan

dengan bijak. Alasannya karena ayahnya adalah orang terdekat yang bisa menunjukkan

kasih sayang dalam menjalankan kewajiban sebagai wali. Setelah sang ayah, yang berhak

menjadi wali adalah orang yang disebutkan dalam wasiat sebagai wali, karena wali ini akan

menggantikan posisi ayahnya, dia akan bertindak sebagai perwakilan seorang ayah semasa

dia masih hidup.

Seorang wali harus mengelola harta anak asuhnya atau yang sedang dalam hajr-nya

untuk kepentingan pengembangan harta anak asuhnya, sebagaimana firman Allah:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang

lebih bermanfaat…” (Q.S: Al-An’am: 152)

Kandungan ayat ini adalah seorang wali tidak boleh mengatur harta anak yatim yang

dalam pengasuhannya kecuali dengan cara untuk mengembangkan harta tersebut yang

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 84

bisa bermanfaat bagi anak yatim. Meskipun ayat ini hanya mengacu pada harta anak yatim,

akan tetapi berdasarkan qiyas, ayat ini juga mengacu pada harta orang gila dan yang

akalnya kurang sempurna. Terlebih lagi, wali tersebut juga harus menjaga dan mengelola

harta anak yatim atau harta yang lain yang diamanatkan kepadanya dan tidak pernah

menyia-nyiakan ataupun menggunakannya dengan cara yang zalim, sebagaimana firman

Allah:

“Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,

sebenarnya mereka menelan api neraka sepenuh perut mereka dan mereka

akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (Q.S An-Nisa: 10)

Allah telah menasehatkan kepada para wali anak yatim agar merenungkan

seandainya anak-anak mereka sendiri yang berada di bawah asuhan orang lain, di masa

yang akan datang; oleh karena itu, mereka harus memperlakukan anak-anak tersebut

seperti anak-anak mereka sendiri dengan baik (ketika mereka masih dalam pengasuhan).

Tentang hal ini, Allah menerangkan dalam Kitab Suci-Nya.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang

benar” (Q.S An-Nisa: 9)

Berhubung anak-anak asuh tidak mampu mengatur harta mereka sendiri maupun

melakukan transaksi bisnis yang bisa menambah harta mereka, Allah telah menunjuk wali

bagi mereka untuk melakukan transaksi keuangan atas nama mereka untuk menghasilkan

tambahan keuangan bagi harta anak-anak yatim dalam hajr tersebut. Allah telah

memberikan perintah yang harus dita’ati para wali; Dia telah melarang para wali tersebut

untuk memberikan harta anak-anak tersebut karena dikhawatirkan mereka akan menyia-

nyiakan harta mereka sendiri.

Di sisi lain, Allah menegaskan dalam Kitab Suci-Nya:

“Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

sebagai pokok kehidupan. ..” (Q.S An-Nisa: 5)

Al-Hafiz Ibn Katsir berpendapat mengenai hal ini:

“Allah ﷻ melarang dari membiarkan orang-orang safiih (yang di-hajr) menggunakan

harta yang Allah jadikan sebagai pondasi kehidupan mereka. Artinya harta itu

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 85

menjadi penopang kehidupan mereka, baik dalam berdagang maupun lainnya. Dari

sinilah aturan hajr atas orang-orang safiih itu diambil”

Seperti halnya Allah telah melarang anak-anak kecil mengelola harta benda mereka

sendiri dan sebagai gantinya telah menetapkan wali yang mengurusnya, maka Allah juga

melarang wali-wali tersebut untuk mendekati harta kekayaan mereka kecuali dengan suatu

cara yang mendatangkan maslahat dan mengembangkan harta mereka, yang ditegaskan

dengan firman-Nya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang

lebih bermanfaat sampai dia mencapai umur baligh...” (Q.S Al-An’am: 152)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Muslim untuk mengelola harta anak

yatim dengan tujuan untuk mengembangkan harta mereka. Abdullah Ibn Abbas

(Radhiyallahu anhu) meriwayatkan:

“Ketika Allah menurunkan ayat ini, “Dan janganlah kamu mendekati harta anak

yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat (yaitu untuk

mengembangkannya)”(Q.S:Al-An’am: 152) dan ayat “Sesungguhnya orang

yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan

api neraka sepenuh perut mereka..”(Q.S:An-Nisa:10) setiap sahabah (yang

memiliki anak yatim dalam pada mereka) segera memisahkan makanan dan

minuman mereka dari makanan dan minuman anak yatim. Jika makanan anak yatim

itu tersisa, mereka tetap menyimpannya hingga dimakan kembali atau rusak.

Persoalan ini menyulitkan mereka, sehingga mereka mengadukan persoalan ini

kepada Rasulullah (ﷺ). Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. “Dan mereka

bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka

secara patut adalah baik, jika kamu bergaul dengan mereka- mereka adalah

saudaramu…” (Q.S Al-Baqarah: 220). Maka mereka kembali mencampurkan

makanan mereka dengan makanan anak yatim.”

Sebagai tambahan, salah satu perbuatan baik terhadap harta anak yatim adalah

dengan memutarnya lewat perdagangan yang menguntungkan dan investasi. Jadi wali anak

yatim dibolehkan berdagang dengan harta anak yatim tersebut atau menyerahkannya pada

orang lain dengan sistem bagi hasil, karena Aisyah (Radhiyallahu anha) menggunakan uang

Muhammad Ibn Abu Bakar, adiknya untuk berdagang atas namanya

. Di samping itu, Umar

Ibnul Khatab (Radhiyallahu anhu) pun berkata:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 86

“Sungguh-sungguhlah dalam memutarkan harta anak-anak yatim, agar harta

mereka tidak terkisis oleh zakat.”

Di samping itu, wali anak yatim hendaknya membelanjakan dari harta anak yatim

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka (dengan cara yang baik). Syaikhul Islam Ibn

Taymiyyah berkata:

“Disunnahkan untuk memuliakan anak yatim, menyenagkan hati mereka dan

menolak kehinaan dari mereka, karena membesarkan hati mereka adalah hal yang

paling besar maslahatnya bagi mereka.”

Wali anak yatim pun boleh membelikan udhiyyah (hewan kurban) di Hari Idul Adha

dari harta anak yatim itu, jika dia adalah anak yatim yang mampu, karena ini adalah hari

kebahagiaan dan kemeriahan. Wali anak yatim pun boleh mengeluarkan biaya pendidikan

untuk anak yatim dari harta mereka, karena tindakan mendatangkan maslahat bagi mereka.

Jika wali anak yatim itu miskin, maka dia boleh mengambil dari harta anak yatim

tersebut dengan cara yang baik sebagai upah atas pelayanan yang diberikan, sesuai

dengan firman Allah:

“... dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu dengan cara

yang patut.” (Q.S An-Nisa:6)

Ayat ini maksudnya jika wali anak yatim butuh uang, dia boleh mengambil dari harta

anak yatim asuhannya sesuai kebutuhan. Imam Ibn Katsir berpendapat mengenai hal ini:

“Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurusi dan

merawat anak tersebut. Bila ia orang yang membutuhkan (miskin), maka ia boleh

mengambil sebagian harta si yatim. Dalam sebuah riwayat Aisyah mengatakan

bahwa ayat berikut diturunkan berkaitan dengan wali anak yatim: “Barangsiapa (di

antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari

memakan harta anak yatim), dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia

makan harta itu dengan cara yang patut...” (Q.S:An-Nisa:6) yakni sesuai dengan

perawatan yang dilakukan atas anak yatim”

Para Fuqaha berpendapat bahwa wali anak yatim dalam mengambil harta anak

yatim, hendaknya memilih yang lebih sedikit dari dua hal: upah untuk orang sepertinya atau

nafkah kebutuhannya. Diriwayatkan bahwa seorang pria mendatangi Rasululllah ﷺ dan

bertanya:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 87

“Di rumahku ada seorang yatim yang memiliki harta sedangkan aku tidak punya

harta, bolehkah saya memakan sebagian hartanya? Rasululllah (ﷺ) menjawab:

“Makanlah dari harta anak yatim yang ada padamu dengan tidak berlebihan”

Dengan demikian, tidak boleh bagi seorang wali mengambil harta anak yatim

melampaui batas yang dibenarkan oleh Allah. Allah telah memperingatkan orang-orang

yang mengambil harta anak yatim secara berlebihan dengan hukuman yang sangat pedih:

“Dan janganlah kamu makan harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan

janganlah kamu (tergesa-gesa) membelanjakannya, sebelum mereka

dewasa…” (Q.S An-Nisa: 6)

Serta

“..jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) adalah dosa yang besar.” (Q.S:

An-Nisa:2)

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa memakan harta anak yatim yang ada

dalam pemeliharaan mereka adalah dosa besar. Dengan demikian, kaum Muslimin harus

taat pada perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa besar tersebut. Terlebih lagi, Allah

pun berfirman mengenai hal tersebut:

“Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim,

sebenarnya mereka menelan api sepenuh perut mereka dan mereka akan

masuk ke dalam api yang menyala-nyala” (Q.S:An-Nisa:10)

Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan:

“Artinya, jika mereka memakan harta anak-anak yatim tanpa sebab yang benar,

berarti mereka memakan api yang akan berkobar dalam perut mereka pada hari

kiamat”

Penafsiran ini berdasarkan dua shahih

menurut riwayat dari Abu Hurayrah:

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan” Ditanyakan. “Apa sajakah

dosa-dosa itu, wahai Rasulullah?” Beliau (ﷺ) menjawab: “Mempersekutukan Allah,

sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak,

memakan riba,

memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh

wanita mukminah berzina padahal hal itu tak pernah terlintas di pikirannya.”

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 88

Selain itu, Allah pun memerintahkan kepada wali anak yatim untuk mengembalikan

harta mereka seutuhnya jika mereka dianggap mampu baik secara mental maupun secara

fisik dewasa untuk mengatur harta mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka…”

(Q.S An-Nisa: 2)

Serta

“…sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka

serahkanlah kepada mereka, harta-harta itu...” (Q.S An-Nisa: 6)

Di samping itu, Allah pun menerangkan

“...Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.”

Ayat ini menerangkan bahwa Cukuplah Allah sebagai Saksi, Pengawas bagi wali

anak yatim ketika mereka melakukan transaksi dan pengelolaan harta anak yatim yang

mereka asuh, dan ketika penyerahannya, apakah utuh sempurna atau tidak?

Ad-Daraqutni (4505) [4/148] dan Al-Hakim (2403) [2/75].

Al-Bukhari (2287) [4/585] dan Muslim (3978) [5/471].

Lihat: "Majmu'ul Fatawa" [2/512, 513].

Ahmad (19355) [4/389], Abu Dawud (3628) [4/31], An-Nasa'i (4703) [4/363] dan Ibn Majah (2427) [3/151].

Ahmad (2867) [1/313], dan Ibn Majah (2340) [3/106] dan (2341).

Ad-Daraqutni (4505) [4/148] dan (2403) [2/75].

Lihat: "I'lam Al-Muwaqqi'in" [4/8-9].

Al-Bukhari (2402) [5/79] dan Muslim (3963) [5/465].

Abu Dawud (3520) [3/508].

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/183].

Al-Bukhari (2664) [5/340] dan Muslim (4814) [7/15].

Ad-Daraqutni (4156) [4/64].

Ahmad (25710), Abu Dawud (641) [1/298], At-Tirmidzi (377) [1/215] dan Ibn Majah (655) [1/362].

Lihat: "Tafsir Ibn Kathir" (1/428).

Abdur-Razzaq (6983) [3/66].

Ad-Daraqutni (1954) [2/95], Al-Bayhaqi (7340) [4/179] dan Abdur-Razzaq (6990) [4/68]. Lihat juga At-

Tirmidzi (640) [3/32] dan Al-Bayhaqi (7339) [4/179].

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi" [5/194].

Lihat, "Tafsir Ibn Kathir" (1/428).

Ahmad (6747) [2/186], Abu Dawud (2872) [3/197], An-Nasa'i (3670) [3/567] dan Ibn Majah (2718) [3/313].

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 89

Lihat: "Tafsir Ibn Kathir" (1/595).

Dua Sahih: Dua Kitab asli Al-Bukhari dan Muslim

Riba: Sebuah istilah yang mencakup bunga dan tambahan pokok pinjaman

FIQH 102

BAB

Shulh (Perdamaian)

Shulh adalah perjanjian dalam rangka mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

Bahkan, shulh adalah perjanjian yang paling besar manfaatnya. Oleh sebab itu, dibolehkan

untuk sedikit berbohong, jika memang diperlukan, ketika mengusahakan shulh antara dua

pihak yang bertikai.

Shulh disahkan menurut Qur’an dan Sunnah dan ijma para ulama. Berikut ini adalah

sejumlah ayat yang menjadi dalil untuk shulh:

“...dan perdamaian itu lebih baik…” (Q.S An-Nisa: 128)

Dan Allah pun berfirman

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku

adil; sesugguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S

Hujurat: 9)

Selain itu, Allah pun berfirman:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari

bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau

berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan

barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka

kelak Kami memberi padanya pahala yang besar” (Q.S An-Nisa: 114)

Serta

“…bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamamu”

(Q.S Al-Anfal:1)

Di samping itu, Rasululllah ﷺ pun berkata dalam hadits yang dishahihkan oleh

Tirmizi:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 91

“Shulh itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Di samping itu, Rasululllah ﷺ pun sering mendamaikan dua pihak yang bertikai.

Shulh yang dibolehkan adalah shulh yang adil, seperti yang ditetapkan oleh Allah

dan Rasul-Nya, dengan tujuan mencari keridhoan Allah serta mendamaikan kedua pihak

yang sedang bertikai.

Orang yang melakukan shulh (muslih) atau juru damai harus benar-benar

mengetahui dan memahami situasi pertikaian mereka, mengetahui langkah apa yang harus

dilakukan untuk mendamaikan mereka, serta mengedepankan keadilan saat mendamaikan

mereka. Bahkan derajat Muslim yang mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai lebih

baik daripada mereka yang sholat dan puasa terus-menerus. Akan tetapi, jika perdamaian

dibuat tanpa keadilan maka akan menjadi suatu kezaliman dan penindasan kepada pihak

yang tertindas. Sebagai contoh, membuat shulh antara orang kuat yang lalim dengan orang

lemah yang tertindas sebagai pihak yang benar, dengan cara menyenangkan pihak yang

berkuasa dan melanggar dan mengabaikan hak orang yang lemah.

Selain itu, shulh hanya dapat dilakukan atas hak-hak manusia yang dimiliki

sebagiannya atas sebagian yang lain, yang dapat digugurkan atau diberi kompensasi.

Namun, jika menyangkut hak-hak Allah, sebagai contoh hukuman yang telah ditetapkan

(hadd) dan zakat, tidak ada jalan untuk shulh, karena shulh dalam hak Allah hanya bisa

dicapai dengan melaksanakan amal-amal ibadah yang telah ditetapkan (yaitu melaksanakan

hukuman (hadd) atau zakat, dan sebagainya).

Shulh Terdiri dari Lima Jenis

Shulh yang pertama. Shulh antara Muslim dengan kafir harbi (non-Muslim yang

tidak memerangi Muslim).

Shulh yang kedua. Shulh antara jamaah Muslim dengan Muslim yang pemberontak.

Shulh yang ketiga. Shulh antara suami dan istri yang sedang di ambang perceraian.

Shulh yang keempat. Shulh antara kedua belah pihak mengenai urusan di luar

urusan keuangan.

Shulh yang kelima. Shulh antara kedua belah pihak atas harta kekayaan, yang

akan dipaparkan disini, yang terdiri dari dua jenis.

Yang pertama yaitu shulh karena pengakuan: Yang terdiri dari dua jenis

Jenis yang pertama: yaitu shulh untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai untuk

mengembalikan objek pertikaian.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 92

Jenis yang kedua: yaitu shulh untuk mengembalikan objek selain dari objek yang

diperselisihkan.

Jenis shulh pengakuan yang pertama adalah shulh untuk mengembalikan objek

pertikaian yang sama, misalnya ketika seseorang mengakui berhutang pada orang lain atau

mengaku berhutang padanya sejumlah uang, yang ada padanya. Kemudian dia berdamai

dengan pemilik piutang dengan melunasi sebagian hutangnya dan sisanya gugur. Atau

dengan syarat memberikan sebagian barangnya dan sisanya dia ambil. Jenis shulh ini sah

jika tidak disyaratkan dalam pengakuan, seperti orang yang berhutang mengatakan: “Saya

akan mengakui hakmu dengan syarat engkau memberiku sekian” atau “Ini akan menjadi

milikmu dengan syarat kau memberiku sekian”. Menetapkan shulh dengan cara seperti ini

tidak sah, karena kreditor berhak untuk menagih hutang (semua hutang debitor padanya).

Agar jenis shulh ini sah, debitor tidak boleh mangkir dari pelunasan hutangnya kepada

kreditor jika tidak ada shulh, karena ini sama saja dengan memakan harta orang lain secara

zalim, yang tentunya tidak dibolehkan oleh Allah. Selain itu, debitor harus melunasi

hutangnya tanpa syarat (baik ada shulh maupun tidak). Sebagai tambahan, untuk

menjadikan shulh ini sah, kreditor haruslah orang yang boleh memberikan hartanya; jika

tidak, maka shulh ini menjadi tidak sah. Sebagai contoh, wali atas harta anak yatim atau

orang gila, ia tidak sah melakukan shulh atas harta mereka. Karena berarti ia memberikan

sesuatu yang tidak dimilikinya.

Dengan kata lain, berdamai atas apa yang menjadi hak seseorang dengan imbalan

dari sejenisnya dibolehkan dengan syarat orang yang memegang hak tidak menolak untuk

memberikan hak tersebut tanpa adanya shulh. Disyaratkan pula bahwa pemilik hak

tergolong orang yang boleh memberikan hartanya. Kalau keduanya telah terpenuhi, barulah

shulh boleh dilakukan. Sebab ketika itu shulh menjadi sejenis pemberian dan seseorang

tidak dilarang untuk menggugurkan sebagian haknya, sebagaimana dia juga tidak dilarang

untuk menuntut seluruh haknya. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Rasululllah ﷺ pernah

meminta kepada oraang-orang yang menghutangi Jabir Ibn Abdillah agar menggugurkan

piutang mereka

Jenis shulh pengakuan yang kedua yaitu shulh yang berkaitan dengan hak-hak

yang berlainan jenis. Shulh ini terjadi saat seseorang mengaku bahwa dia berhutang pada

orang lain baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu ia berdamai dengan imbalan yang

berlainan dari barang yang telah dia pinjamkan. Dengan demikian, jika shulh ini dilakukan

untuk mengganti uang dengan uang, maka shulh ini akan dinilai sebagai pertukaran, dan

aturan pertukaranlah yang diterapkan dalam transaksi ini. Jika shulh ini dilakukan untuk

mengganti uang dengan barang, maka shulh ini dinilai sebagai jual-beli, dan aturan jual beli

yang akan diterapkan dalam transaksi ini. Kemudian jika shulh ini dilakukan untuk

mengambil manfaat, seperti dalam kasus kreditor menyewa tempat yang merupakan milik

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 93

debitor, maka shulh ini dinilai sebagai penyewaan, dan aturan penyewaan-lah yang akan

diterapkan dalam transaksi ini. Jika shulh ini dilakukan untuk mengembalikan uang dan

menggantinya dengan barang, maka ini dinilai sebagai penjualan.

Shulh Pengingkaran

Gambaran shulh ini adalah seseorang mengklaim bahwa barang miliknya ada pada

orang lain, atau mengklaim bahwa ia punya piutang pada orang tersebut, lalu orang yang

diklaim itu diam karena dia tidak tahu tentang klaim tersebut, kemudian dia berdamai

dengan yang mengklaim dengan memberikan sejumlah harta baik tunai maupun tempo.

Maka perdamaian semacam ini dibolehkan menurut pendapat mayoritas ulama,

sebagaimana sabda Rasululllah ﷺ:

“Shulh itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (H.R Abu Dawud dan

Tirmidzi, dan Tirmidzi mengkategorikan hadits ini hasan shahih, sedangkan dan Al-

Hakim menilai hadits ini shahih)

Umar Ibnul Khatab juga pernah menulis hadits ini lalu mengirimkannya kepada Abu

Musa Al-Asy’ari

. Artinya hadits ini layak dijadikan dalil karena alasan-alasan tersebut.

Manfaat yang bisa didapat bagi orang yang dituntut adalah ia bisa menebus harga

dirinya dari tuntutan dan sumpah. Sedangkan faidahnya bagi yang mengklaim (menuntut)

adalah ia tidak perlu repot-repot mendatangkan bukti dan menanggung kerugian akibat

penundaan terhadap hak yang diklaimnya.

Dalam shulh pengingkaran ini, penuntut dinilai melakukan transaksi penjualan atas

objek yang dia klaim. Karena dia meyakini uang hasil shulh tersebut sebagai imbalan atas

harta yang dituntutnya. Dengan demikian, ia terikat dengan keyakinannya dan orang yang

dituntut seakan membeli barang tersebut darinya. Dengan begitu, aturan jual beli pun

berlaku dari sisi pembeli (orang yang dituntut). Seperti mengembalikan barang yang sudah

dijual jika ada cacat atau mengambil dengan cara syuf’ah (prioritas untuk membeli), jika

syuf’ah memang masuk dalam masalah ini.

Sedangkan yang dituntut dalam shulh, setelah dia memutuskan untuk berdamai

dengan penuntut, maka dia terbebas dari tuntutan. Sebab ia telah membayar sejumlah uang

(untuk objek yang diklaim) untuk menebus sumpah penuntut, menyingkirkan mudharat

darinya, menghentikan perselisihan, dan menjaga nama baiknya dari persengketaan dan

permusuhan. Hal ini karena orang-orang yang berjiwa mulia biasanya tidak menyukai dan

merasa berat. Oleh karena itu mereka memilih untuk membayar uang agar terbebas dari

tuduhan. Jika penuntut (yang menjadi pembeli dalam kasus ini) mendapati kerusakan dalam

barang tersebut (yang diberikan kepada dia sebagai kompensasi objek yang diperselisihan),

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 94

maka dia tidak punya hak untuk mengembalikannya, dan tidak bisa diambil dari responden

dengan hak syuf’ah, karena dia tidak menilainya sebagai kompensasi sesungguhnya dari

apapun.

Shulh pengingkaran ini menjadi gugur jika masing-masing pihak saling menipu.

Penuntut mungkin berbohong dalam mengklaim haknya atas suatu objek yang dia tahu

betul sebenarnya bukan milik dia. Sama halnya, jika pihak yang dituntut menyangkal klaim

apapun yang ditujukan padanya, padahal dia tahu tuntutan itu memang benar, dia memang

berhutang pada penuntut. Oleh sebab itu, shulh menjadi gugur, bagi seseorang yang

berdusta menyembunyikan kebenaran, karena sebenarnya dia tahu kebenarannya dan dia

mampu mengembalikan barang itu pada pemiliknya, dan tidak meyakini ia di pihak yang

benar. Dengan demikian, apapun yang dia dapatkan melalui shulh ini menjadi terlarang,

karena dia mengambilnya secara zalim dan bathil dan bukan sebagai kompensasi yang

berhak dia terima, sebagaimana firman Allah.

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di

antara kamu dengan cara yang bathil...” (Q.S Al-Baqarah: 188)

Shulh terlihat sah, karena orang-orang belum mengetahui kebenaran yang

tersembunyi, akan tetapi Allah yang tidak ada satupun luput dari pandangan-Nya baik di

langit dan bumi yang mengugurkan shulh ini. Oleh sebab itu, kaum Muslimin harus

senantiasa menjauhi perbuatan yang tidak dibolehkan tersebut serta jangan pernah

mengambil uang dengan cara menipu.

Di antara aturan dalam shulh karena pengingkaran adalah bila ada orang luar yang

melakukan shulh untuk orang yang dituntut tanpa seizinnya. Sebab maksud dari pihak

ketiga ini adalah membebaskan pihak yang menyangkal dari tuntutan dan menghentikan

sengketa. Seolah-olah pihak ketiga ini telah melunasi hutang dari responden (tergugat) atas

nama dirinya. Namun pihak ketiga tidak berhak menagih kepada pihak tergugat untuk

meminta kembali uang yang dibayarnya; karena dia ibarat penyumbang dan sumbangan

tidak bias ditarik kembali.

Aturan lainnya yaitu shulh ini menjadi sah apabila dibuat untuk mengakhiri

perselisihan atas suatu objek yang tak dikenal baik kedua pihak tersebut saling berhutang

satu sama lain atau hanya salah satunya yang berhutang. Yaitu shulh untuk kasus

perselisihan atas suatu objek yang terjadi sudah sangat lama dan masing-masing pihak

tidak tahu apa yang menjadi hutangnya. Suatu ketika dua pria mendatangi Rasululllah ﷺ

yang memperselisihkan harta warisan yang dipersengketakan sudah sangat lama.

Rasululllah ﷺ berkata kepada mereka:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 95

“Berbagilah, dan dekatilah kebenaran semampunya, lalu hendaklah salah satu dari

kalian menghalalkan” (diriwayatkan dari Abu Dawud dan pengumpul hadits lainnya)

Dalam kasus ini, karena salah satu dari kedua pihak membebaskan rekannya dari

hak dan tanggungjawabnya, shulh ini menjadi sah. Meskipun perselisihan itu mengenai

objek yang tak diketahui, namun karena adanya keharusan, maka menjadi sah, untuk

menghindari menyia-nyiakan uang dan terbebani oleh hak orang lain. Perintah Rasul dalam

hadits di atas tentang saling membebaskan hak dan tanggungjawab, menunjukkan bahwa

seseorang harus berhati-hati dalam melepas tanggungjawab. Hadits ini pun menunjukkan

betapa besarnya hak seorang manusia.

Aturan lain adalah shulh ini menjadi sah dalam kasus qisas melalui pembayaran

diyah

sebagai pengganti sesaui jumlah diyah yang sudah ditetapkan dalam Syari’ah, atau

kurang atau lebih tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena objek yang

diperselishkan bukan suatu harta yang bisa digantikan, karena ini adalah nyawa manusia,

jadi tidak ada kompensasi berdasarkan perhitungan manusia dalam kasus ini. Melainkan,

pembayaran diyah harus dibayarkan sesuai ketentuan Syari’ah.

Selain itu, shulh tidaklah sah dilakukan atas hadd (hukuman yang sudah ditetapkan

dalam Qur’an dan Sunnah), karena Allah Sendiri yang telah menetapkan hukuman itu untuk

mencegah tindak kejahatan. Di samping itu, hadd adalah hak-hak Allah, dan merupakan

salah satu hak jamaah. Dengan demikian, mendamaikan sesuatu yang berkaitan dengan

hukuman-hukuman seperti ini tidak sah, mencegah jamaah dari mendapatkan kemaslahatan

dan membuka peluang bagi mereka yang berniat berbuat kerusakan.

Ahmad (8770) [2/366], At-Tirmidzi (1356) [3/634], Ibn Majah (2535) [3/112] dan Abu Dawud (3594) [4/16].

Al-Bukhari (684) [2/217] dan Muslim (948) [2/365].

Al-Bukhari (2127) [4/435].

Ahmad (8770) [2/366], At-Tirmidzi (1356) [3/634], Ibn Majah (2353) [3/112] dan Abu Dawud (3594) [4/16].

Ad-Daraqutni (4225 [4/132) dan Al-Bayhaqi (20537) [10/252].

Ahmad (26956) [6/320] dan Abu Dawud (3584) [4/13].

Diyah dalam bahasa arab berarti pembayaran kompensasi untuk pembunuhan atau cedera, ini terutama

berarti "uang darah", dan bisa berarti "ganti rugi".

FIQH 102

BAB

Bertetangga Dan Penataan Jalan

Para Fuqaha

telah membahas hukum bertetangga dan penataan jalan dan aturan-

aturan yang terkait dengannya mengingat betapa pentingnya persoalan ini. Berbagai

masalah bisa timbul di antara tetangga dan harus segera diselesaikan agar tidak menyulut

pertikaian dan kebencian.

Umat Muslim harus menyelesaikan masalah-masalah ini dengan mengadakan shulh

di antara mereka yang sedang berselisih guna menemukan suatu jalan keluar yang adil dan

bijaksana. Jika kompensasi dibayarkan atas imbalan memanfaatkan tanah atau atap rumah

pemiliknya, maka ini dianggap penyewaan. Jika seseorang ingin memiliki bagian dari atap

atau tanah milik tetangganya dimana saluran air milik lewat, maka ini dianggap sebagai

penjualan. Jika seorang tetangga benar-benar membutuhkan saluran melalui property

tetangganya untuk sebuah kompensasi atau melalui shulh, maka hal ini diperbolehkan

karena memang diperlukan.

Pemilik lahan atau atap rumah tidak boleh mengambil keuntungan dari kebutuhan

tetangganya itu, dengan meminta kompensasi yang tinggi atau menolak mengijinkannya

untuk menggunakan jalan tersebut, karena ia menimbulkan kesulitan pada tetangganya dan

mencegahnya memenuhi kebutuhan. Selain itu, jika ranting pohon seseorang (di tanah atau

rumahnya) memanjang sampai ke tanah atau rumah tetangganya, maka menjadi

kewajibannya untuk menghilangkan, baik dengan memangkasnya atau membelokkannya ke

arah lain agar tidak memanjang dan menghalangi rumah atau tanah milik tetangganya. Jika

dia menolak untuk melakukannya, maka pemilik tanah atau rumah bersangkutan berhak

untuk menghilangkan bahaya karena cabang pohon tetangganya itu, baik dengan

memangkas atau membengkokkannya, karena cabang pohon itu adalah suatu pelanggaran

hak terhadap tetangga dan hanya bisa dihilangkan dengan salah satu tindakan tersebut,

karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan. Jika kedua belah pihak setuju dengan

shulh untuk membiarkan cabang pohon itu tetap tumbuh pada tempatnya, maka Pilihan ini

pun diperbolehkan, baik dengan memberikan kompensasi pada tetangganya, yang menurut

pendapat ulama paling kuat, atau dengan membagi buah dengan tetangga dari dahan

pohon yang memanjang ke tanah atau rumah tetangganya itu. Aturan yang berlaku untuk

dahan pohon itu pun berlaku pada balok kayu yang memanjang ke tanah atau rumah

tetangganya.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 97

Tidak boleh memiliki dalam property seseorang sesuatu yang sekiranya akan

membahayakan tetangganya, misalnya membangun kamar mandi, dapur, atau toko roti atau

kafe yang madaratnya akan berimbas pada tetangganya itu atau membangun suatu pabrik

yang suara bisingnya atau mesin pabriknya akan mengganggu tetangganya. Bahkan hanya

memasang jendela yang menghadap ke tetangga bisa merugikan tetangganya.

Terlebih lagi, jika ia dan tetangganya menggunakan tembok secara bersama, maka

ia diharamkan mengutak-atik tembok tersebut dengan membuat jendela atau menancapkan

pasak, kecuali dengan izin tetangganya. Ia juga tidak diperbolehkan memasang kayu di

tembok tersebut atau di tembok yang khusus milik tetangga, kecuali bila terpaksa. Artinya

bila tidak ada cara lain untuk membuat atap kecuali dengan cara itu, dan temboknya pun

kuat ketika dipasangi kayu, barulah ia boleh memasangnya. Ini berdasarkan hadits marfu’

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dimana Rasululllah ﷺ bersabda

“Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan

kayu di temboknya” Abu Hurairah kemudian berkata (kepada sahabahnya).

“Mengapa kalian terlihat menghindar dari aturan ini? Demi Allah, aku benar-benar

meriwayatkannya padamu.” (H.R Bukhori Muslim)

Hadits ini membuktikan bahwa kita tidak boleh melarang tetangga kita untuk

memasang kayu di temboknya. Jika dia tetap menolaknya, maka pihak berwenang berhak

untuk memaksa untuk menerimanya, karena ini adalah hak yang permanen dari seorang

tetangga.

Yang disebutkan di atas adalah beberapa aturan bertetangga, sedangkan aturan

mengenai penataan jalan berikut ini:

 Tidak dibolehkan menganggu orang lain di jalan umum, melainkan dia harus

menjaga jalan umum bersih dan menyingkirkan benda-benda berbahaya di tengah

jalan, karena perbuatan ini adalah sebagian dari iman sebagaimana sabda

Rasululllah ﷺ dalam haditsnya.

 Juga tidak dibolehkan membangun di atas tanahnya sendiri suatu bagian rumah atau

bangunan yang sekiranya akan menganggu orang lain, binatang atau kendaraan

yang lewat, misalnya membangun atap rumah (yang menutupi jalan umum)

sehingga menghalangi kendaraan atau binatang yang lewat atau menghalangi

barang bawaan mereka.

 Jangan memarkir di bahu jalan (baik jalan kecil maupun jalan raya), bagi yang

mengendarai kendaraan atau menunggangi hewan, karena ini akan membuat jalan

sempit dan menyebabkan kecelakaan.

 Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah berpendapat:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 98

“Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menjorokkan bagian apapun dari

bangunannya ke jalan umum kaum muslimin. Bahkan ia tidak boleh memplester

temboknya dengan tebal, kecuali jika tebal tembok itu seluruhnya berada dalam

batas tanahnya.”

 Selain itu tidak dibolehkan pula melakukan beberapa kegiatan tertentu di jalan

umum, seperti menanam, membangun, menggali, meletakkan kayu bakar,

menyembelih hewan atau membuang sampah dan sejenisnya, yang sekiranya akan

membahayakan orang yang lewat. Petugas kotapraja harus mencegah tindakan-

tindakan seperti itu dan menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang

melanggarnya, karena banyak orang yang mengabaikan hal-hal semacam ini.

Sebagian orang sengaja mengunakan bahu jalan demi kepentingan diri mereka

sendiri; mereka menggunakan bahu jalan untuk memarkir kendaraan mereka,

meletakkan material bangunan seperti batu bata, besi atau semen, menggali jalan,

dan melakukan tindakan mengganggu lainnya. Yang lainnya membuang benda

berbahaya seperti sisa makanan, sampah atau kotoran dari pasar tanpa

mempedulikan bahaya bagi Muslim lainnya. Semua tindakan ini dilarang oleh Allah

dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya.

“Dan orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa kesalahan

yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul

kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S:Al-Ahzab:58)

Rasululllah ﷺ pun bersabda:

“Muslim sejati ialah bila kaum Muslimin selamat dari tangan dan lisannya”

Terlebih lagi, Rasululllah ﷺ pun bersabda:

“Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan “laa

ilaaha illallah” sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari

jalan; dan rasa malu juga termasuk cabang iman”

Masih banyak hadits lain yang inti maknanya adalah Rasululllah ﷺ menekankan

umat Muslim untuk saling menghormati hak orang lain, dan menjauhi tindakan yang saling

merugikan satu sama lainnya. Bahkan salah satu hal yang paling membahayakan kaum

Muslimin adalah menempatkan rintangan atau penghalang di jalan yang mereka lalui.

Faqih: Seorang ahli hukum Islam.

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 99

Al-Bukhari (2463) [5/136] dan Muslim (4106) [6/48].

Al-Bukhari (10) [1/74] dan Muslim (161) [1/22].

Al-Bukhari (9) [1/72] dan Muslim (152) [1/195].

FIQH 102

BAB

Syuf’ah

Syuf’ah ditetapkan melalui Sunnah dan Allah pun telah mensyariatkannya sebagai

cara untuk mencegah keburukan dalam kemitraan atau kerjasama.

Ulama besar, Ibnul Qayyim (rahimahullah) berpendapat:

“Di antara keindahan dan keadilan syari’at adalah adanya aturan syuf’ah. Karena

kebijakan syar’iat menghendaki dihilangkannya madarat dari mukallaf semampu

mungkin. Mengingat syarikat (bersekutu) biasanya menjadi sumber masalah, maka

solusinya terkadang lewat dibagikan atau lewat syuf’ah. Jika salah satu pemilik ingin

menjual bagiannya dengan imbalan, maka pemilik lainnya lebih berhak untuk

membelinya daripada orang lain. Dengan begitu sang partner tidak mendapat

masalah dan penjual pun tidak rugi sebab ia tetap memperoleh imbalan atas

miliknya. Jadi syuf’ah termasuk keadilan terbesar dan aturan terbaik yang sesuai

dengan akal sehat, fitrah dan kemaslahatan manusia.”

Dari sini, makar apapun yang bertujuan menggugurkan syuf’ah berarti menentang

nilai-nilai yang diperjuangkan oleh syariat tersebut.

Di masa Jahiliyah, hak syuf’ah telah dikenal. Bila seseorang hendak menjual rumah

atau kebunnya, ia akan didatangi tetangga, partner, dan temannya untuk membeli. Ia

kemudian mengutamakan sang partner dan menjadikannya pembeli pertama. Dari sinilah

istilah syuf’ah muncul, dan orang yang menuntutnya dinamakan syafi’.

Menurut Fuqaha syuf’ah artinya hak seorang partner untuk membeli bagian

sekutunya yang akan dijual kepada pihak lain dengan harga yang sama dengan yang

disepakati oleh pihak ketiga atau partner lainnya. Dengan demikian, pembeli harus mejual

bagian yang telah dia beli kepada yang mengajukan syuf’ah dengan harga yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Ini berdasarkan riwayat yang

dicatat oleh Imam Bukhori dari Jabir (Rahdiyallahu anhu)

“Nabi Muhammad ﷺ memberlakukan syuf’ah atas setiap (milik bersama) yang

belum dibagi. Jika pembatas telah dibuat dan jalan-jalan telah dialihkan, maka

syuf’ah tidak berlaku lagi”

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 101

Hadits di atas membuktikan bahwa rekan atau sekutu memiliki hak untuk

mensyuf’ah, dan syuf’ah hanya berlaku dan sah untuk properti yang tidak bergerak seperti

tanah dan rumah, namun tidak berlaku untuk benda seperti peralatan rumah tangga dan

binatang dan sejenisnya. Rasululllah ﷺ pun bersabda:

“Dia (sang pemilik property) tidak halal menjual bagiannya sampai hingga ia

memberitahu partnernya”

Hadits di atas membuktikan bahwa seseorang tidak dibolehkan untuk menjual

bagiannya (kepada orang lain selain rekannya itu) kecuali dia mengabarkan dulu kepada

rekannya tentang penjualan tersebut.

Ibnul Qayyim berpendapat mengenai hal ini:

“Haram bagi seorang partner menjual bagiannya hingga ia memberitahu partnernya.

Kalau ia menjual tanpa memberitahunya, maka partnernya lebih berhak terhadap

bagian tersebut. Namun jika sang partner mengizinkannya menjual dan

mengatakan: “aku tidak membutuhkannya”, maka ia tidak bisa lagi memintanya

setelah ia terjual. Inilah hukumnya menurut syariat tanpa ada yang menyangkal, dan

inilah kebenaran yang pasti.”

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa syuf’ah akan gugur bila digugurkan oleh

pemiliknya sebelum jual beli. Sedangkan pendapat kedua –yaitu pendapat jumhur ulama-

mengatakan bahwa syuf’ah tidak gugur dengan cara itu, yakni tidak gugur dengan sekadar

izin partner untuk menjualnya. Wallahu a’lam.

Syuf’ah adalah hak yang diakui syariat dan harus dihargai. Dan tidak boleh

digugurkan secara licik sebab syuf’ah disyariatkan untuk menghindari mudharat dari

seorang sekutu. Jika syuf’ah digugurkan secara licik, maka dia akan terkena mudharat. Dan

ini melanggar hak yang syar’i tersebut. Imam Ahmad berpendapat mengenai hal ini:

“Tidak boleh menggunakan makar apapun untuk membatalkan syuf’ah atau

membatalkan hak seorang muslim lainnya. Karena Rasululllah ﷺ, bersabda:

“Janganlah kalian mengikuti kaum Yahudi, dengan melanggar apa yang diharamkan

Allah dengan cara kotor”

Salah satu cara kotor yang digunakan untuk membatalkan syuf’ah ialah

menampakkan bahwa ia seolah-olah menghibahkan miliknya kepada orang lain, padahal

sebenarnya ia menjualnya ke orang tersebut. Cara kotor lainnya ialah dengan berpura-pura

menaikkan harga atas partnernya hingga ia tidak mampu membeli bagian tersebut.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat mengenai hal ini:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 102

“Berbagai macam tipu daya yang sering dijumpai guna menggugurkan syuf’ah

adalah batil hukumnya. Hakikat suatu transaksi tidak akan berubah dengan

berubahnya ungkapan yang digunakan”

Objek syuf’ah adalah tanah yang belum dikavling (dibagi-bagi), termasuk segala

yang ada di atas tanah tersebut baik berupa tanaman maupun bangunan. Jika sepetak

tanah telah dikavling namun fasilitas yang menyertainya dimiliki secara bersama oleh para

tetangga, seperti jalan, air, dan semisalnya; maka syuf’ah tetap berlaku menurut pendapat

yang paling shahih. Hal ini berdasarkan mafhum hadits Nabi yang mengatakan:

“Jika batas-batas telah dibikin dan jalan-jalan dialihkan maka syuf’ah tidak berlaku

lagi.”

Hadits ini menerangkan bahwa syuf’ah sah dan berlaku pada objek yang belum

dibagi-bagi, sedangkan untuk objek-objek yang sudah jelas batasannya dan jalannya sudah

diatur, maka syuf’ah tidak berlaku, Ibnul Qayyim berpendapat:

“Ini adalah pendapat yang paling shahih tentang hak syuf’ah tetangga. Pendapat ini

adalah madzhab orang-orang Basrah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah, dan salah

satu pendapat dari dua pendapat yang dianut oleh mazhab Imam Ahmad”

Terlebih lagi, Syaikh Taqiyyud-Din berpendapat:

“Syuf’ah seorang tetangga yang merangkap partner berlaku pada setiap hak milik,

baik itu jalan, air dan sebagainya. Hal ini dinyatakan oleh imam Ahmad.”

Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu ‘Aqil, Abu Muhammad dan lainnya. Bahkan al-

Haritsy mengatakan:

“Inilah pendapat yang harus diambil, dan pendapat ini telah menggabungkan

berbagai hadits yang ada. Sebab sekedar bertetangga tidak menyebabkan

berlakunya syuf’ah, kecuali bila jalan dan fasilitas lainnya dipakai bersama. Hal ini

karena syuf’ah disyariatkan untuk menghindari mudharat, dan mudharat biasanya

baru timbul bila fasilitas tersebut dipakai secara bersama.”

Syuf’ah hanya berlaku jika dipakai segera setelah sang partner mengetahui

terjadinya penjualan. Jika ia tidak segera meminta syuf’ah setelah mengetahuinya, maka

syuf’ah itu gugur. Namun jika ia tidak tahu jual beli tersebut, dia tetap memiliki syuf’ah

meskipun telah berlalu sekian tahun. Ibn Hurairah berpendapat mengenai ini:

Bab 1: Transaksi Perdagangan

Islamic Online University 103

“..Mereka (para ulama Muslim) sepakat bahwa jika sang partner tidak hadir saat

terjadi transaksi, maka ia berhak meminta syuf’ah setelah datang.”

Jika ada beberapa sekutu, maka mereka berhak untuk meminta syuf’ah menurut

bagian-bagian yang mereka miliki dari seluruh properti tersebut, karena mereka berhak

mendapatkan syuf’ah berdasarkan bagian dalam kepemilikan mereka. Jika seorang sekutu

menyerahkan hak syuf’ahnya, maka rekan lainnya harus membeli bagian properti yang

tersisa atau membebaskannya juga, karena jika hanya mengambil sebagian dari properti

akan merugikan pembeli, dan madarat atau kerugian tidak bisa dihilangkan dengan madarat

lagi.

Lihat: "I'lam Muwaqqi'in" [2/119].

Al-Bukhari (2214) [4/515] dan Muslim (4104) [6/46].

Muslim (4103) [6/46].

Lihat: "I'lam Muwaqqi'in" [2 / 121-207].

diriwayatkan oleh Ibn Battah.

Lihat: "I'lam Muwaqqi'in" [3/299].

Lihat: "Majmu'ul Fatawa" (30/286).

FIQH 102

II. PERSERIKATAN

BAB

Jenis-Jenis Perserikatan

Perhatian harus dicurahkan pada perserikatan dan hukum-hukumnya, mengingat

perserikatan atau kemitraan sangat umum di masa sekarang. Berserikat dalam

perdagangan dan semisalnya masih terus dilakukan mannusia. Hal ini termasuk bentuk

tolong-menolong dalam mencari kemaslahatan, mengembangkan dan menginvestasikan

uang, serta tukar menukar pengalaman.

Jadi, perserikatan dalam perdagangan dan semisalnya diperbolehkan menurut

Qur’an dan Sunnah, sebagaimana firman Allah:

“..Dan sesungguhnya, kebanyakan orang-orang yang berserikat itu, sebagian

dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lainnya.” (QS. Sad: 24)

Dalam ayat ini, kata ”orang-orang yang berserikat” ialah mereka yang ber-syarikah.

Ayat suci Qur’an ini membuktikan dibolehkannya kemitraan dan tidak dibolehkannya

menzalimi satu sama lain.

Dalil dibolehkannya ber-syarikah juga dinyatakan dalam Sunnah, sebagaimana

sabda Rasululllah ﷺ:

“Allah Yang Maha Agung telah berkata: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang

yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap yang

lainnya dan apabila mereka berkhianat, Aku keluar dari mereka”

Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya syarikah bagi manusia dan mendorong

mereka untuk melakukannya asalkan mereka tidak saling berkhianat atau curang satu sama

lainnya. Hal ini karena syarikah merupakan bentuk tolong-menolong, sebagaimana sabda

Rasululllah ﷺ:

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudara

(Muslim) nya”

Seseorang harus memilih orang yang hartanya diperoleh dengan cara yang halal jika

ingin berkongsi dengannya. Selain itu, dia harus menjauhi orang-orang yang hartanya baik

seluruhnya atau sebagiannya diperoleh dengan cara yang haram. Seorang Muslim boleh

Bab 2: Perserikatan FIQIH 102

Islamic Online University 105

berkongsi dengan orang kafir selama orang kafir itu tidak diberikan wewenang penuh untuk

menjalankan bisnisnya sendiri. Yaitu syarikah mereka harus di bawah pengawasan mitra

Muslim sehingga mitra yang kafir tidak terlibat dalam riba

atau perkara terlarang lainnya,

dengan memanfaatkan ketiadaan pengawasan rekan Muslimnya.

Perserikatan terbagi menjadi dua: Syarikah dalam hak milik/ properti dan syarikah

dalam transaksi. Bagian syarikah yang pertama intinya berbagi kepemilikan atas real estate,

pabrik, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan syarikah yang kedua melibatkan bekerja

sama dalam menjalankan bisnis, misalnya bekerjasama dalam penjualan, pembelian,

penyewaan dan sebagainya. Bisa diwujudkan dalam bentuk bekerjasama dalam modal dan

kerja, atau kerjasama dalam kerja namun tidak dalam modal.

Perserikatan dalam kontrak (transaksional) terdiri dari lima jenis:

1. Serikat al-‘inan. Perkongsian ini melibatkan kesetaraan dalam modal dan kerja

2. Serikat mudarabah. Perserikatan ini merujuk pada syarikah yang salah satunya

adalah mitra pasif yang menyediakan modal, yang satu lagi mitra aktif yang

menjalankan bisnis.

3. Serikat al-wujuh (berdasarkan reputasi). Perserikatan ini merupakan kerjasama

dalam perdagangan yang berdasarkan reputasi seseorang, tanpa melibatkan modal.

4. Serikat manual atau usaha (al-abdan): Perserikatan ini mengacu pada dua mitra

yang saling berbagi apapun hasil usaha yang telah mereka upayakan dan bukan dari

modal mereka.

5. Serikat al-mufawadhah (komprehensif): Ini mengacu pada semua jenis syarikah yang

disebutkan di atas, al-‘inan, mudarabah, al-wujuuh, al-abdan. Dalam jenis syarikah

ini, semua pihak sepakat untuk menyerahkan kuasa pada pihak lain untuk mengelola

modal dan kerja secara bebas.

Abu Dawud (3383) [3/438].

Muslim (6793) [9/23].

Riba: Sebuah istilah yang mencakup bunga dan tambahan pokok pinjaman.

FIQH 102

BAB

‘Inan

Perserikatan ini menerapkan prinsip kesetaraan antara dua rekan, baik dalam hal

modal maupun kerja; mereka sama-sama berpartisipasi dalam bisnis. Makna sebenarnya

dari jenis syarikah ini adalah dua rekan yang memberikan modal yang sama pada suatu

bisnis yang kemudian disatukan dalam satu kesatuan modal. Keduanya mungkin bekerja

bersama dalam investasi atau mungkin salah satu dari mereka menjalankan bisnis sehingga

mengambil laba lebih dari yang lain.

Jenis syarikah kooperatif atau ‘inan ini diperbolehkan menurut ijma para ulama,

seperti yang dilansir oleh Ibdul Mundhir (rahimahullah). Akan tetapi, sebagian ulama

berbeda pendapat mengenai beberapa syarat syarikah ini.

Transaksi yang dilakukan masing-masing sekutu dalam syarikah atas modal

bersama hukumnya sah. Ia ibarat pemilik bila menggunakan modal pribadinya atau wakil

bila menggunakan modal rekannya. Sebab istilah “syarikah” disini maksudnya setiap rekan

terlibat dalam bisnis atas nama orang lain tanpa memerlukan izin.

Para ulama sepakat dibolehkannya modal dalam syarikah berupa emas atau perak,

karena manusia telah melakukannya sejak zaman Rasulullah ﷺ sampai sekarang tanpa ada

penolakan sama sekali. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah boleh

menjadikan modal berupa barang untuk jenis syarikah ini (dan bukan uang, emas dan

perak). Sebagian ulama berpendapat tidak boleh karena nilai barang dari salah seorang

rekan dalam bisnis tersebut bisa naik sebelum dijual, sedangkan nilai barang milik rekan

lainnya tidak, dengan demikian kedua rekan tersebut berbagi keuntungan dari kenaikan

harga barang salah satu rekannya. Ulama lain berpendapat boleh menggunakan barang

sebagai modal bisnis dalam jenis syarikah ini, dan ini adalah pendapat yang paling shahih.

Alasannya adalah dasar dari syarikah ini, kedua rekan bisa mengelola dana mereka dengan

bebas, dan mereka akan berbagi penghasilan berapapun yang mereka peroleh dari bisnis

mereka, dan prinsip ini berlaku untuk uang maupun barang.

Salah satu syarat sah syarikah inan yaitu masing-masing partner harus

mensyaratkan nisbah keuntungan tertentu, misalnya sepertiga atau seperempat dan

seterusnya. Hal ini karena keuntungan dari patungan dimiliki secara bersama dan bagian

masing-masing tidak dapat dibedakan kecuali dengan persyaratan dan penentuan tersebut.

Bab 2: Perserikatan FIQIH 102

Islamic Online University 107

Kalau nisbah masing-masingnya tidak diketahui atau salah satunya mensyaratkan

keuntungan tertentu dalam nominal, waktu tertentu atau penjualan tertentu maka patungan

dalam semua bentuk ini tidak sah. Sebab orang tersebut bisa jadi akan mengeruk untung

sendirian atau bahkan tidak untung sama sekali. Atau bias juga perniagaan tersebut hanya

untung dalam penjualan yang ditentukan itu saja. Tentunya, ini semua memicu perselisihan

karena salah satu partner mendapatkan keuntungan sedang yang lain tidak.

Hal-hal ini termasuk yang dilarang syariat, mengingat misi syariat ialah

menghindarkan spekulasi dan kerugian

FIQH 102

BAB

Mudarabah

Pengertian secara hukum dari persekutuan muadarabah ini artinya menyerahkan

harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya, dengan mendapat sebagian dari

keuntungannya, sebagaimana firman Allah:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia

Allah, dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah.” (QS. Muzammil:

20)

Ayat tersebut menerangkan tentang perintah mencari rizki Allah melalui

perdagangan dan berjihad di jalan Allah.

Menurut ijma para ulama, mudhaarabah diperbolehkan. Terlebih lagi karena jenis

syarikah ini telah lama dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan mendapatkan

persetujuan beliau. Telah diriwayatkan bahwa mudhaarabah ini telah dipraktikan oleh Umar

Ibnul Khatab, Utsman bin Affan, Ali Ibn Abu Thalib, Ibnu Mas’ud dan para perawi hadits, dan

tidak ada satupun sahabah yang tidak menyelisihi mereka.

Hikmah dibolehkannya mudarabah adalah adanya keperluan manusia, karena uang

tidak akan bertambah kecuali bila dikelola lewat usaha dan perniagaan.

Ulama besar, Ibnul Qayyim berpendapat mengenai hal ini:

“Seorang mudhaarib (pengelola modal orang lain dalam mudhaarabah) bertindak

sebagai pemegang amanah, wakil, buruh, sekaligus rekan. Dia selaku pemegang

amanah ketika menerima modal, lalu wakil saat menggunakannya, kemudian buruh

saat menerjuni usaha yang digelutinya, dan partner ketika mendapat keuntungan

dari usaha itu

. Agar mudharabah menjadi sah, syaratnya bagian pengelola harus

ditentukan. Karena dia baru berhak mendapat bagiannya bila disyaratkan

sebelumnya.”

Ibnul Mudhir pun berpendapat:

“Para ulama sepakat bahwa pengelola harus mensyaratkan kepada pemodal bahwa

ia mendapat sepertiga, setengah atau nisbah tertentu dari keuntungan usahanya

sesuai yang disepakati. Dengan catatan nisbahnya jelas dan umum. Jika ia

Bab 2: Perserikatan FIQIH 102

Islamic Online University 109

mensyaratkan seluruh keuntungan, atau menyebut nominal tertentu, atau bagian

yang tidak jelas, maka rusaklah mudharabah tersebut.”

Bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh mudharib bergantung pada

kesepakatan antara keduanya (antara pengelola dan investor). Oleh sebab itu, jika pemilik

modal meminta karyawannya untuk berdagang dengan uangnya serta memberi tahu dia

bahwa mereka berdua akan berbagi keuntungan, maka keuntungan harus dibagi rata di

antara keduanya. Terlebih lagi, pemilik modal boleh menetapkan bahwa dia akan

mendapatkan bagian keuntungan, misalnya ¾ atau 1/3 dari keuntungan. Hal ini karena jika

keuntungan sudah diketahui di awal, maka masing-masing pihak akan mendapatkan bagian

keuntungan sesuai yang ditetapkan tadi. Dengan kata lain, jika bagian keuntungan dari

salah satu pihak sudah diperjelas, maka bagian untuk pihak lainnya juga akan diketahui.

Jika kedua pihak berselisih tentang kepemilikan bagian yang dipersyaratkan itu,

maka ia adalah milik pengelola. Ini karena pengelola berhak mendapatkan keuntungan

karena kerjanya. Sedangkan kerja itu bisa sedikit bisa banyak. Jadi ia mungkin

mensyaratkan sedikit karena kerjanya sedikit dan mensyaratkan banyak jika kerjanya

banyak. Atau penentuan tersebut berbeda karena perbedaan keahlian antara satu pengelola

dengan pengelola lainnya. Sebab bagian pengelola diukur dengan kualitas atau kuantitas

pekerjaannya. Lain halnya dengan pemodal, bukan karena syarat tertentu.

Jika syarikah mudarabah dibatalkan, maka keuntungan menjadi milik pemilik modal,

karena itu merupakan pertambahan dari hartanya. Sedangkan pengelola akan mendapatkan

upah standar yang berlaku untuk orang seperti dia sebab dia hanya berhak mendapatkan

keuntungan bila disyaratkan dan syarat tersebut rusak karena mudhaarabahnya rusak.

Mudhaarabah sah dilakukan untuk sementara dalam waktu tertentu, seperti bila

pemodal menetapkan syarikah mudarabah dengan rekan bisnisnya selama satu tahun.

Kemitraan mudarabah ini pun boleh ditetapkan berdasarkan kondisi yang akan datang.

Sebagai gambaran, pemilik modal boleh menentukan bulan tertentu bagi pengelola untuk

mulai menggunakan uang pemodal untuk berbisnis. Dia juga boleh meminta pengelola untuk

menggunakan uangnya dalam berbisnis setelah pengelola tersebut mendapatkan sejumlah

uang dari pihak tertentu atau yang lainnya. Hal ini karena syarikah mudhaarabah merupakan

izin atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola yang

dipercaya, jadi bisa dikaitkan dengan syarat masa depan.

Di sisi lain, pengelola dalam syarikah mudarabah ini tidak boleh bekerja sebagai

partner untuk pemilik modal lainnya, jika akan memberikan pengaruh negatif bagi rekannya

yang pertama. Sebagai contoh uang dari rekan barunya bisa sangat banyak sehingga

menyita seluruh waktunya, dengan cara demikian malah akan memberikan akibat buruk

bagi kepentingan rekan pertamanya. Atau sebaliknya, modal rekannya yang pertama bisa

Bab 2: Perserikatan FIQIH 102

Islamic Online University 110

begitu banyak dan menyita seluruh waktunya, sehingga modal dari rekannya yang baru

dilibatkan dalam syarikah ini, maka bisa jadi modalnya tidak mendapatkan perhatian yang

sama dengan modal rekan pertamanya. Namun, pengelola boleh mengelola modal rekan

lainnya, jika rekan pertamanya memberikan izin padanya dan tidak merugikan rekan

pertamanya.

Dalam kaitan dengan persoalan ini, jika pengelola nekat mengembangkan modal

pihak lain tanpa izin dari rekan pertama, lalu menimbulkan kerugian pada kepentingan rekan

pertama, maka pengelola harus mengambil bagian keuntungannya yang dihasilkan melalui

syarikah mudarabah dengan rekan kedua lalu menambahkannya pada syarikah yang

pertama. Setelah itu, keuntungan total bisa dibagi antara dia dan rekan pertama menurut

syarat-syarat yang sebelumnya telah ditetapkan. Hal ini karena manfaat yang diberikan

pengelola dalam mudhaarabah kedua seharusnya dijalankan dalam syarikah yang pertama.

Seorang mudharib tidak boleh memakai uang syarikah untuk keperluan peribadi,

baik untuk biaya perjalanan atau untuk keperluan lainnya, kecuali sebelumnya telah

ditetapkan. Sebab fungsi pengelola ialah mengembangkan uang dengan imbalan sebagian

keuntungannya. Karenanya ia tidak berhak mendapatkan lebih dari itu kecuali dengan

syarat. Pembelanjaan ini hanya boleh dilakukan jika sebelumnya telah disetujui oleh pemilik

modal atau tradisi yang berlaku membolehkan hal-hal seperti ini, maka pengelola boleh

melakukannya.

Keuntungan tidak boleh dibagi-bagi selama syarikah mudhaarabah masih berjalan,

kecuali kedua belah pihak menyetujuinya. Ini karena keuntungan adalah alat untuk

melindungi modal; keuntungan digunakan untuk menutupi kerugian tak terduga selama

syarikah berlangsung. Sehingga jika keuntungan dibagikan selama syarikah masih berjalan,

maka menjadi tidak mungkin menutupi kerugian yang tak terduga. Singkatnya, laba adalah

suatu cara untuk menyimpan modal, sehingga karyawan tidak punya hak untuk mengklaim

keuntungan kecuali setelah balik modal sepenuhnya.

Berhubung seorang karyawan adalah wakil dalam usaha, maka dia harus bertakwa

kepada Allah atas yang diamanahkan padanya serta harus dipercayai tentang klaim

apapun, baik rugi maupun kerusakan yang tampak pada properti mereka. Dia juga harus

dipercayai tentang segala hal yang diklaim telah dibeli untuk dirinya sendiri dan bukan untuk

usaha, atau sebaliknya, karena dia memang orang yang sejak awal dipercaya karena hal itu,

dan Allah Maha Mengetahui.

Lihat catatan kaki di Ar-Rawd Al-Murbi'[5/253].

Lihat: "Kitab Al-Ijma'" (hal.58).

FIQH 102

BAB

Syarikah Wujuh, Al-Abdan, dan Mufaawadhah

Pertama: Kemitraan Wujuh

Ini adalah syarikah yang dilakukan dua rekan atau lebih tanpa modal. Masing-masing

menggunakan nama baik, reputasi dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Lalu

dengan modal kepercayaan ini mereka melakukan transaksi jual beli dan membagi laba

yang diperoleh sesuai nisbah yang disyaratkan masing-masing. Hal ini berdasarkan sabda

Rasululllah ﷺ:

“Kaum Muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka”

Syarikah ini mirip dengan syarikah ‘inan, sehingga aturan yang sama pun diterapkan.

Masing-masing rekan dinilai sebagai wakil yang ditunjuk oleh rekan lainnya, karena syarikah

ini tergolong kerjasama dalam perwakilan (wakalah) dan penjaminan (kafalah.)

Bagian kepemilikan tiap rekan harus diperjelas berdasarkan kesepakatan kerjasama

mereka, apakah pembagiannya sama, lebih besar atau lebih kecil. Selain itu, masing-

masing harus menanggung kerugian sesuai bagian kepemilikannya dalam syarikah tersebut;

jika seseorang memiliki bagian setengah, maka dia harus menanggung setengah dari total

kerugian, dan seterusnya. Sama halnya dengan pembagian laba, tiap rekan dibagi sesuai

dengan kesepakatan sebelumnya, baik itu separuh, seperempat atau sepertiga dari total

laba. Alasan di balik pembagian seperti ini karena salah satu dari mereka bisa saja lebih

dipercaya dan lebih dikenal baik dibandingkan pedagang lainnya, atau lebih ahli daripada

pedagang lainnya. Terlebih lagi kerja atau jenis tugas yang mereka lakukan bisa berbeda

dibanding yang lainnya, sehingga salah satu dari mereka berhak mendapat bagi hasil yang

lebih besar dibanding yang lainnya. Dalam kasus demikian, mereka harus sepakat dan taat

pada syarat-syarat yang telah mereka tetapkan.

Kedua: Kemitraan al-abdan (usaha)

Dalam syarikah ini masing-masing orang berbagi hasil dari apapun yang mereka

peroleh dari usaha mereka. Karena ber-syarikah ini didasarkan kinerja mereka untuk

memperoleh penghasilan, lalu mereka berbagi keuntungan, berapapun jumlahnya.

Dalil hukum dibolehkannya syarikah jenis ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Ibn Mas’ud (Radhiyallahu anhu) yang berkata:

Bab 2: Perserikatan FIQIH 102

Islamic Online University 112

“Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yassir dan Sa’ad bin Abi Waqash atas

harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan,

sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun.” (H.R Abu Dawud, Abu Nasai

dan perawi hadits lainnya)

Imam Ahmad mengomentari hadits ini dengan menyatakan:

Rasululllah ﷺ lantas membagi kedua tawanan itu untuk mereka bertiga. Hal ini

menunjukkan bahwa patungan atas apa yang dihasilkan badan hukumnya boleh.

Segera setelah setiap rekan bisnis menyepakati syarikah ini; maka kerja yang

diterima oleh salah satu dari mereka menjadi wajib diterima oleh rekan-rekan lainnya. Yang

artinya, masing-masing wajib memenuhi apapun yang diterima oleh rekan yang lainnya,

sebagai konsekuensi syarikah ini.

Perserikatan al-abdaan ini sah meski profesi semua rekan dalam syarikah ini

berbeda-beda. Sebagai contoh, boleh membuat syarikah al-abdaan antara penjahit dengan

pandai besi dan sebagainya. Setiap rekan berhak menuntut upah atas pekerjaan yang

diterimanya atau yang diterima rekannya. Selain itu, dalam kasus mereka menyewakan

suatu tempat, maka penyewa tempat itu boleh membayar uang sewa kepada siapa saja di

antara mereka. Hal ini karena masing-masing dianggap sebagai wakil dari yang lainnya,

sehingga mereka berbagi tangungjawab atau tugas apapun yang harus dilaksanakan dalam

syarikah ini.

Jenis syarikah ini pun sah dalam pekerjaan yang halal, misalnya memotong kayu

bakar, memetik buah dari pegunungan dan menambang dan sebagainya.

Jika salah satu rekan dalam syarikah ini jatuh sakit, maka perolehan laba yang

dihasilkan oleh yang lainnya tetap harus dibagi rata diantara mereka. Aturan ini didukung

oleh hadits yang disebutkan di atas tentang Sa’ad, Ammar dan Ibnu Mas’ud yang membuat

syarikah al-abdan, Sa’ad membawa dua tawanan sedangkan yang lainnya tidak membawa

apapun, lalu Rasululllah ﷺ membuat mereka berbagi kepemilikan atas dua tawanan

tersebut. Berkaitan dengan persoalan ini, jika rekan yang sehat menuntut rekan yang sakit

untuk menunjuk karyawan pengganti, maka rekan yang sedang sakit wajib menyetujuinya.

Hal ini karena syarikah mereka berdasarkan kerja nyata dari masing-masing pihak.

Sehingga, jika salah satu dari mereka tidak mampu bekerja, dia harus menunjuk orang lain

untuk menggantikan posisi dan tugasnya untuk menjaga keabsahan kesepakatan syarikah

mereka. Oleh sebab itu, jika rekan yang tengah jatuh sakit menolak untuk menunjuk

seseorang sebagai penggantinya, maka rekannya yang sehat bisa membatalkan kontrak

syarikah mereka.

Bab 2: Perserikatan FIQIH 102

Islamic Online University 113

Dalam syarikah al-abdaan ini, jika pemilik hewan tunggangan atau kendaraan

bekerja sama untuk mengantarkan penumpang dengan catatan apa yang mereka peroleh

menjadi milik bersama, maka hal itu sah (boleh). Sebab ini merupakan bentuk mencari

penghasilan. Selain itu ia juga boleh menyerahkan hewan tunggangan atau kendarannya

tersebut kepada orang yang menggunakannya untuk bekerja, lalu uang yang dihasilkan

menjadi milik berdua. Bila ada tiga orang bersyarikah lalu salah satu menyerahkan hewa,

yang kedua menyerahkan alat, sedangkan yang ketiga mengelola, kemudian hasilnya

mereka bagi tiga, maka hal itu juga sah. Patungan yang dilakukan oleh para makelar juga

sah jika mereka sama-sama menawarkan barang dan mencari pelanggan. Lalu

keuntungannya mereka bagi.

Yang Ketiga: Syarikah Mufaawadhah

Ini adalah jenis syarikah dimana masing-masing rekan memberikan wewenang

kepada rekan lainnya untuk mengelola modal dan tugas mereka secara bebas. Kemitraan

jenis ini adalah gabungan semua jenis syarikah yang disebutkan di atas; ‘inan, wujuh, al-

abdaan dan mudarabah. Selain itu, syarikah ini melibatkan prinsip bahwa tiap rekan boleh

berbagi apapun yang mereka miliki dan yang mereka pinjam.

Jenis syarikah yang komprehensif ini juga diperbolehkan dalam Islam, karena ia

terdiri dari semua jenis syarikah yang diperbolehkan, maka jika digabung menjadi

diperbolehkan juga.

Berkaitan dengan jenis syarikah ini, keuntungan yang diperoleh harus dibagikan

sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang mereka buat. Sedangkan untuk kerugian,

harus dibagi sesuai kadar kepemilikan masing-masing atas usaha tersebut.

Demikianlah, hukum Islam (sya’riah) memberi kelonggaran dalam urusan mencari

nafkah pada batas-batas yang dibolehkan. Ia membolehkan manusia untuk bekerja

sendirian maupun bersama orang lain. Syariat Islam memperlakukan mereka sesuai dengan

syarat-syarat mereka sepakati selama tidak bersifat zhalim atau haram. Dengan demikian

menjadi jelaslah bahwa syariat Islam senantiasa relevan kapan saja dan dimana saja.

Akhir kata, kita memohon kepada Allah agar memudahkan kita mentaa’ti syari’ah ini

dan menolong kita mengikuti jalan ini, karena Dia Maha Mendengar dan Maha Mengijabahi.

Abu Dawud (3594) [4/16]. Lihat juga At-Tirmidzi (1352) [3/634].

Abu Dawud (3388) [3/440], An-Nasa'i (3947) [4/67] dan Ibn Majah (2288) [3/79].

FIQH 102

III. MUZARA’AH, MUSAQAH

DAN SEWA-MENYEWA

BAB

Muzara’ah dan Musaqah

Muzara’ah dan musaqah adalah dua sistem dalam melakukan transaksi pertanian

yang telah lama dipraktikan oleh manusia sejak jaman kuno karena adanya kebutuhan.

Seseorang mungkin memiliki sejumlah pohon yang tidak bisa mereka pelihara atau

gunakan. Sementara yang lainnya punya kemampuan untuk mengolah lahan namun dia

tidak punya tanah maupun pohon. Oleh sebab itu, kedua sistem tersebut; muzara’ah dan

musaqah diperbolehkan demi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, sama halnya

dengan semua jenis transaksi Islami lainnya, kedua sistem ini pun berdasarkan pada

keadilan, perolehan manfaat, dan mencegah mudharat

Musaqah

Para faqih mendefinisikan musaqah sebagai memberikan pohon atau benih beserta

lahan untuk digarap kepada seseorang untuk digarap, diairi, dan pemeliharaan lainnya

sampai semua pohon tersebut berbuah. Kemudian petani penggarap diberikan bagian dari

buah tanaman tersebut, dari bagian tanah yang tidak ditentukan, sedangkan sisanya

menjadi milik pemilik.

Muzara’ah

Muzara’ah didefiniskan sebagai memberikan lahan kepada seseorang untuk digarap

atau memberikan lahan beserta benihnya untuk digarap dan dipelihara sebagai imbalannya,

petani penggarap akan diberikan bagian dari hasil panen yang sudah ditentukan, dari lahan

yang belum ditentukan, sedang sisanya untuk pemilik tanah.

Bagian dari panen yang telah dipersyaratkan dalam muzara’ah dan musaqah

menjadi hak pemilik lahan sedangkan sisanya adalah milik petani penggarap.

Dalil dibolehkannya muzara’ah dan musaqah sudah jelas dinyatakan dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Ibn Umar (Rahdiyallahu anhu) yang menyatakan:

“Bahwasanya Rasululllah ﷺ bekerja sama dengan Yahudi Khaybar dengan

mendapat setengah bagian dari hasil pertaniannya, baik berupa buah maupun

tanaman”

Selain itu Imam Muslim pun meriwayatkan:

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 115

“Rasululllah ﷺ mengembalikan kepada Yahudi Khaybar pohon kurma Khaybar dan

lahan khaybar mereka dengan syarat mereka menggarapnya dengan kekayaan

mereka sendiri (benih, dll) dengan imbalan setengah dari hasil panen.”

Imam Ahmad juga meriwayatkan:

“Rasululllah ﷺ memberikan kepada penduduk Khaybar pohon kurma dan lahan

khaybar dengan syarat mereka memberikan setengah dari hasil panen (kepada

kaum muslimin).”

Ulama besar, Ibnul Qayyim berpendapat:

“Dari kisah Khaybar, terdapat dalil atas dibolehkannya musaqah dan muzara’ah,

dengan imbalan sebagian dari hasilnya, baik berupa buah maupun tanaman. Sebab

Rasululllah ﷺ bermuamalah dengan warga Khaybar (dengan muzaqah dan

muzara’ah). Hal ini berlangsung hingga beliau wafat, tanpa pernah menghapus

hukumnya sama sekali. Bahkan hal ini juga terus dilanjutkan oleh Khulafaur

Rasyidin. Pun begitu, hal ini tidak termasuk bentuk sewa menyewa, tapi semisal

kerjasama atau persis seperti mudharabah.”

Al-Mufawwaq Ibn Qudamah pun menambahkan:

“Hal ini telah dipraktikkan secara masyhur oleh khulafaur rasyidin di masa

kekhalifahan mereka, tanpa ada yang mengingkari. Sehingga ia menjadi ijma.”

Dia pun menambahkan:

Tidak boleh menggubris pendapat yang bertentangan dengan hadits dan ijma.

Sebab kebanyakan pemilik kebun kurma dan tanaman tidak sanggup merawat

kebunnya dan mengairinya. Selain itu, mereka juga tidak mampu menyewa tukang

kebun untuk hal-hal tersebut. Padahal di sisi lain banyak yang tidak punya kebun

dan membutuhkan hasilnya. Karenanya diperbolehkannya hal ini merupakan solusi

untuk menutup hajat kedua belah pihak dan mewujudkan maslahat mereka

berdua.”

Aturan untuk Musaqah

Para fuqaha berpendapat bahwa agar musaqah menjadi sah, maka pohon yang

ditanam harus menghasilkan buah yang bisa dimakan, jika pohon tersebut tidak berbuah,

atau buahnya tidak bisa dimakan, maka tidak sah karena tidak ada dalil yang mengaturnya.

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 116

Syarat sah musaqah yang lain adalah bagian untuk petani penggarap harus

ditentukan secara jelas dan menyeluruh, seperti sepertiga atau seperempat, baik sedikit

maupun banyak. Selain itu, tidak sah bila mereka menetapkan bahwa semua hasil panen

akan menjadi milik salah satu dari mereka, karena berarti hasil tersebut dimiliki secara

sepihak. Demikian pula tidak sah bila mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen,

misalnya 10 sa’a atau 20 sa’a, karena pohon-pohon buah itu mungkin tidak menghasilkan

buah lebih dari jumlah tersebut, sehingga seseorang mungkin akan mendapatkan semua

hasil panennya. Begitu pula jika sejumlah uang ditetapkan untuk salah satu pihak, ini pun

tidak sah, karena hasil panen untuk setiap musim panen pastinya tidak akan sama. Tidak

sah pula membagi bagian dengan mensyaratkan buah dari pohon tertentu, karena bisa jadi

pohon yang disyaratkan menghasilkan buah yang banyak dan pohon lainnya tidak

menghasilkan, sehingga hasil panen dimiliki sepihak. Atau mungkin justru pohon yang

disyaratkan tidak menghasilkan buah sama sekali, sehingga orang yang mensyaratkan

pohon tertentu tersebut akan kehilangan bagian dari hasil panen secara keseluruhan.

Dengan demikian, pembagian pohon seperti ini sangat beresiko dan bisa menimbulkan

kerugian.

Pendapat yang benar yang dianut mayoritas ulama yaitu musaqah adalah perjanjian

kerjasama yang mengikat yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali atas

kerelaan pihak lain. Serta harus ditentukan dalam kurun waktu yang jelas, meski untuk

waktu yang cukup lama, selama pohon-pohon itu masih tumbuh baik. Perjanjian ini mengikat

petani penggarap untuk melakukan semua perawatan dan pemeliharaan yang diperlukan

untuk menghasilkan panen yang bagus; seperti membajak, mengairi, menyiangi rumput,

mengawinkan pohon kurma, mengeringkan buah kurma, memperbaiki aliran sungai serta

menyalurkan air ke semua pohon dengan merata.

Pemilik pohon harus melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi aset

mereka, yaitu pohon, seperti menggali sumur (atau menyediakan sumber air), membangun

tembok dan sebagianya. Pemilik juga harus menyediakan segala material yang dibutuhkan

agar tanaman kuat dan sehat seperti pupuk dan sebagainya.

Aturan untuk Muzara’ah

Memberikan benih kepada petani penggarap dengan lahannya oleh pemilik lahan

bukan merupakan syarat sah muzara’ah. Dengan demikian, jika dia menyerahkan lahan

kepada petani penggarap untuk mengolah lahan menggunakan benih milik petani

penggarap, hal ini dibolehkan seperti yang dilakukan oleh sebagian Sahabah Rasul serta

orang-orang setelah mereka. Pendapat ini berdasarkan dalil disahkannya muzara’ah, yaitu

hadits yang menggambarkan Nabi Muhammad bekerjasama dengan Yahudi Khaybar dalam

sistem pertanian ini; Rasulullah ﷺ memberikan mereka tanah untuk digarap dengan syarat

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 117

setengah dari hasil panennya menjadi milik umat Muslim. Akan tetapi, tidak disebutkan

dalam hadits tersebut yang membuktikan bahwa penyediaan benih diwajibkan terhadap

kaum Muslimin waktu itu.

Imam Ibnul Qayyim (rahimahullah) berpendapat:

“Para ulama yang menetapkan bahwa para pemilik lahan harus menyediakan benih

beserta lahan (dalam sistem muzara’ah) mendasarkan pendapat mereka pada qiyas

mengenai syarikah mudarabah. Akan tetapi, analogi ini tidak hanya bertentangan

dengan Sunnah Rasul dan pendapat para sahabat, namun dinilai sebagai salah

satu qiyas yang paling buruk dan paling bathil. Hal ini karena modal dalam syarikah

mudarabah dikembalikan lagi kepada pemilik, lalu kedua belah pihak membagikan

laba di antara mereka. Lahan dalam sistem muzara’ah sama halnya dengan modal

dalam sistem syarikah mudarabah, karena keduanya (modal dan tanah) kembali

kepada pemilik mereka. Sedangkan benih, jika disediakan pemilih lahan tidak akan

kembali kepada pemilik lahan, namun hilang seperti hilangnya manfaat lahan.

Karenanya lebih tepat untuk diqiyaskan dengan sesuatu yang hilang daripada

diqiyaskan dengan sesuatu yang tetap ada.”

Dalil dibolehkannya muzara’ah dinyatakan dalam Sunnah yang mulia seperti

tersebut di atas. Kebutuhan akan muzara’ah juga menuntut dibolehkannya sistem ini, karena

banyak sekali orang yang memiliki lahan pertanian namun tidak bisa memeliharanya, dan di

sisi lain banyak juga orang yang bisa menggarap lahan pertanian namun tidak memiliki

lahan. Dengan demikian kebijaksanaan hukum Islam menyadari kebutuhan akan

dibolehkannya sistem muzara’ah ini guna memberikan manfata bagi kedua belah pihak,

yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan cara inilah, kerjasama untuk

mendapatkan manfaat dan mencegah kerusakan dan kerugian bisa diraih.

Syaikhul Islam, Ibn Taymiyah berpendapat:

“Muzara’ah lebih kuat dasarnya dari pada sewa-menyewa dan lebih dekat kepada

keadilan, karena dalam muzara’ah keduanya bersekutu dalam keuntungan maupun

kerugian”

Ibnul Qayyim pun berpendapat mengenai hal ini:

“Muzara’ah lebih jauh dari unsur kezaliman dan kerugian daripada sewa-menyewa,

karena dalam sewa-menyewa salah satu pihak sudah pasti mendapatkan

keuntungan. Sedangkan dalam muzara’ah apabila tanaman itu membuahkan hasil,

maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah, maka

mereka menanggung karugian bersama.”

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 118

Memberikan pembagian yang jelas bagi petani penggarap atau pemilik lahan adalah

syarat bagi keabsahan muzara’ah, dan pembagian yang ditentukan harus diketahui secara

jelas dari hasil panen, seperti sepertiga atau seperempat dari hasil panen. Hal ini karena

Rasulullah ﷺ memberikan lahan kepada Yahudi Khaybar untuk digarap dengan syarat

setengah hasil panen harus diberikan kepada Muslim.

Jika bagian untuk salah satu pihak sudah jelas, maka sisanya akan menjadi bagian

pihak lainnya, karena hasil panen itu adalah milik mereka, jika bagian salah satu pihak

sudah jelas, maka bagian untuk yang lainnya akan diketahui. Tidak sah jika menentukan

perolehan hasil panen dengan takaran tertentu, misalnya dengan sejumlah sa’a, atau

mensyaratkan bagian tanah tertentu untuk salah satu pihak. Pemilik lahan pun tidak boleh

mensyaratkan bahwa dia akan mengambil sejumlah pohon yang setara dengan jumlah

benih yang telah dia sediakan dan akan membagi sisa pohon yang ada di antara mereka

berdua. Hal ini karena lahan pertanian secara keseluruhan hanya bisa menghasilkan jumlah

pohon sesuai yang ditetapkan oleh pemilik, maka dalam kasus ini pemilik lahan akan

memperoleh semua pohon yang sudah tumbuh sedangkan petani penggarap tidak akan

mendapat bagian apapun. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika Rafi’ Ibn Khadij ditanya

tentang penyewaan lahan dengan pembyaran dinar dan dirham, dia berkata:

“Hal itu tidak mengapa. Dahulu di masa Rasulullah ﷺ orang-orang menyewakan

lahannya dengan imbalan hasil tanaman yang terletak dekat sungai, dekat saluran

air, atau dari tanaman tertentu. Maka pemilik lahan diuntungkan sedangkan

penyewanya bangkrut. Atau pemiliknya yang bangkrut dan penyewanya untung,

Orang-orang tidak menyewakan lahannya kecuali dengan cara seperti itu. Sebab

itulah nabi melarangnya, karena cara itu mengandung kemudharatan yang

mengakibatkan perselisihan dan memakan harta secara bathil. Adapun bila

dilakukan dengan jelas dan terjamin, maka tidak mengapa”

Hadits ini melarang muzara’ah dengan pemberian hasil yang bisa menyebabkan

bahaya atau perselisihan.

Ibnul Mundhir berpendapat mengenai ini:

“Ada sejumlah hadits dari Rafi’ bin Khudaij yang menunjukkan bahwa dilarangnya

hal itu ialah karena alasan tersebut, yaitu karena cara seperti itu telah biasa mereka

lakukan. Rafi’ mengatakan: Di masa rasulullah, kami menyewakan lahan dengan

syarat bahwa yang ini hasilnya untuk kami, sedangkan yang itu untuk mereka. Maka

terkadang yang ini menghasilkan sedangkan yang itu tidak menghasilkan.”

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 119

Al-Bukhari (2328) [5/14] dan Muslim (3939) [5/453].

Muslim (3943) [5/456].

Ibn Majah (2468) [3/174].

Lihat catatan kaki di Ar-Rawd Al-Murbi'[5/276].

Lihat: "Al-Mughni" (7/530).

Lihat: catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/289].

Lihat: "Majmu'ul-Fatawa" (28/85).

Lihat: catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" (28/5).

Muslim (3929) [5/449]. Lihat juga Al-Bukhari (2327) [5/13].

Al-Bukhari (2722) [5/396].

FIQH 102

BAB

Menyewakan Suatu Barang dan Memberi Upah Jasa

(Ijarah)

Sewa-menyewa sering dilakukan oleh manusia dalam berbagai keperluan dan

muamalah, baik sehari-hari, setiap bulan, maupun setahun sekali. Oleh karenanya perlu

sekali mengenali aturan-aturannya mengingat setiap muamalat yang dilakukan manusia di

berbagai tempat dan waktu pasti telah diatur oleh syariat Islam, sesuai dengan kaidah-

kaidah syar’i demi mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Ijarah artinya menyewakan sesuatu atau menyewa jasa orang lain dengan suatu

imbalan tertentu, sebagaimana firman Allah:

“Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”

(Q.S: Kahf: 77)

Para ahli fiqih mendefinisikan ijarah sebagai berikut: akad untuk mendapatkan

manfaat yang mubah dari barang yang sudah ada, atau belum ada tapi dijamin dengan sifat

tertentu, dalam waktu tertentu atau akad untuk melakukan pekerjaan tertentu, dengan upah

tertentu.

Pengertian umum di atas terdiri dari hampir semua syarat sah yang berlaku untuk

ijarah sekaligus jenis-jenisnya:

 Frase yang berbunyi “akad untuk mendapatkan manfaat” berarti menyewa budak

tidak termasuk dalam ijarah, karena ini lebih condong pada menjual dan bukan

menyewa atau mempekerjakan budak.

 Kata “mubah” berarti bukan manfaat yang diharamkan, sebagai contoh perzinaan.

 Frase “barang yang sudah ada” tidak termasuk manfaat atau kegunaan yang belum

pasti melalui ijarah, dalam kasus ini penyewaan menjadi tidak sah.

 Frase “mendapatkan manfaat yang mubah dari barang yang sudah ada, atau belum

ada… atau …untuk melakukan pekerjaan tertentu” mengindikasikan bahwa ijarah

terdiri dari dua jenis.

Pertama. Ijarah suatu barang yang sudah ada maupun yang dijamin dengan sifat

tertentu. Sebagai contoh menyewa suatu benda yang sudah diidentifikasi dengan

jelas, maka pemilik itu berkata: “Saya menyewakan rumah ini padamu”, sedangkan

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 121

contoh untuk yang dijamin dengan sifat tertentu: “Saya menyewakan sekawanan

binatang tunggangan dengan ciri sebagai berikut untuk tunggangan”

Kedua. Ijarah bisa juga mengupah seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu,

sebagai contoh, seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengantarkannya

ke suatu tempat atau membangun suatu benteng atau sejenisnya.

 Frase “dalam waktu tertentu” artinya waktu penyewaan harus jelas apakah itu satu

hari atau satu bulan dan sebagainya.

 Frase “dengan upah tertentu” artinya penting untuk menentukan ongkos sewa-

menyewa atau upah menyewa tenaga.

Dengan demikian semua syarat sah dari kedua jenis ijarah tersebut bisa disimpulkan

sebagai berikut:

 Penyewaan harus terkait dengan manfaat objek tersebut, dan bukan objek itu sendiri.

 Penggunaan harus halal

 Tujuan penggunaan harus diketahui.

 Jika objek yang disewakan belum diidentifikasi (di masa sekarang), maka harus

sesuai dengan deskripsi dari pemiliknya

 Periode penyewaan harus jelas.

 Pembayaran sewa harus jelas.

Ijarah yang sah diperbolehkan menurut Qur’an, Sunnah (tradisi Rasul) dan ijma

hukum.

Sebagaimana firman Allah Yang Maha Kuasa:

“..kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka

berikanlah kepada mereka upahnya.” (At-Talaq:6)

Selain itu, Allah pun berfirman:

“Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”

(Q.S: Kahf: 77)

Rasulullah ﷺ pun pernah menyewa seseorang untuk menunjukan jalan selama hijrah

dari Mekah ke Madinah.

Ibnul Mundhir menyatakan bahwa para pakar hukum Islam sepenuhnya sepakat

dengan dibolehkannya ijarah (menyewa suatu barang dan jasa seseorang).

Terlebih lagi karena ijarah diperlukan manusia, karena ada kebutuhan manusia akan

manfaat dari penyewaan barang sebesar kebutuhan atas barang sewaan itu sendiri.

Kita boleh menyewa seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu, misalnya

menjahit pakaian atau membangun dinding atau memandu seseorang menuju suatu tempat.

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 122

Hal ini dinyatakan dalam hadits dari Shahih Bukhori

bahwa Aisyah, istri Rasulullah ﷺ

(Radhiyallahu anha) meriwayatkan tentang hal ini dalam Hijrah Rasul dari Mekah ke

Madinah.

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar (Radhiyallahu anhu) mengupah Abdullah

Ibn Urayqit Al-Laythi, dia konon penunjuk jalan yang ahli.”

Tidak boleh menyewakan rumah, toko atau tempat lainnya untuk perbuatan dosa,

seperti menjual minuman keras atau benda-benda haram lainnya seperti rokok atau

membuat gambar, karena penyewaan ini berarti membantu perbuatan dosa.

Seorang penyewa boleh menyewakan barang yang telah dia sewa kepada orang lain

untuk digunakan, karena seorang penyewa dianggap sebagai pemilik sementara atas objek

yang telah dia sewa. Oleh sebab itu, dia diperbolehkan untuk menggunakannya sendiri atau

menyewakannya lagi pada orang lain. Dan tentunya, penyewa yang kedua boleh melakukan

hal yang sama seperti yang dilakukan oleh penyewa yang pertama terhadap objek sewaan

itu atau dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh, seorang penyewa rumah boleh

menyewakannya kepada penyewa lainnya selama penyewa kedua menempati rumah

sewaan itu atau untuk penggunaan yang dampak kerusakannya minimal. Akan tetapi, dia

tidak boleh menyewakan tempat untuk seseorang yang akan menggunakan tempat itu

sebagai pabrik atau laboratorium.

Tidak boleh mengupah orang untuk melaksanakan amal ibadah atau suatu amal

sholeh yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Misalnya saja melaksanakan ibadah

haji atas nama seseorang, atau mengumandangkan adzan atas nama orang lain. Hal ini

karena semua amal ibadah ini adalah amal ibadah yang harus dilakukan sendiri-sendiri

untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga menerima upah untuk melakukannya justru

jauh dari definisi ibadah. Namun dibolehkan menerima bantuan keuangan dari Badan Amal

dan Zakat Muslim untuk amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain, seperti

haji, adzan, memimpin sholat berjamaah, mengajarkan membaca Qur’an dan hukum Islam

(Fiqih), menjadi hakim atau mufti

. Menerima upah dalam kasus-kasus demikian bukan

merupakan suatu kompensasi, namun sebagai bantuan untuk melaksanakan amal ibadah.

Hal ini tidak membuat amal ibadah atau amal sholeh tersebut cacat serta tidak

mempengaruhi keikhlasan ibadah mereka.

Syakhul Islam Ibnu Taymiyah berpendapat:

“Para Fuqaha sepakat dengan adanya perbedaan antara menyewa pelaku ibadah

dengan dengan memberikan santunan kepadanya. Memberi santunan kepada

seorang mujahid, hakim, muadzin dan imam

masjid adalah dibolehkan tanpa ada

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 123

perbedaan pendapat. Adapun menyewa mereka tidak boleh menurut mayoritas

ulama.”

Ibn Taymiyah pun berpendapat:

“Uang yang diambil dari baitul maal bukanlah upah atau bayaran, tetapi santunan

untuk membantu orang dalam beribadah. Jika ada dari mereka yang beramal

karena Allah, ia akan mendapat pahala. Sedangkan apa yang diambilnya

merupakan santunan yang membantunya berbuat ketaatan.”

Kewajiban Orang yang Menyewakan dan Penyewa

 Pemilik harus menyediakan hal-hal yang membuat barang sewaan bisa

dimanfaatkan sepenuhnya oleh penyewa, seperti mereparasi mobil,

mempersiapkannya untuk bisa menampung muatan, serta memperbaiki rumah

sewaan jika ada yang rusak termasuk menyiapkan sejumlah fasilitasnya.

 Setelah periode penyewaan berakhir, maka penyewa harus memperbaiki kerusakan

yang telah disebabkannya.

 Ijarah (sewa menyewa) adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, yaitu

orang yang menyewakan dan penyewa, sebab ia termasuk bentuk jual beli hingga

hukumnya pun sama. Jadi masing-masing pihak tidak berhak membatalkannya

kecuali atas keridhaan yang lain. Kecuali bila penyewa mendapati aib yang tidak

diketahuinya saat akad, maka ia berhak membatalkan.

 Orang yang menyewakan harus menyerahkan barang sewaan kepada penyewa agar

dia bisa menggunakannya. Jika pemilik sudah menyewakan suatu barang namun dia

menghalang-halangi penyewa untuk mengggunakan barang sewaan baik selama

periode penyewaan atau pada sebagiannya, maka dia tidak berhak menerima semua

atau sebagian uang sewa, karena dia tidak menyerahkan kepada penyewa apa yang

telah dinyatakan dalam perjanjian sewa menyewa. Jika orang yang menyewakan

barang mengizinkan penyewa untuk menggunakan barang sewaan tersebut namun

penyewa tidak mengambil barang sewaan itu selama seluruh periode penyewaan

atau sebagiannya, maka biaya penyewaan secara penuh tetap dibebankan kepada

penyewa. Hal ini karena kontrak penyewaan adalah kontrak yang mengikat,

sehingga apapun yang tertulis di dalamnya harus dijalankan; uang sewa adalah hak

untuk orang yang menyewakan sedangkan pemanfaatan barang sewaan adalah hak

dari penyewa.

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 124

Dua Kasus dimana Kontrak Penyewaan boleh Dibatalkan

Pertama; jika barang sewaan rusak, seperti dalam kasus ketika seseorang menyewa

binatang tunggangan dan binatang itu mati, atau rumah sewa kemudian rumah itu runtuh

atau lahan sewaan dan lahan itu menjadi kekeringan.

Kedua; jika tujuan penyewaan atau pengupahan orang sudah tidak ada lagi seperti

dalam kasus ketika seseorang mengupah seorang tabib atau dokter untuk mengobatinya

lalu dia menjadi sehat sebelum tabib itu mengobatinya. Maka dalam kasus semacam itu,

perjanjian penyewaan jasa bisa dibatalkan, karena tujuannya sudah tidak ada.

Orang yang Diupah Terdiri dari Dua Jenis:

Orang yang diupah khusus: yaitu orang yang diupah hanya untuk kurun waktu

tertentu oleh satu orang. Pihak penyewa berhak mendapat seluruh manfaat orang tersebut

tanpa ada orang lain yang ikut memanfaatkan.

Orang yang diupah bersama: yaitu orang yang manfaatnya ditentukan lewat

pekerjaan dan tidak terikat dengan satu orang tertentu, namun dia dapat disewa oleh lebih

dari satu orang dalam satu waktu (misalnya saja seorang penjahit).

Orang yang diupah secara khusus tidak bertanggungjawab secara finansial atas

kerusakan yang terjadi selama dia bekerja, seperti mesin atau alat yang dia gunakan rusak.

Karena dia dinilai sebagai perwakilan pemiliknya, sehingga dia tidak boleh ditagih untuk

membayar ganti rugi. Akan tetapi dia harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang dia

sebabkan karena kecerobohannya, pelanggaran hukum atau karena penyalahgunaan.

Sedangkan untuk orang yang disewa bersama, dia bertanggungjawab secara

finansial atas kerusakan yang timbul saat dia bekerja karena dia tidak berhak untuk dibayar

selama dia tidak menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian dia bertanggungjawab atas

kerjanya sendiri, dan apapun kerusakan yang timbul selama dia bekerja harus dia tanggung

sendiri.

Pembayaran upah untuk orang yang disewa harus dibayarkan melalui kontrak kerja.

Dia tidak bisa meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, yang dianggap

sebagai kewajiban dia, yaitu memberikan pelayanan jasa atau menyerahkan barang sewaan

(dalam sewa menyewa, bukan mempekerjakan) setelah masa sewanya selesai, selama

tidak ada halangan. Hal ini karena orang yang diupah akan dibayarkan upahnya setelah dia

menyelesaikan pekerjaannya atau setelah dia memberikan tanggungjawab dia (barang

sewaan). Bahkan upah pekerjaan atau uang sewa adalah suatu bentuk kompensasi, jadi

tidak jatuh tempo kecuali setelah menyerahkan objek pengganti, baik itu jasa maupun objek.

Orang yang diupah harus menyempurnakan dan menyelesaikan pekerjaannya; dia

tidak boleh curang dan menipu. Dia juga harus melanjutkan pekerjaannya selama periode

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 125

dia dipekerjakan, dan dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk tidak menyelesaikan

tugasnya selama periode itu. Orang yang diupah harus takut kepada Allah selama

menjalankan pekerjaannya.

Di sisi lain, orang yang mengupah harus membayar upah kepada pekerja atau orang

yang dia pekerjakan segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana sabda

Rasulullah ﷺ;

Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

Abu Hurairah pun meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Allah subhanahu wata’ala berfirman: Ada tiga orang yang menjadi lawan-Ku pada

Hari Kiamat, dan siapapun yang Aku lawan pasti akan kalah: Orang yang memberi

jaminan atas Nama-Ku lalu menipu, orang yang menjual orang merdeka lalu

memakan harganya, dan orang yang menyewa seorang pekerja hingga selesai

menunaikan kerjaannya namun tidak membayarkan upahnya.” (Diriwayatkan oleh

Al-Bukhari dan pengumpul hadits lainnya)

Pekerjaan seorang buruh adalah amanah yang diembannya. Ia harus

memperhatikan kesempurnaan, keahlian dan kejujuran dalam bekerja. Sedangkan upahnya

adalah hutang yang ditanggung oleh yang mempekerjakannya. Upah ini merupakan

kewajiban yang harus dibayarkan tanpa ditunda-tunda maupun dikurangi. Allah Maha

Mengetahui.

Lihat: "Al-Ijma'" (hal.60).

Al-Bukhari (2263) [4/558].

Fatwa: Sebuah opini hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti [Seorang ilmuwan Muslim mengkhususkan

diri dalam mengeluarkan keputusan hukum] sebagai tanggapan atas pertanyaan orang awam tentang hukum

islam.

Imam adalah orang yang memimpin sholat wajib.

Lihat "Majmu'ul-Fatawa" (30/206).

Lihat "Al-Akhbar Al-'Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" (hal.223).

Ibnu Majah (2443) [3/162].

Al-Bukhari (2227) [4/527] dan Ibnu Majah (2442) [3/162].

FIQH 102

BAB

Perlombaan (Sabq)

Musabaqah dalam syari’ah adalah adu kecepatan antara dua binatang atau kontes

seperti panahan atau menembak.

Balapan atau kontes semacam itu diperbolehkan dalam Qur’an, Sunnah dan ijma,

karena balapan dan kontes tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan

keahlian.

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu

sanggupi..” (Q.S:Al-Anfal:60)

Terlebih lagi Rasulullah ﷺ berkata “sesungguhnya kekuatan ada dalam panahan”

selain itu Allah pun berfirman dalam Kitab Suci-Nya bahwa saudara Yusuf berkata

“...sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba..” (Q.S:Yusuf:17) yaitu balapan lari dan

panahan. Abu Hurairah pun meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak ada hadiah untuk perlombaan kecuali pada balap unta, balap kuda, atau

memanah.” (Diriwayatkan oleh lima pengumpul hadits)

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya mengadakan lomba berhadiah.

Banyak ulama yang menukil adanya ijma’ tentang dibolehkannya musabaqah secara

umum, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat:

“Lomba balap kuda, memanah dan semisalnya yang menggunakan alat-alat

perang termasuk hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yang dapat

membantu dalam jihad fi sabilillah (berjuang di jalan Allah)”

Dia juga berpendapat:

“Bergulat, lomba lari dan semisalnya termasuk ketaatan (amal shalih) jika ditujukan

untuk membela Islam. Mengambil hadiah dalam lomba seperti itu tergolong

mengambil harta dengan cara yang benar.”

Olahraga semacam ini diperbolehkan selama tidak ada bahaya di dalamnya, Ibn

Taymiyyah pun menambahkan:

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 127

“Setiap hal yang melalaikan dan menyibukkan dari perintah Allah hukumnya

terlarang meskipun jenis hal tersebut tidak diharamkan seperti jual beli, perniagaan,

dan berbagai macam permainan yang dilakukan para pengangguran yang sedikit

pun tidak bermanfaat bagi kebenaran secara syar’i. Ini semua hukumnya haram.”

Para ulama memberikan perhatian besar pada persoalan ini, sampai-sampai mereka

mengkhususkan satu bab dalam buku mereka dengan judul al-Furuusiyyah “Bab

Ketangkasan”

Furuusiyyah terbagi empat jenis:

 Menunggang kuda dan melatih diri dengan melakukan serangan atau

gerakan menghindar

 Memanah dengan busur dan menggunakan alat-alat perang lain sesuai

dengan zamannya.

 Berduel dengan tombak dan keahlian menembak

 Berduel dengan pedang

Barangsiapa yang ahli dalam keempat kategori ini dengan baik berarti ia telah

menguasai tehnik-tehnik furuusiyah (ketangkasan). Boleh mengadakan lomba lari atau

lomba hewan tunggangan dan kendaraan lainnya. Ulama besar, Imam Qurtubi berpendapat:

“Tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) tentang dibolehkannya mengadakan lomba

balap kuda dan hewa tunggangan lainnya. Demikian pula lomba lari, memanah, dan

menggunakan senjata sebab semuanya tergolong latihan berperang di jalan Allah.”

Rasulullah ﷺ pernah berlomba lari dengan Aisyah

(Radhiyallahu anha) serta

bergulat dengan Rukanah dan berhasil mengalahkannya

. Salamah Ibnul Akwa’ juga pernah

mengalahkan seorang pria Anshar

dalam lomba lari di hadapan Rasulullah

ﷺ

Belomba demi memenangkan hadiah tidak dibenarkan kecuali dalam balapan unta,

balap kuda dan lomba panahan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Tidak ada hadiah untuk perlombaan kecuali pada balap unta, balap kuda, atau

memanah.” (Diriwayatkan oleh lima pengumpul hadits dari sanad Abu Hurairah)

Maksudnya, tidak boleh ada imbalan dalam berlomba kecuali lomba balap unta,

balap kuda atau memanah, karena semua hal ini termasuk alat-alat berperang yang

diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk dikuasai oleh umat Muslim. Makna umum dari hadits

yang disebutkan di atas adalah tidak boleh menerima hadiah untuk lomba selain ketiga jenis

lomba yang disebutkan di atas. Namun ada yang berpendapat hadits tersebut mungkin

berarti bahwa imbalan yang paling pantas untuk diberikan ialah pada ketiga lomba tersebut.

Sebab ketiganya mengandung banyak manfaat dan memberikan kemaslahatan umum.

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 128

Maka setiap pertandingan yang diperbolehkan dan bermanfaat bagi agama dapat

digolongkan kepada tiga perlombaan tadi, seperti yang ditunjukkan dalam kisah Abu Bakar

dan Rakanah.

Imam Ibnul Qayyim berpendapat:

“Taruhan atas hal-hal yang mengandung kejayaan Islam dan pembuktian akan

kebenaran dalil-dalilnya, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar As-Sidiq,

termasuk kebenaran yang paling haq dan lebih layak untuk diperbolehkan dari

sekedar taruhan dalam lomba memanah, sedangkan balap kuda dan unta lebih

utama serta lebih menguatkan bagi agama dibandingkan hal ini.”

Ada lima syarat sah untuk lomba:

1. Menentukan hewan yang akan diperlombakan secara visual (dengan penglihatan

secara langsung)

2. Hewan yang diperlombakan harus sama jenisnya. Atau menentukan para pemanah

yang akan bertanding sebab tujuannya ialah untuk mengetahui siapa yang paling

hebat dalam memanah.

3. Menentukan jarak tempuh atau target yang dipanah. Sebab tujuan lomba ini adalah

untuk mengetahui siapa yang paling cepat dan paling tepat dalam sasaran. Caranya

ialah dengan menentukan batas start dan finish (dalam lomba lari) yang jelas serta

jarak/ target yang sama (panahan dan sejenisnya). Dengan begitu, pemenangnya

dapat diketahui, dan tujuan ini tidak akan tercapai kecuali dengan persamaan

targetnya.

4. Hadiah harus jelas dan mubah (diperbolehkan).

5. Pelaksanaannya tidak boleh mirip judi, yaitu dengan menarik imbalan (taruhan) dari

selain peserta lomba atau dari salah satunya saja. Jika imbalannya dari kedua

peserta maka para ulama berbeda pendapat, apakah boleh begitu saja atau boleh

dengan syarat ada muhallil-nya, (pihak ketiga yang ikut mendapat hadiah bila

menang namun tidak akan rgui bila kalah). Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah memilih

untuk tidak mensyaratkan muhallil

, dengan menyatakan.

“Tidak adanya muhallil lebih utama dan lebih mendekati keadilan daripada bila

imbalannya ditanggung salah satu pihak saja. Hal ini juga lebih mewujudkan tujuan

yang hendak dicapai oleh kedua pelomba, yaitu menunjukkan bahwa salah satunya

lebih lemah. Mengambil harta dengan cara ini adalah dibenarkan.”

Ibnu Taymiyyah pun menambahkan:

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 129

“Aku tidak mengetahui seorang sahabah pun yang mensyaratkan muhallil. Hal ini

hanyalah pendapat Sa’id Ibnul Musayyid yang terkenal, lalu diikuti orang-orang.”

Berdasarkan uraian di atas, bisa kita simpulkan lomba-lomba yang diperbolehkan

terdiri dari dua jenis:

1. Lomba yang bisa memberikan manfaat secara syar’i, misalnya latihan perang dan

lomba-lomba ilmiah.

2. Lomba yang ditujukan untuk hiburan dan tidak ada mudharat di dalamnya.

Jenis lomba yang pertama boleh dilakukan dengan imbalan setelah terpenuhi syarat-

syarat yang telah disebutkan. Sedangkan musabaqah yang kedua hukumnya mubah

dengan syarat tidak menyibukkan seseorang dari kewajibannya atau melalaikannya dari

shalat dan mengingat Allah Musabaqah semacam ini tidak boleh dengan imbalan (hadiah).

Sayang sekali, di masa sekarang banyak sekali orang yang membuang-buang waktu dan

uang dalam jenis perlombaan yang sifatnya menghibur dan tidak memberikan manfaat

apapun pada Muslim. Kita memohon perlindungan kepada Allah, dan tidak ada kuasa selain

Kekuasaan-Nya yang bisa menyelamatkan kita.

Muslim (4923) [7/65].

Abu Dawud (2574) [3/46], At-Tirmidzi (1704) [4/205], An-Nasa'i (3591) [3/536], Ibn Majah (2878) [3/400] dan

Ahmad (7476) [2/256].

Lihat: "Al-Akhbar Al-'Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" (hal.233).

Sumber sebelumnya.

Lihat: "Tafsir al-Jami'" [9/146].

Abu Dawud (2578) [3/48] dan Ibnu Majah (1979) [2/479].

Abu Dawud (4078) [4/221] dan At-Tirmidzi (1789) [4/247].

Orang-orang Ansar: para pendukung; penduduk Madinah yang telah menerima islam dan mendukung Nabi

Muhammad dan Muhajirun (para emigran) saat mereka tiba di sana.

Muslim (4654) [6/382].

Ketika orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi, Allah berfirman:

"Telah dikalahkan bangsa Romawi. di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan

menang. dalam beberapa tahun lagi ..." (Qur'an: Ar-Rum: 2-4).

Oleh karena itu, Abu Bakr bertaruh orang kafir Quraisy bahwa romawi akan mengalahkan Persia sesuai dengan

ayat tersebut.

Lihat: "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/350].

Lihat "Al-Akhbar Al-'Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" (hal.223).

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5 / 353-354].

FIQH 102

BAB

Pinjam Meminjam (‘Ariyah)

Para fuqaha mendefinisi ‘ariyah sebagai izin memanfaatkan suatu barang yang boleh

dimanfaatkan, yang wujudnya akan tetap ada setelah diambil manfaatnya, untuk kemudian

dikembalikan pada pemiliknya.

Pengertian di atas mengeluarkan setiap barang yang tidak boleh dimanfaatkan, yang

berarti tidak boleh dipinjamkan. Juga mengeluarkan setiap barang yang tidak mungkin

dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan dzatnya, misalnya makanan dan minuman.

Meminjamkan barang untuk diambil manfaatnya adalah boleh menurut Qur’an dan

Sunnah dan ijma para ahli fiqih.

 Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an yaitu Dia melaknat orang yang “…menolak

memberikan sesuatu yang berguna.” (QS. Al-Ma’un: 7). Ayat ini mengacu pada mereka

yang menahan segala benda atau barang yang berguna yang bisa dimanfaatkan

banyak orang dan saling dipinjamkan. Orang-orang yang enggan untuk meminjamkan

barang kepada mereka yang sangat membutuhkan dicela dalam ayat di atas yang

membuktikan kewajiban meminjamkan barang seperti pendapat Syaikhul Islam Ibn

Taymiyah selama pemilik barang adalah orang kaya.

 Dinyatakan dalam Sunnah bahwa Rasulullah ﷺ meminjam seekor kuda dari Abu

Talhah

dan meminjam perisai perang dari Safwan Ibn Umayyah

Meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dinilai sebagai taqarrub

(mendekatkan diri) kepada Allah yang mendatangkan pahala besar bagi pelakunya. Hal ini

berangkat dari perintah umum untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Ada empat syarat sah pinjam-meminjam:

1. Orang yang meminjamkan dianggap layak untuk memberi. Sebab meminjamkan

barang termasuk suatu pemberian, dan hal ini tidak sah bila dilakukan oleh anak di

bawah umur, atau orang gila, atau orang yang pikirannya lemah.

2. Orang yang meminjam harus layak diberi pinjaman, yaitu sah untuk menerimanya.

3. Manfaat barang pinjaman haruslah mubah; sebagai contoh tidak boleh meminjamkan

seorang budak muslim kepada orang kafir, atau meminjamkan alat berburu kepada

orang yang sedang ihram, sebagaimana firman Allah: “...jangan tolong menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S. Al-Maidah: 2)

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 131

4. Barang pinjaman harus tetap utuh setelah digunakan, bukan yang habis dikonsumsi

seperti yang disebutkan di atas (makanan dan minuman).

Pemberi pinjaman boleh mengambil kembali barang yang dia pinjamkan kapanpun

dia inginkan, kecuali jika akan menimbulkan bahaya pada peminjam, sebagai contoh, ketika

seseorang meminjamkan kapal untuk mengangkut barang, maka dia tidak bisa mengambil

kembali kapalnya selama masih ada di tengah laut. Contoh lainnya yaitu jika seseroang

mengizinkan salah satu dinding rumahnya untuk menjadi sandaran tiang kayu rumah

tetangganya, maka pemilik dinding itu tidak bisa meminta kembali dindingnya selama tiang

kayu itu masih bersandar pada dinding rumahnya.

Peminjam wajib menjaga barang pinjaman lebih baik dari menjaga hartanya sendiri,

agar dia bisa mengembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi baik, sebagaimana firman

Allah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk memberikan amanat kepada

yang berhak menerimanya..” (Q.S: An-Nisa: 58)

Ayat tersebut membuktikan kewajiban mengembalikan setiap amanat termasuk

barang pinjaman, secara utuh kepada pemiliknya. Terlebih lagi Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia

mengembalikannya”

Beliau juga bersabda:

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayakannya kepadamu”

Dalil-dalil di atas menunjukkan kewajiban untuk menjaga amanat yang diberikan

padanya dan mengembalikannya dalam kondisi yang baik dan utuh kepada pemiliknya.

Keumuman hadits ini juga mencakup barang pinjaman. Hal ini karena peminjamnya

mendapat amanah atas barang tersebut. Ia juga akan diminta untuk mengembalikannya; dia

hanya boleh memanfaatkannya dalam batas-batas yang wajar, sehingga ia tidak boleh

menggunakannya secara berlebihan, yang bisa menyebabkan kerusakan. Ia juga tidak

dibolehkan menggunakannya di luar fungsinya, sebab pemiliknya tidak mengizinkannya

untuk cara demikian, sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula” (Q.S. Ar-Rahman: 60)

Jika peminjam menggunakan barang pinjaman di luar cara yang semestinya sampai

barang pinjaman menjadi rusak, maka dia harus menggantinya, sebagaimana sabda

Rasulullah ﷺ:

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 132

“Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia

mengembalikannya” (Diriwayatkan oleh Lima Pengumpul Hadits dan Al-Hakim

menshahihkannya)

Hadits ini meunjukkan kewajiban mengembalikan barang pinjaman, dan peminjam

tidak terbebas dari tanggung jawabnya kecuali dengan mengembalikan pinjaman kepada

pemiliknya atau kepada seseorang yang bertindak selaku pemilik.

Akan tetapi, jika barang pinjaman itu rusak karena pemakaian yang wajar, maka

peminjam menanggungnya, karena pemberi pinjaman sudah memberikan izin untuk

menggunakannya seperti itu. Oleh sebab itu, peminjam tidak harus bertanggungjawab atas

kerusakan selama dia menggunakannya dengan cara yang dibenarkan.

Peminjam tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, karena

orang yang diijinkan menggunakan sesuatu tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain,

karena dikhawatirkan barang itu akan mudah rusak.

Para ulama berbeda pendapat, apakah peminjam harus menanggung barang yang

rusak jika dipakai di luar fungsinya atau tidak. Sejumlah ulama berpendapat peminjam wajib

menggantinya, baik ia berbuat salah atau tidak. Mereka mendasarkan pendapat mereka

pada hadits berikut ini.

“Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia

mengembalikannya”

Misalnya, jika hewan tunggangan yang dipinjamnya mati, atau pakaian yang

dipinjamnya terbakar, atau barang itu dicuri, maka semuanya harus ditanggung oleh

peminjam. Akan tetapi, sebagian ulama lain berpendapat bahwa peminjam barang tidak

perlu menanggungnya selama dia tidak melampaui batas dalam memanfaatkannya; dia

hanya bertangungjawab jika dia telah menyalahgunakannya. Bisa dikatakan inilah pendapat

yang paling shahih, karena peminjam mendapat izin dari pemiliknya, sehingga barang

tersebut adalah amanah yang dititipkan padanya.

Peminjam harus menjaga, merawat, dan segera mengembalikan barang pinjaman

kepada pemiliknya setelah selesai digunakan. Dia tidak boleh meremehkannya atau

membiarkannya cepat rusak sebab pemilik barang tersebut telah berbuat baik kepadanya

dengan meminjamkan barang tersebut, sebagaimana firman Allah:

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula” (Q.S. Ar-Rahman: 60)

Lihat "Al-AKhbar Al-'Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" (hal.231).

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 133

Al-Bukhari (2627) [5/296] dan Muslim (5962) [8/67].

Abu Dawud (3562) [3/526].

Abu Dawud (3561) [3/526], At-Tirmidzi (1269) [3/566], Ibnu Majah (2400) [3/138] dan Al-Hakim (2357)

[2/60].

Abu Dawud (3535) [3/516] dan At-Tirmidzi (1267) [3/564].

FIQH 102

BAB

Ghashab (Perampasan)

Perampasan kuasa, menurut fuqaha merujuk pada merampas harta benda orang

lain secara paksa tanpa alasan yang benar.

Perampasan hukumnya haram berdasarkan ijma’ muslim, karena Allah berfirman:

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil..” (Q.S:Al-Baqarah:188)

Perampasan dinilai sebagai salah satu cara memakan harta orang lain dengan

bathil, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian (sebagai

Muslim)”

Serta Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Harta seorang Muslim tidaklah halal kecuali dengan kerelaan hatinya”

Harta yang dirampas bisa berupa properti (harta tak bergerak) maupun harta yang

bergerak, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya akan dipikulkan ke

pundaknya tanah dari tujuh lapis bumi.”

Seorang perampas harta orang lain harus bertaubat kepada Allah Yang Maha Agung

dan Maha Kuasa, serta mengembalikan yang telah dirampasnya kepada pemilikinya, serta

meminta maaf dari mereka. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa tersangkut kezaliman atas kehormatan seseorang atau yang lainnya,

hendaklah ia meminta maaf kepadanya hari ini, sebelum tiba waktunya saat dinar

dan dirham tak ada lagi –yakni hari kiamat-. Ketika itu jika dia mempunyai amal

sholeh, maka akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Sedang bila ia tidak

memiliki kebaikan, maka diambillah dosa temannya (yang dizhalimi) lalu dipikulkan

kepadanya.”

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 135

Jika harta yang dirampas itu masih ada, maka dia harus mengembalikannya apa

adanya, namun jika sudah rusak, maka dia harus menggantinya dengan yang sebanding.

Imam Al-Mufawwaq berpendapat:

“Para ulama sepakat tentang diwajibkannya mengembalikan barang rampasan jika

masih seperti sedia kala dan belum berubah”

Perampas juga harus mengembalikan barang rampasan beserta pertambahannya,

baik ia melekat maupun terpisah. Sebab laba yang diperolehnya berasal dari harta yang

telah diambil secara zalim, sehingga merupakan hak pemilik asli harta tersebut.

Jika perampas telah membangun di atas tanah rampasan atau telah menanaminya,

maka dia harus meruntuhkan bangunan atau mencabut tanamannya, jika pemilik asli

menghendakinya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Orang yang menanam secara zhalim tidak memiliki hak apapun.” (H.R Tirmidzi dan

Pengumpul hadits lainnya, Tirmidzi menilai hadits ini hasan)

Jika melakukannya akan merusak lahan tersebut, maka perampas harus membayar

ganti rugi atas kerusakan tersebut. Dia juga harus membersihkan sisa-sisa tanaman atau

reruntuhan bangunan agar dia bisa mengembalikan lahan itu dalam kondisi yang bagus

kepada pemilik sahnya.

Perampas pun harus membayar kompensasi atas penggunaan lahan tersebut

terhitung dari tanggal dia merampasnya sampai mengembalikan lahan itu, karena dia telah

mencegah pemilik asli dari menggunakan tanahnya sendiri selama periode tersebut.

Terlebih lagi jika perampas menahan harta itu sampai nilai dan harganya turun, maka dia

harus membayar dengan harga aslinya menurut pendapat yang paling shahih tentang hal

ini.

Di sisi lain, jika harta yang dirampas bercampur dengan sesuatu yang bisa

dipisahkan dan dikenali -misalnya gandum dari barley (sejenis gandum)- maka perampas

harus memisahkannya dan mengembalikan apa yang telah dia rampas. Jika dia telah

mencampurnya dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, misalnya mencampur gandum

dengan gandum yang sama, maka dia harus mengembalikan gandum yang sama dalam

takaran atau timbangan. Akan tetapi, jika dia mencampur barang yang dia rampas dengan

sesuatu yang berbeda dalam kualitasnya baik lebih rendah atau lebih bagus, atau dengan

sesuatu yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan, maka campuran tersebut harus dijual

dan masing-masing mendapatkan harga dari bagian yang dimilikinya. Dalam kasus ini, jika

barang yang dirampas harganya turun setelah disendirikan, maka perampas harus

menanggung kerugiannya.

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 136

Hal lain yang disebutkan oleh para ahli fiqih tentang perkara ini yaitu siapapun yang

mengambil barang rampasan dari perampasnya, maka dia harus bertanggungjawab secara

finansial jika barang tersebut rusak selama dalam genggamannyaa. Ada sepuluh jenis orang

yang mungkin mengambil barang rampasan dari perampasnya:

1. Tangan pembeli dan yang semakna dengannya.

2. Tangan penyewa.

3. Tangan orang yang memegang sebagai hak milik tanpa imbalan (seperti penerima

hibah).

4. Tangan yang memegang demi kemaslahatan pemberinya (seperti wakil),.

5. Tangan peminjam.

6. Tangan orang yang merampas.

7. Tangan orang yang mengelola harta rampasan (misalnya pengelola dalam

mudhaarabah).

8. Tangan orang yang menikahi budak wanita rampasan.

9. Tangan orang yang memegang dengan imbalan tanpa jual beli.

10. Tangan orang yang merusak barang rampasan atas perintah perampasnya.

Dalam semua kasus di atas, jika pihak kedua mengetahui bahwa objek itu

sebenarnya objek rampasan, maka dia menjadi bertanggungjawab secara finansial atas

objek itu, karena dia memakai barang, atas sepengetahuannya, tanpa seizin pemiliknya.

Akan tetapi, jika dia tidak mengetahuinya maka perampas lah yang harus bertangungjawab.

Jika yang dirampas adalah objek yang biasa disewakan, maka perampas harus

membayar kompensasi sesuai periode kepemilikannya atas objek tersebut. Alasannya

karena manfaat suatu barang termasuk harta yang bisa dinilai maka ia pun harus

ditanggung sebagaimana barangnya.

Segala transaksi yang dilakukan terhadap barang rampasan oleh perampas tidak

sah, karena tanpa seizin pemiliknya yang sah.

Jika perampas tidak tahu pemilik asli objek rampasan tersebut, sehingga dia tidak

bisa mengembalikannya, maka dia harus menyerahkannya kepada penguasa (pihak

berwenang) untuk menempatkannya di tempat yang semestinya atau sebagai sedekah atas

pemilik aslinya. Dengan demikian, maka pemilik asli akan mendapatkan pahala sedekah,

dan perampas menjadi terbebas dari barang tersebut.

Perampasan harta tidak sebatas menguasai harta orang lain dengan kekuatan saja,

bahkan termasuk dengan merebutnya lewat sengketa bathil di pengadilan yang dibarengi

dengan sumpah dusta, sebagaimana firman Allah:

“Dan janganlah sebagain dari kamu memakan harta sebagain lain di antara

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) membawa urusan harta itu

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 137

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta benda orang lain itu

dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahui” (Q.S:Al-Baqarah:188)

Serta firman Allah lainnya

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya (dengan) Allah dan

sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak

mendapatkan bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata

dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan (pula) mensucikan mereka.

Bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S:Ali-Imran:77)

Bahkan perintah ilahi sangat keras dan mengikat dan hukuman bagi yang

melanggarnya sangat pedih.

Terlebih lagi Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya akan dipikulkan ke

pundaknya tanah dari tujuh lapis bumi.”

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jika aku memutuskan untuk memberikan kepada salah seorang darimu yang

merupakan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena seakan

aku telah memberinya sepotong api neraka,.”

Muslim (2941) [4/402].

Abu Ya'la di Musnad-nya (1570) [3/140].

Muslim (4108) [6/49]. Lihat juga Al-Bukhari (3198) [6/352] dan Muslim (4110) [6/50].

Al-Bukhari (2449) [5/126].

Lihat: "Al-Mughni" dan "Ash-Sharh Al-Kabir" [5/374].

At-Tirmidzi (1382) [3/662] dan Abu Dawud (3073) [3 / 297-298].

Abu Dawud (3073) [3/297] dan At-Tirmidzi (1382) [3/662]. Lihat Juga Al-Bukhari [5/23].

Al-Bukhari (2680) [5/354] dan Muslim (4448) [6/231].

FIQH 102

BAB

Tindak-tindak Pengrusakan

Allah mengharamkan setiap bentuk pelanggaran dan pemerasan harta orang tanpa

alasan yang benar dan mensyariatkan adanya ganti rugi atas barang yang dirusak tanpa

alasan tersebut meskipun tidak sengaja. Barangsiapa yang merusak harta orang lain,

selama harta tersebut dianggap terhormat oleh syariat dan orang tadi merusaknya tanpa izin

pemiliknya, maka dia wajib menanggungnya.

Imam Al-Mufawwaq berpendapat mengenai hal ini:

“Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini. Ini berlaku sama, baik

karena sengaja maupun lengah dan baik dilakukan oleh mukallaf (orang berakal

sehat dan baligh) atau bukan.“

Demikian pula orang yang menyebabkan kerusakan pada harta orang lain, seperti

orang yang membuka pintu gudang hingga hilanglah barang yang dikunci di dalamnya,

maka dia menanggung barang tersebut. Atau dia membuka suatu wadah hingga apa yang

terdapat di dalamnya tumpah dan rusak, maka ia harus menanggungnya juga. Demikian

juga bila ia melepas ikatan hewan atau kemudinya, lalu hewan itu lari menghilang, ia

menanggungnya. Begitu pula bila ia mengikat hewannya di jalan sempit, hingga

menyebabkan orang yang lewat tersandung hingga luka, maka dia harus membayar ganti

rugi atas kerusakan yang dia sebabkan itu. Ini persis seperti orang yang memarkir mobilnya

di jalan hingga menyebabkan tabrakan dengan mobil lain atau orang, maka orang yang

telah memarkir tersebut harus bertanggungjawab. Ini berdasarkan hadits riwayat Ad-

Daruqutni dan pengumpul hadits lainnya yang menyatakan:

“Siapa yang menambatkan binatang di salah satu jalan kaum Muslimin atau di salah

satu pasar mereka, kemudian binatang itu menyepak tangan atau kaki mereka,

maka dia yang akan menanggungnya.”

Begitu pula jika ia meletakkan lumpur, kayu, batu, atau menggali lubang di jalan dan

mengakibatkan tersandungnya orang yang lewat hingga luka atau celaka, atau meletakkan

kulit semagka dan yang semisalnya, atau mengalirkan air, hingga mengakibatkan orang

terpeleset dan luka, maka pelaku semua hal ini dalam semua kondisi ini harus

menanggungnya, karena perbuatan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran.

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 139

Namun alangkah banyaknya orang yang meremehkan masalah ini di zaman kita

sekarang. Alangkah banyaknya lubang-lubang yang digali di jalanan, alangkah seringnya

orang menutup jalan dan meletakkan berbagai halangan padanya. Dan alangkah banyaknya

kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut tanpa ada yang mencegah maupun

mengawasi. Bahkan ada di antara mereka yang menguasai jalan dan menggunakannya

untuk kepentingan pribadinya. Ia tidak peduli mempersempit jalan orang yang hendak lewat

dan tidak peduli terhadap dosa yang ditimbulkannya dari ini semua.

Diantara hal-hal yang mengharuskan ganti rugi adalah bila seseorang memelihara

anjing galak lalu anjing tersebut menyerang orang yang lewat dan menggigitnya, maka

pemiliknya harus menanggung hal tersebut karena ia telah melakukan pelanggaran dengan

memelihara anjing galak.

Bila seseorang menggali sumur di halamannya untuk kepentingan pribadi, ia harus

menanggung semua yang terjatuh ke dalamnya. Sebab ia harus menjaga sumur tersebut

dan menghindarkan orang yang lewat dari bahayanya. Maka bila ia membiarkannya begitu

saja tanpa pengawasan ia dianggap telah bersalah.

Selain itu, jika ada orang yang memiliki hewan ternak, maka dia wajib menjaga

hewan ternaknya agar tidak merusak tanaman dan kebun orang lain di sekitarnya, terutama

di malam hari; jika tidak maka dia bertanggungjawab atas kerusakan yang mungkin

ditimbulkan hewan ternaknya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

“Yang memiliki harta harus menjaganya di siang hari, sedangkan apa yang dirusak

oleh binatang di malam hari menjadi tanggungan pemiliknya” (H.R Imam Ahmad,

Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Jadi pemilik binatang tidak bertanggungjawab bila binatangnya merusak di siang

hari, kecuali dia sengaja melepasnya di dekat apa yang biasanya akan dirusak. Imam Al-

Baghawi berpendapat mengenai hal ini:

“Para ulama berpendapat bahwa harta yang dirusak hewan ternak yang dilepas di

siang hari tidak menjadi tanggungan pemilik hewan. Sedangkan apa yang

dirusaknya di malam hari menjadi tanggungannya. Sebab kebiasaan yang berlaku

ialah bahwa pemilik kebun dan taman akan menjaga ladang mereka di siang hari,

sedangkan pemilik ternak menjaga ternak mereka di malam hari. Barangsiapa yang

menyelisihi kebiasan ini maka dia telah keluar dari aturan umum. Aturan ini berlaku

bila pemilik hewan tidak bersama ternaknya. Namun jika pemilik ternak bersama

hewannya, maka dia tetap menanggung semua yang dirusakkan.”

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 140

Dalam Qur’an, Allah mengisahkan tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman tentang

keputusan mereka terhadap kasus kerusakan yang hampir sama dengan ini.

“Dan ingatlah (kisah tentang) Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, di waktu

mereka memberi keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak

oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan

keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan

kepada Sulaiman pengertian tentang hukum yang lebih tepat, kepada masing-

masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.” (Q.S:Al-Anbiya:78-79)

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat mengenai kedua ayat ini:

“Al-Quran telah menegaskan bahwa Sulaiman dipuji karena ia diberi pemahaman

tentang cara menetapkan ganti rugi yang adil. Ini mengingat karena perusakan

tanaman itu terjadi di malam hari, tepatnya di kebun anggur. Nabi Dawud lantas

memutuskan bahwa kerugian pada kebun anggur harus ditanggung nilainya. Ia lalu

memperhatikan nilai kambing tersebut dan mendapatinya setara dengan nilai

kerusakan yang terjadi di kebun, maka ia menyerahkan kambing-kambing itu

kepada pemilik tanaman. Sedangkan Sulaiman memutuskan bahwa kerugian

ditanggung oleh pemilik kambing dan kerugian tersebut nilainya harus sama.

Caranya pemilik kambing harus menanami kebun yang rusak hingga kembali

seperti sedia kala. Beliau tidak mengabaikan keuntungan yang mestinya diterima

oleh pemilik kebun sejak kebunnya dirusak hingga baik kembali. Karenanya beliau

menyerahkan kambing-kambing tersebut kepada pemilik kebun agar mengambil

hasilnya sesuai dengan kadar hasil kebunnya. Dengan demikian, pemilik kebun

mendapat ganti rugi yang setara dari hasil kambing selama dia tidak bisa

memanfaatkan hasil kebunnya, dan Sulaiman mendapati bahwa nilai keduanya

adalah sama. Inilah ilmu yang khusus Allah berikan kepada Sulaiman dan beliau

dipuji karena memahaminya.”

Jika hewan berada di tangan seorang penunggang kuda atau kusir, maka ia

menanggung kerusakan akibat bagian depan hewan tersebut seperti tangan dan mulutnya,

dan tidak menanggung kerusakan akibat bagian belakangnya seperti kaki. Dasarnya adalah

hadits:

“(Kerusakan yang ditimbulkan) kaki (binatang ternak) adalah bebas jaminan.”

Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah mengatakan:

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 141

“Setiap hewan ternak seperti sapi, domba dan sejenisnya tidak harus ditanggung

oleh pemiliknya, jika mereka tidak terikat. Contohnya ketika ia terlepas dari tangan

orang yang sedang menggembalakannya kemudian menimbulkan kerusakan, maka

tidak ada seorang pun yang menanggungnya ketika itu. Hukum ini berlaku selama

binatang itu tidak agresif dan pemiliknya tidak lalai dalam menjaganya di malam hari

atau di pasar kaum muslimin dan tempat perkumpulan mereka.”

Pendapat yang sama pun dianut oleh sebagian ulama lainnya yang berpendapat

bahwa tidak ada tanggungan atas (kerusakan yang ditimbulkan binatang) jika binatang itu

lepas atau kabur dan dia lari tunggang langgang dari pengendara/ penggembalanya, kecuali

jika ia adalah binatang liar.

Sebagai tambahan, jika seseorang diserang oleh orang lain atau binatang, dan ia

tidak dapat menghindari serangan tersebut kecuali dengan membunuhnya lalu Ia bunuh,

maka ia tidak menanggung apa-apa. Sebab ia membunuh demi mempertahankan dirinya.

Padahal mempertahankan diri hukumnya boleh. Maka dia tidak menanggung akibat yang

timbul karenanya. Di samping itu, bila ia membunuh demi menolak bahaya dari penyerang,

maka penyerang itulah sebenarnya yang membunuh dirinya sendiri. Syaikh Taqiyyud-Din

berkata.

“Ia harus melawan serangan terhadap dirinya, dan bila tidak ada jalan lain untuk itu

selain dengan membunuh, maka ia boleh membunuh menurut kesepakatan

fuqaha.”

Diantara barang-barang yang bebas tanggungan bila dirusakkan adalah alat-alat

musik, salib, maupun gelas-gelas khamr, buku-buku yang mengandung kesesatan, khurafat,

pornografi, dan kemaksiatan lainnya. Hal ini disiratkan dalam Riwayat Imam Ahmad dari

Ibnu Umar yang mengisahkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyuruhnya untuk mengambil

sebilah pisau, lalu masuk ke pasar-pasar Madinah. Di pasar tersebut ada kantung-kantung

berisi khamr yang didatangkan dari Syam

, maka ia menyayat-nyayatnya di depan

rasulullah, dan rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukannya.

Hadits ini

menunjukkan dianjurkannya merusak barang-barang semacam itu tanpa perlu menanggung

kerugiannya. Akan tetapi pengrusakan ini harus di bawah perintah dan pengawasan

penguasa, agar kemaslahatannya terjamin dan terhindar dari mafsadah (kerusakan yang

lebih besar).

Ad-Daraqutni (3352) [3/127] dan Al-Bayhaqi (17693) [8/597].

Abu Dawud (3570) [3/530], Ibnu Majah (2332) [3/101] dan Ahmad (23581) [5/436].

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 142

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/419].

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/420].

Al-Bukhari (1499) dan Muslim (1710).

Lihat catatan kaki di "Ar-Rawd Al-Murbi'" [5/422].

Lihat: "Al-Akhbar Al-'Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah" [hal.420].

Ash-Sham: Levant; wilayah yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina.

Ahmad (6165) [2 / 132-133].

FIQH 102

BAB

Wadi’ah

Menurut syari’ah, menitipkan berarti mewakilkan orang lain untuk menjaga secara

sukarela, sesuatu dengan baik dan ikhlas. “Wadi’ah” merujuk pada harta benda yang

dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa imbalan.

Syarat-syarat sah wadi’ah sama dengan syarat-syarat untuk penunjukan wakil

seperti: berakal-sehat, telah baligh, dan bijak dalam menggunakan harta (rasyid). Hal ini

karena menitipkan berarti mewakilkan orang untuk menjaga.

Disunnahkan untuk menerima wadi’ah bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya

dapat dipercaya dan mampu menjaga wadi’ah tersebut. Karena menjaga wadi’ah pahalanya

besar, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong

saudaranya”

Akan tetapi, jika dia tidak yakin bahwa dia mampu menjaga wadi’ah, maka makruh

untuk menerima wadi’ah tersebut.

Salah satu aturan wadi’ah yaitu jika wadi’ah hilang/ rusak selama dalam penjagaan

sedangkan orang yang diberi wadi’ah tidak berlaku teledor, maka dia tidak harus

menanggung kerusakan tersebut. Karena dalam hal ini, wadi’ah dianggap sebagai harta

benda milik orang yang diberi wadi’ah, sehingga dia tidak menangung kerusakan selama dia

tidak menyalahgunakannya. Ibnu Majah meriwayatkan hadits

– yang sanadnya dianggap

lemah, yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa dititipi suatu titipan maka ia tidak dikenai tanggungan.”

Ad-Daraqutni meriwayatkan hadits

serupa dengan lafadz:

“Peminjam yang tidak berkhianat tidak dibebani ganti rugi, dan penerima titipan

yang tidak berkhianat juga tidak dibebani ganti rugi”

Dalam riwayat lainnya;

“Tidak ada tanggungan atas orang yang diserahi amanah”

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 144

Seorang wakil menjaga wadi’ah yang diberikan padanya secara sukarela; maka jika

dia harus menanggung wadi’ah tersebut, orang-orang tidak akan menerima wadi’ah, dan ini

tentunya berdampak negatif pada urusan mereka serta menghambat kepentingan mereka.

Akan tetapi, orang yang menyalahgunakan amanat yang telah diberikan padanya atau tidak

menjaganya dengan baik maka dia harus menanggungnya jika wadi’ah yang dititipkan

kepadanya rusak, karena dia dinilai merusak harta orang lain.

Aturan lain tentang wadi’ah adalah orang yang diberi amanah harus menjaga

wadi’ah yang diberikan padanya seperti menjaga hartanya sendiri, karena Allah telah

memerintahkan kita untuk menyerahkan wadi’ah dalam keadaan aman kepada pemiliknya.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menunaikan amanah-amanah

kepada para pemiliknya.” (Q.S: An-Nisa:58)

Wadi’ah tidak bisa diserahkan dengan aman kepada pemiliknya jika tidak dijaga

dengan baik, dan ketika seseorang menerima wadi’ah, maka dia telah mewajibkan dirinya

untuk menjaganya, maka dia harus memenuhi kewajibannya.

Jika wadi’ah adalah binatang, maka wakil itu harus memberinya makan, namun jika

dia tidak memberinya pakan tanpa izin dari pemiliknya hingga binatang itu mati, maka dia

harus menanggung harga binatang itu. Karena memberi pakan ternak pada binatang ternak

adalah suatu kewajiban, selain kewajiban bagi wakil untuk menjaga wadi’ah yang diberikan

padanya. Dengan demikian orang yang diberi wadi’ah dianggap berdosa jika dia berhenti

memberi ternak itu makan dan minum sampai mati. Secara umum, seseorang harus

memberi pakan dan air pada binatang ternak semacam ini demi mengharapkan keridhoan

Allah, karena nyawa makhluk hidup adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat.

Orang yang diberi wadi’ah boleh menyerahkan wadi’ah kepada orang yang biasa

menjaga hartanya, seperti istrinya, budaknya, atau kepada bendaharanya atau pelayannya.

Jika wadi’ah tersebut hilang/ rusak selama dalam penjagaan salah satu dari mereka yang

disebutkan tadi, tanpa pihak kedua tersebut lalai dalam menjaganya, maka dia tidak perlu

menangungnya. Hal ini karena orang yang diberi wadi’ah boleh menyimpan wadi’ah itu

sendiri atau menunjuk seorang wakil untuk menjaga wadi’ah itu untuk dirinya. Sama halnya,

jika orang yang diberi wadi’ah menitipkan wadi’ah tersebut kepada orang yang sudah biasa

menjaga harta milik dia sendiri (dengan jujur), maka dia (wakil yang pertama) bebas dari

tanggungjawab, karena hal itu dianggap benar menurut kebiasaan. Akan tetapi, jika dia

menitipkan wadi’ah yang diberikan padanya kepada orang yang asing baik bagi dirinya

maupun pemilik barang tersebut, maka dia harus bertanggungjawab jika ada kerusakan.

Karena dia tidak boleh mempercayakan wadi’ah kepada orang asing kecuali ada udzur.

Sebagai contoh, jika orang yang diberi wadi’ah sedang sekarat atau tiba-tiba dia harus

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 145

bepergian dan khawatir wadi’ah itu rusak jika dia membawanya, dan tidak ada orang lain

yang bisa dia percaya kecuali orang asing tersebut, maka dia boleh melakukannya dan dia

tidak harus menanggung jika terjadi kerusakan.

Secara umum, jika wakil yang diberi wadi’ah merasa khawatir dengan wadi’ah yang

diberikan padanya atau dia harus bepergian, dia wajib mngembalikan titipan kepada

pemiliknya atau wakilnya. Kalau ia tidak mendapati pemiliknya maupun wakilnya, maka ia

harus membawanya dalam bepergian bila hal itu lebih aman baginya. Namun jika tidak

aman dibawa pergi, maka ia harus menitipkannya pada penguasa. Sebab penguasa dapat

bertindak selaku pemilik saat pemilik sebenarnya tidak ada. Jika ia tidak mungkin

menitipkannya pada penguasa, ia harus menitipkannya pada orang yang bisa dipercaya.

Sebab nabi ketika hendak hijrah, beliau menyerahkan seluruh titipan yang ada padanya ke

Ummu Aima dan menyuruh Ali agar mengembalikannya ke para pemiliknya

. Demikian pula

dengan orang yang sedang sekarat dan ia membawa sejumlah titipan orang, wajib baginya

untuk mengembalikan seluruh titipan ke para pemiliknya. Jika ia tidak mendapati mereka, ia

harus menitipkannya ke penguasa atau orang yamg bisa dipercaya.

Melakukan pelanggaran atas barang titipan, mengakibatkan pelakunya dikenai

tanggungan jika barang tersebut hilang/ rusak. Sebagai contoh, ada orang yang dititipi

binatang tunggangan lalu ditungganginya tanpa memberi makan dan minum yang

semestinya, atau seseorang diberi wadi’ah pakaian namun memakainya selain dari tujuan

menjaganya, atau diberi wadi’ah uang koin dalam sebuah tempat lalu dikeluarkan dari

tempatnya atau dalam sebuah kantung terikat lalu dibuka ikatannya. Maka dalam kasus-

kasus demikian, seorang yang diberi wadi’ah harus bertangungjawab jika wadi’ah itu rusak

atau hilang, karena dia telah melanggar aturan dengan bertindak demikian.

Orang yang diberi wadi’ah adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya, jadi jika dia

berkata telah menyerahkan wadi’ah tersebut kepada pemiliknya atau kepada seseorang

atas nama dirinya, maka dia harus dipercaya. Terlebih lagi jika dia mengklaim bahwa

wadi’ah yang telah diberikan padanya rusak tanpa penyalahgunaan dan dia bersumpah

untuk itu, maka dia harus dipercaya. Sebab ia adalah orang yang amanah dan Allah

menyebut titipan sebagai amanah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menunaikan amanah-amanah

kepada para pemiliknya.” (Q.S: An-Nisa:58)

Aturan yang sebenarnya adalah orang yang diberi wadi’ah bisa dipercaya dan tidak

berdosa hingga dia terbukti berdusta. Di sisi lain, jika dia mengaku bahwa wadi’ah yang

telah diberikan padanya telah rusak karena kecelakaan misalnya karena kebakaran, maka

Bab 3: Muzara’ah, Musaqah Dan Sewa-Menyewa FIQIH201

Islamic Online University 146

pengakuan dia tidak langsung dipercaya hingga dia membawa bukti yang menunjukkan

bahwa kecelakaan itu benar-benar terjadi.

Terakhir, jika pemilik barang meminta barangnya dikembalikan lalu orang yang dititipi

terlambat mengembalikan tanpa uzur hingga barang tersebut hilang/ rusak, maka ia harus

menanggung. Sebab dia telah melakukan sesuatu yang haram dilakukannya yaitu menahan

barang titipan setelah diminta kembali oleh pemiliknya. Wallahu a’lam.

Muslim (2699).

Ibnu Majah (2401) [3/138].

Ad-Daraqutni (2939) [3/36].

Ad-Daraqutni (2938) [3/36].

Al-Bayhaqi (12696) [6/472].

FIQH 102

IV. REKLAMASI LAHAN

TERLANTAR

BAB

Reklamasi Lahan Terlantar

Para fuqaha

mendefinisikan lahan terlantar sebagai lahan yang terbebas dari segala

bentuk kepemilikian pihak yang dilindungi hukum. Definisi ini mengecualikan dua jenis lahan

berikut ini:

1. Lahan pribadi: Lahan yang dimiliki oleh muslim atau kafir yang dilindungi hukum baik

karena dia telah membelinya, sebagai hibah atau sejenisnya.

2. Lahan umum: Lahan yang terkait atau dikhususkan untuk kemasalahatan pihak yang

dilindungi hukum misalnya jalan, pekarangan, sumber air atau dikhususkan untuk

digunakan penduduk sekitar misalnya kawasan pemakaman, tempat penampungan

sampah, area yang dimanfaatkan untuk melaksanakan dua sholat Hari Raya (Idul

Fitri dan Idul Adha), tempat mencari kayu bakar atau padang rumput untuk

menggembalakan ternak. Semua jenis lahan yang disebutkan tadi tidak bisa dimiliki

melalui reklamasi.

Jika lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang dilindungi secara hukum

direklamasi oleh seseorang, maka lahan itu menjadi miliknya menurut hadits yang

diriwayatkan oleh Jabir (Radhiyallahu anhu) dimana Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi miliknya”

(H.R Imam Ahmad, Tirmizi yang menilai hadits ini sebagai hadits shahih)

Ada sejumlah hadits lainnya yang memiliki makna serupa, sebagian diantaranya

dicatat dalam kitab Shahih Bukhori.

Semua ulama fiqih sepakat bahwa lahan tandus yang terlantar bisa dimiliki oleh

mereka yang mereklamasinya, kecuali lahan terlantar di Al-Haram (wilayah suci Mekah) dan

area Gunung Arafah, agar tidak mempersempit tempat yang dikhususkan untuk para

jamaah melaksanakan ritual ibadah haji atau menggunakan tempat yang ditujukan untuk

semua orang. Akan tetapi, para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat

sah untuk mereklamasi lahan tandus atau lahan tanpa pemilik.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 148

Lahan terlantar bisa direklamasi dengan empat cara:

 Pertama: Dengan membangun tembok kokoh di sekeliling tanah tersebut, sesuai

tradisi yang berlaku, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Barangsiapa membangun tembok di sekeliling suatu tanah, maka tanah itu menjadi

miliknya”

(H.R Imam Ahmad, Abu Dawud dari Jabir, dan Ibnul Jarud menilai hadits

ini shahih)

Terdapat hadits lain yang diriwayatkan dari Samurah, hadits ini menunjukkan bahwa

memagari suatu tanah dengan tembok menjadikan orang tersebut berhak

memilikinya. Tolok ukur yang berlaku dalam hal ini ialah dengan membangun

sesuatu yang secara bahasa bisa disebut tembok yang kokoh dan tidak mudah

dirobohkan. Akan tetapi, jika orang itu hanya menyusun bebatuan di sekeliling tanah,

atau melingkunginya dengan pagar yang rendah atau dinding yang kecil yang tidak

bisa mencegah penyusup atau hanya menggali parit di sekelilingnya, tanah itu tidak

menjadi miliknya, tetapi dia tetap lebih berhak mereklamasi (menghidupkan) tanah

tersebut, dan dia tidak boleh menjual tanah terlantar, kecuali dia telah sepenuhnya

mereklamasinya.

 Kedua: Jika seseorang menggali sumur di tanah terlantar hingga memunculkan air

tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, karena dia telah menghidupkannya. Akan

tetapi, jika dia menggali sumur tanpa mengeluarkan air tanah sama sekali, maka

lahan terlantar itu bukan miliknya, meskipun dia lebih berhak mereklamasinya dan

memilikinya karena dialah orang yang memulai reklamasinya.

 Ketiga: Jika seseorang mengalirkan air dari sumur atau sungai ke lahan terlantar,

maka dia telah mereklamasinya, karena menyediakan air di lahan tersebut jauh lebih

bermanfaat daripada membangun benteng di sekelilingnya.

 Keempat: Jika ada air yang membanjiri lahan terlantar dan menyebabkan lahan itu

tandus, maka orang yang mencegah aliran air atau mengeringkan lahan tersebut

dianggap orang yang telah mereklamasinya, dengan demikian lahan itu menjadi

miliknya. Karena reklamasi jenis ini jauh lebih bermanfaat bagi lahan itu sendiri dari

pada melingkunginya dengan benteng-yang menjadikan orang tersebut sebagai

pemiliknya, sesuai hadits yang disebutkan di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada aturan umum yang mengatur untuk

menentukan sebuah tanah terlantar dianggap telah direklamasi, dan bahwa seorang Muslim

harus mengikuti tradisi yang berlaku. Apapun yang menurut masyarakat dianggap reklamasi

lahan terlantar, maka orang yang telah mengupayakan reklamasi itu berhak memilikinya. Ini

adalah pendapat ulama mazhab Hambali dan yang lainnya. Sedangkan syari’ah

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 149

menetapkan aturan umum yaitu lahan terlantar bisa dimiliki oleh siapa saja yang

mereklamasinya, tanpa menjelaskan caranya. Sehingga seorang Muslim harus mengikuti

kesepakatan umum untuk mengetahui apa yang dianggap sebagai reklamasi dan apa yang

bukan.

Pemimpin Muslim (atau pihak pemerintah) berhak memberikan lahan yang terlantar

kepada siapa saja yang menghidupkannya, karena Rasulullah ﷺ menghibahkan lembah Al-

Aqiq kepada Bilal Ibnul Harits

dan sebidang lahan di Hadramawt kepada Wa’il Ibn Hujr

Nabi juga memberikan sepetak tanah kepada Umar Ibnul Khatab

, Utsman bin Affan

dan

sejumlah sahabah.

Akan tetapi sekedar pemberian tidak menjadikannya boleh memilikinya

sampai ia benar-benar mereklamasinya. Pemberian ini artinya bahwa dia lebih berhak untuk

mereklamasinya dibanding orang lain. Jika ia telah mereklamasinya maka lahan itu menjadi

miliknya. Namun, jika dia tidak bisa mereklamasi atau menghidupkannya maka Pemerintah

berhak mengambilnya kembali dan menghibahkannya kepada orang lain yang mampu

mereklamasinya, karena Umar Ibnul Khatab mengambil kembali tanah-tanah dari mereka

yang tidak bisa mereklamasinya

. Aturan yang sama pun berlaku pada orang yang

mengambil binatang buruan, kayu bakar atau benda lain sebelum orang lain mengambilnya,

maka dia lebih berhak memilikinya dibanding orang lain, asalkan dia adalah orang pertama

yang mendapatkannya.

Jika ada sumber air alami, misalnya sungai di suatu lembah yang melewati lahan

warga, maka orang yang memiliki lahan pertama yang dilewati aliran sungai boleh mengairi

lahan mereka dengan membendung aliran air tersebut sampai menggenangi lahan mereka

sebatas mata kaki. Setelah itu mereka harus mengalirkannya ke lahan-lahan di sampingnya,

dan seterusnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Zubair, dalam peristiwa yang

serupa.

“Airilah (tanahmu) hai Zubair, kemudian tampunglah airnya hingga setinggi

pembatas tanah”

(H.R Bukhori dan Muslim)

Abdur Razak meriwayatkan bahwa Ma’mar meriwayatkan bahwa Az-Zuhri berkata:

“Kami mengamati sabda Nabi yang mengatakan: ‘tampunglah airnya hingga

setinggi pembatas tanah’, ternyata batasnya setinggi kedua mata kaki.”

Dengan demikian, mereka mengukur ketinggian air berdasarkan hadits di atas dan

mendapati tingginya sebatas mata kaki. Kemudian mereka menjadikannya sebagai tolok

ukur dalam memprioritaskan orang yang lebih tinggi lokasinya secara urut. Amar Ibn Syu’ab

meriwayatkan:

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 150

“Rasulullah ﷺ memutuskan agar Sail Mahzur –yaitu sebuah lembah yang terkenal di

Madinah- airnya ditampung hingga setinggi kedua mata kaki, lalu dialirkan oleh

orang yang di atas ke orang yang dibawahnya”

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud

dan pengumpul hadits lainnya)

Jika sumber air itu dimiliki oleh beberapa pemilik lahan, maka harus dibagi-bagikan

pada para pemilik lahan sesuai dengan kadar tanah yang mereka miliki, dan setiap pemilik

berhak melakukan apapun pada bagian air mereka.

Penguasa Muslim berhak untuk melindungi padang rumput yang digunakan untuk

menggembalakan ternak kaum Muslimin, seperti kuda yang digunakan untuk berjihad

(berjuang di jalan Allah) dan unta untuk diamalkan, selama padang rumput yang menjadi

kawasan lindung tersebut tidak menyempitkan lahan publik. Ibnu Umar (Radhiyallahu anhu)

meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mengkhususkan tempat yang disebut An-Naqi’ sebagai

kawasan terlindungi untuk menggembalakan kuda-kuda kaum Muslimin

. Selama kawasan

lindung tidak menyempitkan lahan umum dan memang diperlukan, maka pemerintah boleh

melindungi rumput yang tumbuh di lahan terlantar untuk untuk dijadikan tempat merumput

bagi unta-unta zakat, kuda-kuda jihad, ternak-ternak jizyah

serta ternak yang tersesat

ataupun yang terlantar.

Faqih: Seorang ahli hukum Islam; Fuqaha: jamak dari faqih.

Ahmad (14205) [3/304] dan At-Tirmidzi (1383) [3/663]. hadits yang serupa diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Zayd

dan diriwayatkan oleh Abu Dawud (3073) [3/297] dan At-Tirmidzi (1382) [3/298].

Ahmad (20003 vol.2) [5/11] dan Abu Dawud menceritakan sebuah hadits serupa dari samurah (3077) dan Al-

Bayhaqi (11797) [6/240].

Al-Bayhaqi (11824) [6/246]. Diriwayatkan dengan lafadzh yang lain oleh Abu Dawud (3061) [3/291] dan Al-

Bayhaqi (11797) [6/240].

Abu Dawud (3058) [3/291] dan At-Tirmidzi (1381) [3/665].

Al-Bayhaqi (20394) [10/212].

Al-Bayhaqi (11795) [6/239].

Lihat: Al-Bayhaqi [6/238].

Saat ia mengambil kembali lembah Al-Aqiq dari Bilal Ibnul-Harith; Al-Bayhaqi (11824) [6/246].

Al-Bukhari (2359) [5/44] dan Muslim (6065) [8/107].

Al-Bukhari [5/49] di bagian terakhir hadits no. (2362).

Abu Dawud (3639) [4/36] dan Ibnu Majah (2481) [3/181].

Al-Bayhaqi (11808) [6/242] dan asalnya diriwayatkan dalam Al-Bukhari (2370) [5/56].

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 151

Jizyah: Upeti atau pajak yang diwajibkan dari orang-orang non-muslim yang tinggal di negara islam

membebaskan mereka dari tugas militer dan memberikan hak perlindungan negara Islam kepada mereka.

Secara bersamaan, zakat tidak diambil dari mereka, yang menjadi kewajiban hanya bagi kaum muslimin.

FIQH 102

BAB

Ja’alah (Upah)

Ja’alah menurut syari’ah adalah upah yang diberikan kepada seseorang sebagai

imbalan atas bantuan atau pekerjaan yang telah diselesaikannya. Dengan kata lain, upah ini

mengacu pada sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang menyelesaikan tugas

tertentu, misalnya telah membangun dinding.

Hukum dibolehkannya ja’alah dinyatakan dalam Qur’an, sebagaimana firman Allah

tentang Nabi Yusuf yang berkata:

“...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan

makanan seberat) beban onta dan aku jamin itu” (Q.S:Yusuf:72)

Maknanya adalah barangsiapa yang bisa menunjukkan pencuri piala sang raja,

maka dia akan mendapat upah berupa bahan makanan seberat beban unta. Dengan

demikian ayat Qur’an di atas menyiratkan dibolehkannya pemberian upah. Selain itu dalil

dari sunnah adalah tentang seorang pemimpin suku yang telah disengat binatang berbisa

yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri dalam dua kitab shahih

dan di dalam kitab

hadits lainnya.

Suatu ketika ia dan kawan-kawannya singgah di kampung salah satu kailah Arab.

Mereka meminta untuk dijamu, namun warga kampung menolak menjamu mereka.

Tiba-tiba Pemimpin suku Arab itu disengat ular (atau kalajengking), dan warga suku

berusaha dengan segala cara untuk menolongnya. Warga kampung akhirnya

mendatangi mereka seraya bertanya: ‘Adakah salah seorang dari kalian yang

mampu mengobati?’ Lalu salah seorang dari mereka menjawab. ‘Demi Allah, saya

orang yang pandai meruqyah (mengobati), tapi demi Allah sebelum ini kami minta

dijamu dan kalian menolak; maka aku tidak akan meruqyah kecuali jika kalian

memberi ja’alah kepada kami. Maka penduduk kampung tersebut sepakat

menjanjikan sekawanan kambing kepada mereka. Lelaki tersebut lantas beranjak

lalu meniup-niup kepala kampung tersebut sambil membaca surat al-fatihah, Maka

orang itu tiba-tiba segar bugar kembali seakan terlepas dari ikatan. Warga kampung

pun akhirnya membayarkan imbalan yang telah disepakati. Lalu rombongan tadi

pulang dan bertemu dengan rasulullah. Mereka lantas menceritakan apa yang

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 153

terjadi, maka nabi bersabda: ‘Kalian telah berbuat benar, bagi-bagilah imbalannya

dan sisakan sebagian untukku.’”

Jika seseorang melakukan pekerjaan dengan imbalan yang sudah ditetapkan, maka

dia berhak menerimanya, karena kesepakatannya menjadi sah dengan menyelesaikan

tugas yang telah ditentukan. Jika sekelompok pekerja melakukan tugas tersebut, maka

upahnya harus dibagi rata di antara mereka, karena mereka telah berpartisipasi dalam

melaksanakan pekerjaan yang sama untuk jumlah upah yang sudah ditetapkan. Bila

seseorang melakukan suatu pekerjaan yang tidak dia ketahui ada imbalan atasnya, maka ia

tidak berhak mendapat imbalan. Sebab pekerjaan tersebut belum mendapat izin, sehingga

tidak ada imbalan yang berhak diambil. Akan tetapi, jika upah kemudian ditetapkan setelah

dia mulai bekerja, maka pekerja itu hanya mendapat upah sesuai dengan kadar pekerjaan

yang dilakukannya setelah ia mengetahui upah tersebut.

Memberikan upah kepada pekerja adalah kesepakatan yang diperbolehkan. Oleh

sebab itu, kedua belah pihak, baik pekerja maupun yang mempekerjakan, berhak untuk

membatalkannya. Jika pekerja membatalkan kesepakatan, maka dia tidak berhak menerima

upah ataupun hadiah, karena dia telah membatalkan haknya sendiri. Akan tetapi, jika orang

yang mempekerjakan yang membatalkan kesepakatan setelah pekerja memulai

pekerjaannya, maka pekerja itu berhak menerima upah sebanyak pekerjaan yang telah dia

kerjakan. Memberikan upah (ja’alah) berbeda dengan mempekerjakan orang (ijarah) dalam

beberapa aspek, berikut ini beberapa perbedaannya:

 Agar menjadi sah, dalam ja’alah tidak disyaratkan harus mengetahui pekerjaan yang

diminta. Berbeda dengan ijarah yang disyaratkan bahwa pekerjaan yang diminta

harus diketahui dengan jelas.

 Dalam ja’alah tidak disyaratkan harus mengetahui jangka waktu pekerjaan. Berbeda

dengan ijarah yang disyaratkan bahwa jangka waktunya harus jelas.

 Dalam ja’alah boleh digabungkan antara pekerjaan dengan jangka waktunya, seperti

mengatakan: “Barangsiapa yang menjahitkan kain ini untukku dalam sehari, maka ia

akan mendapatkan upah sekian.” Dalam kasus seperti ini, jika penjahit itu dapat

menyelesaikannya dalam satu hari maka ia berhak mendapatkan upah yang

dijanjikan; Namun jika tidak bisa, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.

Berbeda dengan menyewa orang (ijarah), yang tidak sah jika dilakukan dengan

menggabungkan antara pekerjaan dan jangka waktunya (yaitu pekerja tersebut

berhak menerima upah, segera setelah dia menyelesaikan tugasnya).

 Dalam ja’alah pekerja tidak harus menyelesaikan tugasnya, namun dalam ijarah,

pekerja harus menyelesaikan tugasnya.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 154

 Dalam ja’alah tidak disyaratkan menunjuk orang tertentu untuk melakukan pekerjaan

yang diminta. Berbeda dengan ijarah yang disyaratkan hal tersebut.

 Ja’alah adalah akad yang tidak mengikat, yakni masing-masing pihak bisa

membatalkannya tanpa izin dari pihak lainnya. Sedangkan ijarah adalah akad yang

mengikat dan masing-masing pihak tidak bisa membatalkannya tanpa kerelaan pihak

lainnya.

Para fuqaha berpendapat bahwa barangsiapa yang mengerjakan tugas bagi pihak

lain tanpa menentukan jumlah upah sebelumnya atau tanpa izin dari yang punya kerja,

maka dia tidak berhak menerima upah. Sebab ia telah memberikan suatu manfaat tanpa

imbalan, maka ia tidak berhak mendapat imbalan. Meskipun demikian, ada dua

pengecualian dalam kasus ini:

Pertama: Jika pekerja, dalam hal ini memang telah menyiapkan dirinya untuk

bekerja dengan upah, seperti makelar, kuli, dan sejenisnya. Pekerja semacam ini jika

melakukan pekerjaannya setelah mendapat izin, maka ia berhak menerima upahnya

sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun, bagi mereka yang tidak

mempersiapkan diri untuk melaksanakan layanan jasa tertentu, maka dia tidak

berhak mendapatkan upah, meskipun dia telah diizinkan, kecuali jika ia

mensyaratkan upah tersebut.

Kedua: Orang yang berusaha menyelamatkan barang orang lain dari kerusakan atau

bencana, seperti menyelamatkan harta benda orang lain agar tidak tenggelam di

tengah laut, menyelamatkannya dari kebakaran atau menyelamatkannya dari

kerusakan di lingkungan sekitarnya. Maka penyelamat seperti ini berhak menerima

upah atas jasa karena mereka berbaik hati memperhatikan harta orang lain dan

bersedia menyelamatkannya dari kerusakan. Karena itu, memberikan upah dalam

kasus ini memotivasi dirinya dan orang lain untuk melakukan hal serupa, yaitu

menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan dan bencana.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat:

“Siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kehancuran lalu mengembalikan

harta tersebut, maka ia berhak mendapatkan bayaran yang layak untuk usaha

seperti itu meskipun tidak mensyaratkan sebelumnya. Ini menurut pendapat paling

shahih, dan inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.”

Selain itu, Ibnul Qayyim pun berpendapat:

“Siapa yang berbuat terhadap harta orang lain tanpa seizin pemiliknya dalam

rangka menyampaikannya kepada pemiliknya, atau dalam rangka menjaga harta

tersebut dan melindunginya dari tersia-siakan; maka menurut pendapat yang benar,

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 155

orang tersebut berhak menuntut bayaran atas perbuatannya kepada pemilik barang.

Inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam berbagai kesempatan.”

Dua Sahih: Dua kitab Al-Bukhari dan Muslim yang sahih.

Al-Bukhari (2276) [4/571] dan Muslim (5699) [7/410].

FIQH 102

BAB

Barang Temuan (Luqathah)

Luqathah merujuk pada penemuan barang yang hilang, selain binatang, oleh

seseorang. Islam sebagai agama yang benar memerintahkan kita untuk melindungi,

menjaga dan merawat harta benda milik sesama Muslim, meskipun terhadap barang

temuan.

Barang yang hilang terdiri dari tiga jenis:

1. Barang yang tidak penting: Barang yang hilang dapat berupa objek yang tidak terlalu

penting bagi seseorang, misalnya saja sebuah cemeti, sekerat roti, buah atau tongkat

dan sejenisnya. Jika ada orang yang menemukan objek hilang seperti itu, maka dia

berhak memungutnya dan menggunakannya tanpa mengumumkannya. Dalilnya adalah

hadits Jabir (Radhiyallahu anhu) yang meriwayatkan.

“Rasulullah ﷺ memberikan izin pada kami untuk mengambil tongkat, tali, cemeti dan

semisalnya, yang ditemukan seseorang untuk dimanfaatkan.”

(H.R Abu Dawud)

2. Binatang yang bisa menjaga diri dari pemangsa yang kecil: Jenis barang kedua

yang hilang adalah binatang yang bisa menjaga diri dari pemangsa yang kecil karena

ukuran mereka yang besar seperti unta, kuda, sapi atau bagal atau karena kemampuan

terbangnya seperti burung, atau karena kemampuan larinya yang sangat kencang

seperti antelope atau karena memiliki gigi taring yang tajam seperti cheetah. Kita tidak

dibolehkan memungut binatang ini, binatang ini tidak boleh dimiliki ketika ditemukan,

bahkan jika penemunya mengumumkan telah menemukan binatang semacam ini.

Ketika seorang pria menemukan seekor unta yang hilang, dia menghadap Rasulullah ﷺ

untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Rasulullah menjawab:

“Ada apa kamu dengan unta tersebut? Dia punya tempat minum dan kaki yang kuat,

dia akan mencari air dan memakan tumbuh-tumbuhan hingga pemiliknya

menemukannya kembali.”

(H.R Bukhori Muslim)

Terlebih lagi, Umar Ibnul Khatab (Radhiyallahu anhu) berkata:

“Barangsiapa mengambil unta yang tersesat, maka dia orang yang sesat”

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 157

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin untuk

membiarkan hewan yang hilang seperti itu mencari air minum sendiri dan makan daun

dari pohon sampai pemiliknya menemukan hewan tersebut. Aturan yang sama pun

berlaku untuk objek-objek besar yang hilang seperti pot yang besar, benda-benda yang

terbuat dari kayu, barang dari besi atau benda-benda besar sejenisnya yang tidak

mudah rusak dan hampir-hampir tidak bisa hilang atau dipindahkan dari tempatnya.

Memungutnya dan mengamankannya sebagai barang temuan tidak dibolehkan; bahkan

lebih dilarang daripada memungut hewan yang hilang yang termasuk dalam kategori di

atas.

3. Uang, benda-benda, dan hewan yang terancam pemangsa yang kecil: Jenis

temuan yang ketiga yaitu harta benda seperti uang, benda-benda, serta binatang yang

tidak bisa mempertahankan diri dari pemangsa liar yang kecil, seperti kambing, unta

yang masih menyusu, dan anak sapi. Orang yang menemukannya yang yakin bisa

amanah boleh memungutnya serta menyimpan barang-barang temuan tersebut, yang

terdiri dari tiga kategori:

 A. Binatang yang secara hukum bisa dimakan (misalnya unta yang sedang

menyusu, biri-biri betina, ayam betina): Jika seseorang menemukan binatang

seperti ini, maka dia boleh menggunakannya dengan cara yang paling bermanfaat

bagi pemilik aslinya:

1. Boleh memakannya, sehingga dia berhutang harga binatang itu kepada

pemiliknya.

2. Dia bisa menjualnya lalu menyimpan hasil penjualannya dan menyerahkannya

kepada pemilik aslinya jika penemunya yakin jika orang itu adalah pemiliknya.

3. Dia memeliharanya dengan menanggung biaya pemeliharaan dan tidak

memilikinya, namun ia akan menagih seluruh biaya pemeliharaan tersebut kepada

pemiliknya jika hewan tersebut diserahkan nantinya. Ketika Rasulullah ﷺ ditanya

tentang aturan tentang menemukan biri-biri betina yang hilang dan tanpa pemilik,

maka Rasulullah ﷺ bersabda:

“Ambil saja, sebab ia akan menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik

serigala.” (H.R Bukhori dan Muslim)

Makna hadits ini adalah, kambing betina sangat lemah dan mudah untuk

dimangsa. Sehingga lebih baik jika diambil oleh orang yang menemukannya;

karena jika dia tidak mengambilnya, maka orang lain akan melakukannya; atau

serigala mungkin akan memangsanya. Menjelaskan hadits ini, Ibnul Qayyim

menyatakan:

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 158

“Hadits ini menunjukkan dibolehkannya mengambil kambing yang ditemukan. Jika

kambing itu tidak diambil pemiliknya, maka ia menjadi milik orang yang

menemukannya. Lantas penemu itu diberi pilihan untuk memakannya saat itu juga

dengan menanggung harganya, atau menjualnya dan menyimpan uangnya bagi

bagi pemiliknya, atau mengambilnya untuk dipelihara dengan biaya perawatan

darinya. Para ulama juga sepakat, bahwa jika pemiliknya datang sebelum penemu

memakan kambing tadi, maka pemilik berhak mengambilnya.”

 B. Barang yang mudah rusak. Jika objek temuan mudah rusak atau membusuk,

seperti semangka dan buah, maka orang yang menemukannya harus melakukan

yang terbaik dan paling bermanfaat bagi pemiliknya; penemu dapat memakannya

lalu membayar harganya kepada pemilik, atau menjual barang temuan itu lalu

menyimpan hasil penjualannya untuk kemudian diberikan kepada pemiliknya ketika

bertemu.

 Semua jenis barang yang tidak termasuk dalam kategori A dan B (misalnya

uang dan perkakas). Jika seseorang menemukan objek temuan seperti itu, maka

dia harus menyimpannya sebagai wadi’ah lalu mengumumkan bahwa dia telah

menemukannya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang boleh memungut barang

temuan, kecuali dia sendiri yakin bahwa dirinya bisa dipercaya serta mampu

mendeskripsikan ciri fisik barang temuan itu, jika diperlukan. Sebagai ilustrasi Zayd

bin Khahid Al-Juhani meriwayatkan:

“Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak, lalu

Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Kenali pundi-pundi dan talinya, lalu umumkan selama

setahun. Jika pemiliknya tetap belum diketahui, kamu boleh membelanjakannya,

namun barang tersebut adalah wadi’ah (barang titipan) yang ada padamu. Jika

suatu saat pemiliknya memintanya, maka serahkanlah kepadanya.’ Ketika Nabi

ditanya tentang kambing yang ditemukan. Beliau menjawab: ‘Ambil saja, karena ia

akan menjadi milikmu, atau milik saudaramu atau milik serigala.’ Sedangkan saat

beliau ditanya tentang unta yang tersesat, beliau menjawab: ‘Ada apa antara

engkau dengannya? Dia punya tempat minum dan kaki yang kuat, dia bisa mencari

air dan makan tumbuh-tumbuhan hingga ditemukan oleh pemiliknya’ (H.R Bukhori

Muslim)

Dengan menyatakan,..”dan umumkanlah selama satu tahun” Rasulullah ﷺ ingin

orang yang memungut benda yang hilang (emas atau perak; uang) untuk

mengumumkan deskripsi barang temuan di tempat-tempat umum seperti pasar, di

depan mesjid serta di tempat-tempat banyak orang berkumpul selama satu tahun.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 159

Selama minggu pertama, penemu barang tersebut harus membuat pengumuman

setiap hari, karena biasanya orang yang kehilangan uang tersebut akan mencari-cari

setiap hari selama minggu pertama. Setelah minggu pertama berlalu, maka penemu

barang tersebut harus mengikuti kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam

mengumumkan barang tersebut. Hadits yang disebutkan di atas mengindikasikan

kewajiban untuk membuat pengumuman di tempat-tempat umum atas barang

temuan tersebut. Perkataan Rasulullah ﷺ : “Kenali pundi-pundi dan talinya”

menunjukkan kewajiban penemu untuk mengetahui dengan jelas deskripsi barang

temuan tersebut. Sehingga ketika pemiliknya datang dan mendeskripsikannya

dengan tepat, harus dikembalikan kepadanya. Namun jika seseorang memberikan

deskripsi yang salah dia tidak boleh memberikannya. Ketika nabi berkata “…jika

pemiliknya tetap belum diketahui, kamu boleh membelanjakannya” ini artinya barang

temuan tersebut menjadi milik penemunya, setelah satu tahun diumumkan tidak ada

yang mengambilnya. Akan tetapi, penemu tidak boleh menggunakannya, kecuali dia

mengetahui deskripsi barang temuan tersebut: dompet atau wadah uang tersebut,

tali yang mengikatnya, jumlah dan jenis uang, dan gambaran pembeda lainnya. Jika

pemiliknya datang setelah satu tahun, lalu menggambarkan ciri-cirinya dengan

benar, maka dia harus menyerahkan pada pemiliknya, sebagaimana perkataan

Rasulullah ﷺ: “Jika suatu saat pemiliknya memintanya, maka serahkanlah

kepadanya…”. Berdasarkan uraian di atas aturan-aturan untuk barang temuan bisa

dirangkum sebagai berikut:

Pertama: Jika menemukan barang temuan, seseorang tidak boleh memungut dan

menyimpannya kecuali dia yakin akan kejujuran dia sendiri dan sifat amanahnya, dan

dapat mengumumkan kepada khalayak umum untuk menemukan pemilknya.

Sehingga, jika dia tidak percaya diri atau tidak yakin dapat mengambil langkah yang

tepat, dia tidak boleh memungut dan menyimpannya, jika dia melakukannya maka

dia dianggap sebagai perampas hak milik orang lain.

Kedua: Sebelum mengambil barang temuan, penemu harus mengenali dan mampu

menggambarkan wadahnya, tali yang mengikat wadah itu, serta jumlah dan jenis

uang yang ada di dalamnya, serta gambaran lainnya seperti yang dijelaskan oleh

Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas, dan perintah rasulullah menunjukkan

kewajibannya. Kata ‘wadah” mencakup semua kantong, bisa berupa amplop,

dompet, tas, kain atau wadah yang lainnya, yang membungkus uang saat ditemukan.

Ketiga: Wajib bagi penemu barang yang hilang untuk membuat pengumuman publik

selama satu tahun. Selama minggu pertama, penemu harus membuat pengumuman

setiap harinya tentang penemuan barang tersebut, setelah itu dia harus mengikuti

kebiasaan masyarakat yang berlaku. Penemu bisa mengatakan pada

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 160

pengumumannya: ”Siapa yang kehilangan sesuatu?” atau pernyataan semacamnya.

Pengumuman seperti itu harus disebutkan di tempat berkumpulnya banyak orang

seperti pasar, di depan masjid setelah pelaksanaan sholat berjamaah. Akan tetapi,

tidak boleh membuat pengumuman seperti itu di dalam masjid, karena masjid bukan

diperuntukkan untuk itu. Nabi bersabda:

“Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan kehilangan sesuatu di masjid,

maka katakan: ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.’ Karena masjid

tidak dibangun untuk itu.”

Keempat: Jika orang yang mengaku sebagai pemilik barang yang hilang itu bisa

menggambarkan dengan benar, maka penemu wajib mengembalikan barang temuan

itu padanya tanpa harus meminta

bukti lain atau sumpah seperti yang diperintahkan

oleh Rasulullah ﷺ. Terlebih lagi deskripsi yang benar dari orang yang mengaku

sebagai pemilik barang hilang menggantikan bukti lebih lanjut atau sumpah. Karena

deskripsinya yang tepat lebih bisa dipercaya dan diandalkan daripada sebuah bukti

atau sebuah sumpah. Selain itu, penemu harus mengembalikan kepada pemiliknya

keuntungan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari barang

temuan tersebut. Akan tetapi, jika orang yang mengaku pemiliknya tidak bisa

memberikan deskripsi yang benar, maka barang temuan itu tidak boleh diberikan

kepada orang tersebut, karena barang temuan dianggap sebagai wadi’ah dalam

penjagaan penemunya. Oleh sebab itu, penemu tidak boleh menyerahkan barang

temuan tersebut kepada orang yang tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah

pemiliknya.

Kelima: Jika pemilik barang hilang tidak datang selama satu tahun pengumuman

yang dibuat oleh penemu, maka barang temuan itu menjadi milik penemunya. Akan

tetapi, sebelum menggunakan barang itu dengan cara apapun, penemu harus kenal

betul ciri-ciri barang temuannya, jadi jika suatu saat pemiliknya datang dan bisa

mengidentifikasi barang tersebut, penemu dapat mengembalikan kepadanya atau

mengganti harga barang jika sudah tidak ada. Ini karena kepemilikan penemu atas

barang temuan itu hanya bersifat sementara yang kemudian gugur, jika pemiliknya

muncul dan mencarinya serta bisa mengenali barangnya yang hilang tersebut.

Keenam: Para ulama berbeda pendapat dalam aturan penemuan barang di Al-

Haram (di tempat suci Mekah). Mereka berbeda pendapat tentang apakah benda

temuan menjadi milik penemu setelah satu tahun diumumkan, atau apakah benda

temuan itu tidak bisa menjadi milik penemunya. Sebagian ulama berpendapat bahwa

barang temuan yang dipungut di al-Haram memiliki aturan yang sama dengan

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 161

barang yang ditemukan di tempat lain karena keumuman makna hadits mengenai hal

ini. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya berpendapat tidak boleh memiliki barang

yang ditemukan di Al-Haram, serta wajib membuat pengumuman selamanya,

sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Luqathahnya (barang temuan) tidak halal kecuali bagi orang yang akan

mengumumkannya”

Ini pun menjadi pendapat Syaikhul Islam Ibn Taymiyah yang menyatakan:

“Luqathah (barang temuanI yang ditemukan di Al-Haram tidak bisa dimiliki dengan

cara apapun. Ia harus diumumkan selamanya.”

Ini adalah pendapat yang tersirat dalam hadits tersebut di atas yang melarang

memungut barang hilang yang ditemukan di Al-Haram.

Ketujuh: Jika seseorang meninggalkan binatang di gurun karena binatang itu tidak

mampu berjalan atau karena dia tidak mampu mengurus hewannya lagi, maka

hewan tersebut akan menjadi milik penemunya. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa yang mendapati seekor hewan yang ditinggalkan oleh pemiliknya

karena tidak sanggup lagi membawanya, lalu orang itu mengambilnya, maka hewan

itu menjadi miliknya.”

Alasan lain mengapa hewan itu ditinggalkan begitu saja, karena pemiliknya sudah

tidak menyukainya lagi, sehingga hewan itu dihukumi sama dengan barang yang

ditinggalkan karena sudah tidak disenangi oleh pemiliknya.

Ketika seseorang kehilangan sepasang sepatu, atau benda lainnya, dan menemukan

benda lain di tempat yang sama, maka barang itu dianggap sebagai barang temuan.

Karena ditemukan di tempat yang sama atau serupa dengan miliknya yang hilang

bukan berarti barang itu menjadi miliknya. Melainkan dia wajib mengumumkan

barang temuan itu selama satu tahun, dan dia hanya boleh mengambil manfaat

sesuai dengan kadar hak miliknya, sedangkan sisanya dia sumbangkan atas nama

pemiliknya.

Kedelapan: Jika anak kecil atau orang yang lemah akalnya mengambil barang

temuan, maka walinya harus mengambil barang tersebut, dan mengumumkan

barang tersebut. Hal ini karena anak kecil atau orang yang dungu tidak pantas untuk

memegang amanah. Jika barang temuan dibiarkan berada pada anak kecil atau

orang yang lemah akalnya kemudian menjadi rusak, maka dia harus

bertanggungjawab, karena dialah yang telah menyebabkannya rusak. Jika walinya

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 162

membuat pengumuman atas barang temuan tersebut selama satu tahun, dan tidak

ada yang mengaku sebagai pemiliknya, maka barang temuan itu menjadi milik anak

kecil atau orang dungu yang ada dalam perwaliannya (seperti dalam kasus orang

dewasa yang sehat).

Kesembilan: Jika seseorang memungut barang temuan di suatu tempat lalu dia

mengembalikannya di tempat yang sama, maka dia menjadi bertanggungjab untuk

itu, karena barang temuan itu telah dianggap sebagai wadi’ah yang harus dia jaga,

sedangkan meninggalkannya di tempat semula bisa menyebabkannya hilang.

Sesungguhnya aturan Islam mengenai barang yang hilang dan barang temuan

menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian besar dalam melindungi dan

menjaga harta benda kaum Muslimin. Hal ini secara umum, menunjukkan bahwa

Islam memerintahkan umat Muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan

dan amal sholeh. Kita berdoa kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang, agar kita berpegang teguh pada Islam dan meninggal dalam keadaan

Muslim.

Abu Dawud (1717) [2/232].

Al-Bukhari (91) [1/246] dan Muslim (4473) [6/247].

Hal ini diriwayatkan oleh Sa'id Ibnul-Musayyab di Al-Bayhaqi (12075) [6/315] dan Malik (853). Muslim

meriwayatkannya dalam sebuah hadits marfu dari Zayd Ibn Khalid Al-Juhani (4485) [6/254].

Muslim (1260) [3/56].

Al-Bukhari (2433) [5/108] dan Muslim (3289) [5/127].

Abu Dawud (3524) [3/510].

FIQH 102

BAB

Laqith (Anak Yang Ditemukan)

Aturan untuk laqith sangat erat kaitannya dengan Luqathah. Hal ini menunjukkan

kesempurnaan aturan Islam dalam memenuhi semua kebutuhan duniawi, karena Islam

selalu menjadi pelopor setiap bidang yang penting dan berguna. Ajaran Islam telah

mengungguli apa yang sekarang dikenal dengan panti asuhan anak yatim, dan yayasan

sosial untuk mereka yang tidak punya keluarga. Salah satunya ialah perhatian Islam atas

anak-anak terlantar.

Laqith adalah anak yang ditemukan dalam keadaan terbuang atau terpisah dari

keluarganya, dalam kedua kondisi ini nasabnya tidak diketahui. Wajib bagi yang mendapati

laqith dalam kondisi seperti itu untuk mengambilnya. Ini hukumnya fardhu kifayah

. Artinya

bila telah ada yang melakukannya dalam jumlah yang cukup, maka dosanya gugur dari

seluruh kaum muslimin. Namun jika tidak ada, maka semuanya berdosa selama anak itu

masih memungkinkan untuk diambil. Sebagaimana firman Allah:

“..dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan amal sholeh.”

(Q.S: Al-Maidah:2)

Keumuman ayat ini menunjukkan diwajibkannya memungut bayi yang ditemukan,

karena perbuatan ini dinilai sebagai tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan

ketakwaan. Di samping itu dengan memungutnya berarti telah menyelamatkan nyawa

sehingga sama wajibnya dengan menyelamatkan orang dari kelaparan dan tenggelam.

Anak yang ditemukan statusnya adalah orang merdeka dalam seluruh kondisinya.

Sebab pada dasarnya setiap orang adalah merdeka, dan perbudakan adalah sesuatu yang

sifatnya datang kemudian. Maka jika status seseorang tidak diketahui, maka pada dasarnya

dia bukan budak. Jika anak itu dijumpai membawa suatu harta atau di sekitarnya ada

barang berharga, maka semua itu adalah miliknya. Hal ini berdasarkan zhahir keadaannya,

di samping karena barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sehingga orang

yang harus memberinya nafkah secara ma’ruf dari harta yang dijumpai bersamanya itu,

karena dia bertindak selaku wali atasnya. Namun, bila anak tersebut tidak kedapatan

membawa apapun, ia berhak mendapat nafkah dari baitul mal. Umar Ibnul Khatab

(Radhiyallahu anhu) berkata kepada penemu laqith, semasa dia menjabat sebagai khalifah.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 164

“Pergilah (bersamanya)! Dia adalah orang merdeka dan kamu berhak mendapat

wala’nya, sedangkan nafkahnya kami tanggung.”

Dengan mengatakan demikian, yang dimaksudkan Umar adalah penemu mengambil

uang dari baitul mal kaum muslimin untuk menafkahi anak tersebut. Menurut riwayat lainnya,

disebutkan bahwa Umar berkata kepada pria itu: “...biaya menyusuinya kami tanggung”

artinya baitul mal menanggung biaya upah menyusukan bayi yang terlantar. Dengan

demikian bukan menjadi kewajiban bagi penemu laqith untuk menyediakan nafkah termasuk

upah menyusukan bayi tersebut, melainkan tanggungjawab baitul mal. Namun, jika baitul

mal tidak mampu menyediakan biaya tersebut, maka menjadi kewajiban Muslim yang

mengetahui tentang laqith tersebut untuk menanggung nafkahnya. Hal ini sesuai dengan

firman Allah:

“..dan tolong menolonglah dalam berbuat kebajikan dan amal sholeh.”

(Q.S: Al-Maidah:2)

Selain itu, meninggalkan bayi terlantar akan menyebabkan kematiannya, namun

mengambilnya dan menafkahinya sama dengan ramah tamah yang ditunjukkan kepada

seorang tamu. Sedangkan mengenai agama anak tersebut, jika dia ditemukan di negara

Islam atau di negara non-Islam namun banyak penduduknya Muslim, ia dianggap sebagai

muslim, hal ini menurut sabda Rasulullah ﷺ:

“Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah (muslim)”

Akan tetapi, jika bayi terlantar itu ditemukan di negara non-Islam yang penduduk

Muslimnya tidak ada atau hanya sedikit jumlahnya, maka anak itu dianggap kafir seperti

kebanyakan penduduk negeri tersebut. Dalam kasus seperti ini, maka penemunya menjadi

walinya, jika dia adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika Umar (Rahdiyallahu anhu)

mengetahui jika Abu Jamilah adalah orang yang shalih, maka dia menyetujui Abu Jamilah

menjadi wali anak terlantar dengan mengatakan: “Engkau boleh mengasuhnya”

. Karena

Abu Jamilah adalah orang pertama yang memungut bayi terlantar tersebut, sehingga dia

lebih berhak menjadi wali untuk anak tersebut. Sedangkan mengenai uang yang ditemukan

bersama bayi terlantar tersebut, maka penemunya harus menggunakan uang tersebut untuk

menafkahi laqith menurut cara yang pantas, karena dia telah menjadi walinya. Namun bila

penemu laqith muslim tidak layak menjadi pengasuhnya, baik karena dia orang yang fasik

atau bahkan kafir, maka orang ini tidak boleh dibiarkan membawa anak tersebut. Sebab

orang fasik atau kafir tidak bisa menjadi wali atas seorang muslim, karena ia akan

mempengaruhi agama laqith muslim tersebut. Sama halnya jika penemunya adalah Arab

Badui, atau orang Nomaden, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tidak bisa

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 165

disetujui menjadi wali bagi bayi yang terlantar, karena dia bisa menyebabkan bayi tersebut

kelelahan. Dalam kasus ini, bayi terlantar tersebut harus diambil dari suku Arab Badui lalu

diserahkan kepada salah satu penduduk yang bermukim. Ini karena menetap di suatu

wilayah akan lebih baik bagi laqith daripada harus terus berpindah tempat tinggal baik bagi

urusan agamanya maupun duniawinya. Di samping itu, kondisi ini akan lebih

memungkinkannya untuk menemukan keluarganya.

Jika anak itu sudah dewasa, lalu dia wafat atau terbunuh, maka warisan atau diyah

untuk kematiannya akan menjadi hak baitul mal, selama dia tidak punya anak-anak yang

mewarisinya. Namun jika dia punya istri, maka istrinya mendapatkan seperempat dari total

warisan. Jika laqith yang tidak punya ahli waris meninggal, maka penguasa Muslim

dianggap sebagai walinya yang sah. Hal ini karena anak terlantar diwarisi oleh semua

Muslim, yang perwakilannya adalah Imam atau penguasa. Sama halnya jika anak terlantar

yang tidak punya ahli waris terbunuh, maka pemerintah berhak memilih untuk menuntut

balas atau meminta uang diyat yang akan disimpan di baitul mal, karena pemimpin Muslim

dianggap sebagai wali yang sah untuk setiap muslim yang tidak punya wali. Di sisi lain, jika

laqith secara sengaja disiksa dan diciderai, maka dia harus dibiarkan sampai usia baligh

untuk menentukan apakah ingin menuntut balas atau memaafkan pelaku (yang

menyerangnya). Jika seorang pria atau wanita mengklaim bahwa anak terlantar itu adalah

anaknya, maka anak tersebut harus dikembalikan padanya, selama tidak ada orang lain

yang mengakuinya. Ini demi kebaikan anak terlantar itu mengetahui orang tua kandungnya

dan bersatu kembali dengan keluarganya, dan tidak merugikan orang lain. Akan tetapi, jika

ada beberapa orang yang mengaku sebagai orang tua anak tersebut, maka anak itu harus

diserahkan kepada orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada satupun dari mereka yang

punya bukti, atau jika mereka menghadirkan bukti yang bertentangan, maka keputusan

penyerahan anak itu harus dilakukan oleh qaif (orang yang bisa mengenali nasab lewat

kemiripan anggota badan). Sebagai ilustrasi, dalam kasus serupa, Umar Ibnul Khatab

terpaksa menyerahkan kepada qa-if dan sebagian sahabah Rasul hadir di sana. Qa-if di

zaman sekarang seperti genealogist, sehingga kesaksian salah satu dari mereka sudah

cukup untuk kasus ini, selama ahli tersebut seorang pria yang adil dan berpengalaman di

bidangnya.

Fardhu Kifayah: Kewajiban agama yang cukup dipenuhi oleh beberapa muslim, muslim lainnya tidak akan

dimintai pertanggungjawaban atasnya sebagai sebuah kewajiban, dan ini menjadi amalan sunnah bagi mereka.

Al-Bayhaqi (12133) [6/232].

Ibn Abu Shaybah (31560) [6/298].

Al-Bukhari (1359) [3/279] dan Muslim (6697) [8/423].

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 166

Diriwayatkan oleh Malik dan Al-Bayhaqi seperti yang disebutkan sebelumnya. Aslinya diriwayatkan oleh Al-

Bukhari (5/337).

Al-Bayhaqi (21258) [10/442] dan Abdur-Razzaq (13475) [7/360].

FIQH 102

BAB

Wakaf

Menurut syari’ah, wakaf adalah menahan benda asal dan memberikan manfaatnya

cuma-cuma. Yang dimaksud benda asal disini adalah setiap benda yang bisa dimanfaatkan

namun dzatnya tetap eksis, seperti bangunan, pertokoan, perkebunan dan semisalnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan manfaatnya adalah penghasilan yang didapat dari

benda asal tersebut, seperti ongkos sewa, kontrakan, hasil panen dan semisalnya. Wakaf

sangat dianjurkan dalam agama Islam, serta dinilai sebagai salah satu cara bertaqarrub

(mendekatkan diri) dan dalilnya adalah hadits-hadits shahih. Sebagai gambaran, dinyatakan

dalam dua kitab Shahih (Bukhori dan Muslim) bahwa Umar (Radhiyallahu anhu) berkata

kepada Rasulullah ﷺ:

“Ya Rasul, aku mendapat sepetak tanah di Khaybar yang merupakan harta paling

berharga yang pernah kudapatkan, lantas apa yang kau perintahkan kepadaku

berkenaan dengannya?” Rasul kemudian menjawab: “Kalau engkau mau, tahanlah

asalnya (tanah tersebut) dan sedekahkan (berikan manfaatnya”. Umar pun lantas

menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, atau

dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Umar menyedekahkan manfaatnya kepada

kaum fuqara, kerabat dekat, budak-budak yang berusaha menebus

kemerdekaannya, para pejuang fi sabilillah, ibnu sabil dan tamu-tamu.”

Imam Muslim pun meriwayatkan dalam Shahihnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali yang

termasuk tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak sholeh yang

mendoakannya.”

Jabir (Radhiyallahu anhu) mengatakan:

“Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang memiliki kemampuan

(finansial) kecuali mewakafkan sesuatu”

Al-Qurtubi (Rahimahullah) berpendapat:

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 168

“Tidak ada perbedaan di antara para imam tentang (dianjurkannya) mewakafkan

jembatan dan masjid. Namun mereka berbeda pendapat tentang wakaf lainnya.”

Orang yang hendak mewakafkan haruslah orang yang baligh, merdeka, dan rasyid.

Sehingga wakaf dari anak kecil, orang lemah akal, dan budak tidak dianggap sah.

Wakaf berlaku dengan salah satu dari kedua cara berikut:

1. Dengan ucapan yang mengarah ke wakaf seperti mengatakan: “saya mewakafkan

tempat ini” atau bisa dengan mengatakan “saya mewakafkan tempat ini sebagai

mesjid”

2. Tindakan yang menunjukkan wakaf menurut kebiasaan masyarakat, seperti orang

yang menjadikan halamannya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang secara

umum untuk shalat di sana. Atau menjadikan tanahnya sebagai area pemakaman

dan mengizinkan orang-orang untuk menguburkan jasad di sana.

Pernyataan verbal untuk wakaf terdiri dari dua jenis:

1. Pernyataan langsung seperti: “Saya mewakafkan…”. Atau berkata “Saya

mewakafkan tanah ini di jalan Allah” dan sejenisnya. Lafadzh-lafadz tergolong tegas

karena tidak mengandung arti selain wakaf. Maka begitu diucapkan salah satu lafazh

di atas, jadilah ia wakaf tanpa perlu tambahan apa-apa..

2. Lafazh-lafazh kiasan: seperti mengatakan: “Aku menyedekahkan…” “Saya

memberikan harta ini untuk digunakan selamanya”, atau yang semacamnya. Ketika

seorang pemberi wakaf menggunakan kata-kata kiasan, atau menggunakan

beberapa pernyataan langsung bersamaan dengan makna kiasan.

Syarat Sah Wakaf

1. Pemberi wakaf adalah orang yang boleh bertransaksi, seperti yang telah dijelaskan.

2. Harta yang diwakafkan harus bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan

wujudnya tetap ada, tidak seperti makanan dan barang sejenisnya.

3. Harta wakaf harus ditentukan. Jadi tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak tentu,

seperti mengatakan: ”Saya mewakafkan salah satu budakku” atau mengatakan

“Saya mewakafkan salah satu rumahku”, tanpa memperjelasnya.

4. Harta wakaf harus ditujukan untuk kebaikan. Sebab maksud dari wakaf adalah

mendekatkan diri kepada Allah, seperti mewakafkan masjid, jembatan, sistem irigasi,

kitab-kitab ilmiah, wakaf untuk orang-orang miskin, dan wakaf untuk karib kerabat.

Karenanya wakaf yang ditujukan untuk selain kebaikan adalah tidak sah, seperti

wakaf untuk tempat ibadah orang kafir, kitab-kitab sesat, wakaf untuk kuburan

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 169

supaya diterangi dan diberi wewangian, atau wakaf kepada juru kuncinya. Karena

semua itu termasuk mendukung kemaksiatan, kemusyrikan dan kekufuran.

5. Jika wakaf diberikan untuk orang tertentu, maka orang yang menerima wakaf

tersebut harus sah untuk memiliki secara permanen, karena mewakafkan adalah

menyerahkan kepemilikan. Karenanya ia tidak sah ditujukan kepada orang yang

tidak bisa memiliki, seperti orang yang sudah meninggal atau oleh binatang.

6. Wakaf harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh bersifat sementara atau

dikaitkan dengan suatu hal; kecuali bila dikaitkan dengan kematian orang yang

memberi wakaf, maka hal itu sah. Seperti jika mengatakan: “Jika saya wafat, maka

rumah ini saya wakafkan pada fakir miskin”. Sebagai gambaran, Abu Dawud

meriyawatkan bahwa Umar Ibnul Khatab pernah berwasiat jika terjadi sesuatu atas

dirinya, maka tanah Tsamghan miliknya, diwakafkan sebagai sedekah

. Peristiwa ini

masyhur di kalangan sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi

ijma. Bila wakaf dikaitkan dengan kematian seseorang, maka wakaf hanya boleh

dikeluarkan sepertiga dari hartanya, karena wakaf memiliki aturan yang sama

dengan warisan.

Merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi syarat wakaf selama wakaf tersebut

tidak melanggar syari’ah, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Di samping itu, Umar Ibnul Khatab menetapkan syarat wakaf setelah kematiannya,

yang jika tidak dipenuhi, maka tidak akan ada manfaatnya. Oleh sebab itu, wakif boleh

menetapkan syarat mengenai jumlah wakaf, atau agar mendahulukan orang atau golongan

tertentu, mensyaratkan kriteria tertentu bagi yang berhak atas wakaf tersebut, atau

mensyaratkan adanya pengawas dan sebagainya; maka syarat itu harus dipenuhi selama

tidak bertentangan dengan Qur’an dan Sunnah. Namun bila wakif tidak mensyaratkan

apapun, maka semua orang memiliki hak yang sama terhadap barang yang diwakafkan,

baik dia kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan.

Jika tidak ada pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut; atau jika

pengawas yang ditunjuk meninggal, maka wakaf itu harus diawasi oleh mereka yang

diberikan wakaf jika penerima wakaf sudah ditentukan. Jika wakaf itu diberikan kepada

kelompok masyarakat misalnya mesjid, atau diberikan kepada orang-orang yang jumlahnya

tidak dibatasi seperti fakir miskin dan orang yang membutuhkan secara umum, maka

pemerintah harus mengelola dan mengawasi wakaf tersebut, atau setidaknya menunjuk

seseorang untuk melaksanakan tugas itu.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 170

Secara umum, pengelola wakaf harus bertakwa kepada Allah serta menjaga harta

wakaf itu dengan baik, karena wakaf dinilai sebagai amanah yang diberikan padanya.

Jika seseorang mewakafkan kepada anak-anaknya, maka hak memanfaatkan wakaf

berlaku sama bagi seluruh anak-anaknya laki-laki maupun perempuan, karena dia telah

membagi wakaf itu bagi mereka, semua anak-anaknya akan menerima wakaf yang sama,

sama halnya dengan seseorang yang menghibahkan harta kepada anak-anaknya; harta

hibah itu pun dibagi sama rata. Kemudian setelah anak-anaknya, maka wakaf itu kemudian

diberikan ke cucu dari anak laki-lakinya dan bukan cucu dari anak perempuannya. Dalam

pandangan Islam, cucu dari anak perempuan adalah anak orang lain yang dinasabkan ke

bapak-bapak mereka. Selain itu cucu dari anak-anak perempuan tidak termasuk dalam ayat

berikut ini:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-

anakmu..” (Q.S: An-Nisa:11)

Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa “anak-anak” pada ayat di atas juga

termasuk cucu dari anak perempuan karena anak perempuan berarti anaknya juga, serta

anak-anak mereka pun berarti anak-anaknya juga. Dan Allah Maha Mengetahui.

Jika ia berkata : “Saya mewakafkan harta saya untuk putera-putera saya, atau untuk

anak fulan dan fulan, maka wakaf itu hanya menjadi milik puteranya dan bukan puterinya,

karena “putera” mengacu pada anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Dalam ayat ini,

Allah menetapkan pembedaan tersebut.

“Ataukah untuk Allah anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki”

(Q.S:At-Thur: 39)

Akan tetapi jika seseorang menetapkan jika wakafnya diberikan untuk suatu suku

tertentu, misalnya untuk Banu Hasyim (anak keturunan Bani Hasyim) atau untuk Banu

Tamim, maka wakaf itu akan menjadi milik anak laki-laki dan anak perempuan dari suku

yang dimaksud. Dalam bahasa Arab, kata Banu atau Suku berarti anak laki-laki dan anak

perempuan meskipun Banu artinya adalah anak laki-laki.

Jika seseorang memberikan wakaf untuk sekelompok orang tertentu yang

anggotanya bisa ditentukan, maka masing-masing anggota harus mendapatkan bagian

yang sama, akan tetapi jika anggota kelompok itu tidak bisa diketahui atau tidak bisa

dibatasi, maka tidak wajib membagikan wakaf di antara mereka, karena akan sangat tidak

mungkin. Oleh sebab itu, boleh memberikan wakaf pada sebagian dari mereka, menurut

urutan yang telah ditetapkan.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 171

Wakaf adalan perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi jika telah ditetapkan.

Oleh karena itu, tidak boleh membatalkan wakaf, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Benda asal wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh

diwariskan.”

Tirmidzi berpendapat bahwa hadits ini menjadi patokan bagi para ulama dalam

mengamalkan wakaf. Dengan demikian, tidak boleh membatalkan wakaf, karena wakaf

dinilai sebagai perjanjian yang abadi. Terlebih lagi, wakaf tidak bisa dijual maupun

dipindahkan dari tempatnya kecuali manfaatnya telah benar-benar habis. Sebagai contoh,

jika rumah wakaf hampir runtuh dan keuntungan yang dihasilkannya tidak bisa menutupi

biaya perbaikannya, atau jika lahan wakaf menjadi tidak subur dan hasil dari lahan tersebut

tidak bisa mencukupi biaya penghidupan lahan, maka boleh menjual wakaf seperti itu dan

menggunakan hasil penjualannya untuk mendapatkan harta yang serupa, karena langkah

inilah yang terbaik untuk memenuhi tujuan yang diinginkan wakifnya. Akan tetapi, jika hasil

penjualannya tidak bisa mencukupi harga dari barang pengganti yang sama, maka uang

hasil penjualan digunakan untuk membeli benda yang serupa bahkan jika nilainya lebih

rendah. Sehingga harta yang baru dibeli tersebut dinilai sebagai wakaf yang lama.

Jika wakaf itu berupa masjid yang tidak lagi digunakan karena rusak atau alasan

yang sejenisnya, maka masjid itu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk

mendapatkan masjid yang baru. Jika keuntungan penjualan itu didedikasikan untuk masjid,

dan keuntungannya lebih dari cukup, maka uang sisanya bisa digunakan untuk

pembangunan masjid yang lain, karena langkah ini bersesuaian dengan tujuan dari wakaf

tersebut. Sama halnya diperbolehkan untuk mewakafkan harta bagi orang yang

membutuhkan dari keuntungan hasil penjualan wakaf yang sebenarnya untuk masjid.

Jika seseorang menunjuk orang tertentu sebagai pengelola harta wakafnya dan

menetapkan sebagian dari laba wakaf tersebut untuk diberikan pada orang itu setiap

tahunnya, maka jumlah uang tersebut harus ditentukan. Syaikh Taqiyyud-Din

menjelaskannya.

“Jika ternyata pemasukan wakaf selalu berlebih, maka kelebihannya harus

dibelanjakan sebab jika dibiarkan akan sia-sia”

Jika seseorang mewakafkan sesuatu untuk kepentingan masjid lalu masjid tersebut

rusak, sedangkan pemasukan wakafnya tidak cukup untuk merenovasinya kembali, maka

pemasukan wakaf itu harus diberikan ke masjid lain yang serupa.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 172

Al-Bukhari (2737) [5/435] dan Muslim (4200) [6/88].

Muslim (4199) [6/87]; Abu Dawud (2880) [3/201]; At-Tirmidzi (1380) [3/660] dan An-Nasa'i (3653) [3/561].

Abu Dawud (2879) [3/201].

Abu Dawud (3594) [4/16] dan At-Tirmidzi (1352) [3/634].

Al-Bukhari (2764) [5/479].

FIQH 102

BAB

Hadiah Dan Hibah

Hibah adalah pemberian dari orang yang boleh bertransaksi saat ia masih hidup

berupa harta tertentu kepada orang lain. Rasulullah ﷺ adalah orang yang sering memberi

dan menerima hibah. Hibah dan hadiah termasuk amal yang disunnahkan, karena

membawa berbagai kemaslahatan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Saling menghadiahilah kalian, niscaya niscaya akan saling mencintai”

Selain itu, Aisyah (Radhiyallahu anhu) meriwayatkan:

Rasulullah ﷺ biasa menerima hadiah dan membalasnya”

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Saling menghadiahilah kalian, sebab hadiah akan menghilangkan kedengkian.”

Hadiah menjadi milik seseorang setelah dia menerimanya atas izin pemberinya.

Sehingga dengan demikian, hibah tersebut tidak bisa ditarik kembali. Adapun sebelum

orang tersebut menerimanya, pemberinya bisa menariknya kembali. Dalilnya adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Aisyah (Radhiyallahu anha) bahwa Abu Bakar As-Sidiq (ayahnya)

pernah menghibahkan 20 wasaq

kurma dari panen di kebun di Al-Aliyah (suatu tempat di

sekitar Madinah) setahun. Ketika Abu Bakar sakit, dia berkata pada puterinya.

“Wahai puteriku, aku dahulu pernah memberimu hasil panen sebanyak 20 wasaq.

Andai saja dahulu kamu langsung mengunduh dan memanennya, niscaya semua

menjadi milikmu. Namun, sekarang harta itu menjadi milik ahli waris. Maka

berbagilah sesuai dengan

Kitab Allah”

Jika barang yang dihibahkan sudah dipegang sebagai wadi’ah atau barang

pinjaman, kemudian barang itu dihibahkan kepadanya, maka serah terimanya cukup dengan

tetap membiarkannya berada di tangannya. Piutang sah untuk dihibahkan kepada orang

yang berhutang, dan hal ini berarti menggugurkan hutangnya. Hibah juga boleh dilakukan

atas semua yang boleh dijual.

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 174

Hibah tidak sah dikaitkan atas syarat yang terjadi kemudian, seperti mengatakan: “

Jika sesuatu terjadi di masa yang akan datang, maka hadiah ini akan menjadi milikmu”.

Suatu pengecualian dari aturan ini adalah jika dikaitkan dengan kematian, seperti

mengatakan. “Jika aku meninggal, maka harta yang ini dan ini akan menjadi milikmu.”

Dalam kasus ini, hadiah akan dinilai sebagai wasiat dan aturannya seperti wasiat.

Di sisi lain, tidak boleh memberi hadiah yang bersifat sementara, misalnya ketika

pemberi hadiah mengatakan: “Aku akan memberikan hadiah ini hanya selama satu bulan

(atau satu tahun)”. Karena hadiah ini adalah suatu jenis kepemilikan, sama halnya dengan

barang yang dijual, sehingga tidak bisa diberikan sementara waktu.

Seorang ayah tidak boleh memberikan hadiah kepada salah satu atau beberapa

anaknya, tanpa memberikan hadiah yang sama kepada anak yang lainnya, karena seorang

ayah harus adil kepada semua anaknya, dan memberikan hadiah yang sama rata kepada

semua anaknya. An-Nu’man Ibn Bashar meriwayatkan bahwa suatu ketika ayahnya

memberikan hadiah padanya serta menemaninya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menjadi

saksi atas hadiah yang diberikan padanya. Rasulullah ﷺ bertanya padanya:

“Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?” “Tidak”, jawabnya. Maka beliau ﷺ

berkata: “Kembalikan pemberian itu” Lalu kata beliau: “Bertakwalah kepada Allah

dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian”.

(HR Bukhori Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa orang tua wajib memperlakukan anak-anaknya

dengan adil serta memberikan hadiah yang sama rata kepada mereka. Selain itu, hadits ini

pun menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi saksi untuk hadiah yang tidak adil

seperti itu serta tidak boleh melaksanakannya, selama dia mengetahui jika pemberian itu

tidak adil.

Ketika penerima mengambil hadiah untuknya, maka haram bagi pemberi untuk

mengambilnya kembali, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Orang yang meminta kembali pemberiannya ibarat anjing yang muntah lalu

menelan kembali muntahannya.”

Hadits ini menunjukkan larangan mengambil kembali hadiah, kecuali untuk hadiah

yang telah diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, seperti yang dinyatakan dalam

hadits ini: Rasulullah ﷺ

“Seseorang tidak halal meminta kembali apa yang telah diberikannya kecuali

seorang ayah yang meminta kembali apa yang telah diberikannya kepada

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 175

anaknya.”

(Hadits yang diriwayatkan oleh lima pengumpul Hadits dan dinyatakan

shahih oleh Tirmidzi)

Seorang ayah juga boleh mengambil dan memiliki sebagian harta anaknya selama

tidak memudharatkan (membahayakan) sang anak, sedangkan anak itu sendiri juga tidak

membutuhkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ

bersabda:

“Sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil jerih payah kalian, dan anak kalian

adalah bagian dari jerih payah kalian.”

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, dan

hadits ini dinilainya hasan)

Ada beberapa hadits serupa yang menunjukkan dibolehkannya ayah untuk

mengambil, memiliki dan makan dari harta anaknya selama ayahnya tidak merugikan

anaknya atau mempengaruhi kebutuhan anaknya. Terlebih lagi dengan mengatakan kepada

seorang pria “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”,

Rasulullah ﷺ mewajibkan

seorang anak untuk berbuat baik kepada ayahnya. Ini menjadikan dibolehkannya seorang

ayah mengambil dan memiliki harta anaknya, kapan pun dia membutuhkannya. Akan tetapi,

seorang ayah tetap tidak boleh mengambil ataupun memiliki sebagian dari harta anaknya

dengan cara yang merugikan anaknya ataupun mengurangi kebutuhan anaknya.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Tidak boleh seseorang menimbulkan mudharat atau membalas mudharat dengan

mudharat.”

Seorang anak juga tidak boleh menagih hutang dari ayahnya. Suatu ketika, seorang

pria menemani ayahnya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk menagih hutang dari ayahnya, dan

Rasulullah ﷺ berkata kepada anak laki-laki itu.

“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”

Hadits ini mengindikasikan larangan bagi seorang anak laki-laki menagih hutang dari

ayahnya sendiri. Sebagai tambahan, larangan ini tersirat dalam firman Allah:

“..dan berbuat baiklah kepada orang tuamu.” (Q.S:Al-Baqarah:83)

Dengan demikian Allah memerintahkan umat Muslim untuk berbuat baik kepada

orang tua mereka, sehingga seorang anak Muslim tidak boleh menagih hutang dari

ayahnya. Akan tetapi, jika seorang anak Muslim tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan

ayahnya bisa menanggung pengeluaran hidupnya, maka sang anak boleh menagih

Bab 4: Reklamasi Lahan Terlantar FIQIH201

Islamic Online University 176

pembayaran pinjaman dari ayahnya untuk kehidupannya. Sebagai gambaran, Rasulullah ﷺ

pernah berkata kepada Hindun binti Utbah:

“Ambilah hartanya –yakni Abu Sufyan- untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu

secara wajar.”

1213

Bahkan saling memberi hadiah bisa menghilangkan kebencian dan dendam dari hati

manusia serta menumbuhkan cinta dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka,

sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Saling menghadiahilah, karena hadiah akan menghilangkan dendam dalam

dada.”

Di samping itu, hadiah tidak boleh ditolak meskipun hadiah itu sangat sederhana dan

kecil. Selain itu merupakan amalan sunnah untuk memberi balasan atas hadiah tersebut,

karena Rasulullah ﷺ menerima pemberian hadiah dan memberikan balasan hadiah, yang

mencerminkan nilai Islami yang berharga serta akhlak mulia.

Kitab hadits Imam malik yang berjudul "Al-Muwatta'" (16) [2/326]; Kitab Al-Bukhari berjudul "Al-Adabul

Mufrad" (594) dan Al-Bayhaqi (11946) [6/280].

Al-Bukhari (2585) [5/259].

Ahmad (9222) [2/405] dan At-Tirmidzi (2135) [4/441].

Wasq: Ukuran standar yang sama dengan 130320 gram.

Al-Bayhaqi (11948) [6/280].

Al-Bukhari (2587) [5/260] dan Muslim (4157) [6/69].

Al-Bukhari (2589) [5/266] dan Muslim (2152) [6/67].

Abu Dawud (3539) [3/518]; An-Nasa'i (3692) [3/576] dan Ibnu Majah (2377) [3/126]. At-Tirmidzi

menyebutkannya tanpa menyebutkan rantai periwayatannya (3/592).

Abu Dawud (3528) [3/513]; At-Tirmidzi (1362) [3/639]; An-Nasa'i (4461) [4/276] dan Ibnu Majah (2290)

[3/80]. Abu Dawud (3530) [3/514] dan Ibn Majah (2292) [3/80].

Abu Dawud (3530) [3/514] dan Ibn Majah (2292) [3/80].

Ahmad (2867) [1/313] dan Ibn Majah (2340) [3/106], dan (2341).

Ini adalah jawaban nabi ketika Hind Bin Utbah mengeluh kepadanya bahwa suaminya, Abu Sufyan, adalah

seorang kikir yang tidak memberi dia apa yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya,

bertanya kepada nabi apakah diperbolehkan baginya untuk mengambil beberapa hartanya tanpa

sepengetahuannya.

Al-Bukhari (5364) [9/628] dan Muslim (4452) [6/234]

Ahmad (9222) [2/405] dan At-Tirmidzi (2135) [4/441].

FIQH 102

V. BAB WARIS

BAB

Tindakan Finansial Orang Yang Sakit

Kondisi seseorang ketika sehat berbeda dengan kondisinya saat sakit. Ketika sehat,

seseorang bebas melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa pengecualian, selama tidak

keluar dari batas-batas syariat dan membelanjakannya secara baik. Sedekah dalam kondisi

ini pun lebih afdhal pahalanya dibanding sedekah ketika sakit.

Sebagaimana firman Allah:

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu

sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia

berkata menyesali;” Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda

kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan

termasuk orang-orang yang sholeh. Dan Allah tidak akan menunda

kematiannya yang telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang telah

kamu kerjakan.” (Q.S Munafiqun: 10-11)

Telah diriwayatkan dalam dua Shahih

bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang

sedekah yang pahalanya paling besar, lalu beliau menjawab:

“Bersedekahlah ketika engkau sehat dan pelit; saat engkau berharap kekayaan dan

takut kemiskinan. Janganlah engkau tunda sedekah itu hingga nyawamu sampai di

tenggorokan engkau mengatakan: ‘Untuk si Fulan sekian dan untuk si Fulan sekian’

padahl harta itu akhirnya menjadi milik mereka.”

Kondisi sakit terbagi dua

Pertama: Sakit yang tidak mengkhawatirkan, yaitu sakit yang biasanya tidak berujung

kepada kematian, seperti sakit gigi, sakit mata, pusing ringan, dan sebagainya. Orang

yang dalam kondisi seperti ini, apa yang ia lakukan terhadap hartanya berlaku normal

sebagaimana layaknya orang sehat. Ia sah-sah saja memberikan seluruh hartanya,

meskipun di kemudian hari sakitnya menjadi mengkhawatirkan dan akhirnya ia mati

karenanya. Hal ini karena tolok ukurnya adalah bagaimana kondisinya saat memberikan

hartanya, dan ketika itu ia dihukumi sebagai orang sehat.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 178

Kedua: Sakit yang mengkhawatirkan, yakni sakit yang biasanya berujung pada kematian.

Orang yang dalam keadaan seperti ini, seluruh sumbangan dan pemberian yang ia

berikan hanya berlaku hingga sepertiga dari total hartanya, tidak keseluruhannya. Kalau

memang nilai seluruh sumbangan dan pemberian itu berkisar pada sepertiga dari

kekayaannya atau bahkan kurang, maka ia berlaku. Namun jika melebihi itu maka tidak

berlaku kecuali bila diizinkan oleh ahli warisnya setelah ia mati. Sebagaimana sabda

Rasulullah ﷺ :

“Allah bersedekah untuk kalian saat kematian kalian lewat sepertiga harta kalian,

sebagai tambahan bagi amal kalian”

(H.R Ibnu Majah dan Daruqutni)

Hadits yang disebutkan di atas dan hadits-hadits semakna menunjukkan

diizinkannya melakukan tindakan finansial atas sepertiga harta kekayaan menjelang

kematian. Inilah madzhab jumhur ulama. Hal ini karena orang tersebut sedang sakit parah

yang biasanya berujung pada kematian; bila ia dibebaskan memberikan seluruh hartanya,

akan merugikan ahli warisnya. Oleh karena itu sedekah hanya boleh dikeluarkan

sepertiganya saja, begitu juga dengan wasiat.

Serupa dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan yaitu berada dalam bahaya,

misalnya jika dia sedang berada di negara yang tengah dilanda wabah penyakit, di medan

perang, atau di perjalanan di tengah laut yang diterjang badai. Dalam kasus seperti itu,

mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya untuk sedekah atau wasiat tidak sah, kecuali

disetujui oleh ahli waris setelah kematiannya. Sama halnya jika orang yang sedang dalam

kondisi seperti itu menghibahkan kepada ahli warisnya yang sah (yang berhak menerima

warisan) dalam keadaan yang disebutkan di atas, maka pensyaratan hartanya tidak sah

kecuali telah disetujui oleh ahli warisnya. Yaitu jika dia meninggal dalam keadaan-keadaan

ini. Akan tetapi, jika seseorang bisa sembuh dari sakit kerasnya; maka semua hibahnya

dianggap sah, karena tidak ada lagi alasan yang menghalangi.

Aturan yang berlaku untuk orang yang sehat juga sama dengan aturan yang melekat

pada orang yang sakit kronis, namun tidak menyebabkan kematian. Maka sedekah dari

orang seperti ini dari seluruh uangnya (bukan hanya sepertiga) tetap sah. Karena biasanya

sakit kronis tidak menyebabkan kematian, jadi kasus ini sama dengan usia tua. Namun

demikian, jika sakit kronis ini memaksanya untuk tetap berbaring di tempat tidur, maka

aturan untuk kasus ini sama dengan aturan untuk orang dengan penyakit yang tidak bisa

disembuhkan. Dengan demikian, dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya

dan dia tidak boleh mewasiatkan kepada siapa pun dari ahli warisnya yang sah kecuali jika

ahli warisnya menyetujui. Hal ini karena kondisinya dikhawatirkan berujung kepada

kematian.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 179

Kadar sepertiga mulai diberlakukan setelah orang tersebut mati, sebab saat itulah

wasiatnya mulai berlaku dan berhak diberikan. Maka semua pemberian dan wasiatnya

diambil dari sepertiga hartanya ketika itu. Jika jumlah harta tidak mencukupi, maka yang

didahulukan adalah pemberiannya. Sebab pemberian tersebut telah berlaku saat yang

bersangkutan masih sakit. Karenanya ia harus didahulukan atas wasiat sebagaimana

pemberian ketika masih sehat.

Para fuqaha

menyatakan bahwa wasiat berbeda dari pembagian (seperti hibah,

wakaf dan sumbangan dan sebagainya) dalam empat hal:

Pertama: Dalam wasiat orang yang lebih dahulu maupun yang belakangan harus

disamakan. Sebab wasiat adalah pemberian setelah mati, dan diberikan sekaligus.

Sedangkan pemberian harus diberikan mulai dari orang yang paling dahulu lalu ke orang

berikutnya. Sesuai urutan mereka.

Kedua: Seseorang tidak bisa membatalkan pemberian setelah diberikan sedangkan

seseorang boleh membatalkan atau mencabut wasiat kapan saja karena wasiat hanya

diterapkan setelah kematiannya.

Ketiga: Pemberian berlaku sebelum kematian, sedangkan harta warisan baru berlaku

setelah kematiannya. Dengan kata lain, pemberian dilakukan kapan saja. Sedangkan

untuk harta warisan baru dipindahkan kepemilikannya setelah kematian seseorang; oleh

sebab itu pembagian harta waris tidak berlaku sebelum kematiannya.

Keempat: Pemindahan kepemilikan dalam pembagian harta saat masih hidup yaitu saat

penerimaannya, bahkan sebelum kematian pemberi. Sebaliknya pemindahan

kepemilikan harta dari seseorang kepada ahli waris dilaksanakan setelah kematian orang

tersebut, karena ini adalah pemindahan kepemilikan yang berlaku setelah kematiannya,

sehingga tidak boleh diambil sebelum waktunya.

Dua Sahih: Dua Kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim.

Al-Bukhari (2748) dan Muslim (1032).

Ibnu Majah (2709) [3/308], Al-Bayhaqi (12571) [6/441] dan Ad-Daraqutni (4245) [4/85].

Faqih: Seorang ahli hukum Islam; Fuqaha: jamak dari faqih.

BAB

Wasiat

Sebuah wasiat, menurut ahli fiqih adalah pernyataan resmi seseorang tentang

bagaimana harta bendanya harus dibagikan setelah kematiannya. Dengan kata lain, ini

adalah suatu tindakan dimana seseorang menyedekahkan harta nya setelah kematiannya.

Wasiat ditetapkan menurut Qur’an dan Sunnah dan ijma, sebagaimana firman Allah

berikut ini:

“Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang diantara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk

ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas

orang-orang yang bertakwa.” (Q.S:Al-Baqarah:180)

Serta

“...setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar

hutangnya..” (Q.S: An-Nisa: 11)

Telebih lagi sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

“Allah bersedekah untuk kalian saat kematian kalian lewat sepertiga harta kalian,

sebagai tambahan bagi amal kalian”

Selain itu, terdapat ijma di antara para ulama atas dibolehkannya wasiat.

Wasiat wajib dibuat dalam beberapa kasus, dan dianjurkan untuk beberapa kasus

lainnya. Suatu kewajiban bagi seseorang untuk menentukan dengan sebuah wasiat semua

hak-hak keuangan orang lain yang ada padanya, atau hak keuangannya yang berada pada

orang lain. Hal ini dilakukan jika tidak ada catatan atas hak-hak tersebut, karena

dikhawatirkan akan hilang, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Tidak dibenarkan seorang Muslim melewatkan dua malam sedangkan ia hendak

mewasiatkan sesuatu, kecuali wasiat tersebut telah tertulis di sisinya”.

Dengan demikian jika seseorang memegang titipan orang atau menanggung hutang

dan semisalnya, ia harus menuliskan dan menjelaskan semua itu.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 181

Wasiat hukumnya sunnah, bila seseorang berwasiat agar sebagian hartanya

disumbangkan untuk kepentingan sosial; supaya pahalanya mengalir kepadanya setelah ia

meninggal. Untuk hal-hal seperti ini, Pembuat syariat

mengizinkannya untuk

menyumbangkan sepertiga hartanya menjelang kematiannya. Hal ini merupakan salah satu

bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, agar sang hamba semakin beramal salaih.

Sama halnya dengan sholat, wasiat pun sah dilakukan oleh anak kecil yang berakal

sehat. Wasiat dianggap sah jika ada yang menyaksikan atau ditulis dengan tulisan tangan

pemberi wasiat.

Berikut ini beberapa aturan mengenai wasiat:

 Seseorang boleh mewasiatkan maksimal sepertiga dari harta bendanya untuk sedekah.

Beberapa ulama lebih menyukai jika wasiat tersebut tidak sampai sepertiga,

berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Sidiq, Ali Ibn Abu Thalib, dan Abdullah Ibn Abbas.

Abu Bakar As-Sidiq berkata:

“Aku berwasiat dalam batasan yang Allah ridhai bagi Diri-Nya sendiri”

Jumlah pada riwayat di atas, disebutkan dalam frase ayat berikut ini:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah” (Q.S:Al-

Anfal:41)

Selain itu, Ali Ibn Abu Thalib pun berkata:

“Jika aku mewasiatkan seperlima hartaku, maka itu lebih aku sukai daripada

mewasiatkan seperempatnya”

Ibn Abbas pun berkata:

“Andai saja manusia mau mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi

seperempat, karena Rasulullah ﷺ berkata: “Ya sepertiga, dan sepertiga itu

banyak”.

 Pewaris tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga harta kekayaannya jika dia masih

memiliki ahli waris yang sah, kecuali disetujui oleh mereka, karena ini adalah hak

mereka. Akan tetapi, jika mereka mengizinkan kelebihan ini, maka wasiatnya dinilai sah.

Terlebih lagi, izin ini baru dianggap benar (mu’tabar) apabila yang berwasiat meninggal.

 Wasiah tidak sah diberikan kepada salah satu ahli waris, sebagaimana sabda

Rasululllah ﷺ :

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 182

“Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris”

(H.R Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan

Tirmidzi menshahihkannya)

Ada pula sejumlah riwayat serupa dengan lafadz sedikit berbeda. Syaikh Taqiyyud-

Din berpendapat:

“Hal ini telah disepakati oleh umat Islam. Bahkan Imam Asy-Syafi’i menyebutnya

sebagai mutawatir

. Beliau berkata “Kami dapati bahwa semua ahli fatwa dan para

ulama yang kami hafal perkataannya dalam hal sejarah peperangan, baik dari suku

Quraisy maupun yang lainnya, mereka semua sepakat bahwa Rasululllah (ﷺ)

mengatakan saat Fathu Mekah: “Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris” mereka

mendapatkan hadits ini dari para ulama yang mereka temui”

. Namun hal ini tidak

berlaku bila ahli waris membolehkan wasiat yang diberikan kepada salah satu dari

mereka; maka wasiat tersebut sah, karena itu adalah hak mereka. Persetujuan

mereka (ahli waris) atau wasiat yang lebih dari sepertiga dan wasiat yang diberikan

kepada salah satu ahli waris tersebut baru dianggap mu’tabar (valid) jika diberikan

saat yang berwasiat sakit menjelang wafatnya.”

 Wasiat disarankan dikeluarkan dari orang kaya yang ahli warisnya tidak terlalu

membutuhkannya, sebagaimana firman Allah:

“Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang diantara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak...” (Q.S Al-

Baqarah: 180)

Kata “harta” yang disebutkan dalam ayat di atas mengindikasikan bahwa seseorang

harus kaya agar dia bisa membuat wasiat. Sehingga wasiat yang dilakukan oleh orang yang

hartanya sedikit padahal ahli warisnya membutuhkannya maka hukumnya makruh. Sebab

dengan berwasiat berarti ia telah mengabaikan kebutuhan kerabatnya dan justru beralih ke

orang luar. Apalagi Rasulullah (ﷺ) berkata kepada Sa’ad Ibn Abu Waqqas:

“Sesungguhnya lebih baik bagimu jika kau tinggalkan ahli warismu sebagai orang

kaya daripada kau tinggalkan sebagai orang melarat yang meminta-minta

manusia”

Imam As-Syabi berpendapat:

“Tidak ada harta yang lebih besar pahalanya daripada harta yang ditinggalkan

seseorang bagi anak dengan tujuan agar ia tidak meminta-minta manusia”.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 183

Ali Ibn Abu Thalib pun berkata pada seorang pria.

“Engkau hanya meninggalkan sedikit harta, maka biarkan saja untuk ahli warismu”

 Seseorang tidak boleh membuat wasiat dengan niat ingin merugikan ahli warisnya,

karena ini adalah dosa besar, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“...dengan tidak memberi madarat..” (Q.S:An-Nisa:12)

Makna yang serupa dengan ayat di atas juga terkandung dalam hadits berikut ini

dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Seseorang bisa saja berbuat taat kepada Allah selama enam puluh tahun, lalu

ketika maut hendak menjemputnya ia berwasiat yang memudharatkan (ahli

warisnya), hingga menyebabkannya masuk neraka.”

Selain itu Ibn Abbas pun berkata:

“Berwasiat untuk memudharatkan ahli waris termasuk dosa besar.”

Imam Ash-Shawkani pun berpendapat:

Firman Allah “...dengan tidak memberi madarat..” (Q.S:An-Nisa:12) artinya

dalam berwasiat seseorang tidak boleh memudharatkan ahli warisnya dengan

kemudharatan apapun. Seperti mengaku berhutang padahal tidak demikian, atau

berwasiat tanpa tujuan apa-apa selain memudharatkan ahli warisnya, atau

berwasiat secara mutlak kepada salah satu ahli waris atau yang lainnya dengan

mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya padahal ahli warisnya tidak

menyetujuinya. Jadi kriteria “dengan tidak memberi madarat” ini berlaku untuk

hal-hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu wasiat dan hutang. Sehingga

pengakuan-pengakuannya tentang hutang, atau wasiat terlarang yang dibuatnya,

atau wasiat yang tidak bertujuan selain memudharatkan ahli warisnya adalah bathil

dan tertolak. Tidak ada satu pun yang dianggap berlaku, baik itu sepertiga atau

kurang dari itu.”

 Seseorang boleh mewasiatkan seluruh harta kekayaannya, jika dia tidak punya ahli

waris, karena Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Sesungguhnya lebih baik bagimu jika kautinggalkan ahli warismu sebagai orang

kaya daripada kautinggalkan sebagai orang melarat yang meminta-minta

manusia”

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 184

Dibolehkannya mewasiatkan seluruh harta kekayaan selama dia tidak punya ahli

waris terkandung dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud

. Selain itu, mayoritas

ulama sepakat, karena larangan untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hanya untuk

kepentingan para ahli waris; dengan demikian jika tidak ada ahli waris, maka tidak ada

alasan untuk pelarangan tersebut. Terlebih lagi, mewasiatkan seluruh harta kekayaannya

tidak akan merugikan siapapun karena dia tidak punya ahli waris maupun kreditor, dan ini

artinya orang yang berwasiat telah memberikan seluruh harta kekayaannya untuk

bersedekah pada masa hidupnya. Ibnul Qayyim berpendapat mengenai hal ini:

“Menurut pendapat yang shahih, hal itu diperbolehkan atasnya. Sebab syariat

melarang wasiat yang lebih dari sepertiga jika yang bersangkutan memiliki ahli

waris. Namun jika dia tidak punya ahli waris, maka ia tidak boleh dihalangi untuk

berbuat atas hartanya.”

 Bila harta yang diwasiatkan tidak mencukupi bila diambilkan dari sepertiga kekayaan

dan para ahli waris pun tidak menyetujui jika ia dilebihkan dari sepertiganya, maka

wasiat tersebut dikurangi atas semua pihak yang dituju berdasarkan nisbah yang adil.

Hal ini diberlakukan sama atas orang yang lebih dahulu maupun yang belakangan

menerima wasiat, karena semua wasiat adalah sumbangan setelah mati sehingga wajib

diberikan sekaligus. Para penerimanya adalah sama dari sisi hak dasar meskipun

dalam kadar yang diterima mungkin berbeda. Sehingga mereka berbagi berdasarkan

nisbah, seperti masalah aul

dalam faraidh bila ia melebihi asal masalah. Contohnya

jika seseorang mewasiatkan 100 Riyal pada satu orang, kemudian mewasiatkan 100

Riyal untuk orang kedua, dan 50 Riyal untuk orang ketiga, 30 Riyal untuk orang

keempat serta 20 Riyal untuk orang kelima, sehingga total harta yang telah dia

wasiatkan adalah 300 Riyal. Namun sepertiga dari seluruh harta kekayaannya hanyalah

100 Riyal. Dengan demikian, masing-masing penerima wasiat hanya menerima

sepertiga dari bagian yang diwasiatkan.

 Sah dan tidaknya wasiat ialah keadaan setelah mati. Maksudnya, bila ada seseorang

yang berwasiat kepada orang yang selama hidupnya dianggap ahli warisnya, kemudian

setelah ia mati menjadi bukan ahli warisnya lagi, seperti saudara yang terhalang oleh

bayi lelaki yang baru lahir, maka wasiat tersebut dianggap sah setelah pemberi wasiat

mati. Sebab kondisi setelah mati ialah kondisi dimana harta akan berpindah ke tangan

ahli waris atau orang yang diwasiati. Kebalikan dari ini, jika seseorang berwasiat kepada

orang lain yang dianggap bukan ahli warisnya, namun setelah ia mati justru berubah

menjadi ahli waris, maka wasiat tersebut tidak sah. Seperti bila seseorang yang

mempunyai anak laki-laki, berwasiat untuk saudaranya, kemudian anak laki-laki itu mati,

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 185

maka wasiatnya otomatis batal karena saudaranya itu kini menjadi ahli waris yang tidak

berhak menerima wasiat. Atas dasar aturan inilah maka wasiat tidak sah diterima

sebelum pemberi wasiat wafat. Begitu juga penerima wasiat tidak akan memiliki barang

yang diwasiatkan sebelum yang memberinya wafat. Sebab inilah wahyu yang

menjadikan haknya tetap/ sah. Al-Muwaffaq berpendapat mengenai hal ini:

“Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama bahwa tolok ukur

keabsahan wasiat adalah setelah matinya pemberi wasiat. Jika wasiat tersebut

ditujukan kepada pihak yang tidak ditentukan seperti fakir miskin, atau kepada pihak

yang tidak mungkin dibatasi seperti Bani Tamim, atau ditujukan untuk kemaslahatan

umum seperti masjid dan semisalnya, maka wasiat ini tidak memerlukan aturan

penerimaan. Ia berlaku otomatis begitu pewasiat meninggal dunia. Namun jika

wasiatnya ditujukan kepada orang tertentu, maka ia berlaku sesuai aturan

penerimaan setelah pewasiat mati.”

 Pemberi wasiat berhak mencabut wasiatnya dengan wasiat berikutnya yang dia buat,

atau dengan membatalkannya, baik sepenuhnya atau hanya sebagian. Contohnya

perkataan Umar (Radhiyallahu anhu)

“Seseorang boleh mengubah wasiatnya sesuka hatinya”

Selain itu, ada pula kesepakatan di antara para ulama mengenai masalah ini. Jika

seseorang telah menetapkan sebagian hartanya untuk dia wasiatkan namun dia kemudian

berkata: “Saya berubah pikiran”, atau menyatakan hal serupa yang mengindikasikan bahwa

dia mengubah wasiat baik sepenuhnya maupun sebagian, maka wasiatnya batal. Karena

kematian pewaris adalah satu-satunya waktu yang relevan dalam hal keabsahan wasiat

serta bagi penerimaan dan penolakan wasiat oleh penerima wasiat. Dengan demikian,

pewasiat punya waktu sepanjang hidupnya untuk mengubah wasiatnya. Sebagai contoh jika

pewaris itu berkata: “Jika X datang saya wasiatkan padanya apa yang telah saya wasiatkan

untuk Z”, kemudian X datang ketika pewasiat itu masih hidup, sehingga wasiat itu untuk X,

yang artinya wasiat untuk Z telah dibatalkan. Akan tetapi, jika X baru datang setelah

kematian pemberi wasiat, maka wasiat itu untuk Z, karena kematian pemberi wasiat

sebelum kedatangan X; dengan demikian wasiat telah ditetapkan dan diberikan kepada Z.

 Hutang dan kewajiban pewasiat seperti kewajiban zakat, kafarat, nadzar dan haji harus

terlebih dulu dibayarkan, baik tercantum dalam wasiat maupun tidak, sebagaimana

firman Allah:

“..sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

hutangnya..” (Q.S An-Nisa: 11)

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 186

Ali Ibn Abu Thalib (Radhiyallahu anhu) berkata:

“Rasulullah (ﷺ) memutuskan agar hutang dilunasi terlebih dahulu sebelum wasiat

dilaksanakan”

(H.R Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, hutang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum

memenuhi wasiat. Selain itu, terdapat hadits yang dicatat dalam Shahih Bukhori:

“Lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi”

Dengan demikian, menurut ijma’, urutan hak yang harus dipenuhi sebagai berikut:

hutang harus dilunasi, wasiat harus dipenuhi, lalu harta kekayaan yang tersisa baru dibagi-

bagikan di antara ahli waris yang sah. Harus diingat bahwa wasiat disebutkan sebelum

hutang dalam ayat di atas, meskipun faktanya pelunasan hutang harus ditunaikan terlebih

dahulu sebelum wasiat. Alasannya, sama dengan warisan, memberi wasiat berarti

memberikan kepemilikan harta tanpa imbalan, sehingga ahli waris mungkin merasa berat

menunaikannya. Oleh sebab itu wasiat disebutkan terlebih dahulu sebelum sebagai

dorongan agar ia ditunaikan dan diperhatikan. Adanya kata penghubung atau (dan) dalam

ayat di atas yang mengindikasikan kesetaraan, digunakan dalam ayat “..sesudah dipenuhi

wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..” untuk menekankan bahwa

keduanya sama pentingnya untuk dipenuhi, meskipun hutang harus didahulukan daripada

wasiah. Sehingga wasiat sangat penting untuk dipenuhi. Allah menyebutkan wasiat dalam

ayat suci Qur’an dan memberikan keutamaan dibanding perkara lainnya, dengan maksud

menekankan pentingnya dan mendorong manusia untuk memenuhi wasiat, selama sesuai

dengan syariat Islam. Selain itu, Allah pun memperingatkan siapa saja yang mengabaikan

wasiat dan mengubahnya tanpa alasan yang syar’i, seperti dalam firman-Nya berikut ini:

“Dan barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka

sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.” (Q.S:Al-

Baqarah:181)

Dalam tafsirnya Imam Ash-Shawkani berkata:

“Ini merupakan ancaman bagi orang yang mengubah-ubah wasiat setelah wasiat itu

sesuai dengan kebenaran dan tidak mengandung kecurangan maupun mudharat.

Orang yang mengubah itulah yang kelak menanggung dosanya. Sedangkan yang

berwasiat tidak menanggung apa-apa; karena ia telah terbebas dari tanggung jawab

dengan wasiatnya”

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 187

 Wasiat sah ditujukan kepada setiap orang yang sah untuk memilikinya, baik ia muslim

maupun kafir. Ini berdasarkan firman Allah:

“..kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (melalui

wasiat)..” (Q.S:Al-Ahzab:6)

Muhammad Ibnul Hanafiyyah berkata: “Maksudnya seorang Muslim yang berwasiat

untuk seorang Yahudi atau Nasrani. Umar Ibnul Khatab pernah memberikan saudaranya

yang musryik pakaian

. Kemudian Asma pernah menyantuni ibunya yang belum masuk

Islam

. Sedangkan Shafiyyah ummul mukminin mewasiatkan sepertiga harta kekayaannya

kepada salah satu saudaranya yang Yahudi

, Allah berfirman:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

berlaku adil.” (Q.S Al-Mumtahanah: 8)

 Mewasiatkan muslim kepada sejumlah pribadi non-Muslim hanya sah jika orang kafir

tersebut jelas orangnya, sebagaimana yang disebutkan dalil-dalil di atas. Sedangkan

bila ia tidak jelas, maka wasiatnya tidak sah. Contohnya bila ia berwasiat kepada kaum

Yahudi atau Nasrani, atau kepada kaum fakir mereka. Selain itu berwasiat kepada

orang kafir tertentu sesuatu yang tidak boleh dimilikinya dan dikuasainya juga tidak sah.

Contoh mewasiatkannya mushaf al-Quran, budak muslim atau senjata.

 Wasiat sah diberikan kepada janin yang telah dipastikan ada sebelum wasiat

dikeluarkan. Hal ini bisa diketahui bila sang ibu melahirkan sebelum genap enam bulan

dari dikeluarkannya wasiat –dengan catatan ibu tersebut memiliki suami atau majikan

(bila statusnya budak), atau ia melahirkan kurang dari empat tahun jika ia tidak lagi

bersuami atau bermajikan. Berhubung janin yang seperti ini berhak mendapat warisan,

tentu ia lebih berhak untuk mendapatkan wasiat. Namun jika ternyata ia lahir dalam

keadaan meninggal, maka batallah wasiat tersebut. Wasiat tidak sah diberikan kepada

janin yang belum ada saat dikeluarkannya wasiat. Contohnya jika seseorang

mengatakan: “Aku berwasiat untuk janin yang akan dikandung wanita ini…” Ini adalah

wasiat untuk sesuatu yang tidak ada; maka tidak sah.

 Jika seseorang mewasiatkan uang yang banyak supaya dirinya dihajikan, maka uang itu

digunakan untuk menghajikannya secara berulangkali hingga habis. Namun jika

uangnya hanya sedikit, maka digunakan untuk menghajikannya secukupnya saja.

Sedangkan bila ia menegaskan bahwa uang yang banyak itu harus digunakan untuk

haji sekali saja, maka semuanya harus digunakan untuk sekali haji. Sebab ia

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 188

bermaksud untuk memberikan manfaat kepada yang menghajikannya. Dan dalam

kondisi ini tidak sah hukumnya bila yang menghajikannya adalah ahli warisnya atau

orang yang diwasiatinya. Hal ini karena zhahir pemberi wasiat menghendaki agar

dihajikan oleh selain keduanya.

 Wasiat tidak sah ditujukan kepada sesuatu yang tidak sah untuk memiliki, misalnya jin,

binatang atau orang yang sudah meninggal.

 Wasiat juga tidak sah ditujukan untuk hal-hal yang bersifat maksiat, seperti wasiat untuk

gereja dan tempat ibadah orang kafir/ musyrik. Demikian pula wasiat untuk

pembangunan kuburan, meneranginya, atau juru kuncinya. Baik yang berwasiat muslim

maupun kafir. Syaikhul Ibn Taymiyyah berpendapat:

“Jika seorang kafir dzimmi mewakafkan sebagian hartanya untuk rumah ibadah

mereka, maka kaum Muslimin tidak boleh menghukuminya sebagai tindakan yang

sah. Sebab mereka tidak diperkenankan menghukumi dengan selain yang Allah

turunkan (al-Quran dan Sunnah). Padahal yang Allah turunkan di antaranya adalah

agar tidak ada tolong menolong sedikit pun atas sesuatu yang berbau kemusyrikan,

kefasikan dan kemaksiatan. Lantas bagaimana mungkin kaum muslimin

diperbolehkan membantu wakaf yang ditujukan untuk tempat-tempat kekafiran

itu?”

Begitu pula tidak boleh mewasiatkan harta untuk menerbitkan kitab-kitab yang sudah

digantikan seperti Taurah dan Injil atau untuk menerbitkan kitab yang sesat, misalnya buku

tentang atheisme.

 Di antara aturan dalam wasiat adalah apa yang diwasiatkan syaratnya harus berupa

harta atau manfaat yang mubah meskipun tidak bisa diserahkan, seperti burung yang

terbang di angkasa, janin yang berada di dalam kandungan, susu yang masih di dalam

ternak perah, atau bahkan yang belum ada, seperti mewasiatkan apa yang akan

dikandung oleh hewannya, atau apa yang akan dihasilkan kebunnya, baik selamanya

atau dalam tempo tertentu seperti setahun misalnya. Jika ternyata tidak terjadi apa-apa,

maka wasiatnya batal karena tidak ada targetnya.

 Mewasiatkan sesuatu yang tidak diketahui dzatnya adalah sah-sah saja. Seperti

mewasiatkan seorang budak atau seekor kambing. Sedangkan orang yang diberi wasiat

akan mendapat barang dengan nama tersebut yang sesuai dengan hakikatnya atau

tradisi yang berlaku.

 Jika seorang pewaris mewasiatkan sepertiga dari hartanya, lalu ia mendapat tambahan

harta setelah keluarnya wasiat tersebut, maka tambahan itu termasuk dalam wasiatnya.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 189

Sebab sepertiga harta akan dihitung dari total harta yang ada setelah yang

bersangkutan mati.

 Jika harta wasiat rusak baik itu sebelum maupun sesudah pewaris itu meninggal, maka

wasiat itu dianggap batal, sebab hak untuk menerima wasiat ikut batal akibat hilang/

rusaknya harta yang diwasiatkan.

 Jika pewaris tidak menentukan jumlah harta yang ingin dia wasiatkan, seperti orang

yang mewasiatkan ssat saham dari hartanya, maka satu saham (bagian) tersebut

ditafsirkan sebagai seperenam. Karena dalam bahasa Arab, istilah saham artinya

seperenam. Ini adalah pendapat Ali Ibn Abu Thalib dan Abdullah Ibn Mas’ud. Selain itu

seperenam adalah pembagian yang paling kecil untuk warisan; maka wasiat pun

diikutkan ke sana. Jika seseorang mewasiatkan suatu harta tanpa menentukan

kadarnya, maka ahli waris bebas memberikan sesuatu yang ada nilainya kepada yang

diberi wasiat. Sebab ‘suatu harta’ tidak memiliki batas tertentu secara bahasa maupun

syar’i. Maka ia bisa berarti apa saja yang ada nilainya, sedangkan apa yang tidak

bernilai tidak akan mencapai maksud itu. Wallahu a’lam

Aturan Berkaitan dengan Pengemban Wasiat

 Pengemban wasiat adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan tindakan atas

harta atau yang lainnya setelah pemberi wasiat mati. Tindakan tersebut tergolong yang

boleh dilakukan oleh pemberi wasiat ketika ia masih hidup serta bisa diwakilkan. Ini

karena pengemban wasiat pada hakikatnya adalah wakil dari pewasiat.

 Menerima perwakilan dan wasiat merupakan bentuk taqarrub (mendekatkan diri)

kepada Allah. Akan tetapi, perwalian ini hanya boleh diterima oleh orang yang memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya dan merasa dirinya cukup amanah. Sebagaimana

firman Allah:

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa..” (Q.S:

Al-Maidah:2)

Rasulullah (ﷺ) pun bersabda:

“Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong

saudaranya”

Sahabah Rasul pun biasa menunjuk seorang wali untuk mengatur harta mereka

setelah kematian mereka. Sebagai gambaran, sejumlah sahabah Rasul menunjuk Az-

Zubayr Ibn Awwam untuk mengemban wasiat mereka

, lalu Abu Ubaydah Ibnul Jarrah

menunjuk Umar Ibnul Khatab sebagai pengemban wasiatnya

, lalu Umar Ibnul Khatab

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 190

menunjuk Hafsah

(puterinya) sebagai pengemban wasiatnya serta menunjuk putera

sulungnya untuk menggantikan setelah Hafsah. Sedangkan orang yang tidak memiliki

kapasitas untuk mengemban tugas atau merasa dia akan menghambur-hamburkannya,

maka haram baginya mengambil tanggungjawab itu.

 Pengemban wasiat haruslah seorang Muslim, tidak boleh menunjuk seorang non-

Muslim untuk menjadi pelaksana wasiat. Selain itu, pelaksana wasiat haruslah mukallaf.

Maka menyerahkan wasiat kepada anak kecil, orang gila, dan orang dungu tidaklah

sah. Karena mereka tidak akan mampu menjalankan tanggungjawab dan

mempergunakan harta. Namun bila penyerahan wasiat kepada anak kecil itu

disyaratkan setelah ia baligh, maka hal ini boleh-boleh saja. Dalilnya adalah perkataan

Rasulullah (ﷺ) di Perang Mut’ah, ketika beliau menunjuk Zayd sebagai pemimpin

pasukan.

“Amir (komandan) kalian adalah Zayd. Jika ia terbunuh, maka Ja’far penggantinya

adalah Ja’far”

 Menunjuk Pengemban wasiat perempuan pun sah, selama dia bisa menjalankan tugas

pembagian wasiat dengan baik. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Umar Ibnul Khatab

menunjuk puterinya, Hafsah untuk menjadi pelaksana wasiatnya. Selain itu, seorang

wanita bisa menjadi saksi dalam hukum; dengan demikian dia juga bisa ditunjuk

menjadi Pengemban wasiat.

 Selain itu, menunjuk orang yang tidak bisa menjalankan wasiat sendirian pun dinilai

sah, selama dia mukallaf serta bisa menunjuk orang lain yang amanah untuk membantu

dalam menjalankan wasiat. Begitu pula, disahkan untuk menunjuk lebih dari satu

pelaksana wasiat, baik mereka ditunjuk oleh pewaris dalam satu waktu atau satu demi

satu. Jika pewasiat menunjuk lebih dari satu pengemban wasiat, maka mereka bisa

mengelola wasiat secara bersama-sama. Masing-masing pengemban wasiat tidak boleh

bekerja sendiri-sendiri, dengan kata lain tindakannya menurut keputusan kelompok. Jika

salah satu dari pelaksana wasiat itu wafat atau tidak hadir, maka pihak yang berwenang

harus menunjuk penggantinya, yang mampu bertanggung jawab.

 Menunjuk seorang pelaksana wasiat itu sah jika pelaksana itu menerima

tanggungjawab tersebut baik ketika pewaris masih hidup atau sudah wafat. Terlebih

lagi, baik pewaris maupun pelaksana wasiat berhak untuk membatalkan perjanjian

kapanpun mereka inginkan, yaitu sebelum maupun setelah kematian pewaris. Karena

dalam hal ini, pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris.

 Orang yang diserahi wasiat boleh menerimanya ketika pemberi wasiat masih hidup

maupun setelah ia mati. Ia juga bebas untuk mengundurkan diri kapan saja ia mau, baik

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 191

saat pemberi wasiat masih hidup maupun setelah mati. Pemberi wasiat juga bebas

mencopot orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiatnya kapan saja. Sebab orang

itu adalah wakilnya.

 Orang yang diserahi wasiat tidak boleh menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain,

kecuali bila ia diberi hak untuk itu, yakni bila pemberi wasiat mengizinkannya untuk

menyerahkan wasiat kepada orang lain kapan saja ia mau. Agar penyerahan wasiat

dianggap sah, tugas yang diwasiatkan harus jelas sifatnya. Hal ini agar ia dapat

diketahui oleh yang mengemban wasiat, sehingga ia dapat menunaikannya dan

menjaganya dengan baik.

 Tugas yang diserahkan kepada pengemban wasiat disyratkan harus boleh dilakukan

oleh pemberi wasiat itu sendiri. Misalnya melunasi hutangnya, membagi wasiat

sepertiga dari warisan, mengurus kesejahteraan anak-anaknya dan sebagainya.

Sebagai konsekuensinya, pelaksana wasiat harus menjalankan wasiat berdasarkan izin

dari pewasiat. Dengan demikian, sama halnya dalam kasus perwakilan, pelaksana

wasiat tidak bisa berbuat sesuatu yang pewasiat itu sendiri tidak berwenang untuk

melakukannya. Terlebih lagi, pewasiat adalah pemilik asli, sedangkan pelaksana wasiat

hanyalah wakil; sehingga pelaksana wasiat tidak memiliki apa yang tidak dimiliki oleh

pewasiat. Secara singkat, tidak sah bagi seseorang untuk mewasiatkan harta yang

sebenarnya tidak dia miliki, sebagai contoh dalam kasus seroang pewasiat wanita

menunjuk seseorang sebagai wali untuk anak-anaknya, maka penunjukkan wali ini tidak

sah, karena yang berhak menjadi wali adalah ayah mereka.

 Wewenang pelaksana wasiat terbatas pada apa yang telah ditentukan oleh pewaris

yaitu jika pelaksana wasiat ditunjuk oleh pewaris untuk melunasi hutangnya, maka dia

tidak punya hak hukum untuk bertindak sebagai wali untuk anak-anak pewasiat.

Dengan demikian, sama halnya dengan seorang wakil, kewajiban pengemban wasiat

terbatas pada apa yang telah dikuasakan oleh pewaris padanya.

 Orang kafir boleh menyerahkan wasiat kepada seorang muslim bila harta yang

ditinggalkannya adalah mubah. Namun bila harta tersebut haram, seperti khamr dan

babi, maka wasiatnya tidak sah. Hal ini karena haram bagi seorang Muslim untuk

menjalankan tugas dalam hal-hal yang dilarang oleh Islam.

 Jika pemberi wasiat berkata kepada pelaksana wasiat, misalnya, “Salurkan sepertiga

hartaku dimana saja yang engkau mau” atau “Sedekahkan ia kepada siapa saja yang

engkau suka”, maka orang yang diwasiati tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun.

Sebab pemberi wasiat tidak mengizinkannya untuk itu. Ia juga tidak boleh

memberikannya kepada anak dan ahli warisnya sendiri, sebab ia akan tertuduh pilih

kasih terhadap mereka.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 192

 Jika seseorang meninggal di suatu tempat yang tidak ada pemerintah atau tidak ada

orang yang diwasiati, misalnya dia meninggal di gurun, maka salah satu yang hadir di

saat kematiannya boleh bertindak menjadi pengelola harta kekayaannya, dan

melakukan yang sepatutnya seperti menjual harta pewasiat dan sebagainya. Sebab ini

merupakan kondisi darurat yang bila dibiarkan akan mengakibatkan warisan itu rusak/

musnah. Padahal menjaga warisan merupakan fardhu kifayah. Selain itu ia juga

berkewajiban mengafani serta mengurus jenazah dengan biaya dari harta peninggalan

itu.

Ibn Majah (2709) [3/308], Al-Bayhaqi (12571) [6/441] dan Ad-Daraqutni (4245) [4/85].

Al-Bukhari (2378) [5/436] dan Muslim (4180) [6/77].

Pembuat Syariat adalah Allah (ﷻ); Istilah tersebut dapat juga menyebutkan tentang rasul (ﷺ) karena beliau

tidak pernah memerintahkan melainkan yang diwahyukan Allah kepadanya

Abdur Razaq (16363) [9/66]. Hadits serupa diriwayatkan oleh Qatadah; Al-Bayhaqi (12754) [6/44] dan Ibn

Abu Syaibah (30909) [6/228]

Abdur Razaq (16361) [9/66] dan Al-Bayhaqi (12576) [6/442].

Al-Bukhari (2743) [5/452] dan Muslim (4194) [6/85].

Abü Dåwüd (3565) 13/5271; At-Tirmidhi (2125) 13/4331 dan Ibn Måjah (2714) (3/311]

Hadits mutawatir (senantiasa muncul) adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat yang

tidak mungkin bersepakat dalam kebohongan (syarat ini harus terpenuhi pada seluruh rantai dari awal sampai

akhir)

Lihat: footnote dalam Är-Rawd Al-Murbi"

Al-Bukhåri (1295) [3/210] and Muslim (4185) [6/79]

Lihat: footnote dalam “Ar-Rawd Al-Murbi’”

Ad-Dårimi (3072) [2/862]; Ibn Abü Shaybah (30937) [16/230] and 'Abdur-Razzåq

(16352) [9/631]

Abu Dåwüd (2867) [3/195]; At-Tirmidhi (2122) [4/431] dan Ibn Måjah (2704) [3/305],

Ad-Dåraqutni (4249) [4/86]. Dan Al-Bayhaqi (12587) [6/444]. Al-Bayhaqi reported it

in a marfü ' form of hadith (12586); ' Abdur-Razzåq (16456) 19/881; Ibn Abü Shaybah

(30927) 1612291 and Ad-Dåraqugni (4249) 14/861.

Al-Bukhäri (1295) [3/210] dan Muslim (4185) [6/79].

Abdur-Razzåq (16371) [9/68].

Lihat: footnote dalam ‘Ar-Rawd Al-Murbi' '

'Awl: Pertambahan dalam jumlah bagian dan pengurangannya sesuai dengan pihak-pihak yang

berhak

Ad-Dåraqutni dalam kitab Sunannya [6/460]; Ad-Dårimi (3094) [2/867] dan Ibn Abu Syaybah

(30795) [6/217].

Ahmad (595) [1/80]; At-Tirmidhi (2127) [4/435] dan Ibn Mäjah (2715) [3/311].

Al-Bukhåri (6699) [11/711].

Al-Bukhåri (886) [2/480].

Al-Bukhåri (2660) [5/286] dan Muslim (2321) [4/90].

Abü Dåwud (3180) [2/885], Al-Bayhaqi (12650) [6/459], Abdur-Razzåq (19344) [10/353] dan Ibn

Shaybah (30754) [6/213],

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 193

Lihat: footnote dalam “Ar-Rawd Al-Murbi’”

Muslim (2699).

Ibn Abü Shaybah (30899) [6/227].

Ibn Abü Shaybah (4261) [7/639].

Ad-Dårimi (3179) [2/844], Ad-Dåraqutni (4379) [3/177]; lihat juga Ibn Abü Shaybah (30761)

[6/214].

Al-Bukhåri (4261) [7/639].

BAB

Hukum Pembagian Warisan

Masalah pembagian warisan adalah masalah penting yang harus diperhatikan.

Rasulullah ﷺ mendorong umat Muslim untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pembagian

waris, sebagaimana sabda beliau ﷺ:

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu pada orang-orang. Sebab ia adalah

setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, serta ilmu yang pertama kali akan dicabut

dari kaumku.” (H.R Ibnu Majah)

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

“… karena aku akan wafat dan ilmu pengetahuan akan diangkat, lalu muncullah

berbagai fitnah hingga ketika dua orang berselisih mengenai pembagian warisan,

keduanya tidak lagi mendapati seorang pun yang bisa memutuskan perselisihan

tersebut.”

(H.R Tirmidzi dan Al-Hakim)

Tidak diragukan lagi yang beliau ﷺ katakan sudah terjadi, cabang ilmu syari’ah ini

sudah diabaikan dan dilupakan, ilmu ini jarang sekali diajarkan di mesjid-mesjid dan di

sekolah-sekolah Muslim melainkan hanya berupa studi-studi yang tidak memadai yang

dilaksanakan di beberapa lembaga pendidikan, yang tidak bisa memberikan pengetahuan

yang memadai dan tidak pula menjamin keberlangsungan ilmu tersebut.

Oleh karenanya kaum Muslimin wajib bangkit untuk menjaga dan menghidupkan

kembali ilmu ini di masjid-masjid, sekolah-sekolah dan universitas. Sebab mereka sangat

membutuhkannya dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Bahkan

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Ilmu (yang pokok) itu ada tiga macam, sedangkan selainnya hanyalah tambahan:

Ayat (Al-Qur’an) yang jelas hukumnya, Sunnah (rasul) yang kokoh dan faraidh (ilmu

bagi waris) yang adil”

Umar Ibnul Khatab pun berkata:

“Pelajarilah faraidh, sebab ia termasuk agama kalian.”

Selain itu, Abdullah Ibn Mas’ud pun berkata”

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 195

“Siapa yang membaca Al-Qur’an, maka hendaklah ia belajar faraidh”

Aturan-aturan waris dianggap sebagai “setengah ilmu agama” dalam hadits yang

diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, karena ilmu itu mencakup sebagain besar aturan Islam yang

berkaitan dengan manusia dalam keadaan kematian, dan aturan lainnya berkaitan dengan

kehidupan manusia. Dikatakan pula bahwa aturan waris adalah setengah ilmu karena

semua manusia membutuhkannya. Sebenarnya, banyak sekali alasan mengapa ilmu faraidh

disebut demikian, arti pentingnya adalah agar manusia mempelajari aturan .

Hukum waris mengacu pada pembagian harta kekayaan yang diberikan kepada ahli

waris berdasarkan yang disebutkan dalam Kitab Suci Al-Qur’an. Dengan kata lain,

pembagian harta yang sudah ditentukan kadarnya yang diberikan kepada yang berhak

menerimanya. Aturan waris berkaitan dengan pembagian harta seorang mayit dengan

benar. Studi tentang hukum waris adalah studi mengenai pembagian harta, aturan-aturan

hukumnya serta perhitungan untuk membagikan bagian masing-masing.

Ketika seorang Muslim wafat, lima hak harus dikeluarkan dari harta peninggalannya.

Hak pertama yang harus dikeluarkan dari hartanya adalah biaya pengurusan jenazah untuk

dikebumikan seperti biaya kain kafan, memandikan jasadnya serta upah untuk pemandi

jenazah, mempersiapkan liang lahat dan sebagainya. Kemudian hak yang harus dikeluarkan

untuk melunasi hutangnya, baik itu hutang kepada Allah (baik itu zakat, kafarat, ibadah haji,

nadzar dan sebagainya), atau hutang kepada manusia. Setelah semua hak ini dipenuhi

dikeluarkan dari hartanya, lalu wasiatnya harus dipenuhi, selama wasiat itu tidak lebih dari

sepertiga hartanya, seperti yang diuraikan sebelumnya. Setelah itu, harta kekayaan yang

masih tersisa barulah dibagi-bagikan di antara para ahli waris

, yang akan dijelaskan

kemudian.

Mengubah hukum waris yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah perbuatan haram

dan dianggap sebagai tindakan kekafiran, sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Itulah batas-batas ( hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-

Nya, Dia akan memasukannya ke dalam surga-surga yang mengalir di

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemendangan

yang agung. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan

melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam

api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia mendapat azab yang menghinakan.”

(Q.S:An-Nisa:13-14)

Imam Ash-Shawkani menjelaskan kedua ayat ini dalam kitab tafsir Qur’annya:

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 196

“Kata “itulah” mengisyaratkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan

sebelumnya tentang pembagian warisan. Aturan-aturan itu disebut ‘batasan’ karena

ia tidak boleh dilanggar dan tidak halal untuk dilewati. “...Barangsiapa taat kepada

Allah dan Rasul-Nya,” yakni dalam pembagian warisan dan dalam hukum-hukum

syariat lainnya –sebagaimana keumuman makna lafadzh ini-, maka: “Dia akan

memasukannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai, mereka kekal di dalamnya.”

Setelahnya, Imam Ash-Shawkani pun menambahkan:

Ibn Majah meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Barangsiapa

yang memutus warisan milik seseorang, maka Allah akan memutus warisannya dari

surga Hari Kiamat kelak”

Jadi, bila seseorang mengurusi pembagian warisan lalu berpaling dari ketentuan

syariat dengan memberikan warisan kepada orang yang bukan ahli waris, atau

menyebabkan ahli waris tidak mendapat warisan baik sebagian atau seluruhnya, atau

menyamakan antara pria dan wanita dalam warisan –sebagaimana yang terdapat dalam

undang-undang kufur-, dan hal ini dilakukan karena ingin menentang hukum Allah yang

memberikan laki-laki dua kali bagian perempuan, maka orang ini telah kafir dan kekal di

neraka, Naudzubillahi min dzalik.

Orang-orang di masa Jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum wanita dan

anak-anak. Mereka hanya memberikannya kepada laki-laki dewasa yang telah mampu

menunggang kuda dan memanggul senjata. Maka Islam datang dan membatalkan itu

semua. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan

kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian

yang telah ditetapkan.” (Q.S:An-Nisa: 7)

Ayat ini menolak anggapan masyarakat jahiliyah yang memandang bahwa wanita

dan anak-anak tidak berhak mendapatkan warisan. Kedua ayat berikut ini juga membatalkan

tuntutan orang jahiliyah masa kini yang hendak menyamaratakan bagian warisan antara

wanita dan pria. Mereka melakukan ini karena hendak menentang dan melanggar batasan

Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah:

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 197

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua

anak perempuan..” (Q.S:An-Nisa:11)

Serta

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan saudara

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua

orang saudara perempuan..” (Q.S:An-Nisa:176)

Jadi bila bangsa Arab di masa Jahiliyah menghalangi wanita dari mendapatkan

warisan, maka kaum jahiliyah di masa kini memberikan wanita yang bukan haknya,

sedangkan Islam memperlakukannya dengan adil. Islam menghargai wanita dan

memberikan hak mereka dalam kadar yang sesuai. Semoga Allah membinasakan orang

kafir, orang munafik dan atheis, sebagaimana firman Allah:

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-

ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, mala berkehendak

menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir itu tidak

menyukai.” (Q.S:At-Taubah: 32)

1 Ibn Måjah (2719) [3/315].

At-Tirmidhi (2096) [4/413] dan Al-Håkim (8020, 8021) [4/333]

Abü Dåwüd (2885) [3/207] dan Ibn Mäjah (54) [1/41].

Ad-Dårimi (2744) [2/779] dan Ibn Abu Shaybah (31025) [6/241].

Ad-Dårimi (2751) [2/800].

Agnate relatives adalah mereka yang berhubungan darah atau merupakan keturunan dari pihak ayah atau

pihak laki-laki.

Ibn Måjah (2703) [3/304] dan Ibn Abu Shaybah (31032) (6/242).

Lihat: 'Fathul-Qadir' [1/700].

BAB

Sebab-Sebab Mewarisi dan Penjelasan Tentang Ahli

Waris

Mewarisi artinya berpindahnya harta orang yang meninggal kepada yang masih

hidup sepeninggalnya, sesudai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah:

Ada tiga sebab mewarisi:

1. Hubungan rahim: yaitu kekerabatan secara nasab, ini menunjukkan bahwa kerabat,

baik yang dekat maupun yang jauh, berhak mendapat warisan selama tidak terhalang

orang lain. Firman Allah:

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab

Allah..” (Q.S:Al-Anfal:75)

Kerabat secara nasab disini meliputi orang tua, keturunan, dan hawasy. Orang tua

meliputi ayah, kakek, dan terus ke atas namun khusus yang laki-laki. Sedangkan keturunan

meliputi: anak (baik laki-laki maupun perempuan), anak dari anak laki-laki, dan terus ke

bawah. Hawasy meliputi saudara (laki-laki dan perempuan), anak laki-laki saudara dan

seterusnya ke bawah, saudara laki-laki ayah (‘ammi), saudara laki-laki kakek dan

seterusnya ke atas, serta anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah.

2. Pernikahan: yaitu akad perkawinan yang sah meskipun belum terjadi hubungan intim

dan berdua-duaan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak-anak, jika mereka

mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi

wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya..” (Q.S:An-

Nisa:12)

Masing-masing mewarisi pasangannya berdasarkan ayat ini. Suami istri tetap saling

mewarisi walaupun istri tersebut berada dalam masa ‘iddah akibat talak yang masih bisa

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 199

dirujuk. Ungkapan “akad perkawinan yang sah” mengecualikan akad perkawinan yang tidak

sah, karenanya pernikahan yang tidak sah menyebabkan suami istri tidak saling mewarisi.

3. Wala’ karena memerdekakan. Artinya seseorang berhak mendapat warisan dalam

jumlah yang tidak tetap (ta’shib), karena jasa baiknya memerdekakan budak. Yang

mewarisi dalam kondisi ini hanyalah satu pihak yaitu majikan. Jadi majikan berhak

mewarisi harta budak yang telah dimerdekakannya, namun tidak sebalinya. Adapaun

sepeninggal majikan, maka yang mewarisi harta mantan budak itu adalah ‘ashabah

majikan yang bisa mewarisi dengan sendirinya (‘ashabah binnafsi), bukan ashabah bil

ghairi maupun ashabah ma’al ghairi. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah (ﷺ):

“Wala adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab”

(Diriwayatkan dalam Ibn

Hibban dalam Kitab Hadits Shahih dan diriwayatkan serta ditetapkan shahih oleh Al-

Hakim)

Dalam hal ini Rasul menyerupakan wala’ dengan nasab. Jika nasab menjadi alasan

untuk mewarisi maka wala’ pun demikian, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Terlebih

lagi, disebutkan dalam dua kitab Shahih

“Wala’ itu hanyalah bagi orang yang memerdekakan.”

Macam-macam Ahli Waris berdasarkan Jenis Kelamin

Ahli waris terdiri dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki

terdiri dari 10:

Anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki secara turun temurun (cucu, cicit dan

seterusnya).

Hal ini tercantum dalam firman Allah:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua

anak perempuan...” (Q.S:An-Nisa:11)

Cucu laki-laki sama kedudukannya dengan anak laki-laki, sebagaimana firman Allah:

“Hai anak Adam..” (Q.S: Al-A’raf:26)

Serta

“Wahai Bani Israil..” (Q.S: Al-Baqarah:40)

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 200

 Bapak kandung, bapaknya bapak (kakek), dan terus ke atas (buyut, dan seterusnya),

firman Allah:

“... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masng-masingnya seperenam dari

harta yang ditinggalkan..” (Q.S:An-Nisa:11)

Terlebih lagi, kakek pada hakikatnya adalah bapak juga, dan Rasulullah (ﷺ)

memberinya seperenam bagian sama dengan ayah

 Saudara laki-laki, baik saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu.

Seperti yang tersirat dalam ayat berikut ini:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:”Allah

memberi fatwa kepadamu tentang (kalalah) yaitu: jika seorang meninggal

dunia, dan ia tidak mempunyai anak, dan mempunyai saudara perempuan,

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta

saudara perempuan)..” (Q.S:An-Nisa: 176)

Ayat ini merujuk pada saudara laki-laki yang tidak seibu, namun seayah. Sedangkan

bagi saudara laki-laki yang seibu namun tidak seayah, Allah menetapkan:

“...Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),

maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta...”

(Q.S:An-Nisa:12)

 Putra dari saudara laki-laki lain ibu. Adapun putra dari saudara laki-laki seibu tidak

ikut mewarisi, karena ia adalah kerabat yang tidak mendapat warisan.

 Saudara lelaki ayah (paman) lain ibu, termasuk putranya secara turun temurun

dan khusus yang laki-laki. Sabda Rasulullah (ﷺ):

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang paling berhak. Jika

masih tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”

 Suami, sebagaimana firman Allah:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh istri-istrimu,..’ (Q.S:An-Nisa: 12)

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 201

 Laki-laki yang membebaskan budak: yaitu laki-laki yang memiliki hak wala atau ahli

warisnya

, sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“Wala adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab”

Serta

“Sesungguhnya hak wala hanya untuk pembebas budak”

Ahli Waris Perempuan Terdiri dari Tujuh

 Anak perempuan, dan putri dari keturunan anak laki-laki (cucu). Sebagai

gambaran, berikut ini makna yang terkandung dalam firman Allah:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kamu (tentang pembagian warisan

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan

bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta

yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka dia

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)..” (Q.S:An-Nisa:11)

 Ibu dan nenek, sebagaimana firman Allah:

“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunya anak dan diwarisi oleh kedua

ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang

meninggal) punya beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”

(Q.S: An-Nisa:11)

Buraydah meriwayatkan hadits yang mar’fu bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Nenek mendapat seperenam, jika tidak terhalang oleh ibu.”

(H.R Abu Dawud)

 Saudara perempuan secara mutlak, baik yang sekandung, seayah atau seibu.

Sebagaimana firman Allah:

“..Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara

laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (Q.S:An-Nisa:12)

 Istri (yaitu janda), sebagaimana firman Allah:

“...Para istri memperoleh seperempat harta..” (Q.S:An-Nisa: 12)

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 202

 Wanita yang membebaskan budak (mewarisi dari seorang budak yang telah

dibebaskannya karena hak wala), sebagaimana sabda Rasulullah (ﷺ):

“Wala hanyalah bagi orang yang memerdekakan”

Uraian di atas adalah daftar ahli waris laki-laki dan perempuan, namun secara rinci ahli

waris laki-laki ada lima belas sedangkan ahli waris perempuan ada sepuluh. Seseorang

dapat memeriksa rinciannya pada referensi Syari’ah, dan Allah Maha Mengetahui.

Jenis-jenis ahli waris menurut bagian waris mereka:

Ahli waris menurut bagian waris mereka terdiri dari tiga kategori:

 Ashabul furudh adalah orang-orang yang mendapat bagian tertentu secara syar’i.

Mereka tidak mendapat lebih dari itu kecuali bila terjadi radd

dan tidak mendapat

kurang dari itu kecuali bila terjadi awl (pengurangan bagian ahli waris)

 Ashabah: Mereka yang mendapat bagian waris yang tidak ditentukan jumlahnya.

 Dzawil arhaam: adalah mereka yang mewarisi ketika tidak ada ashabul furudh (selain

suami-istri) maupun ashabah.

Ashabul furudh ada sepuluh: suami, istri, ibu, bapak, kakek, nenek, anak-anak

perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan (baik kandung,

maupun yang hanya seayah atau seibu), dan saudara-saudara seibu (baik laki-laki maupun

perempuan). Masing-masing bagian untuk mereka akan dijelaskan lebih rinci di bahasan

berikutnya.

Lihat footnote dalam “Arwd Al-Murbi’”

Al-Håkim (8071) [4/490], Ibn Hibban (4950) [11/325], Al-Bayhaqi (21433) [10/494]; lihat juga Al-Bukhåri

(2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

Dua Shahih: Dua kitab shahih Al-Bukhåri dan Muslim.

Abü Dåwüd (2897) [3/214] dan Ibn Måjah (2723) [3/318].

Al-Bukhåri (6732) [12/14] and Muslim (4117) [6/54].

Hal ini berarti jika jika budak yang dimerdekakan wafat, yang memerdekakannya atau ahli warisnya mewarisi

budak tersebut karena hak wala’ (hak karena memerdekakan).

Al-Håkim (8071) {4/490}, Ibn Hibban (4950) [11/325], Al-Bayhaqj (21433) [10/494]; lihat juga Al-Bukhåri

(2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

Al-Bukhåri (2535) [5/206] dan Muslim (3767) [5/387].

Abü Dåwüd (2895) [3/2014],

Radd: pengembalian warisan yang tersisa setelah diberikan kepada ahli waris fardh, untuk kemudian

diberikan kepada orang yang berhak di antara mereka sesuai dengan nisbah fardh masing-masing. Sebagai

ilustrasi, jika harta tersisa setelah ahli waris fardh mengambil nisbah mereka, dan tidak ada saudara untuk

mengambil porsi yang tersisa, bagian ini dibagikan kembali di antara ahli waris, dengan nisbah masing-masing.

BAB

Warisan untuk Suami Istri

Suami berhak mendapat setengah dari warisan jika istrinya tidak memiliki anak (laki-

laki, perempuan, bahkan jika dari mantan suaminya), atau cucu (laki-laki/ perempuan) dari

anak laki-lakinya. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak-anak, jika mereka

mempunya anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi

wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya..” (Q.S:An-

Nisa:12)

Sedangkan Istri (baik satu atau lebih) mendapat seperempat jika suami tidak

memiliki anak (laki-laki atau perempuan; bahkan jika dari istri lainnya), atau cucu dari anak

laki-lakinya. Istri (para istri) mewarisi seperdelapan jika suami memiliki keturunan. Firman

Allah:

“...Para istri mendapat seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi

wasiat yang kamu buat atau (dan setelah hutangmu dibayar)..” (Q.S: An-

Nisa:12)

BAB

Warisan untuk Ayah dan Kakek

Ayah dan kakek masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan jika

orang yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-lakinya.

Pembagian ini sesuai dengan firman Allah:

“...Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak...”

(Q.S:An-Nisa:11)

Ayah dan kakek akan mewarisi sebagai ashabah jika si mayit tidak memiliki anak

(baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari puteranya. Hal ini berdasarkan ayat berikut:

“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh

kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (Q.S:An-

Nisa:11)

Dalam ayat ini, Allah menetapkan pewarisan bagi kedua ibu bapak, ibu mewarisi

sepertiga harta sedangkan bagian untuk ayah tidak ditentukan. Oleh sebab itu, sang ayah

mendapatkan apa yang tersisa, berapapun jumlahnya sebagai ashabah.

Ayah dan kakek mewarisi dengan cara fardh dan sebagai ashabah sekaligus, jika si

mayit memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dalilnya adalah

sabda nabi:

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang berhak; jika masih

tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”

Maksudnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat dengan si mayit, dan ayah

adalah laki-laki terdekat dengan si mayit setelah anak dan cucunya.

Jika dirangkum ayah memiliki tiga keadaan:

 Yang pertama: Mewarisi secara fardh saja, yaitu bilas si mayit memiliki anak laki-laki

atau anak laki-laki dari anaknya yang laki-laki (cucu dari anak laki-laki), dan seterusnya

ke bawah.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 205

 Yang kedua: Ayah hanya mewarisi sebagai ashabah saja, yaitu bila si mayit tidak

memiliki keturunan atau cucu dari anak laki-lakinya.

 Ketiga: Ayah mewarisi secara fardh dan ashabah sekaligus, yaitu bila si mayit

mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya.

Sedangkan kakek dari sisi ayah, kedudukannya sama dengan ayah dalam tiga kasus

yang disebutkan di atas. Sebab ia termasuk dalam pengertian dalam Qur’an dan Sunnah,

jika ayah si mayit sudah wafat terlebih dahulu. Akan tetapi, kakek dari sisi ayah memiliki

situasi keempat, yaitu jika bersama kakek ada saudara-saudara si mayit baik sekandung,

atau seayah, para ulama berbeda pendapat mengenai situasi keempat ini:

 Pendapat yang pertama: Apakah kakek diperlakukan seperti ayah hingga ia

menghalangi saudara-saudara tersebut dari mendapat warisan. Kakek dalam keadaan

ini setara dengan saudara-saudara si mayit. Sebab masing-masing terhubung ke si

mayit melalui orang yang sama yaitu ayah. Kakek adalah ayah dari ayah, sedangkan

saudara-saudara adalah anak ayah. Maka mereka pun sama-sama berhak terhadap

warisan, sebagaimana pendapat sejumlah Ali Ibn Abu Thalib, Ibn Mas’ud, dan Zayd Ibn

Tsabit, dan ini juga pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i dan kedua Murid Imam Abu

Hanifah

dan dari Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur dari beliau. Mereka

sampai pada pendapat ini berdasarkan banyak dalil, ijtihad

, dan melalui qiyas, yang

disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah ini secara panjang

lebar.

 Pendapat yang kedua: Kakek menggugurkan hak waris saudara laki-laki mayat,

sebagaimana ayah menggugurkan mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Abu

Bakar As-Sidiq, Ibn Abbad, Ibn Az-Zubair. Diriwayatkan bahwa pendapat ini pun

diadopsi oleh Utsman bin Affan, Aisyah, Ubay Ibn Ka’ab, Jabir Ibn Abdullah dan yang

lainnya. Dan pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, sekaligus menjadi pendapat

kedua yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Terlebih lagi, pendapat ini juga dipegang

oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, dan Syaikh Muhammad Ibn Abdul

Wahab. Mereka mendasarkan pendapat mereka berdasarkan banyak dalil, dan ini

pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat yang pertama, Allah Maha Mengetahui.

Al-Bukhåri (6732) [12/14] dan Muslim (4117) [6/54].

Kedua murid Abü Hanifah yang dimaksudkan disini adalah Abü Yüsuf and Muhammad IbnuI-Hasan Ash-

Shaybåni.

Ijtihåd (penalaran dan kebijakan hukum): Penilaian individual dalam soalan hukum, bersasarkan penafsiran

dan penerapan 4 fondasi: Quran, Sunnah, Ijma para ulama dan qiyas.

BAB

Warisan untuk Ibu

Terdapat tiga keadaan yang berlaku bagi ibu orang yang meninggal:

 Keadaan yang pertama: Ibu mendapat seperenam, yaitu jika si mayit mempunyai

keturunan yang mewarisi, baik itu anak-anaknya secara langsung maupun cucu dari

anak laki-laki, atau jika pewaris mempunyai dua saudara atau lebih, sebagaimana

firman Allah:

“...Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak...”

(Q.S:An-Nisa:11)

Masih di ayat yang sama, Allah pun berfirman:

Jika dia (yang meninggal) punya beberapa saudara, maka ibunya mendapat

seperenam...”

 Keadaan yang kedua: Ibu diwarisi sepertiga dari harta jika orang yang meninggal tidak

mempunyai keturunan sebagai ahli waris, baik itu anak maupun cucu dari anak laki-

lakinya, dan tidak pula mempunyai saudara dan saudari. Hal ini berdasarkan firman

Allah:

“...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh

kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (Q.S:An-

Nisa:11)

 Keadaan yang ketiga: Ibu mewarisi sepertiga dari sisa harta dan bukan dari harta itu

sendiri, yang berlaku dalam keadaan-keadaan berikut ini:

1. Jika si mayit adalah wanita dan dia meninggalkan suami, ayah dan ibu.

2. Jika si mayit adalah pria dan meninggalkan seorang istri, ayah dan ibu.

Dua keadaan ini dikenal sebagai Umarriyyatain

karena Umar Ibnul Khatab telah

memutuskan bahwa seorang ibu mewarisi sepertiga dari harta peninggalan yang tersisa

setelah suami/ istri si mayit menerima bagian warisnya

. Dalam menjelaskan dua keadaan

ini, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat:

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 207

“Pendapat Umar ini adalah pendapat yang paling tepat, karena Allah Yang Maha

Kuasa hanya memberikan bagian sepertiga untuk ibu jika ahli warisnya Cuma

kedua orang tua, Allah berfirman, “...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai

anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat

sepertiga...”(Q.S:An-Nisa:11). Setelah suami/ istri si mayit menerima bagiannya lah

sisanya menjadi hak kedua orang tuanya; harta itu dibagikan di antara keduanya

dengan cara yang sama jika si mayit tidak mempunyai anak atau pasangan hidup.

Aturan ini pun berlaku jika mayat meninggalkan hutang atau wasiat; maka hutang

dan wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu; kemudian kedua orang tua

mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang tersisa yaitu sepertiga untuk sang

ibu dan sisanya untuk ayahnya.”

Umariyyatan (dua aturan yang dinisbatkan kepada Umar ibnul Khattab): dua keadaan warisan, yang pertama

melibatkan suami, ayah, dan ibu mayat; yang kedua melibatkan istri, ayah dan ibu

Al Bayhaqi (12299)[6/373], Ad-Darimi (2756)[2/803], ‘Abdur Razaq (19015)[10/252] dan Ibn Abu Shaybah

(31044)[6/243].

BAB

Warisan untuk Nenek

Nenek dalam pengertian di sini adalah nenek yang berhak mewarisi. Dengan kata

lain, setiap nenek yang terhubung hanya melalui ibu, misalnya nenek dari sisi ibu, dan ibu

nenek yang terhubung ke ibu lewat wanita saja. Termasuk pula nenek yang terhubung

melalui ayah, misalnya ibu sang ayah, ibu kakek dari ayah dan seterusnya. Nenek di sini

maksudnya juga termasuk seseorang yang putrinya merupakan ibu dari ayah, atau ibu dari

kakek dari sisi ayah, dan seterusnya. Akan tetapi, nenek yang tidak berhak mewarisi adalah

nenek yang terhubung kepada mayit melalui laki-laki kemudian wanita seperti ibu kakek dari

ibu dan ibu ayah nenek dari bapak karenat termasuk dzawil arham.

Jika dirangkum, maka nenek yang berhak mewarisi terdiri dari tiga kategori:

 Yaitu nenek yang terhubung melalui wanita saja, puterinya adalah ibu ataupun nenek

dari arah si mayit.

 Nenek yang puteranya adalah ayah maupun kakek dari sisi ayah si mayit; artinya dia

terhubung dengan orang yang meninggal hanya melalui garis laki-laki saja.

 Nenek yang puterinya adalah ibu dari ayah atau kakek dari sisi ayah dari mayat.

Sedangkan nenek yang tidak mewarisi adalah nenek yang terhubung lewat laki-laki

kemudian wanita. Atau dengan kata lain nenek yang terhubung lewat laki-laki di antara dua

wanita dimana yang bersangkutan adalah salah satu dari kedua wanita tersebut.

Dalil yang membuktikan bahwa nenek mewarisi diambil dari Sunnah dan ijmapara

ulama. Sedangkan dalil dari Sunnah yaitu riwayat yang dikabarkan oleh Qabisah Ibn

Dhu’ayb bahwa:

“Ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar menuntut bagiannya dari warisan.

Lalu Abu Bakar menjawab: “Al-Quran tidaak menyebutkan bahwa engkau

mendapatkan warisan dan sepanjang yang kutahu dari sunnah nabi engkau juga

tidak mendapatkan apa-apa. Kembalilah hingga aku bertanya kepada orang-orang.”

Lantas Abu Bakar pun bertanya kepada orang-oraang, maka bangkitlah Al-

Mughirah bin Syu’bah seraya berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah shallalahu

alayhi wassalam memberikan seperenam kepada seorang nenek”, Abu Bakar

bertanya lagi kepada Al-Mughirah, “Apakah ada orang selainmu yang

menyaksikannya?” Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah Al-Anshari seraya

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 209

mengatakan hal yang sama dengan Mughirah. Setelah itu Abu Bakar memberikan

warisan seperenam kepada nenek tersebut. Setelah itu datanglah nenek yang

lainnya kepada Umar dan menuntut bagiannya dari warisan, Umar menjawab, “Al-

Quran tidak menyebutkan bahwa engkau berhak mendapat warisan, akan tetapi

itulah bagian yang seperenam. Jika kalian berdua sama-sama hidup maka

seperenam itu kalian bagi dua. Namun jika tinggal salah satu dari kalian maka ialah

yang mengambil seluruhnya.”

(H.R Al-Khamsah, kecuali An-Nasai, serta

dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Diiwayatkan juga dari Buraydah yang mengabarkan bahwa:

“Rasulullah (ﷺ) memberikan seperenam kepada nenek, jika tidak ada ibu

bersamanya.”

(H.R Ibnu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnus Sakan, Ibnu

Khuzaimah, dan Ibnu, Jarud)

Dua hadist di atas menyiratkan bahwa seorang nenek berhak mewarisi seperenam,

meskipun Abu Bakar As-Sidiq dan Umar Ibnul Khatab mengindikasikan bahwa tidak ada

aturan untuk warisan nenek dalam Qur’an. Hal ini karena aturan waris untuk ibu yang

disebutkan dalam Kitab Allah terbatas hanya untuk ibu, seorang nenek pun bisa dipanggil

ibu, sebagaimana firman Allah:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu,..” (Q.S:An-Nisa:23)

Namun, seorang nenek bukanlah orang yang berhak menerima bagian waris yang

disebutkan dalam Qur’an. Meskipun demikian, Rasulullah (ﷺ) adalah orang pertama yang

memberikan hak waris seperenam kepada nenek, artinya pewarisan untuk nenek ditetapkan

berdasarkan Sunnah.

Pewarisan bagi nenek pun telah ditegaskan dalam ijma para ulama. Tidak ada

perbedaan pendapat mengenai hak warisan untuk ibu dari bapak dan ibu dari ibu. Ulama

berbeda pendapat mengenai aturan hak waris bagi nenek lainnya. Ibnu Abbas dan sebagian

ulama memberikan hak waris kepada nenek berapapun jumlah nenek yang ada, selama

mereka masih berada dalam tingkat kekerabatan yang sama dengan sang mayit, kecuali

bagi yang terhubung dari bapak yang tidak mewarisi, seperti ibu kakek dari ibu. Sebagian

ulama berpendapat bahwa hanya tiga nenek yang berhak mewarisi, yaitu ibu dari ibu, ibu

dari ayah, serta ibu kakek dari bapak.

Ketiadaan ibu sang mayit merupakan syarat bagi pewarisan untuk nenek.

Disebabkan nenek terhubung kepada mayit melalui ibu, dan prinsip umum mengenai hal ini

menetapkan bahwa siapa saja yang terhubung dengan sang mayit melalui orang tertentu,

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 210

maka ia terhalang oleh orang tersebut (kecuali dalam beberapa kasus). Para ulama

sepenuhnya sepakat bahwa ibu menghalangi nenek dari semua arah.

Cara Memberi Warisan untuk Nenek

Jika nenek seorang diri, dengan ketiadaan ibu (yang telah meninggal terlebih

dahulu), maka dia mewarisi seperenam dari harta peninggalan seperti yang disebutkan

sebelumnya. Akan tetapi, pendapat yang menyatakan bahwa nenek, kedudukannya sama

dengan ibu, mewarisi sepertiga dari harta warisan baik sang mayit itu tidak punya ahli waris

maupun tidak mempunyai dua saudara atau lebih, pendapat ini sama sekali tidak sesuai

aturan dan tidak bisa dipercaya.

Jika ada lebih dari satu nenek dan mereka dalam satu tingkat kekerabatan yang

sama, maka mereka mendapat bagian yang sama dari seperenam harta seperti yang

diputuskan oleh sebagian sahabah Rasul untuk kasus ini. Alasannya adalah mereka lebih

dari satu, sehingga bagian waris untuk nenek yaitu seperenam dari harta dibagi rata di

antara mereka, karena tidak ada ahli waris laki-laki yang memiliki bagian yang sama dari

seperenam harta tersebut. Dengan demikian, satu nenek sama dengan banyak nenek

dalam kasus ini, sama halnya dengan aturan bagi waris untuk lebih dari satu istri. Yang

artinya, tidak ada satu nenek pun yang diberikan keistimewaan, karena mereka semua

berada dalam tingkat kekerabatan yang sama dengan mayit. Akan tetapi, jika salah satu dari

mereka lebih dekat dengan mayit, maka dia sendiri harus mendapat seperenam dari seluruh

harta warisan, secara terpisah, baik dia dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dengan

demikian, nenek ini menghalangi nenek-nenek yang lebih jauh kekerabatannya untuk

mendapatkan warisan, karena mereka dianggap sebagai ibu yang berbagi warisan yang

sama, sehingga jika jumlah mereka lebih dari satu namun dengan tingkat kekerabatan yang

berbeda, maka pewarisan diserahkan kepada nenek yang paling dekat hubungan

kekerabatannya dengan mayit.

Nenek yang merupakan ibu dari kakek tetap mendapatkan hak waris meskipun ayah

masih ada, sama halnya dengan nenek yang merupakan ibu dari kakek dari sisi ayah tetap

mewarisi meskipun kakek masih hidup; yang artinya dia tidak dikecualikan dari daftar ahli

waris oleh orang yang menghubungkannya dengan mayit; aturan ini bertentangan dengan

aturan yang menyatakan: Siapa saja yang terhubung dengan mayit melalu orang

tertentu, maka dia terhalang dari mendapatkan hak waris oleh orang yang sama. Ini

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud yang menyatakan hak waris untuk

nenek dan puteranya:

“Dialah nenek yang pertama kali diberi seperenam oleh Rasulullah (ﷺ) bersama

putranya, padahal putranya masih hidup”

(H.R Tirmidzi)

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 211

Alasannya yaitu nenek tersebut tidak mewarisi orang yang menghubungkannya

dengan mayit, sehingga dia tidak terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, meskipun

orang yang menghubungkannya dengan si mayit masih hidup.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa:

“Pendapat yang menyatakan: ‘Barangsiapa terhubung kepada mayit melalui

seseorang ia akan gugur dengan adanya penghubung itu’ adalah perkataan

yang bathil dari sisi itu maupun sebaliknya. Ia bathil dari sisi itu dengan

mewarisinya anak dari ibu meskipun ibunya ada. Ia juga bathil dari sebaliknya

dengan tidak mewarisinya cucu dari anak laki-laki jika ammi (paman)nya

hidup. Dan contoh-contoh lainnya yang menunjukkan gugurnya hak waris

seseorang akibat orang lain yang tidak menghubungkannya ke mayit.

Karenanya, alasan yang benar dalam hal ini adalah seseorang akan gugur

dengan adanya orang lain bila ia mendapat warisan dari orang itu. Maka

siapapun yang mendapat warisan seseorang, ia akan gugur jika orang

tersebut ada dan ia lebih dekat ke mayit. Nah, dalam hal ini, nenek-nenek

menggantikan posisi ibu, maka mereka akan gugur dengan adanya ibu

walaupun ibu itu tidak menghubungkan mereka ke mayit.”

1 Abü Dåwud (2894) [3/213], At-Tirmidhi (2105) [4/419] dan Ibn Måjah (7224) [3/318].

Abü Dåwüd (2895) [3/2014].

At-Tirmidhi (2107) [4/421].

BAB

Warisan untuk Anak Perempuan

Seorang anak perempuan mendapat setengah dari warisan dengan dua syarat:

1. Jika dia tidak memiliki saudara perempuan sekandung maupun seayah.

2. Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki yang menjadi ashabah-nya.

Dalil untuk itu terdapat dalam ayat berikut ini:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak

perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu

seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta..” (Q.S:An-Nisa:11)

Frase “dan jika anak perempuan itu seorang saja..” menjadi dalil bagi syarat

pertama, yaitu tidak memiliki saudara perempuan sekandung maupun seayah. Lalu

penggalan ayat: “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak

perempuan…” menjadi dalil bagi syarat kedua yaitu tidak adanya ‘ashabah.

Cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi setengah dari harta dengan tiga

syarat:

1. Tidak ada laki-laki yang menjadi ashabah-nya, yaitu: saudara laki-laki atau anak laki-laki

ammi (paman dari sisi ayah)-nya, yang tingkat kekerabatannya sama dengannya.

2. Tidak ada orang lain yang menyertainya (satu tingkat dengannya) yaitu: saudarinya

atau anak perempuan ammi-nya, yang tingkat kekerabatannya sama dengannya.

3. Mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yang lebih dekat kepadanya daripada

cucu perempuan tersebut.

Dua puteri atau lebih mewarisi dua pertiga dengan dua syarat:

1. Berjumlah dua orang atau lebih.

2. Tidak ada laki-laki yang menjadi ashabah-nya, yaitu anak laki-laki mayit, sebagaimana

firman Allah:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 213

perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,..” (Q.S:An-Nisa: 11)

Frase “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan..”

menjadi dalil bagi syarat kedua. Sedangkan penggalan ayat “dan jika anak itu semuanya

perempuan lebih dari dua atau lebih..” menjadi dalil bagi syarat pertama.

Sebagian ulama telah keliru dalam menafsirkan ayat di atas dan berpikir bahwa jika

dua anak perempuan tidak akan mewarisi dua pertiga, karena yang mendapat dua pertiga

adalah tiga orang atau lebih. Pendapat ini konon pernah diucapkan oleh Ibn Abbas, akan

tetapi jumhur ulama tidak sependapat dengannya. Menurut mereka bahwa hanya dua anak

perempuan juga akan mewarisi dua pertiga dari harta. Hal ini dinyatakan dalam hadits dari

Jabir Ibn Abdillah yang berkata:

“Istri Sa’ad bin Rabie’ pernah menghadap Rasulullah (ﷺ) dengan membawa dua

puteri Sa’ad seraya berkata: “Ya Rasulullah, mereka berdua adalah puteri Sa’ad Ibn

Rabi’. Ayah mereka mati syahid dalam perang Uhud dan paman mereka hendak

mengambil warisan mereka seluruhnya tanpa memberi mereka apa-apa. Padahal

keduanya membutuhkan harta agar bisa menikah.” Beliau (ﷺ) bersabda: Biarlah

Allah yang memutuskan perkara kalian.” Lalu turunlah ayat tentang pembagian

waris. Kemudian Beliau (ﷺ) mengirim utusan kepada paman mereka dengan pesan:

“Berikan kedua puteri Sa’ad dua pertiga dari warisan, lalu ibunya seperdelapan, dan

sisanya menjadi milikmu”

(H.R Imam yang Lima selain An-Nasa’i dan dishahihkan

oleh Tirmidzi)

Hadits di atas membuktikan bahwa dua anak perempuan juga mewarisi dua pertiga

harta; Hal ini menjadi nash atas masalah yang diperselisihkan sekaligus merupakan

penafsiran dari Rasulullah terhadap ayat “dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

dari dua atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan…”

Hadits ini telah menguraikan makna ayat tersebut, terutama karena sebab diturunkannya

ayat yaitu kisah tentang dua anak perempuan Sa’ad Ibnur Rabi serta pertanyaan ibu mereka

tentang hak waris mereka. Selain itu, ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah (ﷺ) memanggil

paman mereka untuk memerintahkannya memberikan bagian waris mereka.

Seperti disinggung sebelumnya, beberapa ulama berpendapat bagian warisan dua

pertiga adalah untuk tiga anak perempuan atau lebih. Tanggapan untuk pendapat ini dapat

melalui banyak dalil. Salah satunya adalah fakta bahwa Allah telah menetapkan hak waris

anak laki-laki sebanding dengan bagian dua anak perempuan; karena anak perempuan

mendapatkan sepertiga jika ada anak laki-laki, yang hubungan kekerabatannya lebih tinggi,

maka dengan alasan yang lebih besar, anak perempuan itu mendapatkan sepertiga jika ada

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 214

kerabat perempuan lain yang tingkat kekerabatannya lebih rendah darinya. Ini seakan

mengingatkan sesuatu yang lebih besar lewat hal yang lebih kecil. Artinya jika Allah telah

menegaskan secara nash tentang warisan bagi satu orang anak perempuan, lalu

mengingatkan untuk yang dua orang, maka kalimat “dua atau lebih..” menandakan bahwa

bagian mereka tidak akan bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka, walaupun

mereka lebih dari dua orang.

Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki mayit berhak mendapat dua pertiga

dengan syarat yang sama seperti putri-putri si mayit. Hal ini berlaku sama, baik kedua cucu

perempuan itu saling bersaudara atau hanya sepupu (yakni bapak mereka yang

bersaudara). Keduanya akan mendapat dua pertiga jika diqiyaskan kepada kedua putri

mayit, karena cucu perempuan dari anak laki-laki mirip dengan putri kandung. Hanya saja

ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

1. Cucu perempuan tersebut berjumlah dua atau lebih.

2. Mereka tidak memiliki ‘ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, baik cucu

tersebut adalah saudara mereka maupun sepupu yang selevel dengan mereka..

3. Mayit tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris, karena ahli waris seperti itu

(putera atau puterinya) derajat kekerabatannya lebih tinggi dengan sang mayit, Allah

Maha Mengetahui.

Abü Dåwüd (2891) [3/212], At-Tirmidhi (2098) [4/415] dan Ibn Måjah (2720) [3/316].

Dalam hal ini, harus dipertimbangkan bahwa setiap generasi mendahului dari yang setelahnya dalam warisan

BAB

Warisan untuk Saudari Kandung

Allah subhanahu wata’ala telah menjelaskan tentang bagian waris untuk saudari

kandung atau hanya seayah, jika mereka bersama dengan saudara laki-laki mereka selain

yang seibu. Hukum ini berlaku bagi mereka baik seorang diri maupun banyak, yaitu dalam

firman-Nya di akhir surat an-Nisa

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia

tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka

bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta

saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara

perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta

yang ditinggalkan. ..” (Q.S An-Nisa: 176)

Selain itu, Allah pun telah menetapkan hak waris bagi saudari-saudari seibu jika

bersama dengan saudara seibu yang laki-laki pada ayat berikut ini:

“...Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah maupun anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu)

atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua jenis

saudara itu seperenam harta..” (Q.S An-Nisa: 12)

Menurut dua ayat di atas, saudari kandung mewarisi setengah dari harta selama

syarat-syarat berikut ini dipenuhi:

1. Tidak ada ashabah, yaitu saudara kandungnya yang laki-laki. Hal ini berdasarkan ayat

“..Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang

saudara perempuan..” (QS. An-Nisa: 176)

2. Tidak ada saudari kandung lain yang bersamanya, sebagaimana firman Allah:

“..jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai

saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 216

dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi

(seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika

saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan...”

3. Si mayit tidak memiliki orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah dan kakek dari

pihak ayah, menurut pendapat ulama yang paling kuat mengenai perkara ini.

4. Si mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari

anak tersebut secara turun-temurun, anak perempuan (putri kandung), dan putri dari

anak laki-laki mayit meski ayahnya adalah keturunan ke sekian dari si mayit.

Dalil untuk kedua syarat terakhir ialah karena saudara laki-laki dan saudara

perempuan hanya mendapat warisan dalam kondisi kalalah

, yaitu jika mayit tidak

meninggalkan ayah maupun anak.

Saudara perempuan seayah berhak mendapat setengah warisan dengan lima

syarat, empat diantaranya adalah empat syarat yang sama yang disebutkan di atas dan

syarat yang kelima yaitu tidak ada saudara kandung laki-laki atau saudara kandung

perempuan. Karena keduanya kedudukannya lebih kuat dibanding dirinya.

Dua atau lebih saudari kandung mewarisi dua pertiga seperti yang dinyatakan dalam

ayat Qur’an “...tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua

pertiga dari harta yang ditinggalkan...” Akan tetapi, ada sejumlah syarat yang harus

dipenuhi supaya mereka mendapat hak waris dua pertiga:

 Syarat pertama: jumlah mereka dua orang atau lebih. Hal ini berdasarkan ayat “...tetapi

jika saudara perempuan itu dua orang”

 Syarat yang kedua: tidak ada yang menjadi ashabah mereka, yaitu saudara kandung

laki-laki baik satu maupun lebih. Hal ini berdasarkan ayat “…Dan jika mereka (ahli

waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang

saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...”.

 Syarat yang ketiga: mayat tidak memiliki keturunan yang mewarisi, yaitu putra/ putri

kandungnya dan keturunan dari anak laki-lakinya, hal ini sebagaimana firman Allah:

“…jika seseorang meningga dunia dan dia tidak mempunyai anak tetapi

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu

seperdua dari harta yang ditinggalkannya...” kemudian Allah pun berfirman: “jika

dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...”

 Syarat yang keempat: Mayit tidak memiliki orang tua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah

- menurut ijma’ para ulama- dan kakek -menurut pendapat yang paling kuat tentang

perkara ini-.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 217

Sedangkan saudari seayah yang berjumlah dua orang atau lebih mewarisi dua pertiga

karena menurut ijma para ulama ayat mengenai kalalah diterapkan pada mereka:

“..jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara

perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta

yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta

saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara

perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan. ..” (Q.S:An-Nisa: 176). Akan tetapi, mereka tidak akan mendapat dua

pertiga kecuali bila memenuhi lima syarat; keempat syarat pertama sama dengan

syarat-syarat pewarisan untuk saudari kandung yang disebutkan di atas dan ditambah:

 Syarat yang kelima: Tidak adanya saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung.

Dengan demikian jika ada saudara laki-laki/ perempuan yang sekandung dengan mayit,

baik seorang atau lebih, maka saudara perempuan seayah tidak mewarisi dua pertiga.

Bahkan mereka terhalang dari warisan karena adanya seorang saudara laki-laki

sekandung atau dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali jika bersama

saudara-saudara wanita seayah itu ada orang-orang yang menjadi ashabahnya.

Namun, jika yang bersama mereka (saudari seayah) hanyalah seorang saudari

kandung, maka saudari seayah itu (baik seorang maupun lebih) mewarisi seperenam

dari harta sedangkan saudari sekandungnya mendapat setengahnya, sehingga

genaplah bagian mereka menjadi dua pertiga.

Jika hanya ada satu anak perempuan dan satu atau lebih cucu perempuan dari anak

laki-laki, maka anak perempuan itu mewarisi setengah sedangkan cucu perempuan dari

anak laki-laki mewarisi seperenam sehingga genaplah bagian mereka menjadi dua pertiga.

Ini adalah putusan dari Ibn Mas’ud dalam kasus demikian:

“Ini adalah putusan dari Rasulullah (ﷺ) untuk perkara ini.”

(H.R Bukhori)

Alasannya adalah jika anak perempuannya lebih dari satu, maka mereka mendapat

bagian dua pertiga, sebagaimana firman Allah: “…Tapi jika saudara perempuan itu ada

dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”.

Sedangkan anak perempuan diwarisi setengah, karena derajat kekerabatannya lebih tinggi

daripada cucu perempuan, oleh sebab itu cucu perempuan dari anak laki-laki diwarisi

seperenam untuk menggenapi dua pertiga, selama memenuhi syarat-syarat berikut ini:

 Syarat yang pertama: Tidak ada yang menjadi ashabah-nya baik itu cucu laki-laki yang

derajat kekerabatannya sama dengan dia (saudara laki-lakinya) maupun sepupu laki-

laki (putera paman dari sisi ayah).

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 218

 Syarat yang kedua: Tidak ada ahli waris yang derajat kekerabatannya lebih tinggi

daripada dia kecuali anak perempuan (dari sang mayit) yang diwarisi setengah, karena

cucu perempuan tidak akan menerima seperenam kecuali bersama anak perempuan.

Jika ada saudari seayah dengan saudari kandung, maka saudari seayah

memperoleh seperenam untuk menggenapi dua pertiga, menurut ijma’ para ulama seperti

yang dinyatakan lebih dari satu ulama. Putusan ini berdasarkan qiyas dengan

membandingkan kasus ini dengan kasus pembagian waris untuk cucu perempuan (dari

anak lelaki) dan anak perempuan. Akan tetapi saudari seayah hanya akan memperoleh

seperenam dengan dua syarat ini dipenuhi:

 Syarat yang pertama: yaitu dia hanya mempunyai satu saudari kandung yang mewarisi

setengah dari harta peninggalan. Akan tetapi, jika ada banyak saudari kandung, maka

mereka mengeluarkan saudari seayah dari daftar ahli waris karena mereka bersama

mewarisi dua pertiga dan tidak ada yang tersisa untuk dia.

 Syarat yang kedua: Tidak ada kerabat laki-laki yang dalam kasus ini adalah

saudaranya. Jika dia mempunyai saudara laki-laki, maka mereka (dia dan saudara laki-

lakinya) memperoleh bagian dari harta peninggalan yang tersisa karena hubungan

kekerabatan, setelah saudari kandung itu menerima bagiannya. Harta peninggalan yang

tersisa ini akan dibagi-bagikan di antara mereka dengan dasar seorang laki-laki

menerima bagian dua perempuan. Allah Maha Mengetahui.

Surat ke-4 dari Quran

Kalalah: Sebuah kasus berkaitan dengan aturan waris; pada kasus ini si mayit tidak meninggalkan keturunan

atau orang tua (sebagai ahli waris)

Al-Bukhari (6736)[12/21]

BAB

Warisan untuk Saudari bersama Anak Perempuan

dan Warisan untuk Saudara Seibu

Jika mayit meninggalkan seorang/ lebih anak perempuan bersama seorang/ lebih

saudari sekandung atau saudari seayah, maka anak perempuan yang ada mendapat

bagiannya terlebih dahulu. Kemudian jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in

menganggap bahwa saudara/ saudari sekandung/ seayah mewarisi harta tersebut secara

ta’shib bersama anak-anak perempuan (yang dalam istilah ulama faraidh disebut ta’shib

ma’al ghairi). Sehingga saudari-saudari itu mendapat bagian yang tersisa setelah diberikan

kepada putri kandung maupun cucu perempuan dari putra si mayit. Dalilnya adalah:

Abu Musa pernah ditanya tentang bagian warisan untuk seorang putri kandung,

seorang cucu perempuan dari putra kandung, dan seorang saudari kandung. Abu

Musa menjawab: “Anak perempuan mendapat separuh dan saudari perempuan

mendapat separuh”. Ia lalu berkata kepada si penanya: “Tanyalah Abdullah bin

Mas’ud dia pasti mengikuti pendapatku.” Maka Ibnu Mas’ud pun ditanya setelah

diberitahu tentang ucapan Abu Musa. Namun Abdullah bin Mas’ud justru

mengatakan: “Sungguh, kalau begitu aku telah keliru dan tidak mendapat petunjuk!

Aku akan memutuskan sesuai keputusan rasulullah, “Anak perempuan mendapat

setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam, maka jatah

keduanya mencapai dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudari perempuan.”

Hadits ini adalah dalil yang jelas bahwa saudara perempuan bersama dengan

seorang anak perempuan, menjadi ashabah, ia mendapat bagian yang tersisa setelah

pembagian waris untuk anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki.

Sedangkan saudara seibu, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan

diwarisi seperenam. Namun jika mereka berjumlah dua atau lebih, maka mereka diwarisi

satu pertiga, dan bagian satu pertiga itu harus dibagi rata diantara mereka, baik laki-laki

maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah mengenai masalah ini:

“...Dan jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, namun mempunyai saudara

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 220

laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk masing-masing kedua

jenis saudara itu seperenam harta...” (Q.S:An-Nisa:12)

Para ulama sepenuhnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara dalam ayat

ini adalah saudara laki-laki (seibu) dan saudara perempuan (seibu). Bahkan dalam qiroat

versi Ibn Mas’ud dan Sa’ad Ibn Abu Waqas ayat ini dibaca“...Dan ia mempunyai seorang

saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pihak ibu...” Dalam ayat ini Allah

menyebut saudara-saudari seibu tanpa melebihkan salah satunya, yang artinya laki-laki

maupun perempuan kedudukannya sama dalam perkara ini

. Imam Ibnul Qayyim

berpendapat mengenai hal ini: “Inilah qiyas yang benar dan sesuai dengan petunjuk al-

Qur’an serta para sahabat senior.”

Seorang saudara seibu mewarisi seperenam, selama memenuhi syarat-syarat

berikut ini:

1. Tidak ada keturunan sebagai ahli waris

2. Tidak ada orang tua laki-laki yang mewarisi (yaitu ayah atau kakek si mayit)

3. Dia hanya seorang diri.

Sedangkan untuk saudara seibu mewarisi sepertiga, dengan tiga syarat:

1. Jumlah mereka harus dua atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tidak ada keturunan laki-laki dari pewaris (sang mayit), yaitu anak laki-laki maupun

cucu laki-laki sang mayit dan seterusnya dalam garis keturunan laki-laki.

3. Tidak ada orangtua laki-laki yang mewarisi, yaitu ayah maupun kakek dari garis laki-

laki dan seterusnya dalam garis leluhur laki-laki.

Saudara seibu memiliki lima aturan khusus berikut ini:

1. Aturan yang pertama dan kedua: Yang laki-laki di antara mereka tidak dilebihkan

atas yang perempuan dalam jatah warisan, baik jumlah mereka satu ataupun lebih.

Jika hanya ada satu saudara seibu, maka berlaku aturan yang terkandung dalam

ayat berikut ini: “...Dan jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun

perempuan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, namun

mempunyai saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk

masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta...” Jika jumlah mereka

banyak, maka berlaku aturan dalam firman Allah berikut ini: “Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama

dalam bagian yang sepertiga itu..” Menurut mayoritas ulama Muslim, makna dari

kalalah adalah seseorang yang meninggal yang tidak meninggalkan ‘ayah’ maupun

‘anak’. Dengan demikian disyaratkan mayit tidak memiliki ayah dan keturunan yaitu

anak. Keturunan di sini termasuk anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu (dari

anak laki-laki sang mayit) dan seterusnya dalam garis laki-laki. Sedangkan yang

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 221

termasuk ayah adalah kakek dari garis ayah dan seterusnya ke atas. Dalil bahwa

tidak ada pengutamaan bagi laki-laki atas perempuan dalam kasus ini yaitu firman

Allah: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu jumlahnya lebih dari seorang,

maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu..”. Dengan

demikian, sudah jelas bahwa Allah telah menetapkan mereka untuk berbagi bagian

harta waris bersama-sama, dan masing-masing dari mereka diberikan bagian yang

sama rata. Hikmah di balik putusan ini adalah mereka hanya kerabat dalam garis ibu

semata, Allah Maha Mengetahui, makanya kedudukan mereka sama dalam perkara

ini. Dengan kata lain, tidak ada pengutamaan laki-laki atas perempuan yang berbeda

dalam garis ayah.

2. Aturan yang ketiga: Saudara laki-laki terhubung dengan sang mayit melalui kerabat

perempuan (yaitu ibunya), namun dia masih berhak mewarisi yang berbeda dengan

ahli waris lainnya yang tidak mewarisi jika terhubung dengan sang mayit melalui

kerabat perempuan misalnya dalam kasus putera dari anak perempuan.

3. Aturan yang keempat: Secara parsial mereka mengeluarkan siapa saja yang

menghubungkan mereka dengan sang mayit dan mengurangi bagian mereka (dalam

kasus ini adalah ibu). Oleh sebab itu, bagian untuk ibu dalam kasus ini berkurang

dari dua pertiga menjadi seperenam

, karena dalam kasus ini ibu tersebut menjadi

sebab hubungan dengan sang mayit. Aturan ini bertentangan dengan aturan umum

yang menyatakan bahwa barangsiapa yang terhubung dengan mayit melalui

seseorang, maka dia terhalang dari menerima waris oleh orang yang sama.

4. Aturan yang kelima: Mereka mewarisi bersama dengan orang yang

menghubungkan mereka dengan sang mayit, yaitu ibu, sedangkan ini tidak berlaku

dalam kasus pada umumnya. Sebagai contoh, cucu dari anak laki-laki (laki-laki

maupun perempuan) tidak mewarisi bersama dengan anak laki-laki. Akan tetapi,

nenek dari garis ayah (yaitu ibunya ayah, atau ibunya kakek dari garis ayah dan

seterusnya) mempunyai aturan yang serupa dengan aturan untuk saudara seibu,

karena dia (nenek) terhubung dengan sang mayit melalui puteranya; namun dia

masih berhak mewarisi, meskipun dengan adanya anak laki-lakinya.

Kesimpulannya penghubung tidak akan menghalangi orang yang dihubungkannya

untuk mendapat warisan, kecuali bila orang yang dihubungkan itu bisa menggantikan

posisinya dengan mengambil bagiannya ketika dirinya tidak ada. Adapun jika dia tidak bisa

mengambil bagiannya, maka dia tidak akan terhalang olehnya, sebagaimana yang terjadi

pada saudara-saudara seibu. Dimana mereka tidak bisa mengambil bagian ibu jika, jika ia

tidak ada. Demikian pula nenek (ibu dari ayah atau ibu dari kakek); ia tidak akan mengambil

jatah ayah/ kakek bila keduanya tidak ada. Ia hanya mewarisi sebagai ‘ibu’, menggantikan

ibu yang sesungguhnya. Allah Maha Mengetahui.

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 222

Al-Bukhåri (6736) [12/21].

Al-Bayhaqi (12322) [6/379].

Bagian dari ibu si mayit berkurang dari sepertiga menjadi seperenam jika si mayit memiliki saudara, baik

kandung maupun seayah atau seibu, baik mereka mewarisi maupun tidak

BAB

Ta’shib

Ta’shib secara harfiah dalam bahasa Arab berarti mengukuhkan. Sedangkan dalam

hukum waris, kata ini mengacu pada semua kerabat dari jalur ayah. Dengan demikian, yang

dimaksud dengan ta’shib adalah sanak saudara dalam jalur laki-laki: ayah, anak laki-laki,

saudara laki-laki (baik kandung maupun seayah), saudara laki-laki ayah (baik kandung

maupun anak paman). Menurut hukum waris, ashabah adalah orang yang mendapatkan

warisan tanpa kadar tertentu, karena jika dia sendirian tanpa ada ahli waris lain yang

menuntut hak, maka dia mendapat seluruh harta warisan. Akan tetapi, jika dia tidak sendiri

maka dia akan mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian-bagian yang tertentu (fardh)

dibagikan. Hal ini berdasarkan hadits dimana Rasulullah (ﷺ) bersabda:

“Berikanlah semua fardh (bagian yang tertentu) kepada yang berhak. Jika masih

tersisa maka menjadi milik laki-laki yang paling utama.”

Ashabah dibagi menjadi tiga kategori: ashabah binnafsi, ashabah bil ghairi, dan

ashabah ma’al ghairi.

Kategori yang pertama: Ashabah binnafsihi

Yaitu setiap laki-laki yang disepakati sebagai ahli waris, selain suami dan saudara

seibu. Mereka ada empat belas: (1) Putera kandung, (2) anak laki-laki dari keturunan laki-

laki, (3) ayah kandung, (4) kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, (5) saudara laki-

laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) keturunan laki-laki dari saudara laki-laki

sekandung secara turun temurun, (8) keturunan laki-laki dari saudara laki-laki seayah secara

turun temurun, (9&10) paman yang sekandung dan paman yang seayah, (11&12) putra

mereka berdua secara turun temurun, (13) laki-laki yang memerdekakan budaknya, dan (14)

wanita yang memerdekakan budaknya.

Kategori yang kedua: ashabah bil ghairi

Kategori ini terdiri dari empat kelompok:

1. Satu anak perempuan atau lebih dengan satu anak laki-laki atau lebih.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, selama keduanya mempunyai derajat

kekerabatan yang sama, baik bersaudara maupun sepupu. Dia juga bisa menjadi

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 224

kerabat laki-laki melalui cucu laki-laki yang derajat kekerabatannya lebih rendah

daripada dia. Dalil bahwa kedua kelompok ini masuk ke dalam kategori yang ini

ditunjukkan dalam ayat suci Qur’an berikut ini:

“Allah telah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kamu tentang (pembagian

warisan untuk) anak-anak kamu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama

dengan bagian dua anak perempuan..” (Q.S:An-Nisa:11)

Ayat ini juga mencakup anak-anak si mayit serta cucu dari anak laki-laki.

3. Saudara perempuan sekandung (satu atau lebih) bersama dengan saudara laki-laki

sekandung (satu atau lebih).

4. Satu atau lebih saudara perempuan seayah bersama dengan satu atau lebih

saudara laki-laki seayah. Dalil untuk kedua kategori ini tercantum dalam ayat

berikut ini:

“Dan jika mereka (ahli waris itu) terdiri dari saudara laki-laki dan saudara

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua

saduara perempuan..” (Q.S:An-Nisa:176)

Jadi ayat yang mulia ini cakupannya meliputi saudara dan saudari sekandung, juga

saudara dan saudari seayah. Keempat tipe laki-laki di atas yaitu: putra kandung, putri dari

putra kandung, saudara kandung dan saudara seayah; maka saudari-saudari mereka akan

berbagi warisan bersama mereka secara ta’shib. Namun laki-laki selain yang empat ini

saudari-saudarinya tidak ikut berbagi warisan dengan mereka sama sekali. Contohnya putra

dari saudara laki-laki (keponakan), saudara-saudara ayah (‘ammi/ paman), dan putra-putra

mereka (sepupu)

Kategori yang ketiga: Ashabah ma’al ghairi

Kategori ini terdiri dari dua jenis:

1. Satu atau lebih saudari kandung bersama dengan satu atau lebih anak perempuan atau

satu atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki kandung.

2. Satu atau lebih saudari seayah bersama dengan satu atau lebih anak perempuan

kandung atau dengan satu atau lebih putri dari anak laki-laki kandung.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama di kalangan Sahabah Nabi (ﷺ), para tabi’in dan

pengikut mereka. Mereka berpendapat bahwa saudara perempuan kandung dan saudara

perempuan seayah menjadi ‘ashabah dengan anak perempuan kandung dan anak

perempuan dari putra kandung si mayit. Dalil ini diilustrasikan secara lengkap dalam hadits

berikut ini:

Bab 5: Harta Warisan FIQIH201

Islamic Online University 225